Simak, 10 Poin Nota Keuangan RAPBN 2027 yang Disampaikan Presiden Prabowo di Hadapan DPR dan DPD RI

JAKARTA,MSINEWS.COM-Presiden Prabowo Subianto dalam Sidabg Umum Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI, dalam rangka Memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81 di Gedung Bundar Parlemen,Jakarta Pusat, Jumat 14 Agustus 2026, membeberkan semjumlah program belanja keuangan negara dalam RAPBN 2027.

Kepala negara juga menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [RAPBN] 2027 di hadapan DPR dan DPD RI. Terdapat 10 Poin Penting yang disampaikan Presiden,selain pertumbuha  ekonomi di angka 6 Persen.

Selain pencapaian pertumbuhan ekonomi pada angka 6 persen, Prabowo Subianto memberkan 10 langkah besar yang akan menjadi agenda transformasi Indonesia dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( RAPBN ) 2027.

Adapun, pembenahan layanan kesehatan dan pendidikan hingga pembangunan bursa komoditas, pusat keuangan internasional, serta percepatan kendaraan listrik.

RAPBN 2027 tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan.

“Hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di majelis terhormat ini untuk menyampaikan setidaknya 10 langkah besar yang akan menjadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia,” Prabowo.

Kepala negara menyebut, Sepuluh agenda tersebut menjadi bagian dari RAPBN 2027 yang memiliki belanja negara Rp4.097,2 triliun, pendapatan Rp3.426 triliun, dan menyumbang Rp671,2 triliun. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada tahun 2027, dengan inflasi 2,5 persen dan kemiskinan turun ke kisaran 6-6,5 persen.

Berikut poin-poin yang disampaikan Prabowo:

Pertama, Renovasi 10 ribu Puskesmas

Presidem Prabowo Subianto mengatakn, Pemerintah akan merenovasi 10 ribu puskesmas di 7.285 kecamatan mulai tahun 2027. Setiap puskesmas akan mendapatkan perbaikan anggaran sekitar Rp4 miliar.

Selain puskesmas, pemerintah akan merenovasi atau membangun 514 laboratorium kesehatan masyarakat (labkesmas) di seluruh kabupaten/kota. Program tersebut ditargetkan selesai paling lambat 2030.

Kedua, Revitalisasi 441 RSUD

Pemerintah juga akan membangun dan merevitalisasi 441 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) agar setiap kabupaten/ kota memiliki rumah sakit yang memadai.

RSUD tersebut akan diperkuat untuk menangani penyakit dengan tingkat kematian tinggi seperti kanker, jantung, stroke, dan ginjal, sekaligus memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak.

Presiden Prabowo mengatakan bahwa  pemerintah sebelumnya telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari jumlah itu, 20 rumah sakit telah beroperasi.

Ketiga, Renovasi Sekolah yang Perlu Perbaikan.

Prabowo menargetkan untuk merevisi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan rampung paling lambat pada tahun 2029.

Program tersebut akan dipercepat pada tahun 2027 dan 2028. Pemerintah juga akan melengkapi ruang kelas dengan layar pintar atau panel datar interaktif (IFP).

“Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa di dekatnya.Tetapi masih ada anak yang belajar dengan atap bocor, dinding retak, toilet rusak, dan ruang kelas yang tidak aman,” ucap Prabowo. Pantai& Kepulauan

Selain itu, pemerintah menargetkan seluruh sekolah negeri tidak dikenakan biaya. Prabowo juga mengatakan pada akhir Desember 2026 seluruh sekolah akan mendapat tambahan tiga IFP, setelah sebelumnya menerima satu unit.

Keempat, Bentuk Strategi Bursa Mineral dan Komoditas

Pemerintah akan mengoperasikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai 1 Januari 2027.

Prabowo mengatakan bursa tersebut bertujuan untuk membangun Indonesia Referee Price atau harga referensi Indonesia sebagai komoditas ekspor utama. Ketentuan penyelenggaraannya dibahas bersama DPR RI dan diterbitkan paling lambat 17 September 2026. Pantai& Kepulauan

“Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia. Kita harus menjadi penentu harga komoditas dunia,” kata Prabowo.

