Ada 66.760 Kasus Gigitan dan 16 Tewas, DPR Sebut Bali Darurat Rabies

JAKARTA  MSINEWS.COM- Anggota Komisi IV DPR. Firman Soebagyo mengaku terkejut sekaligus prihatin setelah menerima laporan mengenai kondisi penyebaran rabies di Bali dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali serta Kepala Balai Besar Veteriner (BBVet) Denpasar.

Laporan tersebut diterima Firman saat melakukan kunjungan kerja reses di Denpasar, Bali, Jumat (19/9/2026). Ia menyebut situasi rabies di Pulau Dewata sudah berada pada kondisi yang mengkhawatirkan.

“Saya terkejut. Laporan Kadis Pertanian jelas. Populasi anjing liar hampir tidak terkendali. Korban manusia sudah berjatuhan,” kata Firman kepada wartawan, Sabtu (19/9/2026).

Menurut Firman, sepanjang 2025 tercatat sebanyak 66.760 kasus gigitan anjing di Bali dengan 16 orang meninggal dunia. Sementara itu, di Kota Denpasar hingga September 2026 telah ditemukan delapan kasus positif rabies.

Ia juga menyoroti cakupan vaksinasi yang disebut baru mencapai sekitar 46 persen.

“Ini darurat, bukan biasa,” tegasnya.

Firman menilai persoalan tersebut tidak hanya menyangkut kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi berdampak terhadap sektor pariwisata Bali yang menjadi salah satu destinasi utama wisatawan internasional.

“Bali adalah pariwisata dunia, etalase Indonesia. Bayangkan jika ada turis asing yang digigit anjing rabies dan meninggal di Bali. Itu akan mencoreng nama Indonesia di seluruh dunia,” ujarnya.

Ia mengingatkan, apabila persoalan rabies tidak segera ditangani secara serius, dampaknya dapat meluas terhadap citra pariwisata Indonesia.

“Travel warning bisa saja keluar. Pariwisata kita yang baru pulih bisa hancur lagi. Pemerintah pusat tidak boleh diam,” katanya.

Politikus Partai Golkar tersebut menyebut salah satu persoalan utama penanganan rabies di Bali adalah keterbatasan anggaran, fasilitas, dan sumber daya manusia di tingkat daerah.

Menurut dia, jumlah anjing liar di Bali yang disebut mencapai sekitar 700 ribu ekor membutuhkan penanganan yang terintegrasi dan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah.

Firman juga menyoroti belum optimalnya program penampungan anjing liar yang sebelumnya telah diinstruksikan pemerintah daerah. Program tersebut, kata dia, masih menghadapi kendala anggaran serta penolakan dari kelompok tertentu.

Karena itu, Firman mendesak pemerintah pusat mengambil langkah khusus untuk mempercepat penanganan rabies di Bali.

Firman mengusulkan sedikitnya tiga langkah yang perlu segera dilakukan pemerintah pusat.

Pertama, pemerintah diminta mempertimbangkan penetapan Bali sebagai daerah Kejadian Luar Biasa (KLB) rabies secara terbatas sekaligus menyediakan anggaran khusus untuk penanganannya.

“Jangan bebani APBD Bali saja. Pemerintah pusat harus hadir,” ujarnya.

Kedua, ia meminta Kementerian Pertanian dan Kementerian Kesehatan memperkuat ketersediaan vaksin, termasuk vaksin anti-rabies (VAR) bagi manusia dan vaksin rabies untuk hewan.

Firman juga mengusulkan penambahan sekitar 20 dokter hewan untuk mendukung operasi sterilisasi massal di sembilan kabupaten/kota di Bali.

Ketiga, pemerintah pusat diminta menyusun kebijakan khusus mengenai pengendalian populasi anjing berbasis desa adat.

“Jangan pakai cara Jakarta untuk mengatasi masalah Bali. Libatkan Pecalang dan Desa Adat. Beri kewenangan awig-awig untuk mengatur pemilik anjing yang melepas liar. Kalau perlu, denda adat,” kata Firman.

Di sisi lain, Firman menolak pendekatan eliminasi anjing liar dengan cara meracun. Menurutnya, metode tersebut tidak menyelesaikan persoalan secara berkelanjutan dan dapat menimbulkan persoalan terkait kesejahteraan hewan.

“Jangan dibunuh, tapi dikendalikan. Sterilisasi, vaksinasi, dan kandang komunal. Itu solusi yang diakui WHO,” ujarnya.

Firman memastikan persoalan rabies di Bali akan dibawa ke rapat Komisi IV DPR RI bersama pemerintah.

“Saya akan bawa masalah ini langsung ke Rapat Komisi IV dengan Menteri Pertanian dan Menteri Kesehatan minggu depan. Bali tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri,” katanya.

“Kalau Bali darurat rabies, itu darurat nasional,” pungkas Firman. (Tim red).