Pemilihan RW di Apartemen Greenbay, Diduga Tak Sesuai Pergub, Warga Minta Pembatalan
- account_circle Media Sejahtera Indonesia
- calendar_month Minggu, 3 Agt 2025
- visibility 6
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta,msinews.com – Sejumlah perwakilan warga Apartemen Greenbay Pluit bersama Lembaga Swadaya Masyarakat Masyarakat Sipil Peduli Indonesia (MSPI) mendatangi Kantor Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pada Jumat 1 Agustus 2025.
Mereka menyampaikan surat keberatan atas pelaksanaan musyawarah pemilihan Ketua RW 010 yang dianggap tidak transparan dan sarat kepentingan.
Rombongan tiba di kantor kelurahan dengan maksud untuk bertemu langsung dengan Lurah Pluit, Ahmad Faisal, serta Sekretaris Kelurahan. Namun, kedua pejabat tersebut tidak berada di tempat saat kunjungan dilakukan.
Ketua RT 08 Greenbay, Salim, menyampaikan bahwa banyak warga menolak hasil musyawarah yang telah dilakukan sebelumnya. Ia menilai prosesnya janggal dan terindikasi telah dikondisikan untuk menguntungkan pihak tertentu.
“Kami dari perwakilan warga Greenbay mengantarkan surat keberatan ke Kelurahan Pluit karena tidak setuju dengan hasil musyawarah kemarin. Kami meminta agar prosesnya ditinjau ulang,” kata Salim.
Deco, warga lainnya, menegaskan bahwa surat keberatan ini dimaksudkan untuk meminta pihak kelurahan mengevaluasi proses awal pemilihan RW 010 yang diduga cacat prosedural.
“Jangan sampai pemilihan ini hanya diatur untuk kepentingan kelompok tertentu saja,”tegasnya.
Sementara itu, aktivis sosial dari MSPI, Thomson Gultom, turut memberikan pernyataan kritis. Ia mengungkapkan bahwa pemilihan ketua RW harus berdasarkan prinsip musyawarah warga dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
“RW adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan yang harus lahir dari aspirasi masyarakat. Jika prosesnya disusupi kepentingan luar, itu melanggar aturan,”ujar Thomson.
Ia juga menduga panitia pelaksana telah dikondisikan untuk memenangkan pihak tertentu, yang menurutnya mencederai prinsip demokrasi.
“Kalau ini hanya formalitas dan sudah diarahkan, maka itu jelas melanggar aturan. Pemilihan harus jujur dan adil, bukan hanya memenuhi syarat administratif,” tegasnya.
Menurut Thomson, surat keberatan tersebut telah ditandatangani oleh 58 warga Apartemen Greenbay, yang menuntut agar proses pemilihan RW.010 dibatalkan dan diulang dengan prosedur yang benar.
Ia juga menyoroti adanya dugaan bahwa beberapa calon pengurus RW bukan merupakan warga yang tinggal di Greenbay, yang dinilainya tidak ideal.
“Kalau pengurus bukan dari warga yang tinggal di sana, bagaimana bisa disebut rukun warga? Ini harus diperbaiki,”tutupnya.**
Penulis Media Sejahtera Indonesia
Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik
Saat ini belum ada komentar