Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » Demi Berantas Korupsi dan Narkoba, PKB Siap Sokong Anggaran Triliunan Rupiah untuk KPK-PPATK-BNN

Demi Berantas Korupsi dan Narkoba, PKB Siap Sokong Anggaran Triliunan Rupiah untuk KPK-PPATK-BNN

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 10 Jul 2025
  • visibility 101
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, menyatakan dukungan penuhnya terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2026 yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Ia berharap dukungan ini dapat mendorong kinerja ketiga lembaga tersebut menjadi lebih baik lagi.

Dukungan tersebut disampaikan Abdullah dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR RI bersama Ketua KPK, Ketua PPATK, dan Kepala BNN di Gedung DPR RI pada Kamis (10/7/2025). Rapat ini membahas rancangan kerja dan keuangan (RKA) serta rancangan kerja pemerintah (RKP) kementerian/lembaga untuk tahun 2026, serta laporan pemerintah pusat.

Abdullah mengapresiasi kinerja KPK, BNN, dan PPATK yang dinilainya telah bekerja keras dan menunjukkan banyak perbaikan. Ia menyoroti perbaikan sistem KPK, seperti digitalisasi dan pelaporan, serta penelusuran praktik judi online (judol) oleh PPATK. Menurut Abdullah, judol merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang merusak sendi-sendi kehidupan, sama halnya dengan korupsi. Ia menekankan bahwa pemblokiran rekening saja tidak cukup, mengingat adanya agen-agen yang membuat rekening baru, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian serius.

Tak hanya itu, Abdullah juga memuji kinerja BNN yang telah bekerja keras di lapangan. Hasil kunjungan spesifiknya menunjukkan kondisi memprihatinkan di beberapa daerah, seperti provinsi yang hanya memiliki dua BNNK.

Melihat kinerja yang telah dicapai, Abdullah menegaskan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran ini agar KPK, PPATK, dan BNN bisa bekerja lebih optimal di masa mendatang.

Adapun usulan tambahan anggaran yang diajukan:

KPK mengusulkan tambahan anggaran menjadi Rp1,34 triliun dari pagu indikatif 2026 sebesar Rp878,4 miliar.

PPATK mengusulkan tambahan anggaran menjadi Rp1,19 triliun dari pagu indikatif 2026 sebesar Rp199 miliar.

BNN mengusulkan tambahan anggaran menjadi Rp2,1 triliun dari pagu indikatif sebesar Rp1 triliun.**

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua Yayasan MSI,Rivano Osmar Angkat Bicara Soal 28.480 Kontainer Tekstil Ilegal Banjiri RI

    Ketua Yayasan MSI,Rivano Osmar Angkat Bicara Soal 28.480 Kontainer Tekstil Ilegal Banjiri RI

    • calendar_month Sabtu, 16 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 150
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org- Ketua Yayasan Mitra Sejahtera Indonesia (MSI) Rivano Osmar angkat bicara terkait 28.480 tekstil ilegal yang yang membanjiri Indonesia. Menurutnya, pemerintah harus lebih ketat dalam urusan masuknya barang-barang ilegal yang belakangan meresahkan pengusaha tekstil di Indonesia. Karena pasca COVID-19 semua orang tahu bahwa banyak perusahaan termasuk tekstil tutup karena bangkrut. Di tengah kesulitan roda perdagangan […]

  • Serbu Rombonan TNI, KPK Berujung Minta Maaf Soal Kasus Suap Basarnas

    Serbu Rombonan TNI, KPK Berujung Minta Maaf Soal Kasus Suap Basarnas

    • calendar_month Sabtu, 29 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 111
    • 0Komentar

    Jakarta_Beberapa rombongan petinggi TNI menyambangi Gedung KPK, Jumat (28/7) sore, untuk mengkoordinasikan terkait kasus dugaan tindak pidana di lingkungan Basarnas. KPK menyatakan khilaf dan meminta maaf kepada rombongan petinggi TNI. Pasalnya ada kekeliruan dalam koordinasi penetapan tersangka Marsdya Henri Alfiandi dan Letkol Adm Afri Budi di kasus suap Basarnas. “Di sini ada kekeliruan, kekhilafan dari […]

  • Gubernur Akpol Ajak Pasis Bangun Integritas dengan Belajar dari Filsafat Kamera

    Gubernur Akpol Ajak Pasis Bangun Integritas dengan Belajar dari Filsafat Kamera

    • calendar_month Selasa, 21 Okt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 99
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Gubernur Akademi Kepolisian RI (Akpol) Irjen Pol Midi Siswoko SIK mengajak para Perwira Siswa (Pasis) Akpol untuk mengembali kan citra dan kepercayaan publik terhadap Kepolisian yang belakangan terus menurun dengan membangun integritas. Gubernur Akpol mengajak para Pasis bisa belajar dari Filsafat Kamera. Sementara itu, dalam paparannya “Redefining dan Manajemen Media“, Konsultan Komunikasi Strategis AM Putut […]

  • Gisel Anastasia Bela ke YA, Kasus Kematian Raden Andante

    Gisel Anastasia Bela ke YA, Kasus Kematian Raden Andante

    • calendar_month Minggu, 11 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 97
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Aktris terkenal Gisella Anastasia, atau yang akrab disapa Gisel, secara terbuka menyatakan dukungannya kepada YA alias Yudha Arfandi, tersangka dalam kasus kematian anak Tamara Tyasmara, Raden Andante Khalif Pramudityo. Melalui unggahan Instagram Story yang diunggah oleh adik YA, Gisel Anastasia memberikan dukungan moral kepada keluarga YA. Ia meyakinkan mereka mampu menghadapi situasi […]

  • Hasto Kristiyanto Beberkan 5 Sinyal Langitan, Terkait Klaim Prabowo di Tim Jokowi

    Hasto Kristiyanto Beberkan 5 Sinyal Langitan, Terkait Klaim Prabowo di Tim Jokowi

    • calendar_month Minggu, 28 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 114
    • 0Komentar

    Makassar, MSINews.com – Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyoroti klaim kontroversial calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang menyatakan menjadi bagian dari tim Presiden Joko Widodo. Menurut Hasto, klaim tersebut tidak sesuai dengan realitas politik yang sebenarnya. Hasto Kristiyanto menekankan bahwa beberapa kejadian tak menguntungkan belakangan ini dianggap sebagai ‘sinyal langitan’ yang mungkin terkait […]

  • Pemda MBD Stop Pencitraan, Warga Sakit Ke Timor Leste dan Kurangnya Tenaga Didik di Pemda MBD Stop Pencitraan, Warga Sakit Ke Timor Leste dan Kurangnya Tenaga Didik di Kheli

    Pemda MBD Stop Pencitraan, Warga Sakit Ke Timor Leste dan Kurangnya Tenaga Didik di Pemda MBD Stop Pencitraan, Warga Sakit Ke Timor Leste dan Kurangnya Tenaga Didik di Kheli

    • calendar_month Kamis, 4 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 88
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Aktivis GMKI, dan juga Jurnalis Senior Freni Lutruntuhluy meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) untuk STOP PENCITRAAN. Ia menilai pemda setempat lebih banyak melakukan pencitraan di sosial media daripada melihat kebutuhan masyarakat yang lebih urgen. Frenni menyebut beberapa hal yang sangat penting yang harus dilakukan misalnya, ketika anggota masyarakat setempat sakit mereka […]

expand_less