Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Hellyana Ungkap Kronologi Pembatasan Fungsi dan Peran Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Hellyana Ungkap Kronologi Pembatasan Fungsi dan Peran Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 11 Jul 2025
  • visibility 255
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Pangkalpinang,msinews.com-Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung,Hellyana bicara secara terbuka tentang kronologi Lemahnya Fungsi dan Peran di Pemerintahan adalah masalah Moralitas dan Etika Kepemimpinan.

Pernyataan sikap terbuka kepada publik tersebut berkaitan dengan dugaan ‘’pelemahan sistematis ‘’terhadap fungsi dirinya sebagai Wakil Gubernur.

Menurutnya, bahwa hal tersebut bukan sekedar persoalan administrasi teknis atau Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), tapi menyangkut substansi etika pemerintahan, komitmen politik, dan integritas kelembagaan daerah.

“Ini bukan hanya soal surat jalan. Ini soal eksistensi jabatan Wakil Gubernur sebagai bagian dari kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat,” tegas Hellyana dalam keterangan pers di Pangkalpinang,Kamis 10 Juli 2025.

Kronologi pembatasan (sekilas)

Dalam keterangan tertulis diterima redaksi media massa, Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung terpilih periode 2025-2030 Hellyana menyebut ada sejumlah poin yang layak diduga sebagai tindak pelemahan fungsi dan peran bagi dirinya sebagai Wakil Gubernur hasil kontestasi Pilkada 2024. Ia menyebut sikap pelemahan tersebut secara sistemmatis.

Apabila sikap demikian tidak direspon oleh DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau pemerintah pusat, maka yang rugi adalah rakyat Provinsi Bangka Belitung sendiri,karena rakyat telah menyumbangkan hak suara mereka untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Hellyana mengatakan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, telah terjadi pelemahan sistematis sebagai berikut ;

‘’Pertama, Tidak ada lagi surat atau nota dinas yang diteruskan ke Wakil Gubernur.

Kedua, Seluruh disposisi melewati jalur Sekda tanpa tembusan.

Ketiga, Staf pendamping dan OPD yang aktif bersama Wakil Gubernur diperiksa, dimutasi, bahkan diberhentikan,

Keempat, Fasilitas resmi dibatasi tanpa dasar hukum yang jelas.’’ Urai Wagub Babel, Hellyana.

Wakil Gubernur adalah bagian dari Kepala Daerah, bukan Figur Pelengkap

Tokoh perempuan kelahiran Tanjung Pandan ini menyebut, mengutip aturan sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014, tentang kepala daerah terdiri dari Gubernur dan Wakil

Gubernur sebagai satu kesatuan kepemimpinan  untuk tingkat Provinsi.

Namun kenyataan yang dihadapi Hellyana justru sebaliknya: fungsi pengawasan, representasi, dan koordinasi yang semestinya dijalankan secara kolektif bersama Gubernur, justru dibatasi bahkan diabaikan oleh struktur pemerintahan di dalam Pemprov sendiri.

“Tak satupun undangan resmi, disposisi, atau dokumen koordinasi internal yang sampai ke meja saya. OPD enggan mendampingi, bahkan yang mendampingi saya dimutasi atau diperiksa. Ini pola pelemahan yang nyata,” sesal Hellyana.

Wakil Gubernur Babel,Hellyana berfoto bersama saat kunjungan kerja-kunker ke Universitas Anak Bangsa-UNABAS,Kamis 10 Juli 2025. Dok/Istimewa

Janji Kampanye Tidak Seiring Kenyataan

Dalam siaran pers Kamis 10 Juli 2025 itu, Wagub Babel, Hellyana juga menyinggung bahwa saat mengikuti kontestasi pilkada, ia bersama Gubernur saat ini tampil sebagai satu pasangan calon dengan visi, misi, dan kontrak moral yang sama. Namun setelah dilantik, ekspektasi itu tercerai berai.

“Dulu kami kampanye bersama, tanda tangan visi-misi bersama. Tapi setelah dilantik, ruang gerak saya dibatasi, suara saya diabaikan, dan amanat konstitusi terhadap jabatan saya direndahkan,”ungkapnya.

Wagub Babel, Hellyana menilai kondisi ini bukan hanya menyinggung dirinya secara pribadi, tetapi melukai rasa keadilan rakyat yang memberikan mandat kepada dua kepala daerah, bukan satu.

Seruan Moral Perbaikan Sistem, Bukan Konfrontasi

Hellyana menegaskan bahwa pengaduan ini bukan untuk menciptakan polemik, melainkan demi mengembalikan martabat sistem pemerintahan daerah agar tetap akuntabel, transparan, dan etis.

“Saya berharap DPRD, Kementerian Dalam Negeri, dan para pemangku kepentingan turut mengoreksi praktik ini. Kalau tak ada perubahan, maka jalur hukum terbuka untuk memastikan etika pemerintahan tidak jadi mainan kekuasaan sepihak.”

