Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » KOMPAK Indonesia Desak KPK Segera Audit Aliran Dana Para Anggota Dewan dan Para Kepala Daerah Se-NTT

KOMPAK Indonesia Desak KPK Segera Audit Aliran Dana Para Anggota Dewan dan Para Kepala Daerah Se-NTT

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Minggu, 20 Agt 2023
  • visibility 238
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,Imfomsi.org-Ketua KOMPAK INDONESIA (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia) Gabriel Goa mengatakan, hak-hak Ekosob rakyat kecil NTT dirampok berjamaah para APH terkesan tertidur lelap tiupan angin Sabana sembari tidur berjemur di pasir pink beach Komodo abisin dolar dan ringgit.

“Sudah waktunya rakyat Flobamora bangkit dan berjuang bersama membongkar praktek korupsi berjamaah di NTT,” kata Gabriel.

Terkait hal tersebut, KOMPAK INDONESIA (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia) menyampaikan pernyataan sebagai berikut.

Pertama, mendesak KPK RI bekerjasama BPK RI segera melakukan audit investigatif terhadap Anggota DPR dan DPD Ri Dapil NTT,Gubernur dan Wakil Gubernur NTT serta semua Bupati dan Walikota beserta semua Anggota DPRD se NTT.

Kedua,mengajak semua Tokoh Agama,Tokoh Masyarakat dan Penggiat Anti Korupsi bersama-sama melakukan Aksi dan Tekanan ke KPK RI untuk bekerjasama dengan BPK RI dan PPATK untuk mengusut tuntas aliran dana dan aset semua Anggota DPR dan DPD RI Dapil NTT,Gubernur dan Wakil Gubernur beserta semua Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota beserta DPRD se NTT.

Ketiga,mendukung KPK Tangkap dan Proses Hukum jika hasil audit investigatif BPK dan PPATK ternyata terbukti ada diantaranya melakukan Tindak Pidana Korupsi Berjamaah merampok uang untuk orang miskin NTT. ** Dommy.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wagub Hellyana ; Provinsi Bangka Belitung Butuh Harmoni, Bukan Dominasi 

    Wagub Hellyana ; Provinsi Bangka Belitung Butuh Harmoni, Bukan Dominasi 

    • calendar_month Jumat, 11 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 212
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Dalam keterangan pers yang diterima media ini, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hellyana, mengaku fungsi dan perannya ”dilemahkan secara sistematis”. Karena itu, politisi Partai Persatuan Pemabngunan (PPP) ini merasa keberatan dan blak-blakan menyuarakan keresahannya kepada publik. Menurutnya, dugaan pelemahan sistematis terhadap peran dan kewenangannya dalam struktur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,ia menegaskan,  bahwa […]

  • Terkuak: Bahan Mentah RI Pernah Disedot Habis Negara Luar, Ini Kata Erick Thohir

    Terkuak: Bahan Mentah RI Pernah Disedot Habis Negara Luar, Ini Kata Erick Thohir

    • calendar_month Selasa, 15 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 213
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi.News–Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan salah satu alasan hilirisasi karena bahan mentah Indonesia pernah disedot habis oleh sebuah negara. “Tadinya raw material (bahan mentah) kita di-absorb (diserap) untuk industrialisasi sebuah negara, saya enggak mau sebutin siapa,” kata Erick dalam seminar di Auditorium Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, dikutip cnni […]

  • Tegakkan Kedaulatan dan Perkuat Keamanan Nasional, DPR Finalisasi RUU Pengelolaan Ruang Udara

    Tegakkan Kedaulatan dan Perkuat Keamanan Nasional, DPR Finalisasi RUU Pengelolaan Ruang Udara

    • calendar_month Kamis, 11 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 180
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM– Panitia Khusus (Pansus) DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Ruang Udara menyatakan pembahasan regulasi tersebut terus menunjukkan perkembangan positif. Saat ini, DPR bersama pemerintah memasuki tahap sinkronisasi sejumlah norma strategis. Wakil Ketua Pansus Pengelolaan Ruang Udara DPR RI, Amelia Anggraini, mengatakan sinkronisasi itu meliputi penegasan kedaulatan ruang udara, pembagian kewenangan sipil dan […]

  • Daerah Otonomi Baru (RDOB) RL2 Resmi Miliki PETA Wilayah

    Daerah Otonomi Baru (RDOB) RL2 Resmi Miliki PETA Wilayah

    • calendar_month Minggu, 1 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 232
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Ketua Umum Presidium RL2 Usman Firiansyah SH MH didampingi dewan penasehat Presidium RL2 Median, dan Sekretaris Presidium RL2 Puspa Handayani, serta para pengusaha Presidium RL2, mengungkapkan, rasa syukurnya karena secara sah Rambang Lubai Lematang (RL2) telah resmi memiliki PETA wilayah yang kini telah diterbitkan oleh Topdam II/Sriwijaya selaku pihak berkompeten. PETA wilayah […]

  • Komisi I DPR Sesalkan Serangan Ratusan Pesawat Nir-Awak Iran dan Kecam Penjajahan Brutal Israel

    Komisi I DPR Sesalkan Serangan Ratusan Pesawat Nir-Awak Iran dan Kecam Penjajahan Brutal Israel

    • calendar_month Rabu, 17 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 227
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini menyesalkan eskalasi konflik Timur Tengah yang memanas akibat serangan ratusan pesawat nir-awak (drone) dan rudal balistik Iran ke wilayah Israel. Ia mengatakan, serangan tersebut berpotensi meningkat tensi konflik dan instabilitas politik Timur Tengah dan dunia. Meski demikian, Jazuli menegaskan bahwa biang kerok itu semua adalah Israel. “Penjajahan dan […]

  • Catat! Semua Anggota Komisi XI DPR Penerima CSR BI-OJK Berpotensi Jadi Tersangka

    Catat! Semua Anggota Komisi XI DPR Penerima CSR BI-OJK Berpotensi Jadi Tersangka

    • calendar_month Jumat, 12 Des 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 306
    • 0Komentar

    Msinews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikaan sinyal peringatan yang dapat mengguncang gedung Senayan DPR RI. Bahwa seluruh anggota Komisi XI DPR RI periode 2019 sampai 2024 yang ikut menerima dan menikmati dana program CSR dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menjadi tersangka. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, menyatakan peluang pengembangan […]

expand_less