Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Catat! Semua Anggota Komisi XI DPR Penerima CSR BI-OJK Berpotensi Jadi Tersangka

Catat! Semua Anggota Komisi XI DPR Penerima CSR BI-OJK Berpotensi Jadi Tersangka

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 12 Des 2025
  • visibility 146
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Msinews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikaan sinyal peringatan yang dapat mengguncang gedung Senayan DPR RI.

Bahwa seluruh anggota Komisi XI DPR RI periode 2019 sampai 2024 yang ikut menerima dan menikmati dana program CSR dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menjadi tersangka.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, menyatakan peluang pengembangan kasus CSR BI- OJK terbuka luas, siaapa pun dia sebagai anggota Komisi XI yang tidak menyalurkan anggaran tersebut sebagaimana mestinya akan berhadapan dengan konsekuensi hukum.

“Semua anggota Komisi XI yang menerima dana dari BI dan OJK harus mempertanggungjawabkan secara hukum seperti dua orang anggota Komisi XI yang telah ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Johanis, di Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Pernyataan ini memperkuat langkah KPK dalam mengurai kasus yang sebelumnya telah menjerat dua politisi, yakni Heri Gunawan (Fraksi Gerindra) dan Satori (Fraksi Nasdem).

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penyaluran dana CSR dari BI dan OJK.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa meskipun penyidik saat ini fokus pada pemberkasan perkara Heri dan Satori, ruang untuk pengembangan penyidikan sangat terbuka.

Penelusuran aliran dana akan bergantung pada temuan baru dari saksi dan dinamika persidangan.

“Termasuk juga penyidik tentu sudah mendalami dari saksi-saksi yang sebelumnya sudah dipanggil, baik dari pihak BI–OJK maupun dari kawan-kawan di Komisi XI,” ujar Budi.

Sinyal bahwa dana CSR mengalir ke banyak anggota parlemen bukan sekadar asumsi. Pernyataan Satori semakin memperkuat arah penyidikan.

Dalam kesempatan sebelumnya, ia secara terbuka mengakui bahwa program tersebut diterima oleh seluruh anggota Komisi XI untuk kegiatan sosialisasi di daerah pemilihan masing-masing.

“Programnya untuk sosialisasi di dapil, Semuanya sih, semua anggota Komisi XI programnya itu dapat,” kata Satori di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (27/12/2024).

Seperti diketahui sebelumnya, KPK resmi mengumumkan status tersangka yakni Heri Gunawan dan Satori pada Agustus lalu.

“KPK menetapkan dua orang tersangka yaitu HG dan ST sebagai Anggota Komisi XI DPR RI 2019–2024,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Kamis (7/8/2025).

Keduanya dijerat Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta TPPU berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010.

Dengan pernyataan KPK ini, bayang-bayang status tersangka tampaknya bukan lagi kemungkinan kecil bagi anggota Komisi XI DPR RI lainnya.

Arah angin penyidikan KPK menunjukka gelombang berikutnya bisa jauh lebih besar dari dua nama yang sudah jadi tersangka.*

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Serap Aspirasi Daerah, DPD RI Soroti Ketahanan Pangan hingga Konflik Papua

    Serap Aspirasi Daerah, DPD RI Soroti Ketahanan Pangan hingga Konflik Papua

    • calendar_month Senin, 25 Mei 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 90
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM— Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyampaikan hasil penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Asmasda) yang dihimpun sejak 24 April hingga 13 Mei 2026 pada Sidang Paripurna ke-10 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jumat pekan lalu. Adapun ,berbagai persoalan strategis yang menjadi perhatian masyarakat di sejumlah daerah meliputi pembangunan desa, distribusi energi […]

  • DPR Apresiasi Bahlil Janjikan Atasi Aliran Listrik Mati Saat Darurat Bencana di Sumatera

    DPR Apresiasi Bahlil Janjikan Atasi Aliran Listrik Mati Saat Darurat Bencana di Sumatera

    • calendar_month Senin, 8 Des 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 103
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM- Anggota DPR Faksi Partai Golkar Firman Soebagyo mengapresiasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia atas tanggap darurat bencana banjir bandang di Aceh dan Sumatera. Firman memuji Ketum Partai Golkar itu yang telah membuktikan janjinya untuk segera mengatasi masalah listrik yang padam akibat bencana tersebut. “Pemulihan listrik tidaklah mudah, terutama karena tumbangnya jaringan listrik yang terkena dampak […]

  • Kemendagri Dorong Papua Tengah Tingkatkan Penyerapan APBD 2025

    Kemendagri Dorong Papua Tengah Tingkatkan Penyerapan APBD 2025

    • calendar_month Sabtu, 2 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 119
    • 0Komentar

    Nabire,msinews.com– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah untuk meningkatkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025. Pernyataan tersebut disampaikan  oleh Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan […]

  • KPK Panggil Iqbal Latanro

    KPK Panggil Iqbal Latanro sebagai Saksi dalam Kasus Investasi Fiktif di PT Taspen

    • calendar_month Selasa, 2 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 77
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil langkah lebih lanjut dalam penyelidikan terhadap dugaan korupsi bermodus investasi fiktif di PT Taspen (Persero) dengan memanggil Direktur Utama PT Taspen (Persero) periode 2013-2020, Iqbal Latanro, sebagai saksi kunci dalam perkara ini. Baca juga : Aktris Nirina Zubir Adu Mulut dengan Pengacara, Usai Sidang di […]

  • Soal Utang Kereta Cepat, LaNyalla Ingatkan Wamen BUMN Soal Kualitas Public Statement

    Soal Utang Kereta Cepat, LaNyalla Ingatkan Wamen BUMN Soal Kualitas Public Statement

    • calendar_month Kamis, 12 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 108
    • 0Komentar

    SURABAYA,MSINEWS.COM-Pernyataan Wakil Menteri I BUMN Kartika Wirjoatmodjo bahwa pembayaran utang atas proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) tidak ditanggung oleh APBN, melainkan menjadi beban tanggungan PT KAI (Persero) disorot Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.   Sebab, menurut penilaian LaNyalla kualitas pernyataan publik yang disampaikan pemangku kebijakan harus utuh, dan tidak menyesatkan. Sehingga masyarakat […]

  • Pemerintah Diminta Kaji Ulang Wacana Kewarganegaraan Ganda

    Pemerintah Diminta Kaji Ulang Wacana Kewarganegaraan Ganda

    • calendar_month Jumat, 10 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 105
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Pemerintah diminta kaji ulang soal Kewarganeraan ganda bagi diaspora. Pasalnya, wacana ini bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006. Demikian ditegaskan oleh Anggota Komisi I DPR Fadli Zon. Menurut Fadli Zon, pada pasal 6 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2006 menyebutkan bahwa seseorang yang berusia 18 tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih […]

expand_less