Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Komisi III DPR Dorong Penguatan PPATK Hadapi Ancaman Judi Online Digital

Komisi III DPR Dorong Penguatan PPATK Hadapi Ancaman Judi Online Digital

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 3 Feb 2026
  • visibility 331
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

 

Msinews.com – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, menegaskan bahwa praktik judi online masih menjadi ancaman serius bagi ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat, meskipun perputaran dananya dilaporkan mengalami penurunan.

Dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Habib Aboe mendorong penguatan kewenangan dan teknologi PPATK agar mampu bertindak lebih preventif dalam menghadapi kejahatan keuangan berbasis digital.

Ia mengapresiasi peran strategis PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan negara dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional.

“Kalau kita ringkas dalam satu kalimat, peran PPATK itu sangat berat. Tapi justru di situlah urgensinya. Negara membutuhkan PPATK yang kuat, dan DPR siap membahas dukungan apa saja yang dibutuhkan,” ujar Habib Aboe.

Menurutnya, PPATK merupakan salah satu instrumen terkuat negara dalam melindungi perekonomian dari berbagai kejahatan finansial, mulai dari korupsi, pendanaan terorisme, hingga judi online.

Habib Aboe menyoroti paparan PPATK yang mencatat perputaran dana judi online menurun sekitar 20 persen menjadi Rp286,84 triliun.

Ia mengingatkan bahwa judi online masih mendominasi laporan transaksi keuangan mencurigakan, dengan porsi mencapai 47,49 persen.

“Dampaknya sangat terasa di masyarakat. Judi online ini bukan hanya meningkatkan kriminalitas, tapi juga memicu konflik rumah tangga hingga perceraian. Ini bukan persoalan sepele,” katanya.

Mantan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu juga menyoroti munculnya modus baru transaksi judi online melalui QRIS dan dompet digital.

Berdasarkan data PPATK, sekitar 12,3 juta orang tercatat melakukan deposit judi online menggunakan QRIS dan e-wallet.

“Sekarang bandar judi jauh lebih maju. Pertanyaannya, apakah kita hanya bertindak setelah transaksi terjadi, atau sudah punya sistem yang benar-benar preventif?” ujarnya.

Ia mempertanyakan tingkat koordinasi PPATK dengan Bank Indonesia dan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dalam mendeteksi serta melakukan pemblokiran otomatis terhadap transaksi QRIS yang terindikasi judi online berbasis profil risiko.

Selain itu, Habib Aboe menyoroti temuan PPATK terkait konversi dana hasil judi online ke aset kripto senilai Rp1,08 triliun. Menurutnya, praktik tersebut berpotensi melemahkan efektivitas pembekuan rekening perbankan domestik.

“Pembekuan rekening bank domestik jangan sampai sia-sia karena dananya sudah berpindah ke kripto yang lebih sulit dilacak. Apakah PPATK sudah dibekali teknologi blockchain analytics yang mumpuni?” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung kinerja PPATK sepanjang 2025 yang menghasilkan 1.540 produk intelijen keuangan dengan tingkat umpan balik dari aparat penegak hukum mencapai 62,5 persen.

Ia mempertanyakan sejauh mana laporan tersebut benar-benar ditindaklanjuti hingga tahap penyidikan.

“PPATK ini intelijen keuangan negara. Maka yang kita dorong bukan hanya laporan, tetapi dampak nyata dalam penegakan hukum,” pungkas legislator PKS dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I itu.*

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Senator Agita Soroti Penguatan Layanan Kesehatan Mental dan Kepastian Regulasi Psikolog di Daerah

    Senator Agita Soroti Penguatan Layanan Kesehatan Mental dan Kepastian Regulasi Psikolog di Daerah

