Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » Aliran Dana CSR BI–OJK Diselidiki KPK, TPPU Diduga Bantu Gaya Hidup Satori dan Hergun

Aliran Dana CSR BI–OJK Diselidiki KPK, TPPU Diduga Bantu Gaya Hidup Satori dan Hergun

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 8 Agt 2025
  • visibility 201
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com – Dalam kasus dugaan korupsi CSR Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sudah ditetapkan dua tersangka, yakni Anggota DPR Satori dan Heri Gunawan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menulusuri aliran dana tersebut.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa pihaknya akan menulusuri secara mendalam menganai dana CSR BI dan OJK mengucur ke Partai Politik (Parpol) ape ke pihak lainnya.

“Apakah diperintahkan oleh partai politiknya? Kemudian apakah juga ini disetor dan lain-lain? Itu yang sampai saat ini, ini kan baru titik awal ya, titik awal kita akan memperdalam dalam penanganan perkara ini,” kata Asep dikutip, pada Jumat 8 Agustus 2025.

Asep mengatakan, soal perkembangan kasus ini secepatnya KPK akan menyampaikan kepada publik, terkait aliran dana CSR BI OJK yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh kedua orang yang sudah ditetapkan tersangka ini, dan KPK juga akan menyelidiki aliran dana tersebut mengalir kemana.

“Ini nanti akan kita sampaikan, akan kita gali juga ke arah sana gitu ya,” kata Asep.

“Kemana aliran uang itu bergerak, kita akan selusuri ke tempat-tempat misalkan pribadi, private, dibelikan untuk aset pribadi, ya kita akan cari dan kita akan sita,”sambungnya.

Dalam perkara dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK ini, pihak KPK mengenakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap tersangka, oleh karena itu KPK akan menelusuri secara mendalam perihal ini.

Diketahui sebelumnya KPK telah menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dana bantuan sosial (CSR) BI dan OJK, dua tersangka itu adalah, Heri Gunawan (HG) dari Fraksi Partai Gerindra dan Satori Fraksi Partai Nasdem besutan Surya Paloh.

“Dalam dua hari ini, KPK telah menetapkan tersangka kepada pertama HG anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024 dan kedua ST anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024,” ungkap Asep Guntur Rahayu, pada Kamis 7 Agustus 2025 kemarin.

KPK menduga kuat Kedua tersangka yakni Heri Gunawan dan Satori ini, melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), kemudian memindahkan uang yang sedianya merupakan dana sosial untuk rakyat malah digunakan untuk kepentingan gaya hidup.

Kedua yang disangkakan itu telah melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Selanjutnya KPK dari pihak penyidik juga menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, para tersangka turut disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai informasi tambahan pada Jumat 27 Desember tahun 2024 lalu, setelah diperiksa oleh penyidik KPK, Satori (ST) dalam pernyataannya mengaku secara gamblang bahwa program dana sosial CSR BI dan OJK mengalir ke semua Anggota Komisi XI DPR RI.

“Programnya? Programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil. Semuanya sih, semua anggota Komisi XI programnya itu dapat. Bukan, bukan kita saja,” kata Satori. *

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemnaker

    Kemnaker Ancam Sanksi Tegas PT ITSS Akibat Tak Patuhi K3

    • calendar_month Kamis, 11 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 245
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indonesia, di bawah kepemimpinan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) apabila terbukti tidak mematuhi penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Pernyataan ini disampaikan Menaker Ida Fauziyah dalam konferensi pers di Jakarta pada hari Senin. Menaker Fauziyah menegaskan bahwa Kemnaker […]

  • Dari 139 TAP MPR sejak 1960, Ada 104 Sudah Dicabut, Sisanya Masih Berlaku

    Dari 139 TAP MPR sejak 1960, Ada 104 Sudah Dicabut, Sisanya Masih Berlaku

    • calendar_month Kamis, 18 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 212
    • 0Komentar

    JAKARTA,KABARDAERAH.COM-Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, Martin Hutabarat di Jakarta,Rabu (17/9/2025). Politisi Partai Gerindra itu mengatakan bahwa,banyaknya ketetapan MPR (TAP MPR) yang hingga kini belum ditindaklanjuti dalam bentuk undang-undang. Ia pun mengingatkan, TAP MPR Nomor I Tahun 2003 yang menjadi dasar hukum keberlakuan sejumlah ketetapan, harus segera diimplementasikan agar tidak […]

  • Kabut Asap 2026: Kita Butuh Akuntabilitas Bukan Permintaan Maaf Netizen

    Kabut Asap 2026: Kita Butuh Akuntabilitas Bukan Permintaan Maaf Netizen

    • calendar_month Minggu, 25 Okt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 161
    • 0Komentar

    Jakarta – Netizen diingatkan tentang adanya risiko dari mengambil alih peran pemerintah untuk meminta maaf terkait asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang sudah melintasi batas negara. Peringatan ini disampaikan Dosen Ilmu Komunikasi dari Universitas Kristen Indonesia (UKI), Dr. Adde Oriza Rio. Rio mengungkapkan sedikitnya ada tiga risiko yang sangat berdampak terhadap penyelesaian […]

  • Kapolda Copot Kapolsek Tanah Abang Pasca Kaburnya 16 Tahanan

    Kapolda Copot Kapolsek Tanah Abang Pasca Kaburnya 16 Tahanan

    • calendar_month Minggu, 25 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 254
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mengambil langkah tegas pasca insiden kaburnya 16 tahanan dari kantor Polsek Tanah Abang pada Senin (19/2). Dalam pernyataannya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indardi, membenarkan pencopotan Kapolsek Tanah Abang, Kompol Hans Philip Samosir. Baca juga : Polisi Ungkap Hasil Klarifikasi Kegiatan […]

  • Pemanfaatan Perahu Hybrid dan Website untuk Meningkatkan Promosi Wisata Desa Burai melalui Pengabdian Berbasis Masyarakat UNSRI

    Pemanfaatan Perahu Hybrid dan Website untuk Meningkatkan Promosi Wisata Desa Burai melalui Pengabdian Berbasis Masyarakat UNSRI

    • calendar_month Jumat, 20 Des 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 269
    • 0Komentar

    Oleh Alan Novi Tompunu DESA Burai, yang terletak di Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan, semakin menunjukkan potensinya sebagai destinasi wisata unggulan. Desa ini dikenal dengan keindahan alamnya yang dikelilingi sungai dan rawa, serta budaya lokal yang kaya, seperti kerajinan tenun songket dan kemplang. Pada tahun 2017, Desa Burai bertransformasi menjadi desa ekowisata […]

  • Herman Khaeron Klarifikasi  Soal Terima Amplop Usai Rapat dengan Pertamina

    Herman Khaeron Klarifikasi  Soal Terima Amplop Usai Rapat dengan Pertamina

    • calendar_month Kamis, 13 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 213
    • 0Komentar

    MSINEWS.Com- Politisi Partai Demokrat Herman Khaeron menanggapi berita viralnya sebuah video menerima amplop di rapat Komisi VI DPR bersama Pertamina. Herman mengultimatum pengunggah untuk menghapus potongan video yang bernarasi menerima amplop. “Saya itu membacanya geli, karena saya kemarin memang agak mengkritisi terhadap proxy-proxy. Saya katakan bahwa kalau ada oknum yang mereka melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum dan […]

expand_less