Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Catat! Semua Anggota Komisi XI DPR Penerima CSR BI-OJK Berpotensi Jadi Tersangka

Catat! Semua Anggota Komisi XI DPR Penerima CSR BI-OJK Berpotensi Jadi Tersangka

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 12 Des 2025
  • visibility 204
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Msinews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikaan sinyal peringatan yang dapat mengguncang gedung Senayan DPR RI.

Bahwa seluruh anggota Komisi XI DPR RI periode 2019 sampai 2024 yang ikut menerima dan menikmati dana program CSR dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menjadi tersangka.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, menyatakan peluang pengembangan kasus CSR BI- OJK terbuka luas, siaapa pun dia sebagai anggota Komisi XI yang tidak menyalurkan anggaran tersebut sebagaimana mestinya akan berhadapan dengan konsekuensi hukum.

“Semua anggota Komisi XI yang menerima dana dari BI dan OJK harus mempertanggungjawabkan secara hukum seperti dua orang anggota Komisi XI yang telah ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Johanis, di Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Pernyataan ini memperkuat langkah KPK dalam mengurai kasus yang sebelumnya telah menjerat dua politisi, yakni Heri Gunawan (Fraksi Gerindra) dan Satori (Fraksi Nasdem).

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penyaluran dana CSR dari BI dan OJK.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa meskipun penyidik saat ini fokus pada pemberkasan perkara Heri dan Satori, ruang untuk pengembangan penyidikan sangat terbuka.

Penelusuran aliran dana akan bergantung pada temuan baru dari saksi dan dinamika persidangan.

“Termasuk juga penyidik tentu sudah mendalami dari saksi-saksi yang sebelumnya sudah dipanggil, baik dari pihak BI–OJK maupun dari kawan-kawan di Komisi XI,” ujar Budi.

Sinyal bahwa dana CSR mengalir ke banyak anggota parlemen bukan sekadar asumsi. Pernyataan Satori semakin memperkuat arah penyidikan.

Dalam kesempatan sebelumnya, ia secara terbuka mengakui bahwa program tersebut diterima oleh seluruh anggota Komisi XI untuk kegiatan sosialisasi di daerah pemilihan masing-masing.

“Programnya untuk sosialisasi di dapil, Semuanya sih, semua anggota Komisi XI programnya itu dapat,” kata Satori di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (27/12/2024).

Seperti diketahui sebelumnya, KPK resmi mengumumkan status tersangka yakni Heri Gunawan dan Satori pada Agustus lalu.

“KPK menetapkan dua orang tersangka yaitu HG dan ST sebagai Anggota Komisi XI DPR RI 2019–2024,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Kamis (7/8/2025).

Keduanya dijerat Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta TPPU berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010.

Dengan pernyataan KPK ini, bayang-bayang status tersangka tampaknya bukan lagi kemungkinan kecil bagi anggota Komisi XI DPR RI lainnya.

Arah angin penyidikan KPK menunjukka gelombang berikutnya bisa jauh lebih besar dari dua nama yang sudah jadi tersangka.*

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mantan Dirut PT Pertamina Nicke Widyawati Diperiksa KPK, Harta Kekayaan Capai 118 Milyar

    Mantan Dirut PT Pertamina Nicke Widyawati Diperiksa KPK, Harta Kekayaan Capai 118 Milyar

    • calendar_month Selasa, 11 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 140
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin 10 Maret 2025 kemarin. Adapun, pemanggilan tersebut untuk diminati keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana Korupsi atas kerja sama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Inti Alisindo EnergiEnergi IAE periode 2017 sampai 2021. […]

  • Kementan Program Food Estate, Kesiapan Pangan Tak Instan

    Kementan Program Food Estate, Kesiapan Pangan Tak Instan

    • calendar_month Rabu, 27 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 173
    • 0Komentar

    Jakarta- Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan program Food Estate yang ditangani sampai saat ini menunjukkan hasil yang baik dan dampak positif. Program lumbung pangan di beberapa lokasi program di Pulang Pisau, Kapuas, Humbang Hasundutan, Sumba Tengah, Temanggung dan Wonosobo memberikan dampak positif bagi petani dan kawasan. “Memang tidak bisa instan, mengolah dan menyiapkan lumbung pangan baru. […]

  • Kemnaker Buka Layanan Kewirausahaan, Dorong Penciptaan Lapangan Kerja Baru

    Kemnaker Buka Layanan Kewirausahaan, Dorong Penciptaan Lapangan Kerja Baru

    • calendar_month Kamis, 14 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 129
    • 0Komentar

    Bekasi,msinews.com-Kementerian Ketenagakerjaan secara resmi membuka Layanan Kewirausahaan 2025 guna mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Kegiatan ini berlangsung di Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Bekasi, Jawa Barat, Kamis (14/8/2025). Kegiatan ini mengusung tema “Sejahtera dengan Kerja Wirausaha”, kegiatan ini diikuti oleh 200 peserta yang merupakan korban terdampak PHK. Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer […]

  • Kemenko PM Gelar Rapat dengan 43 K/L, DPR : Pengentasan Kemiskinan Bakal Kian Cepat

    Kemenko PM Gelar Rapat dengan 43 K/L, DPR : Pengentasan Kemiskinan Bakal Kian Cepat

    • calendar_month Senin, 17 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 149
    • 0Komentar

    MSINEWS.Com-Langkah Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menggelar rapat dengan 43 kementerian/lembaga (K/L) untuk pengentasan kemiskinan diapresiasi banyak kalangan. Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya menilai langkah ini memunculkan optimistime baru dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. “Selama ini problem utama dalam pengentasan kemiskinan di tanah air adalah adanya ego sektoral antara K/L sehingga […]

  • Istana Sebut Jokowi

    Istana Sebut Jokowi dan Kemensetneg Harus Konfirmasi Pengganti Firli Bahuri Sebelum Ajukan ke DPR

    • calendar_month Senin, 22 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 133
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com  – Koordinator Staf Khusus Presiden atau Istana, Ari Dwipayana, menyebutkan Presiden Joko Widodo dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) perlu melakukan konfirmasi kembali terkait pengganti mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, yang baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka. Proses ini tengah berjalan, dan menurut Istana menyampaikan pesan bahwa Sebut Jokowi, beberapa hal perlu […]

  • Senator Agita Soroti Penguatan Layanan Kesehatan Mental dan Kepastian Regulasi Psikolog di Daerah

    Senator Agita Soroti Penguatan Layanan Kesehatan Mental dan Kepastian Regulasi Psikolog di Daerah

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 195
    • 0Komentar

      Msinews.com – Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan Jawa Barat (Jabar) Agita Nurfianti menyoroti meningkatnya persoalan kesehatan mental di masyarakat yang memerlukan penanganan serius dan sistematis. Menurutnya, Puskesmas sebagai pintu pertama pelayanan kesehatan masyarakat memiliki peran strategis dalam mendeteksi dini dan menangani gangguan kesehatan mental. Demikian disampaikannya pada […]

expand_less