Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » KSAD: Jangan Dijadikan Polemik, TNI Patuh pada Keputusan Negara

KSAD: Jangan Dijadikan Polemik, TNI Patuh pada Keputusan Negara

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 13 Mar 2025
  • visibility 237
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MSINEWS.COM – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., berdialog dengan awak media selepas mengunjungi Lahan Ketahanan Pangan di Puslatpur Baturaja dan penyerahan sertifikat tanah oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid kepada Kasad atas lahan Puslatpur seluas 42.000 hektar yang dikelola oleh Puslatpur TNI AD. KSAD berkesempatan menyampaikan beberapa hal penting terkait revisi UU TNI, Rabu (12/03).

Menanggapi revisi UU TNI yang sedang dibahas DPR, termasuk rencana penambahan masa pensiun prajurit hingga 60 tahun, KSAD menyatakan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan negara yang akan diputuskan setelah melalui diskusi dan pertimbangan dari berbagai aspek, termasuk kemampuan keuangan negara serta kebutuhan organisasi TNI.

“Saya rasa tidak perlu diperdebatkan. Silakan saja nanti bagaimana kebijakan negara. Bagaimana kemampuan keuangan, nanti kita diskusi jabatan di ketentaraan, dan lain sebagainya. Setelah kita menyampaikan di diskusi, yang akan dilaksanakan besok,” imbuhnya.

Selanjutnya, Kasad juga menyampaikan tentang prajurit TNI yang masuk kementerian dan lembaga lain. Dirinya meminta agar status prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan di kementerian maupun lembaga negara jangan dijadikan sebagai polemik. TNI akan selalu patuh pada keputusan negara dan mengikuti aturan yang berlaku.

“Silakan saja didiskusikan, apakah tentara harus alih status, apakah tentara harus pensiun? Jadi tidak usah diperdebatkan seperti ribut kanan, kiri, ke depan, kaya kurang kerjaan. Nanti kan ada forumnya, kita bisa diskusikan. Kalau nanti keputusannya seperti itu, ya kami ikut. Kami (TNI AD) akan loyal seratus persen dengan keputusan,” tegas KSAD.

“Jadi tidak usah ramai bikin ribut di media, ini itu lah, Orde Baru-lah, tentara dibilang hanya bisa membunuh dan dibunuh. Menurut saya, otak-otak (pemikiran) seperti ini, kampungan menurut saya,” ujarnya geram terhadap pihak-pihak yang berperilaku tebang pilih dan saat ini “menyerang” institusi TNI AD lewat isu-isu tersebut. “Ini orang waktu ada salah satu institusi masuk ke semua kementerian, nggak ribut gitu loh. Apakah dia bekerja di institusi itu? Nah, ini perlu media-media tanggap seperti itu. Apakah agen asingkah atau apa?” ujarnya. “Kita nggak ribut, karena kami melihat anggota-anggota TNI AD punya potensi. Silakan didiskusikan, apakah kami boleh mendaftar atau ada sidangnya, atau ditentukan oleh Presiden, silakan saja. Tapi jangan menyerang institusi,” tegas KSAD.

Sementara itu, terkait polemik diberikannya kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi kepada Sekretaris Kabinet Letkol Inf Teddy Indra Wijaya, KSAD menegaskan bahwa hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan Panglima TNI dan dirinya sebagai Kasad.

“Itu kewenangan Panglima TNI dan saya. Ada seseorang yang dianggap mampu membantu Presiden dan mengoordinasikan tugasnya dengan baik, lalu diberi kenaikan pangkat. Apa masalahnya? Ada orang yang pernah di Papua, temennya yang bertempur betul dan komplain pangkatnya nggak naik-naik. Saya pengen tahu siapa orangnya. Betul nggak dia (orang tersebut) benar-benar bertempur, atau pernah perang nggak dia? Jadi itu kewenangan kami (Panglima TNI dan Kasad). Jangan diintervensi terus. Kami bekerja secara profesional, jika sudah diputuskan, kami akan ikut (melaksanakan keputusan),” tegas KSAD.

“Kita (TNI) tidak mengikuti pemungutan suara. Hak kita nggak ada, karena apa? Karena dianggap masih rawan. Makanya kita harus punya undang-undang sendiri. Bukan kami pengen enak. Apa enaknya, apa untungnya dengan bikin undang-undang sendiri di kalangan militer? Apakah kami hebat? Kami juga tidak mau punya anggota penjahat. Kita hukum juga. Saya jamin anggota-anggota misalnya (melakukan) kegiatan ilegal, kita hukum,” ujarnya lebih lanjut.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid juga menyerahkan sertifikat tanah kepada Kasad atas lahan Puslatpur seluas 42 ribu hektar yang dikelola oleh Puslatpur TNI AD. ***(SN/rel/Kadispenad).