Kelima, Optimalisasi Aset BUMN
Pemerintah akan mempercepat optimalisasi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

Prabowo mengatakan pemerintah telah menutup 290 BUMN yang dinilai tidak produktif dan menargetkan jumlah BUMN pada akhir 2026 maksimal 300 perusahaan yang produktif.

Dikatakan bahwa, aset yang belum optimal juga akan dibuka untuk kerja sama dengan swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif, dan akuntabel dengan tetap menjaga strategi kepemilikan negara.

Keenam, Bangun PLTS 100 GW

Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) sekaligus mempercepat penguatan pembangkit listrik tenaga diesel.

Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 30 GW pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga surya sebesar 13 GW. Prabowo juga menyebut idealnya setiap desa memiliki PLTS berkapasitas 1 megawatt.

Menurut perhitungan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang disampaikan Prabowo, pembangunan PLTS 100 GW berpotensi menghemat setidaknya Rp73,9 triliun per tahun dari penurunan biaya pokok produksi listrik

Ketuju,PFII dibangun di Jakarta dan Bali

Pemerintah menetapkan rencana pembangunan Pusat Keuangan Internasional Indonesia (PFII) di Jakarta dan Bali. Pusat ini akan diarahkan menjadi tempat kegiatan keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase, dan penyelesaian pelestarian komersial berstandar dunia. AsiaTenggara & Kepulauan Pasifik

PFII akan memiliki Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, lembaga pengelola, lembaga pengawas jasa keuangan, Pengadilan PFII di bawah Mahkamah Agung, serta Lembaga Arbitrase PFII.

Pemerintah juga membuka penggunaan bahasa Inggris dalam kontrak dan menerapkan prinsip hukum komersial serta standar internasional. Kegiatannya mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, bursa karbon, bullion, fintech, keuangan syariah, kantor keluarga, treasury center, dan manajemen investasi.

Delapan, Bentuk Dana Pengelolaan Pembangunan Danantara

Presiden Prabowo Subianto juga memperkenalkan Danantara Development Management Fund (DDMF) sebagai instrumen untuk menyiapkan, mengembangkan, dan mendanai proyek strategi jangka panjang yang belum dapat dibiayai melalui investasi komersial jangka pendek.

Dana tersebut akan diarahkan antara lain untuk proyek mobil nasional, motor nasional, Giant Sea Wall, serta proyek transformasional lainnya.

Untuk Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa, Prabowo mengira pembangunannya dapat memakan waktu 15-20 tahun. Namun, jika 15 segmen dikerjakan secara serentak, proyek tersebut dapat selesai dalam waktu delapan tahun.

Kesembilan, Percepatan Kendaraan Listrik

Pemerintah akan mempercepat elektrifikasi kendaraan sekaligus mengurangi subsidi BBM secara signifikan.

Prabowo mengatakan pemerintah akan memberikan insentif untuk 1 juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh pengusaha Indonesia. Kebijakan ini ditujukan untuk menurunkan biaya kendaraan bagi masyarakat, mengurangi konsumsi BBM impor, serta memperluas industri motor listrik dan rantai pasoknya. AsiaTenggara & Kepulauan Pasifik

“Kebijakan ini mempunyai tiga tujuan sekaligus: menurunkan biaya kendaraan bagi rakyat, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan memperbesar industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan purnajualnya,” ujar Prabowo.

Kesepuluh, Kewarganegaraan Ganda Terbatas untuk Talenta Istimewa

Dikatakan bahwa langkah terakhir adalah mengajukan kebijakan dwi-kewarganegaraan secara terbatas bagi warga negara Indonesia yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberikan kontribusi luar biasa bagi kepentingan nasional.

Prabowo menyebut Indonesia memiliki diaspora yang bekerja sebagai ilmuwan, dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, hingga profesional kelas dunia. AsiaTenggara & Kepulauan Pasifik

Untuk itu, Pemerintah akan mengusulkan perubahan undang-undang untuk membuka skema tersebut secara terukur dan terukur, dengan uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan terhadap keamanan dan kepentingan negara.

Masyarakat berharap apapun yang disampaikan tersebut benar-benar diwujudkan,direalisasikan, tidak hanya ucapan yang tercetak tebal dan padat di atas kertas pidato kenegaraan. **

Editor : dese lewuk.