Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » Novel Baswedan Minta Penyidik Segera Jemput Paksa Ketua KPK

Novel Baswedan Minta Penyidik Segera Jemput Paksa Ketua KPK

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 24 Okt 2023
  • visibility 255
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Novel Baswedan

Jakarta, MSINews – Novel Baswedan yang juga mantan penyidik KPK, meminta ke penyidik Subdit V Tipikor melakukan upaya paksa penangkapan ketua KPK Firli Bahuri. Ia mengatakan dugaan ada kemungkinan Firli bisa melarikan diri.

Novel menilai ada beberapa fakta kasus dugaan pemerasan oleh Firli terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) bisa mencuat sehingga nantinya Firli bisa menghiang tanpa jejak

“Bisa saja kemungkinan Firli akan melarikan diri. Penyidik mestinya pertimbangkan untuk melakukan suatu upaya paksa atau penangkapan agar kasusnya bisa segera tuntas,” ujar Novel dikutip CNN, Senin (23/10/2023)

Baca Juga : Laporkan Etik Ketua KPK, Dewas Sebut Masih Dipelajari 

Lebih dari itu mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap sama agar meminta Firli memenuhi panggilan kedua untuk diperiksa kembali sebagai saksi pada Selasa, 24/10/2023.

“Pimpinan KPK harus bertanggung jawab untuk membawa Firli Bahuri ke hadapan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi dalam dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian,” kata Yudi pada halaman CNN.

Yudi mengukapkan apa yang dilakukan Filrli tidak bersedia menghadiri panggilan pertamanya pada Jumat, 20/10/2023 kemarin.

Ia menganggap apa yang dilakukan ketua KPK tersebut bisa merendahkan martabat lembaga antiraswah itu.

Menurutnya, sebagai penegak hukum Firli sebagai pimpinan lembaga penegak hukum patuh terhadap undang-undang.

“Ketidakhadiran Firli disampaikan ke publik oleh Nurul Ghufron yang merupakan Wakil Ketua KPK, bukan Firli Bahuri sendiri,” ujarnya.

“Maka pimpinan KPK bukan hanya menyampaikan ketidakhadiran Firli kemarin Jumat, tapi juga harus kooperatif menghadirkan Firli ke Polda Metro Jaya besok,” sambungnya.

Baca Juga : Kritik Bunyamin Terhadap UU KPK, Pasal 65 Ancam 6 Tahun 

Disampaikan halaman CNNIndonesia.com bahwa media besar itu sudah menghubungi Firli melalui pesan tertulisnya, sambungan telepon, namun nomor teleponnya sedang tidak aktif.

“Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron belum memberi jawaban saat dihubungi melalui pesan tertulis,” kutipan CNN

Subdit V Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tengah mengusut kasus dugaan pemerasan yang disinyalir dilakukan pimpinan KPK kepada SYL.

Untuk diketahui Polda Metro Jaya menaikkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan berdasarkan gelar perkara pada Jumat, 6 Oktober 2023.

Penyidik menggunakan Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf B, dan atau Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Penegakan hukum telah memeriksa 52 orang saksi sejak surat perintah penyidikan diterbitkan pada Senin, 9/10/2023.

Para saksi ini di antaranya SYL, Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar, tujuh pegawai KPK, ajudan Firli dan lainnya.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sebanyak 66 Kepala SPPG Akan Diberhentikan Tidak Hormat Oleh Kepala BGN

    Sebanyak 66 Kepala SPPG Akan Diberhentikan Tidak Hormat Oleh Kepala BGN

    • calendar_month Sabtu, 8 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 142
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM (Jakarta) -Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) tindak tegas dengan memproses pemberhentian secara tidak hormat kepada 66 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan integritas organisasi sekaligus memastikan setiap layanan MBG berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala BGN […]

  • Muskomwil I Apeksi 2025, Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Sinergi Pemda Dukung Program Pemerintah

    Muskomwil I Apeksi 2025, Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Sinergi Pemda Dukung Program Pemerintah

    • calendar_month Rabu, 30 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 235
    • 0Komentar

    Bukittinggi – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya sinergi antar-pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung program-program strategis pemerintah pusat. Hal ini disampaikannya dalam Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2025 yang berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (29/4/2025). Menurutnya, APEKSI merupakan wadah […]

  • Airlangga Hartarto

    Airlangga Sebut Pemda Bisa Terapkan Tarif Pajak Rendah untuk Jasa Hiburan

    • calendar_month Jumat, 19 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 211
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan Pemerintah Daerah (Pemda) kini memiliki kewenangan untuk menetapkan besaran tarif pajak yang lebih rendah untuk jasa hiburan khusus, yang sebelumnya ditetapkan antara 40 hingga 75 persen. Pernyataan ini dikeluarkan setelah dibahas dalam rapat Presiden Joko Widodo bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, […]

  • ISKA DIY Desak Presiden,DPR,dan KPU Stop Bikin Kegaduhan !

    ISKA DIY Desak Presiden,DPR,dan KPU Stop Bikin Kegaduhan !

    • calendar_month Jumat, 23 Agt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 193
    • 0Komentar

    Yogyakarta,msinews.com-Dewan Pengurus Daerah Ikatan Sarjana Katolik Daerah Istimewa Yogyakarta mendesak Presiden, Politik adalah keterlibatan seseorang untuk menentukan arah kebersamaan hidup berbangsa dan bernegara untuk menciptakan kesejahteraan bersama (bonum commune). Namun yang terjadi sekarang politik berkecenderungan untuk berebutan kekuasaan karena orang tidak lagi melandaskan dirinya nilai-nilai moral dan etika, seperti kebenaran, kejujuran, keadilan dan transparansi. Dengan […]

  • IHW Ramaikan Bulan Solidaritas Palestina dengan Sosialisasi Fatwa Boikot Produk Israel di Cirebon

    IHW Ramaikan Bulan Solidaritas Palestina dengan Sosialisasi Fatwa Boikot Produk Israel di Cirebon

    • calendar_month Kamis, 28 Nov 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 202
    • 0Komentar

    Cirebon,msinews.com – Dalam rangka mendukung Bulan Solidaritas Palestina (BSP) 2024 dan menggencarkan gerakan boikot terhadap produk Israel dan afiliasinya, Indonesia Halal Watch (IHW) akan mengadakan kegiatan bertajuk “Bulan Palestina dengan Sosialisasi Fatwa MUI atas Boikot Produk Israel dan Afiliasinya”. Acara yang digelar dalam rangka Peringatan Hari Solidaritas Internasional Bersama Rakyat Palestina ini akan dilaksanakan pada […]

  • Presiden Prabowo : Indonesia Tak Boleh Bergantung dari Pangan Luar

    Presiden Prabowo : Indonesia Tak Boleh Bergantung dari Pangan Luar

    • calendar_month Minggu, 20 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 218
    • 0Komentar

    Jakarta, msinews.com- Indonesia tidak boleh bergantung dari pangan luar. Hal itu ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto dalan pidato perdana usai diambil Sumpah oleh MPR Minggu (20/10/2024) . Menurut Presiden RI ke-8 ini bahwa banyak hal antara lain target swasembada pangan dan ingin menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. “Indonesia tak boleh bergantung dari pangan luar, […]

expand_less