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Prabowo Pangkas Masa Tunggu Haji,Ini Alasannya

    Prabowo Pangkas Masa Tunggu Haji,Ini Alasannya

    • calendar_month Kamis, 18 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 240
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksi kan jajarannya untuk memangkas masa tunggu haji yang saat ini mencapai 26 tahun. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Pengawas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di  di Hambalang, Bogor, Jawa Barat,Rabu 17 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, Cucun mengatakan bahwa pihaknya bersama Kementerian Haji dan […]

  • Korban Bencana Tapanuli Utara Mulai Tempati Huntara yang Dibangun BNPB

    Korban Bencana Tapanuli Utara Mulai Tempati Huntara yang Dibangun BNPB

    • calendar_month Selasa, 24 Feb 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 329
    • 0Komentar

    Msinews.com – Sejumlah warga korban tanah longsor di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, mulai menempati hunian sementara (huntara) yang dibangun pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sebanyak 40 unit huntara telah ditempati warga terdampak longsor yang berasal dari Desa Sibalanga dan Desa Pagaran Lambung I, Kecamatan Adian Koting. Warga Desa Sibalanga, Nurhaidah Aritonang, mengatakan dirinya telah […]

  • Jelang Laga Melawan Bahrain, Iwan Bule Berikan Semangat untuk Timnas Indonesia

    Jelang Laga Melawan Bahrain, Iwan Bule Berikan Semangat untuk Timnas Indonesia

    • calendar_month Selasa, 25 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 332
    • 0Komentar

    JAKARTA,KABARDAERAH.COM-Mantan Ketua Umum PSSI Mochammad Iriawa atau yang akrab disapa Iwan Bule memberikan semangat kepada pemain Timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Bahrain. Laga Indonesia kontra Bahrain merupakan lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan akan dimainkan di SUGBK pada Selasa (25/3/2025) malam nanti. Iwan Bule meminta pemain untuk fokus dan tetap berjuang keras serta tidak putus […]

  • Komisi IX DPR Dukung Pemerintah Buat Rencana Induk Nasional di Bidang Kesehatan

    Komisi IX DPR Dukung Pemerintah Buat Rencana Induk Nasional di Bidang Kesehatan

    • calendar_month Senin, 29 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 248
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Komisi IX DPR RI, menyoroti persoalan kurangnya ketersediaan dokter umum dan dokter spesialis di Indonesia. Persoaloan ini sebenarnya sudah lama didiskusikan, sehingga menjadi pekerjaan rumah (PR) untuk semua pihak termasuk Komisi IX DPR dan Kemenkes di bidang kesehatan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi dalam kepada wartawan parlemen Kamis pekan […]

  • Mahfud MD

    Mahfud MD Dukung Wacana Pendaftaran Capres-Cawapres

    • calendar_month Sabtu, 9 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 233
    • 0Komentar

    Jakarta- Menteri Menkopolhukam Mahfud MD mendukung wacana pencepatan jadwal pendaftaran Capres dan Cawapres di Pemilu 2024 yang akan datang. Disampaikan Mahfud MD terkait wacana jadwal pencepatan pendaftaran Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) akan menjadi 10 – 16 Oktober 2023. Menurut Mahfud, menyoal wacana jadwal pencepatan pendaftaran Capres dan Cawapres untuk Pemilu 2024 […]

  • Pj Bupati Sandi Fahlepi Tinjau Lokasi Terdampak Illegal Drilling di Sungai Lilin

    Pj Bupati Sandi Fahlepi Tinjau Lokasi Terdampak Illegal Drilling di Sungai Lilin

    • calendar_month Senin, 1 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 222
    • 0Komentar

    Sungai Lilin, msinews.com – penambangan minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin menimbulkan beragam dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Dampak terburuk terjadi di Kecamatan Sungai Lilin pada 23 Juni 2024, ketika semburan dari salah satu sumur minyak ilegal mencemari sungai di Dusun Parung, Desa Sri Gunung. Sekitar seminggu kemudian, tepatnya pada 28 Juni 2024, sumur […]

expand_less