Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Badan Legislasi Sepakat RUU Khusus Jakarta Dibawa ke Paripurna

Badan Legislasi Sepakat RUU Khusus Jakarta Dibawa ke Paripurna

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 5 Des 2023
  • visibility 98
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat pengambilan keputusan terkait Rancangan Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU PDKJ).

Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas, memimpin pengambilan keputusan yang menarik perhatian dengan hasil akhir yang menunjukkan delapan dari sembilan fraksi setuju RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna DPR.

Baca juga : AHY Tekankan Keadilan Hukum, Buntut Jokowi Minta Stop e-KTP

Rapat dimulai dengan penyampaian laporan panja oleh Ketua Panja RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Achmad Baidowi atau Awiek. Laporan Awiek disetujui oleh anggota Baleg DPR RI yang hadir. Selanjutnya, pandangan mini fraksi diungkapkan oleh semua fraksi di Baleg DPR.

Berikut ini rincian keputusan fraksi-fraksi di DPR:

PKB setuju dengan catatan

PPP setuju dengan catatan

PDIP setuju dengan catatan

Golkar setuju dengan catatan

Gerindra setuju dengan catatan

NasDem setuju dengan catatan

Demokrat setuju dengan catatan

PKS menolak

PAN setuju dengan catatan

Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman, menyimpulkan hasil dengan bertanya apakah RUU Provinsi Khusus Jakarta dapat dibawa ke tahap selanjutnya. Delapan fraksi menyatakan setuju, sementara satu fraksi, PKS, menolak.

Baca juga : Perdamaian Antara Denny-MK Terkait Bocoran Sistem Pemilu

“Selesailah pandangan mini fraksi dari masing-masing fraksi, dengan delapan fraksi menyatakan menerima dan satu fraksi menyatakan menolak. Apakah hasil penyusunan Rancangan Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat kita proses lebih lanjut?” tanya Supratman.

“Setuju,” jawab para anggota Baleg DPR RI, membuka pintu bagi RUU PDKJ untuk melangkah ke tahap selanjutnya dalam pembahasannya.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pertemuan Bilateral Indonesia-Kazakhstan Bahas Berbagai Inisiatif

    Pertemuan Bilateral Indonesia-Kazakhstan Bahas Berbagai Inisiatif

    • calendar_month Sabtu, 6 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 87
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Indonesia dan Kazakhstan menggelar pertemuan bilateral membahas berbagai inisiatif untuk mendorong peningkatan kerja sama bilateral. Pada Pertemuan ke-2 Konsultasi Bilateral Indonesia-Kazakhstan digelar awal April di Jakarta. Adapun, pertemuan ini dipimpin oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Y.M. Abdul Kadir Jailani dan Deputy Minister of Foreign Affairs Republik Kazakhstan, Y.M. […]

  • DK PWI Pusat : Bantuan BUMN Untuk Kegiatan UKW Harus Diterima Utuh

    DK PWI Pusat : Bantuan BUMN Untuk Kegiatan UKW Harus Diterima Utuh

    • calendar_month Minggu, 7 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 63
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Sasongko Tedjo menegaskan bantuan yang diberikan Kementerian BUMN untuk mendukung kegiatan Uji Kompetensi Wartawan ( UKW ) gratis di 30 propinsi di Indonesia harus diterima utuh oleh organisasi. “Tidak ada yang namanya cashback, fee atau potongan apapun, karena bantuan ini langsung perintah Presiden ke Menteri BUMN saat pengurus PWI bertemu […]

  • Skandal Korupsi

    KPK Minta Ditjen Imigrasi Cegah 4 Orang, Buntut Kasus Karen

    • calendar_month Selasa, 7 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 75
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews – KPK minta Ditjen Imigrasi mencegah 4 orang terkait kasus dugaan gratifikasi di PT. Pertamina Persero, soal ini makin seksi dipublik. Empat orang tersebut yaitu, mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina Persero, Chrisna Damayanto, Alvin Pradipta Adyota, Gunardi Wantjik, serta Frederick Aldo Gunardi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK minta Ditjen Imigrasi (Direktorat Jenderal) pada […]

  • Disambut Hangat Jokowi, Puan Hadiri Welcoming Dinner World Water Forum di Bali

    Disambut Hangat Jokowi, Puan Hadiri Welcoming Dinner World Water Forum di Bali

    • calendar_month Senin, 20 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 76
    • 0Komentar

    Denpasar,msinews.com-Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri sambutan makan malam (welcoming dinner) bagi delegasi World Water Forum (WWF) ke-10 di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK), Bali. Pemerintah Indonesia bersama World Water Council (WWC) menjadi tuan rumah ajang Forum Air Dunia itu. Kedatangan Puan di Taman Budaya GWK Bali, Minggu (18/5/2024), disambut hangat Presiden Joko Widodo […]

  • Info dan Agenda DPR RI Rabu 20 Maret 2024 Apa saja

    Info dan Agenda DPR RI Rabu 20 Maret 2024 Apa saja

    • calendar_month Rabu, 20 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 77
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Hari ini Rabu 20 Maret 2024, Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah satu agendanya adalah “Meminta penjelasan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah terkait dengan penanganan penegakan hukum terkait dengan penambangan yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah”. Komisi III ini menangani bidang Hukum,Hak Asasi […]

  • Bamsoet: MPR Sepakat Amendemen UUD 1945 Dibahas Usai Pesta Demokrasi

    Bamsoet: MPR Sepakat Amendemen UUD 1945 Dibahas Usai Pesta Demokrasi

    • calendar_month Rabu, 9 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 93
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi.News–Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo merencanakan amendemen Undang-undang Dasar 1945 akan dibahas setelah Pemilu 2024. “Untuk sementara kesepakatan adalah kita bahas nanti setelah pemilu,” kata Bamsoet di kutip cnni Rabu (9/8). Bamsoet (sapaan akrab_red) mengatakan pembahasan amandemen usai pemilu 2024 agar tidak ada suatu kepentingan politik 2024. Ia menilai isu penundaan […]

expand_less