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 337
    • 0Komentar

      Msinews.com – Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan Jawa Barat (Jabar) Agita Nurfianti menyoroti meningkatnya persoalan kesehatan mental di masyarakat yang memerlukan penanganan serius dan sistematis. Menurutnya, Puskesmas sebagai pintu pertama pelayanan kesehatan masyarakat memiliki peran strategis dalam mendeteksi dini dan menangani gangguan kesehatan mental. Demikian disampaikannya pada […]

  • Sah, Muhammad Herindra Jadi Kepala BIN, Gantikan Budi Gunawan

    Sah, Muhammad Herindra Jadi Kepala BIN, Gantikan Budi Gunawan

    • calendar_month Rabu, 16 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 243
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui usulan pemerintah agar Muhammad Herindra diangkat menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Diketahui, Kesepakatan tersebut diambil setelah pimpinan DPR dan fraksi menggelar uji kelayakan dan kepatutan secara tertutup terhadap Herindra, Rabu (16/10/2024). Adapun, Fit and proper test digelar pimpinan DPR dan fraksi karena pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) DPR […]

  • Sebanyak 29.763 Benda Sejarah Kembali ke Indonesia, Pangeran Khairul Saleh Soroti Peran Ahli Waris Benda Sejarah Era Kolonial Dipulangkan

    Sebanyak 29.763 Benda Sejarah Kembali ke Indonesia, Pangeran Khairul Saleh Soroti Peran Ahli Waris Benda Sejarah Era Kolonial Dipulangkan

    • calendar_month Rabu, 14 Okt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 158
    • 0Komentar

    JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi PAN, Pangeran Khairul Saleh, meminta pemerintah melibatkan ahli waris kerajaan dan kesultanan Nusantara dalam pembahasan pengelolaan benda warisan budaya Indonesia yang akan dipulangkan dari Belanda. Permintaan itu disampaikan menyusul kesepakatan Pemerintah Indonesia dan Belanda untuk memulangkan 29.763 benda warisan budaya serta 427 sisa jasad manusia yang selama ini berada […]

  • Mendagri Buka KPPD Gelombang II Lemhannas, Dorong Kepala Daerah Tingkatkan Kapabilitas Pemerintahan

    Mendagri Buka KPPD Gelombang II Lemhannas, Dorong Kepala Daerah Tingkatkan Kapabilitas Pemerintahan

    • calendar_month Rabu, 5 Nov 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 243
    • 0Komentar

    Minews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Gelombang II Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia (RI). Dalam amanatnya, Mendagri mendorong para kepala daerah untuk terus meningkatkan kapabilitas pemerintahan. “Kita menyadari bahwa kita memerlukan peningkatan kemampuan pemantapan kapabilitas para pimpinan daerah. Karena kita menggunakan prinsip pemerintahan kita yang […]

  • Menkumham Sebut, Soal RUU Pilkada, Pemerintah Hanya Mengikuti Kemauan Parlemen

    Menkumham Sebut, Soal RUU Pilkada, Pemerintah Hanya Mengikuti Kemauan Parlemen

    • calendar_month Jumat, 23 Agt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 239
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Terkait Draf RUU Pilkada, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menegaskan posisi pemerintah terkait draf Revisi UU tentang Pilkada hanya mengikuti kemauan parlemen. Hal itu disampaikan Supratman usai mengikuti rapat pengambilan keputusan tingkat I bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR di Jakarta, Rabu (21/8/2024). Dikatakan bahwa , RUU ini merupakan usul […]

  • Kemenaker Umumkan Tiga Besar Calon Direktur Polteknaker Periode 2026–2030

    Kemenaker Umumkan Tiga Besar Calon Direktur Polteknaker Periode 2026–2030

    • calendar_month Jumat, 26 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 255
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara resmi mengumumkan tiga besar calon Direktur Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) untuk masa jabatan periode 2026–2030. Direktur terpilih nantinya akan memimpin pengembangan perguruan tinggi vokasi milik Kemnaker dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif terhadap kebutuhan industri serta pasar kerja yang terus berkembang. Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, mengatakan proses seleksi […]

expand_less