Gubernur Malut Ditangkap KPK Terkait Suap Proyek Infrastruktur
- account_circle Media Sejahtera Indonesia
- calendar_month Rabu, 20 Des 2023
- visibility 141
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, MSINews.com – Gubernur Maluku Utara, (Malut) Abdul Gani Kasuba, telah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan di sebuah hotel di Jakarta Selatan. Menurut Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, penangkapan terjadi terkait dugaan suap proyek infrastruktur di Maluku Utara.
Abdul Gani memberikan penjelasan terkait keberadaannya di hotel saat operasi tangkap tangan (OTT).
Baca juga : Boyamin Tanggapi Praperadilan Firli Bahuri VS Polda Metro Jaya
“Di hotel itu, saya punya uang kontan Rp 1,4 juta,” ungkapnya di gedung Merah Putih KPK, Rabu 20/12/2023.
Meski mengaku tidak mengetahui adanya transaksi, dia mengakui kemungkinan adanya transaksi di luar dugaannya.
Gubernur tersebut juga meminta maaf kepada masyarakat Maluku Utara, menyebut penetapan tersangka ini sebagai risiko jabatan.
“Sebagai gubernur, saya meminta maaf kepada masyarakat. Saya kira itu risiko jabatan,” ujarnya.
Abdul Gani Kasuba diduga menerima suap terkait proyek infrastruktur senilai Rp 500 miliar di Maluku Utara.
Sementara, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengungkapkan Gani memerintahkan bawahannya memanipulasi progres proyek agar pencairan anggaran dapat dilakukan.
“Bukti permulaan awal terdapat uang masuk sejumlah Rp 2,2 miliar yang digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti penginapan di hotel dan membayar kesehatan,” kata Alexander.
Uang suap tersebut diduga digunakan oleh Abdul Gani untuk membayar penginapan di hotel dan perawatan gigi pribadinya.
Selain Gubernur, KPK juga menetapkan beberapa tersangka lainnya, termasuk Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, Kepala Dinas PUPR, serta pihak swasta
Baca juga : Jokowi Tanggapi Soal Gubernur Ditangkap KPK
Daftar tersangka dalam kasus ini:
Penerima:
Abdul Ghani Kasuba, Gubernur Maluku Utara
Ridwan Arsan, Kepala BPPBJ
Ramadhan Ibrahim, Ajudan
Pemberi: 4. Adnan Hasanudin, Kadis Perumahan dan Pemukiman
Daud Ismail, Kadis PUPR
Stevi Thomas, swasta
Kristian Wuisan, swasta
Mereka dijerat dengan berbagai pasal UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Proses hukum selanjutnya akan mengungkap fakta lebih lanjut terkait kasus ini.
Penulis Media Sejahtera Indonesia
Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik
Saat ini belum ada komentar