Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » Damamain Bongkar Kronologis Korupsi di PT. Kalwedo di Kejagung RI

Damamain Bongkar Kronologis Korupsi di PT. Kalwedo di Kejagung RI

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month 3 jam yang lalu
  • visibility 18
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, [Msinews.com] – Warga asal Maluku Barat Daya, Sakarias Damamain mengurai dugaan Korupsi yang terjadi di PT. Kalwedo saat dirinya mendatangi Kejaksaan Agung RI dan melalukan diskusi serius dengan salah seorang Jaksa pada Jumat kemarin, (13/03/2026).

“Di depan Jaksa itu saya jelaskan secara detail aliran dana itu, prosesnya sampai mengapa jadi masalah. Itu saya sampaikan ke dia (maksudnya Jaksa itu red) agar mereka tau persis dan tidak ragu dalam memanggil dan memeriksa terduga Bupati MBD yang saat itu menjabat direktur di Perusahaan daerah itu”, kata Sakarias.

Kepada awak media di kompleks Kejagung, dirinya menegaskan bahwa kasus ini sangat serius karena menyangkut kehidupan orang Maluku Barat daya yang tersandra selama ini secara ekonomi akibat ulah korupsi milyaran rupiah di daerahnya itu.

Aksi demo di amboon terkait kasus PT. Kalwedoi. (foto-siwalima)

“Saat itu di depan pejabat bidang pengawasan di Kejaksaan Agung secara detail kronologi terjadinya korupsi di PT Kalwedo, dan mendorong  kejaksaan untuk untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap terduga Benjamin Thomas Noach yang saat ini menjabat sebagai bupati Maluku Barat Daya”, tegasnya.

Mengakhiri penjelasannya, Sakarias menanyakan kepada pihak Kejagung, kapan kira-kira terduga mulai diperiksa? Pejabat tersebut menjawab “kami masih mendalami, pasti ada tindakan. Berikan kami kesempatan untuk mendalami”, katanya meniru jawaban Jaksa itu.

Tak tanggung-tanggung, Sakarias juga sudah sudah memberikan peringatan bahwa apabila langkah kejagung mengikuti jejak langkah Kejaksaan Tinggi Maluku untuk tidak berani memeriksa Benjamin Thomas Noach, maka masih ada dua langkah lain yang akan dilakukan yaitu demo serentak di Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, serta mengefektifkan komunikasi politik yang sudah ada dengan partai politik dan komisi III DPR RI untuk Rapat Dengar Pendapat.

Ia juga mengatakan bahwa langkah – langkah ini ditempuh karena  taruhannya adalah  citra institusi Kejaksaan Agung.

Untuk diketahui, bahwa sebenarnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku mulai menyelidiki kasus dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi dan suap di PT Kalwedo itu berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan (SPRINDIK) Kepala Kejati Maluku Nomor PRINT-15/Q.1/Fd.2.11.2022 tanggal 25 November 2022.

Kasus dugaan korupsi suap dan gratifikasi diduga melibatkan mantan Direktur PT Kalwedo Tahun 2012 s.d. 2015, Benjamin Noach, yang menyebabkan bangkrut perusahaan di Maluku Barat Daya (MBD) itu. Sejumlah saksi diperiksa, termasuk Kim Davids Markus (KDM) yang diminta klarifikasi oleh Tim Penyelidik Kejati Maluku. Hal itu dibenarkan Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat Kejati Maluku, Wahyudi Kareba.

Untuk diketahui, dugaan korupsi yang terjadi di Perusahaan Daerah PT Kalwedo ini negara dirugikan atas Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah 10 Milyard yang terbagi dalam 3 tahun anggaran dan bantuan Subsidi dari Kementrian Perhubungan sebesar 6 Milyard lebih pertahun dalam rangka oprasional Kapal Feri KMP Marsela milik BUMD PT. Kalwedo. (team)

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Beban Kerja Berat, Ninik: THR Nakes Harusnya Satu Bulan Gaji!

