Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Uncategorized » Herman Khaeron Klarifikasi  Soal Terima Amplop Usai Rapat dengan Pertamina

Herman Khaeron Klarifikasi  Soal Terima Amplop Usai Rapat dengan Pertamina

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 13 Mar 2025
  • visibility 63
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MSINEWS.Com- Politisi Partai Demokrat Herman Khaeron menanggapi berita viralnya sebuah video menerima amplop di rapat Komisi VI DPR bersama Pertamina.

Herman mengultimatum pengunggah untuk menghapus potongan video yang bernarasi menerima amplop.

“Saya itu membacanya geli, karena saya kemarin memang agak mengkritisi terhadap proxy-proxy. Saya katakan bahwa kalau ada oknum yang mereka melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum dan korup, setuju untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dan berikan sanksi seberat-beratnya supaya ada unsur efek jera. Itulah hukum,” kata Herman dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Perusahaan Gas Negara dan PT Pertamina Hulu Energi di Komisi VI DPR kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Ia menjelaskan, bahwa rapat dengan Pertamina pada Selasa (11/3) membahas penyelamatan terhadap badan usaha milik negara tersebut. Jangan sampai, kata dia, justru di internal Pertamina sendiri yang menghancurkan citra perusahaan.

Pada momen inilah, Herman menyebut salah satu sekretariat DPR menyodorkan dokumen untuk penandatanganan SPPD, perjalanan dinas. Herman menyebut dana SPPD itu semestinya diambil minggu lalu.

“Tetapi memang ada sekretariat karena saya belum mengambil SPPD di minggu lalu saya tidak sempat karena saya juga pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara yang saya juga harus bertugas di sana, maka ya saya tidak pernah ada pemikiran jelek, tidak pernah ada berpikir apapun. Saya menandatangani di sini dan saya terima SPPD saya di meja sini gitu, dengan batik baju kuning,” ujar nya.

Ia juga mengaku melihat narasi yang ditampilkan di media sosial bahwa dirinya menerima amplop sogokan sebagai fitnah keji. Herman menyebut sudah mencoba untuk mengklarifikasi hal itu di laman media sosial X dan TikTok.

“Jadi kalau kemudian muncul tiba-tiba di medsos dibuatkan seolah-olah terjadi rapat dengan sesuatu hal yang disebutkan oleh mereka itu, menurut saya itu adalah fitnah yang keji. Itulah menurut saya perlawanan-perlawanan proxy terhadap kekuatan kita yang ingin memperbaiki bangsa dan negara, terutama Pertamina pada waktu kemarin kita rapat dengan mereka,” bebernya sebagaimana dihimpun media ini.

“Tantangannya memang berat, tetapi menurut saya biarkanlah gitu ya. Saya juga membaca ya, saya klarifikasi juga baik di TikTok maupun di X saya juga klarifikasi bahwa itu nggak benar dan lain sebagainya. Tapi yang kadang-kadang medsos ini kejam,” kata dia.

Herman kemudian mengultimatum pengunggah video untuk menghapus narasi yang beredar di media sosial. Herman menyebut konten yang disebarkan fitnah dan siap untuk melawan.

“Oleh karena itu, bagi siapa pun pembuat video konten itu, harap Anda hapus dan karena itu adalah fitnah dan saya juga mempertimbangkan kalau ini, karena menyangkut persoalan Komisi VI, bukan hanya persoalan kejadian itu. Tetapi ini kan menyangkut masalah Komisi VI di situ, menyangkut masalah eksistensi dan martabat seluruh anggota dan institusi Komisi VI,”tutupnya.  * timred.

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tito Karnavian Ungkap Percepatan Jadwal Pilkada 2024 Terlalu Berisiko

    Tito Karnavian Ungkap Percepatan Jadwal Pilkada 2024 Terlalu Berisiko

    • calendar_month Sabtu, 9 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 95
    • 0Komentar

    Jakarta-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa usulan  memajukan jadwal Pilkada 2024 berisiko, bagi penyelenggara pemilu. Pasalnya Pilkada serentak pada November 2024 itu sudah diatur dalam Pasal 201 UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkadaa. Kendati demikian Tito menjelaskan usulan percepatan Pilkada tersebut tergantung pada kesiapan dan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya lembaga itu dapat atensi pemilu […]

  • Penyintas Erupsi Gunung Lewotobi DiberikN Kebebasan Memilih Skema Pindah Tempat Tinggal

    Penyintas Erupsi Gunung Lewotobi DiberikN Kebebasan Memilih Skema Pindah Tempat Tinggal

    • calendar_month Sabtu, 7 Des 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 83
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dipimpin  Suharyanto, menyatakan bahwa Para penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki Flores Timur Nusa Tenggara Timur diberikan kebebasan untuk memilih skema pindah tempat tinggal yang ditawarkan oleh pemerintah sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing. Pernyataan itu disampaikan dalam keterangannya di Jakarta Kamis, mengatakan bahwa ada dua skema relokasi yang ditawarkan […]

  • Jokowi

    Jokowi Tanggapi Soal Gubernur Maluku Utara yang Ditangkap KPK

    • calendar_month Selasa, 19 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 90
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terkait penangkapan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataannya di Jembatan Otista, Bogor, Jokowi menyatakan dukungannya terhadap proses hukum yang tengah berlangsung. “Hormati proses hukum yang ada. Hormati proses hukum yang ada di KPK,” ujar Jokowi, mempersilakan KPK untuk menjalankan proses […]

  • Kontroversi Tutup Jalan Memanas, Warga Siap Polisikan RW Iwan

    Kontroversi Tutup Jalan Memanas, Warga Siap Polisikan RW Iwan

    • calendar_month Kamis, 12 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 92
    • 0Komentar

      Jakarta, MSINews.com – Munculnya kontroversi sehubungan penutupan akses jalan umum warga Taman Kencana Tegal Alur, Jakarta Barat, memicu perasaan resah warga. MSPI (Monitoring Saber Pungli Indonesia) telah mengungkapkan niat mereka untuk mengambil tindakan hukum terhadap Ketua Rukun, Iwan Pratama Susanto. Direktur Hubungan Antar Kelembagaan (Dirhubag) dari MSPI, Thomson Gultom, menjelaskan bahwa penutupan jalan umum […]

  • Anggota Komisi X AHP Minta Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024  Ditinjau Ulang

    Anggota Komisi X AHP Minta Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 Ditinjau Ulang

    • calendar_month Kamis, 16 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 71
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) harus meninjau ulang Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024. Politisi PDI Perjuangan ini menyayangkan kebijakan membuat wajah perguruan tinggi di Indonesia menjadi komersil. “Menurut saya, (Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024) itu rentan diinterpretasikan oleh perguruan tinggi sesuai dengan […]

  • Timwas Haji DPR Temukan Masalah pada Kasur dan Kapasitas Tenda Jemaah di Arafah

    Timwas Haji DPR Temukan Masalah pada Kasur dan Kapasitas Tenda Jemaah di Arafah

    • calendar_month Jumat, 14 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 76
    • 0Komentar

    Madindah,msinews.com– Sidak Timwas Haji DPR RI di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) menemukan sejumlah masalah terkait fasilitas layanan bagi peserta haji tahun 2024. Adapun , tim yang dikoordinir oleh Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk Freidrich Paulus bersama Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi; Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Ace Hasan Syadzily, […]

expand_less