Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Sebanyak 8 Fraksi Di DPR RI Soroti Kualitas Belanja Negara dan Fiskal Berkelanjutan di APBN 2025

Sebanyak 8 Fraksi Di DPR RI Soroti Kualitas Belanja Negara dan Fiskal Berkelanjutan di APBN 2025

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 7 Jul 2026
  • visibility 304
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA,MSINEWS.COM-Terdapat 8 fraksi di DPR RI menyampaikan pandangan umum terhadap RRU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (7/7/2026).

Secara umum, seluruh fraksi menerima RUU tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme pembahasan di DPR, sembari menyampaikan sejumlah catatan strategis terkait pengelolaan fiskal, efektivitas belanja negara, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional.

Adapun, pandangan tersebut disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Fraksi Partai Demokrat.

Fraksi PDI Perjuangan yang diwakili oleh Anggota DPR RI Didik Haryadi menegaskan bahwa pertanggungjawaban APBN bukan sekadar laporan mengenai besaran anggaran yang telah dibelanjakan, melainkan harus mampu menunjukkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Fraksi Partai Golkar yang diwakili oleh Anggota DPR RI Puteri Anetta Komarudin berpandangan bahwa pengelolaan APBN Tahun Anggaran 2025 telah berjalan cukup baik, namun pemerintah tetap perlu meningkatkan kualitas belanja negara agar semakin produktif dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

Fraksi Partai Gerindra yang diwakili oleh Anggota DPR RI Yuliansyah mengapresiasi Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025. Fraksi Gerindra, memandang bahwa capaian tersebut perlu diikuti dengan penguatan efektivitas penggunaan anggaran guna mendukung pembangunan nasional.

Kemudian Fraksi Partai NasDem yang diwakili oleh Anggota DPR RI Asep Wahyuwijaya menilai, raihan opini WTP mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas tata kelola keuangan negara di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Fraksi PAN yang diwakili Anggota DPR RI Muhammad Hatta menekankan bahwa laporan pertanggungjawaban APBN harus menjadi instrumen evaluasi untuk memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara efektif, efisien, kredibel, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, Fraksi PKS yang diwakili Anggota DPR RI Anis Byarwati menyoroti pentingnya menjaga kesinambungan fiskal, memperkuat penerimaan negara, meningkatkan kualitas belanja pemerintah, serta memastikan APBN memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Fraksi PKS juga mengingatkan agar pemerintah mengelola risiko fiskal dan memenuhi amanat konstitusi terkait alokasi anggaran pendidikan. Adapun Fraksi Partai Demokrat yang diwakili oleh Anggota DPR RI Anton Sukartono Suratto mengingatkan bahwa tantangan ekonomi global yang masih tinggi menuntut pemerintah menjaga stabilitas fiskal, meningkatkan kualitas belanja negara, serta memastikan setiap rupiah APBN mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sedangkan Fraksi PKB yang diwakili oleh Anggota DPR RI Indrajayamenilai capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen menunjukkan ketahanan ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi dunia.

Untuk itu, pemerintah didorong untuk mempercepat transformasi ekonomi melalui penguatan industri manufaktur, ekonomi digital, ekonomi hijau, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan riset dan inovasi.

Mayoritas fraksi juga mengapresiasi capaian Pemerintah yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025.

Menurut mereka, capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas dan tata kelola keuangan negara di tengah dinamika ekonomi global.

Tidak hanya itu saja, sejumlah fraksi juga memberikan apresiasi kepada BPK yang telah menyelesaikan pemeriksaan laporan keuangan secara tepat waktu. Meski demikian, seluruh fraksi menegaskan bahwa opini WTP tidak boleh dimaknai sebagai tujuan akhir pengelolaan APBN.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dinilai harus diikuti dengan peningkatan kualitas belanja pemerintah yang benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam pandangannya, sejumlah fraksi menilai realisasi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen pada tahun 2025 patut diapresiasi karena tetap mampu dipertahankan di tengah perlambatan ekonomi dunia.

Namun, capaian tersebut masih berada di bawah target APBN sebesar 5,2 persen, sehingga pemerintah didorong untuk terus meningkatkan kualitas pertumbuhan melalui transformasi ekonomi, hilirisasi industri, digitalisasi, peningkatan produktivitas nasional, penguatan riset dan inovasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sementara di sisi lain, beberapa fraksi menyoroti pentingnya menjaga kesinambungan fiskal. Mereka mengingatkan agar peningkatan defisit APBN, kenaikan beban utang, maupun berbagai kewajiban kontinjensi pemerintah tetap dikelola secara hati-hati agar tidak membebani APBN pada masa mendatang.

Pemerintah juga diminta memperkuat basis penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, digitalisasi administrasi perpajakan, serta optimalisasi penerimaan negara bukan pajak. Persoalan belanja negara juga menjadi perhatian utama.

Fraksi-fraksi ini meminta agar kualitas belanja pemerintah semakin diarahkan pada program-program produktif yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Efisiensi anggaran perlu terus ditingkatkan, sementara belanja yang kurang memberikan nilai tambah perlu dievaluasi secara berkala.

Selain itu, pemerintah diminta memastikan pelaksanaan anggaran pendidikan memenuhi amanat konstitusi serta memperkuat alokasi belanja kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan UMKM.

Selain itu, fraksi-fraksi juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga pangan dan inflasi melalui penguatan produksi dalam negeri, modernisasi sistem logistik, digitalisasi sektor pertanian, serta penguatan koordinasi pengendalian inflasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam konteks pembangunan daerah, pemerintah perlu memastikan penyaluran transfer ke daerah dan dana desa tetap mendukung peningkatan kualitas layanan publik dan pemerataan pembangunan.

