Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Komisi IX Tegaskan, Masyarakat Miskin Harus Dapat Layanan Kesehatan yang Cepat dan Layak

Komisi IX Tegaskan, Masyarakat Miskin Harus Dapat Layanan Kesehatan yang Cepat dan Layak

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 26 Mar 2024
  • visibility 200
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Masyarakat miskin harus mendapatkan layanan kesehatan. Penegasan itu disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan RI.

Menurutnya, penyakit menular demam berdarah di DKI Jakarta meningkat, namun layanan kesehatan terbatas, sehingga tak jarang masyarakat tidak mendapatkan fasilitas kesehatan.

“Banyak masyarakat yang kena demam berdarah, lalu dia muter-muter nyari rumah sakit penuh, dia miskin tidak punya dana pake BPJS, kena demam berdarah, dia muter sampai tiga, empat rumah sakit penuh semua, akhirnya ada yang dapat ada yang tidak. Pertanyaan saya apa upaya pemerintah untuk menjamin ketika ada ledakan kasus seperti ini, jangan sampai masyarakat yang miskin ini tidak memperoleh tempat tidur di rumah sakit, terutama di Jakarta,” kata Edy, Selasa (26/3/2024).

Ditegaskan bahwa, pasien demam berdarah harus mendapatkan pelayanan kesehatan secara cepat dan tepat, jika tidak tertangani secara baik maka berakibat fatal. Bahkan dia mendapat aduan ada pasien yang tidak tertangani dengan secara semestinya.

“Yang saya data, pak Haryanto sudah mendatangi Rumah Sakit Harapan Bunda penuh, pindah Rumah Sakit Ridwan Maureksa penuh, pindah Rumah Sakit Polri penuh. Muter-muter keburu mati pasiennya. Karena DB ini masa urgennya hanya lima hari. Ketika lima hari ini tertolong ya sembuh, ketika tidak ya lewat,” jelas Edy.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menyampaikan, DB ini kan sebenernya soal lingkungan, dulu waktu tahun 80an dan 90an upaya pemberantasan yang melibatkan publik itu campainnya sedemikian kuat, sehingga ada gotong-royong masyarakat.

“Dengan kemandirian mereka, lalu mereka membersihkan lingkungan, lalu sarang-sarang nyamuk menjadi minim,” ujar Edy.

Dia juga mengatakan penyakit menular lainya di masyarakat, semua dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama lingkungan, layanan kesehatan baik yang primer atau yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

“Tadi saya dengar pak wamen menyampaikan peran serta masyarakat menurun,” ungkap Edy.** dom.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bambang Soesatyo Apresiasi Kiprah Akbar Tandjung dalam “Tribute to Akbar Tandjung”

    Bambang Soesatyo Apresiasi Kiprah Akbar Tandjung dalam “Tribute to Akbar Tandjung”

    • calendar_month Senin, 20 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 183
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama Forum Aktivis Nasional pimpinan Ketua Bursah Zarnubi serta tokoh politik dan aktivis nasional Maruarar Sirait, menyelenggarakan acara “Tribute to Akbar Tandjung”. Maestro Aktivis Indonesia.” Sebagai wujud apresiasi atas kiprah dan peran Akbar Tanjung, khususnya dalam pembinaan, pengembangan, dan kaderisasi aktivis nasional. “Bang […]

  • Menaker Terima Audiensi Koalisi Buruh, Bahas RUU Pelindungan Ketenagakerjaan

    Menaker Terima Audiensi Koalisi Buruh, Bahas RUU Pelindungan Ketenagakerjaan

    • calendar_month Kamis, 3 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 78
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menerima audiensi Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) untuk mendengarkan aspirasi dan masukan terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan di Jakarta, Rabu (2/9/2026). Dalam audiensi tersebut, KBPBI menyampaikan sejumlah masukan dan rekomendasi terkait penguatan regulasi ketenagakerjaan yang diharapkan dapat memberikan pelindungan bagi pekerja serta mendukung kepentingan dunia usaha. Menaker Yassierli […]

  • Menaker Lepas Delegasi Indonesia ke Ajang WorldSkills ASEAN 2025,Ini Pesannya

    Menaker Lepas Delegasi Indonesia ke Ajang WorldSkills ASEAN 2025,Ini Pesannya

    • calendar_month Kamis, 21 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 171
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli secara resmi melepas delegasi Indonesia yang akan mengikuti The 14th WorldSkills ASEAN Competition 2025 di Manila, Filipina pada 26–28 Agustus 2025. Acara pelepasan digelar di Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Rabu (20/8/2025). Dalam arahannya, Menaker berpesan kepada delegasi Indonesia agar senantiasa menjaga nama baik bangsa dan memberikan yang terbaik bagi negeri. […]

  • PWI Desak Revisi RUU Penyiaran Jamin Kebebasan Pers di Era Digital

    PWI Desak Revisi RUU Penyiaran Jamin Kebebasan Pers di Era Digital

    • calendar_month Senin, 5 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 176
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran kembali menjadi perdebatan panas setelah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI) menyampaikan catatan kritis dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi I DPR RI. Pertemuan yang digelar di Senayan, Senin (5/5/2025), ini bertujuan menyerap masukan dari para pemangku kepentingan media terkait […]

  • KPK Pantau Pejabat Pusat dan Daerah yang Belum Lapor LHKPN

    KPK Pantau Pejabat Pusat dan Daerah yang Belum Lapor LHKPN

    • calendar_month Selasa, 13 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 184
    • 0Komentar

    Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memantau pejabat pusat dan daerah tingkat Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, BUMN hingga BUMD yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, bahwa seluruh pejabat atau penyelenggara negara wajib patuh untuk menyampaikan laporan harta kekayaan asetnya melalui LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Misalnya […]

  • Cegah Pungli, BNPB Gandeng Aparat Hukum Awasi Bantuan Bencana

    Cegah Pungli, BNPB Gandeng Aparat Hukum Awasi Bantuan Bencana

    • calendar_month Senin, 30 Mar 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 264
    • 0Komentar

    Msinews.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggandeng aparat penegak hukum untuk mengawasi penyaluran bantuan dan pembangunan hunian bagi korban bencana. Langkah ini dilakukan guna mencegah praktik pungutan liar (pungli) dalam proses distribusi bantuan, termasuk di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menegaskan, keterlibatan aparat […]

expand_less