Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Menteri PANRB: ASN Harus Menjaga Integritas dan Menghadirkan Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Menteri PANRB: ASN Harus Menjaga Integritas dan Menghadirkan Manfaat Nyata bagi Masyarakat

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 12 Jun 2026
  • visibility 101
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA,MSINEWS.COM– Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menegaskan bahwa setiap pengangkatan dan pelantikan aparatur sipil negara (ASN) merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab.

Amanah tersebut tidak hanya berkaitan dengan jabatan yang diemban, tetapi juga menyangkut kepercayaan negara dan masyarakat yang harus dijaga melalui kinerja terbaik.

“Sumpah yang diucapkan hari ini bukan hanya formalitas administratif, tetapi merupakan komitmen moral yang harus diwujudkan dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil selama menjalankan tugas sebagai ASN,” ujarnya saat memberikan sambutan pada acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pelantikan Pejabat Fungsional melalui mekanisme pengangkatan pertama, serta Pelantikan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Menteri Rini juga menjelaskan, menjadi ASN merupakan profesi pengabdian yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, setiap ASN harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam bekerja. Pengabdian kepada negara tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas sesuai aturan, tetapi juga melalu semangat melayani, dan memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sebagai pedoman dalam menjalankan tugas sebagai ASN, Menteri Rini menekankan pentingnya implementasi nilai-nilai BerAKHLAK yang telah menjadi _core values_ ASN. Nilai-nilai tersebut harus tercermin dalam perilaku sehari-hari, mulai dari orientasi pelayanan, akuntabilitas, kompetensi, harmonisasi, loyalitas, adaptabilitas, hingga mampu berkolaborasi.

Lebih lanjut, ditegaskan juga bahwa pegawai Kementerian PANRB memiliki tanggung jawab yang lebih besar karena berada di kementerian yang menjadi penggerak reformasi birokrasi nasional. Setiap pegawai Kementerian PANRB harus mampu menjadi teladan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, integritas, profesionalisme dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

“Kementerian PANRB harus menjadi contoh bagaimana birokrasi bekerja secara efektif, bersih dan melayani, Karena itu, setiap pegawai Kementerian PANRB dituntut menjadi _role model_ bagi instansi pemerintah lainnya” ucapnya.

Untuk mendukung hal tersebut, ASN juga dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas diri. Menteri Rini juga mengingatkan bahwa tantangan birokrasi ke depan semakin kompleks sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang adaptif, kompeten, dan mampu mengikuti perkembangan zaman.

Ia mendorong seluruh ASN untuk tidak berhenti belajar, memperkuat kompetensi teknis maupun manajerial, serta terus mengembangkan kemampuan yang relevan dengan kebutuhan organisasi. Upaya peningkatan kompetensi tersebut harus berjalan seiring dengan penguatan integritas sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Saya ucapkan selamat kepada seluruh ASN yang telah diambil sumpahnya, teruslah belajar, tingkatkan kapasitas diri, dan jaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas. ASN yang kompeten dan berintegritas akan menjadi modal utama dalam mewujudkan birokrasi yang berkinerja tinggi,” pungkasnya. *(Humas Kemenpanrb).

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sekretaris MA

    Sekretaris MA Nonaktif, Divonis 6 Tahun Penjara atas Kasus Korupsi

    • calendar_month Rabu, 3 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 114
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif, Hasbi Hasan, telah divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Putusan ini diumumkan oleh ketua majelis hakim Toni Irfan dalam sidang yang digelar hari Rabu. Dalam pembacaan amar putusan, hakim menyatakan bahwa Hasbi Hasan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengurusan perkara di lingkungan MA. Baca […]

  • Kemitraan Percepat Capaian Nasional, 24.000 SPPG Terbangun di Seluruh Indonesia

    Kemitraan Percepat Capaian Nasional, 24.000 SPPG Terbangun di Seluruh Indonesia

    • calendar_month Selasa, 24 Feb 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 164
    • 0Komentar

      Msinews.com — Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat capaian signifikan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi melalui skema kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Hingga saat ini, sekitar 24.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah tersebar di seluruh Indonesia. “Dengan kemitraan yang kita lakukan ini membuahkan dan mempermudah Program Makan Bergizi, sehingga hari ini di seluruh Indonesia […]

  • 56 Tahun Wafatnya Bung Karno : Dari Gedung Indonesia Menggugat, Seruan Perang Melawan Korupsi Pangan dan Penguatan Tata Kelola Program MBG

    56 Tahun Wafatnya Bung Karno : Dari Gedung Indonesia Menggugat, Seruan Perang Melawan Korupsi Pangan dan Penguatan Tata Kelola Program MBG

    • calendar_month Senin, 22 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 105
    • 0Komentar

    ”Politikus PDI Perjuangan,Dr. Rieke Diah Pitaloka dikenal sebagai salah satu tokoh peremmpuan yang secara konsisten menggaungkan dan merawat Pancasila. Ia kerap menyuarakan bahwa Pancasila bukanlah sekadar hafalan, melainkan “ilmu amaliah” yang harus menjadi fondasi hidup dan diimplementasikan dalam berbagai kebijakan publik dan keadilan sosial. Momen Peringatan 56 tahun wafatnya sang Proklamator, Ir.Sukarno 21 Juni 2026, […]

  • Debat ke Tiga Memanas, Masing-masing Capres Sikap Tidak Puas

    Debat ke Tiga Memanas, Masing-masing Capres Sikap Tidak Puas

    • calendar_month Senin, 8 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 110
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Debat ke Tiga Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, Nomor urut 1 Anis Baswedan dan Nomor urut 2 Prabowo Subianto nampaknya belum merasa puas dengan pembicaraan masih-masing antara calon. Pasalnya pertanyaan hingga saling sindir dan waktu membuat mereka harus menyampaikan kembali persoalan dalam konferensi pers. Berawal dari Ganjar kembali menegaskan keinginannya untuk […]

  • Airlangga Hartarto

    Airlangga Sebut Pemda Bisa Terapkan Tarif Pajak Rendah untuk Jasa Hiburan

    • calendar_month Jumat, 19 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 129
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan Pemerintah Daerah (Pemda) kini memiliki kewenangan untuk menetapkan besaran tarif pajak yang lebih rendah untuk jasa hiburan khusus, yang sebelumnya ditetapkan antara 40 hingga 75 persen. Pernyataan ini dikeluarkan setelah dibahas dalam rapat Presiden Joko Widodo bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, […]

  • Bob Hasan ; Negara Harus Jamin Hak Ekonomi Pencipta dalam Revisi UU Hak Cipta

    Bob Hasan ; Negara Harus Jamin Hak Ekonomi Pencipta dalam Revisi UU Hak Cipta

    • calendar_month Rabu, 3 Des 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 130
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Usulan skema royalti dalam proses revisi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengandung konsekuensi bahwa negara harus mengambil peran strategis. Sebab menurutnya, tanpa dukungan negara, mekanisme perlindungan tidak akan berjalan optimal. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan. “Tidak terdaftar pun menjadi kewajiban negara. Jadi hak ekonomi itu […]

expand_less