Demi Kehormatan Pemerintah

Sikap Wagub provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hellyana yang kritis tersebut bertujuan supaya ada perbaikan dalam sistemm Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menjaga marwah dan kehormatan Pemerintah,bukan untuk menjatuhkan.

“Babel butuh harmoni, bukan dominasi. Kita butuh sinergi, bukan subordinasi. Saya Wakil Gubernur yang dipilih rakyat. Dan saya tidak akan membiarkan jabatan ini diperlakukan sebagai simbol tanpa fungsi,” tutup Hellyana mengakhiri keterangan persnya. //

Sumber ; Tim Komunikasi Wakil Gubernur Babe

Editor ; Tim Redaksi/ Dommi Lewuk.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gandeng Asuransi Astra, Kemensos Edukasi KPM PENA tentang Inklusi Keuangan dan Keterampilan Wirausaha

    Gandeng Asuransi Astra, Kemensos Edukasi KPM PENA tentang Inklusi Keuangan dan Keterampilan Wirausaha

    • calendar_month Selasa, 15 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 246
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi.News–Pemberdayaan ekonomi bagi penerima bantuan Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) melalui berbagai pendekatan. Selain bantuan dan konsultasi pengelolaan asset, edukasi tentang keuangan juga dirasakan penting. Salah satu edukasi yang ditekankan terhadap penerima manfaat KPM PENA adalah memperkuat pengetahuan tentang lembaga permodalan. Materi ini penting, agar KPM PENA mampu membedakan lembaga yang […]

  • Tawuran Pelajar dan Penyebaran Radikalisme di Baubau Meresahkan

    Tawuran Pelajar dan Penyebaran Radikalisme di Baubau Meresahkan

    • calendar_month Jumat, 15 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 272
    • 0Komentar

    Baubau,Infomsi.org- Tawuran antar pelajar merupakan salah satu fenomena dan prilaku negatif itu masih saja terjadi di dunia pendidikan zaman now. Seharusnya budaya ini sudah sangat “kuno” namun masih dilakoni oleh kalangan pelajar,salah satunya pelajar di Kota Baubau, Pulau Buton,Provinsi Sulawesi Tenggara. Keluhan ini, bersamaan dengan kecemasan akan penyebaran kelompok radikal, mencuat dalam Jumat Curhat di […]

  • Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045

    Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045

    • calendar_month Sabtu, 1 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 242
    • 0Komentar

    Karangasam,msinews.com– Jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem melaksanakan Upacara Memperingati Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 yang mengusung tema “Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045” dimaknai dengan penuh sukacita oleh seluruh peserta upacara, pada Sabtu (1/06/2024). Adapun, Upacara Memperingati Hari Lahir Pancasila yang dirayakan 1 Juni Tahun 2024 di selenggarakan di Lapangan Lapas Kelas […]

  • KP Sharma Oli Mundur, Tiga Tugas Berat Menghadang Sushila Karki sebagai MP Nepal

    KP Sharma Oli Mundur, Tiga Tugas Berat Menghadang Sushila Karki sebagai MP Nepal

    • calendar_month Senin, 15 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 232
    • 0Komentar

    NEPAL MSINEWS.COM-Nepal merupakan negara multikultural dan multietnis, menjadi rumah bagi 125 kelompok etnis yang berbeda, mereka berbicara dalam 123 bahasa ibu yang berbeda dan mengikuti sejumlah agama asli selain Hindu, Budha, Islam dan Kristen. Data Worldometer 2025 memperkirakan jumlah penduduk Nepal sekitar 29,6 juta jiwa, sedangkan sumber Macrotrends menyebut hingga saat ini yakni 2025 mencapai […]

  • Doa untuk Indonesia dari Tanah Suci, Presiden Prabowo dan Menag Tunaikan Umrah

    Doa untuk Indonesia dari Tanah Suci, Presiden Prabowo dan Menag Tunaikan Umrah

    • calendar_month Kamis, 3 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 286
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Momen spiritual yang mendalam terukir di Tanah Suci ketika Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, didampingi oleh Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, menunaikan ibadah umrah di Masjidil Haram. Kunjungan ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan sebuah kesempatan untuk memanjatkan harapan tulus bagi keberkahan dan kemajuan seluruh rakyat Indonesia. Usai mengakhiri rangkaian thawaf dan sa’i pada […]

  • Ini Kata Rektor UAI Soal Perpanjangan Usia Pensiun Kapolri Masuk Akal

    Ini Kata Rektor UAI Soal Perpanjangan Usia Pensiun Kapolri Masuk Akal

    • calendar_month Sabtu, 18 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 211
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Perpanjangan masa jabatan perwira tinggi Polri, termasuk Kapolri, dinilai masuk akal dan wajar diterapkan. Hal itu disampaikan Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Prof Asep Saefuddin, saat menanggapi wacana perpanjangan usia pensiun Kapolri dalam rencana revisi UU Polri di DPR RI. Asep mengungkapkan, posisi Kapolri merupakan salah satu jabatan strategis. Sehingga, jika wacana perpanjangan usia […]

expand_less