    Beban Kerja Berat, Ninik: THR Nakes Harusnya Satu Bulan Gaji!

    • calendar_month Rabu, 26 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 11
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh geram dan kecewa dengan keputusan manajemen RSUP Sardjito terkait pembayaran THR bagi seluruh tenaga kesehatan setempat yang hanya dibayarkan 30 persen. Perempuan yang akrab disapa Ninik itu meminta manajemen rumah sakit yang diketahui berada di bawah naungan Kementerian Kesehatan itu untuk tidak berpangku tangan dan segera membayarkan […]

  • Ketua DPP PDIP Pertanyakan Soal Hasil Survei Ganjar-Mahfud Terendah, ‘Kata Sapa’?

    Ketua DPP PDIP Pertanyakan Soal Hasil Survei Ganjar-Mahfud Terendah, ‘Kata Sapa’?

    • calendar_month Minggu, 28 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 10
    • 0Komentar

    Makasar, MSINews.com – Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, merespons hasil survei yang menempatkan pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, di urutan terakhir. “Kata siapa? Survei yang mana?” tanya Puan usai menghadiri Harlah PPP ke-51 di Makassar, Sulawesi Selatan, terbitkan Minggu 28/1/2024. Baca juga : Presiden Jokowi Bertemu Ketum Demokat AHY, Bahas Situasi Politik […]

  • Gunung Semeru

    Erupsi Ganda Gunung Semeru, Status Siaga, Masyarakat Diminta Waspada

    • calendar_month Minggu, 31 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 11
    • 0Komentar

    Lumajang, Jawa Timur MSINews.com – Gunung Semeru, yang terletak di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, mengalami dua kali erupsi dalam sehari pada Minggu. Kejadian tersebut juga disertai dengan luncuran awan panas, meningkatkan tingkat kewaspadaan di sekitar area tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pos Pengamatan Gunung Api Semeru di Gunung Sawur, Kabupaten Lumajang, […]

  • Sebanyak 1,322 Penerima Manfaat Siap Lepas dari Bansos Berkat Program PENA Kemensos

    Sebanyak 1,322 Penerima Manfaat Siap Lepas dari Bansos Berkat Program PENA Kemensos

    • calendar_month Kamis, 3 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 14
    • 0Komentar

    Jakarta_-Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyatakan bahwa sebanyak 1.322 Penerima Manfaat (PM) siap graduasi atau lepas dari kepesertaan program bantuan sosial (bansos) reguler. Bansos tersebut yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako, Penerima Manfaat (PM) mencapai kemandirian ekonomi dengan dukungan program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA). Program PENA diinisiasi Mensos Risma sejak pada akhir tahun […]

  • Millenial Aset Utama dalam Sistem Konsinyasi Produk BUMD

    Millenial Aset Utama dalam Sistem Konsinyasi Produk BUMD

    • calendar_month Selasa, 10 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 16
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com -Angka kemiskinan di Sumatra Selatan berdasarkan data terbaru BPS relatif cukup memprihatinkan Cagub Sumsel ESP. Data BPS memperlihat varian tetapi secara umum di atas 10%. ESP secara serius menyoroti kalangan milenal, sudah seharusnya segmen ini kelak akan menjadi target utama dari program pemerintah provinsi. ESP tak hanya berteori tetapi ia punya solusi untuk […]

  • Di Musrenbangnas 2024, Wamenkeu : Perkuat Sinkronisasi Pemerintah Pusat dan Daerah

    Di Musrenbangnas 2024, Wamenkeu : Perkuat Sinkronisasi Pemerintah Pusat dan Daerah

    • calendar_month Senin, 6 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 9
    • 0Komentar

    Jakarta, msinews.com-Pentingnya melakukan sinkronisasi anggaran dalam pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam pidatonya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Ia mengatakan, sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Menteri Dalam […]

expand_less