Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Terkuak: Bahan Mentah RI Pernah Disedot Habis Negara Luar, Ini Kata Erick Thohir

Terkuak: Bahan Mentah RI Pernah Disedot Habis Negara Luar, Ini Kata Erick Thohir

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 15 Agt 2023
  • visibility 136
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, Infomsi.News–Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan salah satu alasan hilirisasi karena bahan mentah Indonesia pernah disedot habis oleh sebuah negara.

“Tadinya raw material (bahan mentah) kita di-absorb (diserap) untuk industrialisasi sebuah negara, saya enggak mau sebutin siapa,” kata Erick dalam seminar di Auditorium Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, dikutip cnni Selasa (15/8).

Erick tak ingin luka lama itu terulang dan menegaskan hilirisasi sumber daya alam (SDA) kini menjadi fokus utama Indonesia. Menurutnya, Indonesia bakal menjadi pemain utama dalam rantai pasok dunia, sekaligus menjaga keseimbangan global.

Erick mengklaim sederet perusahaan kenamaan dunia kini tertarik berinvestasi di Indonesia. Erick menyebut nama-nama beken, seperti Volkswagen, Hyundai, hingga Ford.

“Ini yang kita lakukan distribusi kebutuhan raw material untuk ekosistem electric vehicle (EV) dunia, tapi tidak salah dong kalau kita ingin pastikan sebagian produksinya di Indonesia? Bukan hanya raw material saja, industrialisasi harus terjadi di sini,” pungkasnya

Dilangsir CNNI Hilirisasi memang menjadi program kebanggaan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, Jokowi mengklaim hilirisasi sukses membuka keran lapangan kerja sampai 40 kali lipat.

Ia mencontohkan hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah yang sanggup mempekerjakan 71.500 orang. Padahal, Jokowi menyebut sebelumnya hanya 1.800 tenaga kerja terserap dalam pengolahan nikel di wilayah tersebut

“Kemudian di Maluku Utara sebelum hilirisasi hanya 500 orang, setelah hilirisasi menjadi 45.600 pekerja yang bekerja di hilirisasi nikel di sana,” klaim Jokowi dalam Pengukuhan Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 2023-2028 di Jakarta Pusat, Senin (31/7).

Jokowi juga tak gentar dikritik banyak pihak, termasuk Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri yang menyebut 90 persen keuntungan hilirisasi Indonesia dinikmati China.

Tak hanya nilai tambah yang jumbo, Jokowi mengatakan negara mengantongi pendapatan pajak lebih besar dari hilirisasi bahan mentah, khususnya nikel.

“Hitungan dia bagaimana. Kalau hitungan kita ya, contoh saya berikan nikel, saat diekspor mentahan setahun kira-kira hanya Rp17 triliun. Setelah masuk ke industrial downstreaming, ada hilirisasi, menjadi Rp510 triliun,” ujar Jokowi membantah tudingan Faisal Basri di Stasiun Dukuh Atas, Kamis (10/8).

“Bayangkan saja, kalau kita ambil pajak dari 17 triliun sama yang dari Rp510 triliun besar mana? Karena dari situ, dari hilirisasi, kita akan dapatkan PPN, PPh badan, PPh karyawan, PPh perusahaan, royalti, bea ekspor, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), semuanya ada di situ. Coba dihitung saja, dari Rp17 triliun sama Rp510 triliun besar mana?” imbuhnya (ror)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Hari Pahlawan : Mengoreksi Abad Kemanusiaan Kita

    Hari Pahlawan : Mengoreksi Abad Kemanusiaan Kita

    • calendar_month Senin, 10 Nov 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 170
    • 0Komentar

    Oleh Anto Narasoma MEMAJUKAN negara dalam upaya menyejahterakan rakyatnya, sangat tidak baik untuk saling memprovokasi antarsesama”. Sudah cukup bagi rakyat kita mengalami peristiwa berdarah dari sejak memperebutkan kemerdekaan dari tahun 1947 hingga ke zaman pecahnya peritiwa PKI. Kapan negeri ini menjadi dewasa apabila rakyat ini selalu diperangkap dengan sifat provokatif yang bertujuan memecah-belah Negara Kesatuan […]

  • Rapat dengan DPR RI, Mendagri: Realisasi Kemendagri dan BNPP Tahun 2024 di Atas Rerata Nasional

    Rapat dengan DPR RI, Mendagri: Realisasi Kemendagri dan BNPP Tahun 2024 di Atas Rerata Nasional

    • calendar_month Senin, 3 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 114
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa realisasi anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada 2024 di atas rata-rata nasional. Hal itu ditegaskan Mendagri di hadapan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) di Ruang Rapat Komisi II, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/2/2025). […]

  • Nurdin bin Parmin, Visioneris Pemberdayaan Masyarakat dari Banyuasin

    Nurdin bin Parmin, Visioneris Pemberdayaan Masyarakat dari Banyuasin

    • calendar_month Sabtu, 3 Agt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 130
    • 0Komentar

    Banyuasin, msinews.com – Desa Upang Jaya, Kecamatan Muara Telang merupakan salah satu kawasan pesisir timur Provinsi Sumatra Selatan. Secara geopolitik kawasan Upang Jaya termasuk dalam Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan. Di kawasan pesisir dahulu dikenal sebagai area mayoritas berupa endapan (delta/rawa), sosok Nurdin bin Parmin (41) bermukim. Tempat dia berdomisili di Dusun 2 Desa Upang […]

  • Sebanyak 5000 Penerima KIS dan PBI di Sumbar Dinonaktifkan,Legislator Ini Prihatin

    Sebanyak 5000 Penerima KIS dan PBI di Sumbar Dinonaktifkan,Legislator Ini Prihatin

    • calendar_month Rabu, 23 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 146
    • 0Komentar

    Jakarta,infomsi.org-Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siksa mengatakan sebanyak 5.000 Penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat telah dinonaktifkan oleh sistem. Hal tersebut dikarena adanya perubahan Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki Kementerian Sosial. Dia menjelaskan, permasalahan tersebut harus segera diselesaikan. Langkah konkrit […]

  • Sri Mulyani Resmi Setujui Tunjangan Uang Makan PNS dan PPPK

    Sri Mulyani Resmi Setujui Tunjangan Uang Makan PNS dan PPPK

    • calendar_month Jumat, 29 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 147
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Menteri Keuangan, Sri Mulyani, telah secara resmi menyetujui pemberian tunjangan uang makan bagi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai tahun 2024. Uang makan ini akan memberikan keringanan finansial bagi para pendidik yang berdedikasi, dengan besaran yang berbeda untuk golongan I hingga IV. Baca juga : […]

  • Usulan Menko PMK Soal Bayar Kuliah Lewat Pinjol,Tidak Etis dan Solusif

    Usulan Menko PMK Soal Bayar Kuliah Lewat Pinjol,Tidak Etis dan Solusif

    • calendar_month Selasa, 9 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 143
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Usulan skema Pembayaran Kuliah lewat Pinjol (Pinjaman Online) oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dinilai tidak etis dan solusif. Hal itu ditegaskan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya Adi Putra , dalam keterangan tertulis diterima awak media parlemen,Selasa (9/7/2024). Ia menilai, usulan pembiayaan uang kuliah tunggal (UKT) menggunakan pinjaman […]

expand_less