Berdasarkan informasi dari website resmi Pemkab Pemalang pemalangkab.go.id,
Anom lahir di Cimahi Jawa Barat pada tahun 1970.
Dirinya menempuh pendidikan S1 di Manajemen Keuangan di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang dan lulus pada 1996.
Anom melanjutkan pendidikan Magister Manajemen di Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung dan meraih gelar magister pada 2005.
Anom berkarir cukup lama di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (Wika). Terhitung sejak 1996-2021
Ia mengawali karoer sebagai staf ahli, auditor internal, manajer keuangan dan operasi, hingga general manager.
Setelah itu, ia menjabat sebagai Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko PT Hotel Indonesia Properti (PT HIPA) pada 2021–2024.
Anom kemudian memutuskan untuk terjun dalam dunia Politik,sebagai calon Bupati Pemalang,Jawa Timur pada pemilihan calon Kepala Daerah 2024.
Anom Widiyantoro maju dalam Pilkada 2024 berpasangan dengan Nurkholes.
Pasangan ini didukung oleh koalisi partai politik yang dipimpin oleh Partai Golkar serta didukung oleh PSI, Partai Gelora, Partai Perindo, Partai Hanura, dan Partai Buruh.
Baru menjabat 1 tahun sebagai Bupati Kabupaten Pemalang, Anom terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan oleh Tim Penyidik KPK atas dugaan Korupsi pada Selasa,28 Juli 2026.
Kini, Anom merupakan orang ke-18 dalam daftar hitam Komosi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2026.
Kronologi Penangkapan Bupati Anom
Dihimpum dari berbagai sumber berikut adalah kronologinya :
Pada Selasa 28 Juli 2026 malam,Tim penindakan KPK bergerak melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Pemalang, Jawa Tengah.
Bersamaan dengan itu, tim penyidik turut mengamankan sejumlah pihak lain yang terdiri atas pejabat daerah dan pihak swasta.
Sslain mengamankan para terduga, Petugas juga menyegel ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pemalang serta beberapa lokasi rumah pribadi.
Pada Rabu pagi, 29 Juli 2026, pimpinan KPK melalui Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya kegiatan tangkap tangan terhadap Bupati Pemalang tersebut.
Para pihak yang terjaring OTT langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Sebagai masyarakat, kita berharap para pemimpin khususnya Kepala Daerah saatnya menjadi penyelamat bagi rakyat dimana dirinya sebagai Pemimpin Daerah, dan bukan lagi sebagai raja-raj kecil yang menghabiskan dana untuk kepentingan pribadi dan keluarganya sendiri,sementara rakyat dibiarkan menderita. **
Editor : Tim Redaksi.
Saat ini belum ada komentar