Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » Legislator Maluku : Ini Negara Apa? Hak Masyarakat Adat Dihabisi oleh Tambang Ilegal

Legislator Maluku : Ini Negara Apa? Hak Masyarakat Adat Dihabisi oleh Tambang Ilegal

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 1 Jul 2026
  • visibility 254
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA,MSINEWS.COM-Anggota Komisi XIII DPR RI Saadiah Uluputty menyoroti dugaan masih beroperasinya perusahaan tambang tanpa izin dan tanpa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Legislator asal Desa Negeri Lima, Kabupaten Maluku Tengah ini, menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya perlindungan negara terhadap hak-hak masyarakat adat yang dijamin konstitusi.

Aluni Universitas Patiura,Ambon,Maluku ini juga mempertanyakan mengapa aktivitas yang diduga melanggar aturan itu masih dapat berlangsung, sementara masyarakat adat justru menghadapi tekanan, bahkan dugaan kriminalisasi ketika mempertahankan wilayahnya.

“Hari ini saya dengar ada perusahaan yang beroperasi tanpa izin, tanpa AMDAL. Ini negara apa? Ada perusahaan membuka usaha tanpa izin dan tanpa AMDAL,” kata Saadiah Uluputty, Rabu, 1 Juli 2026.

Perepuan kelahiran 7 April 1973 ini kemudian menyoroti data mengenai kawasan seluas sekitar 2,8 juta hektare yang disebut dalam rapat. Ia mempertanyakan apakah sebagian besar wilayah tersebut merupakan tanah adat yang telah memperoleh perlindungan hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

Lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, bahwa apabila benar terdapat tanah adat di kawasan tersebut, maka negara harus memastikan hak masyarakat adat tidak dirampas oleh kepentingan usaha.

“Apakah di kawasan 2,8 juta hektare itu ada tanah adat? Kalau benar 70 persen merupakan tanah adat, berarti ada hak masyarakat adat yang dirampas, padahal sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang melindunginya,” ujarnya.

Aluni Fakultas Teknik Universitas Patiura,Ambon  itu mengaku prihatin karena berbagai laporan mengenai dugaan perampasan tanah adat dan kriminalisasi terhadap warga masih terus bermunculan. Sedihnya, sikap sejumlah institusi negara yang dinilai belum memberikan respons yang memadai terhadap persoalan tersebut.

“Lalu kenapa kita terus berdiam? Kementerian HAM terus berdiam? Kementerian Hukum terus berdiam? Apakah Komisi XIII juga harus berdiam?” tegas  peraih Anugerah Pendidikan Indonesia (API) 2018 ini.

Saadiah menegaskan, dugaan kriminalisasi terhadap masyarakat adat tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Negara memiliki kewajiban untuk hadir memberikan perlindungan kepada warga yang memperjuangkan hak atas tanah adatnya.

“Kalau memang sudah ada kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang datang menyampaikan aspirasinya, maka Komisi XIII sebagai rumah rakyat harus merespons dengan cepat,” tegasnya.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sukseskan Program Pembangunan Rumah di Papua Pegunungan, Mendagri dan Menteri PKP Cek Langsung Kondisi Rumah Masyarakat

    Sukseskan Program Pembangunan Rumah di Papua Pegunungan, Mendagri dan Menteri PKP Cek Langsung Kondisi Rumah Masyarakat

    • calendar_month Kamis, 14 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 225
    • 0Komentar

    Wamena,msinews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyempatkan diri mengecek langsung kondisi rumah masyarakat, salah satunya rumah adat Honai di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Selasa (12/8/2025). Pengecekan tersebut dilakukan dalam rangka meninjau lokasi rencana pembangunan rumah di kawasan Sekolah Alkitab Sinakma, Wamena. Saat […]

  • KA Walahar Anjlok di Purwakarta,Sejumlah Kereta Terlambat

    KA Walahar Anjlok di Purwakarta,Sejumlah Kereta Terlambat

    • calendar_month Senin, 16 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 265
    • 0Komentar

    Bandung,msinews.com– Manajer Humas PT KAI Daop 2 Bandung Ayep Hanapi, membenarkan bahwa KA Commuter Line Walahar Ekonomi (KA 317) relasi Purwakarta-Cikarang mengalami gangguan perjalanan berupa anjlok di daerah Purwakarta, Minggu ini hingga sejumlah perjalanan mengalami keterlambatan. “KA Walahar mengalami gangguan karena kereta pembangkit di akhir rangkaian anjlok di petak jalan antara Purwakarta-Cibungur pukul 11.28 WIB. […]

  • Qatar Investasi 1 juta Rumah di Jakarta, DPR Harap Tidak Over Supply

    Qatar Investasi 1 juta Rumah di Jakarta, DPR Harap Tidak Over Supply

    • calendar_month Jumat, 10 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 247
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Kerjasama Indonesia-Qatar membangun 1 juta rumah susun di Jakarta disambut hangat banyak kalangan. Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB Syaiful Huda meminta agar proyek rumah susun tersebut tidak membuat Jakarta mengalami suplai berlebih tingkat hunian. “Masuknya investor Qatar untuk terlibat dalam Program 3 juta Rumah tentu kita sambut baik. Hanya saja […]

  • JARI Ajak Masyarakat Dukung Paslon No. 2 dalam Pemilukada Sumsel 2024

    JARI Ajak Masyarakat Dukung Paslon No. 2 dalam Pemilukada Sumsel 2024

    • calendar_month Sabtu, 16 Nov 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 221
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Keluarga besar Jaringan Aliansi Rakyat Independen (JARI) se-Nusantara, mengajak masyarakat mendukung Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur yang tepat untuk memimpin satkernya lima tahun ke depan. “Seperti di Pemilukada Sumsel, Pasangan E-RA BARU ini, dimana Ir. H. Eddy Santana Putra, M.T sudah terbukti berhasil dalam memimpin […]

  • Komisi VII Soroti Pentingnya Konektivitas Industri, Akses KIW Tersendat

    Komisi VII Soroti Pentingnya Konektivitas Industri, Akses KIW Tersendat

    • calendar_month Selasa, 21 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 221
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM– Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menegaskan pentingnya pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri sebagai umbrella law (payung hukum tunggal) guna mengurai berbagai hambatan investasi dan perizinan yang selama ini dihadapi oleh para pelaku usaha di daerah. “Investor ini mesti datang ke satu pintu, satu pintu, satu pintu. Kalau misalnya banyak […]

  • Rhoma Irama Ajak Anies Ubah Mindset Pemilu, ‘Terlalu?”

    Rhoma Irama Ajak Anies Ubah Mindset Pemilu, ‘Terlalu?”

    • calendar_month Minggu, 21 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 262
    • 0Komentar

    Jakart, MSINews.com – Legenda musisi dangdut Indonesia, Rhoma Irama, memberikan pesan penting kepada Anies Baswedan, capres nomor urut 1, saat berkunjung ke Soneta Studio, Depok, Jawa Barat pada Sabtu (20/1/2024). Dalam pertemuan tersebut, Rhoma mengungkapkan kegembiraannya atas kunjungan Anies dan menyatakan pentingnya mengubah pola pikir masyarakat terkait pemilu. Baca juga : DKPP Gelar Sidang Pemeriksaan […]

expand_less