Selain aspek fiskal, sejumlah fraksi mengingatkan pemerintah agar memperkuat tata kelola BUMN, mempercepat transformasi digital pemerintahan, meningkatkan efektivitas pengawasan pelaksanaan APBN, serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK guna mendorong perbaikan tata kelola keuangan negara secara berkelanjutan.

Jadi secara umum, delapan fraksi menilai RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 tidak sekadar menjadi laporan administratif mengenai realisasi anggaran, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi terhadap efektivitas kebijakan fiskal pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan berbagai catatan dan rekomendasi tersebut, seluruh fraksi pada prinsipnya menyatakan menerima RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan pembahasannya sesuai mekanisme yang berlaku di DPR RI.

Editor ; tim redaksi.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dominggus Urbon : 2045, Presiden RI harus dari Indonesia Timur

    Dominggus Urbon : 2045, Presiden RI harus dari Indonesia Timur

    • calendar_month Jumat, 28 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 258
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Tokoh masyarakat yang juga Wakil Ketua Fraksi Otonomi Khusus DPR Papua Barat, Ir.Dominggus Urbon,S.H,angkat bicara tentang peran Generasi Muda Indonesia Timur menyongsong “Indonesia Emas 2045” dan Kepemimpinan Nasional. Pria lulusan Institut Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung dari Fakultas Teknik Sipil tahun 1990 ini mengaku prihatin akan nasib masyarakat Indonesia Timur sepanjang usia Republik ini memasuki 79 […]

  • Ketua MPR Pandu Pengucapan Sumpah 4 Anggota DPR /DPD RI PAW

    Ketua MPR Pandu Pengucapan Sumpah 4 Anggota DPR /DPD RI PAW

    • calendar_month Kamis, 2 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 229
    • 0Komentar

     Jakarta,msinews.com-Ketua MPR RI, Dr. Bambang Soesatyo,SE.SH.MBA, memandu upacara pengucapan sumpah/janji Anggota MPR RI Pengganti Antar Waktu (PAW) kepada 3 Anggota DPR PAW dan 1 Anggota MPR RI unsur DPD RI. Acara berlangsung pada Kamis, 2 Mei 2024, Pukul 11.00 WIB Ruang Delegasi MPR, Lt. 2, Plaza Gd. Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Adapun […]

  • Terdakwa Kasus Janji Jabatan dan Proyek Kab. Lampung Selatan Menangis

    Terdakwa Kasus Janji Jabatan dan Proyek Kab. Lampung Selatan Menangis

    • calendar_month Rabu, 9 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 242
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.News–Terdakwa penggelapan uang dengan modus janji jabatan kepala dinas PU dan Proyek 20 miliar rupiah di Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) menangis pada Bandar Lampung Selasa, 8/8/20224 Dikutip Lampung TV, terdakwa Akbar menceritakan diintimidasi seseorang di Rutan Wayhui Bandarlampung agar tidak mengaitkan perkaranya dengan Bupati Nanang Ermanto dan isterinya Winarni. Akbar Bintang Putranto menangis karena dicecar […]

  • Bulog Raih Penghargaan “National Food Security and Resilience Champion” di Ajang CNN Indonesia Awards 2025

    Bulog Raih Penghargaan “National Food Security and Resilience Champion” di Ajang CNN Indonesia Awards 2025

    • calendar_month Jumat, 31 Okt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 216
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM- Perum BULOG meraih penghargaan “National Food Security and Resilience Champion” dalam ajang CNN Indonesia Awards 2025 bertajuk “Kolaborasi dan Harmoni Menggapai Asta Cita untuk Negeri” yang digelar di The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan, Jumat (31/10/2025). Penghargaan diterima langsung oleh Direktur Utama Perum BULOG, Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani S.Sos,SH, M.Han. Untuk diketahui, CNN […]

  • Polres Muara Enim Sita Puluhan Senpi Rakitan

    Polres Muara Enim Sita Puluhan Senpi Rakitan

    • calendar_month Selasa, 16 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 228
    • 0Komentar

    Muaraenim, msinews.com – Operasi Senpi Musi 2024 Polres Muaraenim berhasil menyita dan mengamankan 47 senjata api (senpi) rakitan, terdiri dari 33 senpi laras panjang kecepek, 14 senpi laras pendek dan 7 butir amunisi. Pelaksanaan Operasi Senpi Musi 2024 merupakan bagian dari upaya aparat Polres Muaraenim menekan peredaran senpi ilegal. Disamping itu juga meningkatkan keamanan di […]

  • Oknum Penyidik Polresta Sidoarjo Tidak Profesional, Dilaporkan Bid Propam, Polda Jawa Timur

    Oknum Penyidik Polresta Sidoarjo Tidak Profesional, Dilaporkan Bid Propam, Polda Jawa Timur

    • calendar_month Kamis, 27 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 271
    • 0Komentar

    Didi Sungkono. S.. H., M. H., pengamat kepolisian asal surabaya mengatakan, ” Polri bekerja secara Profesional diatur dalam. UU No 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, terkait oknum penyidik yang melakukan pembiaran atau penelantaran terkait laporan masyarakat. Kapolres Sidoarjo harus tegas, ada aturan hukum yang melekat atas tidak profesionalnya penyidik. Sudah berapa Kasat reskrim berganti, sudah […]

expand_less