Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » Raker dengan BNN, Legislator Kalsel Ungkap Peredaran Narkoba di Dapilnya

Raker dengan BNN, Legislator Kalsel Ungkap Peredaran Narkoba di Dapilnya

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 23 Jan 2025
  • visibility 87
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com– Dalam rapat kerja yang digelar Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), anggota DPR RI Aboe Bakar menyampaikan urgensi penguatan BNN untuk memperkuat pemberantasan narkoba di Indonesia.

Ia menegaskan, salah satu fokus utama dari visi Presiden Prabowo Subianto adalah pemberantasan narkoba yang merusak generasi muda bangsa.

“Salah satu Asta Cita Presiden Prabowo adalah Pemberantasan Narkoba, oleh karenanya BNN perlu diperkuat. Untuk itu mereka layak mendapatkan dukungan anggaran yang cukup agar dapat menjalankan tugasnya secara maksimal,” katanya.

Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kini menjabat Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR itu juga menyampaikan hasil temuannya saat reses kemarin tentang maraknya penjualan narkoba di dapilnya, yakni Kalsel 1.

Dijelaskan,  fenomena perdagangan narkoba yang sudah seperti jual beli permen di beberapa daerah, termasuk di dapilnya, semakin meresahkan dan perlu penanganan serius.

“Saat reses kemarin, saya secara khusus datang ke BNP Kalsel, kami berdiskusi serius tentang peredara narkoba di daerah Astambul, disana sudah kayak jualan permen,” ujarnya.

Dijelaskan, bahwa salah satu langkah strategis yang perlu diperhatikan adalah pemberantasan kampung narkoba yang selama ini menjadi sarang peredaran narkoba.

“Di dapil saya, kampung narkoba sudah banyak ditindak aparat. Langkah ini perlu terus dilakukan dengan baik. Namun demikian perlu dijaga, agar tidak kambuh lagi. Dan juga tidak tumbuh lagi kampung narkoba yang baru,” tegasnya.

Oleh karena itu, pria kelahiran  Jakarta itu  juga menyarankan agar BNN lebih fokus dalam menangani peredaran narkoba di wilayah pesisir Sumatera dan bagian utara Kalimantan.

Menurut Habib Aboe Bakar, demikian ia disapa, bawa kedua wilayah tersebut merupakan jalur utama masuknya narkoba dari luar negeri ke Indonesia.

“Wilayah pesisir Sumatera dan Kalimantan utara merupakan titik rawan yang harus menjadi perhatian utama BNN. Peredaran narkoba di daerah-daerah tersebut sudah mencapai level yang sangat mengkhawatirkan,” tutupnya.** sp/dom.

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wakil Ketua Komisi VII DPR, Chusnunia Chalim ; RI Bisa Jadi Korban ‘Banjir’ Produk Impor Murah Gegara Donald Trump

    Wakil Ketua Komisi VII DPR, Chusnunia Chalim ; RI Bisa Jadi Korban ‘Banjir’ Produk Impor Murah Gegara Donald Trump

    • calendar_month Rabu, 9 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 83
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM,Jakarta-Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, merespon kebijakan tarif baru yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk barang asal Indonesia senilai 32 persen. Ia menilai, Indonesia bisa menjadi sasaran pengalihan negara-negara eksportir besar lantaran imbas tarif yang terlalu tinggi. Lanjutnya, bahwa Indonesia berisiko dibanjiri produk impor murah dari negara-negara yang […]

  • Pemerintah Diminta Segera Selesaikan Nasib Para Honorer

    Pemerintah Diminta Segera Selesaikan Nasib Para Honorer

    • calendar_month Selasa, 28 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 90
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Pemerintah didesak segera menyelesaikan kejelasan nasib para honorer. Karena itu Komisi IX DPR RI akan mendorong Kementerian/Lembaga terkait untuk duduk bersama membahas masalah tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi IX Irma Suryani saat menerima audiensi dari Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non Nakes (FKHN) Indonesia terkait nasib para tenaga honorer yang tidak masuk kuota […]

  • Boyamin Tanggapi Keputusan Dewas KPK Terkait Firli Bahuri

    Boyamin Tanggapi Keputusan Dewas KPK Terkait Firli Bahuri

    • calendar_month Sabtu, 9 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 71
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews – Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, memberikan tanggapan tajam terkait keputusan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan membawa laporan dugaan pelanggaran etik Ketua KPK non aktif, Firli Bahuri, ke Persidangan Pelanggaran Etik. Menurut Boyamin, fokusnya terletak pada aspek kedua yang terkait dengan rumah sewa di Jalan Kartanegara nomor […]

  • Semua Elemen Harus Lakukan Rekonsiliasi Pasca Putusan MK Terkait PHPU 2024

    Semua Elemen Harus Lakukan Rekonsiliasi Pasca Putusan MK Terkait PHPU 2024

    • calendar_month Rabu, 24 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 63
    • 0Komentar

    `Jakarta,msinews.com-Ketua MPR RI,Dr. Bambang Soesatyo,S.E.,S.H.,MBA mengajak semua elemen bangsa menghormati dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh gugatan pasangan Capres Nomor urut 01 Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar dan pasangan Capres Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo – Mahfud MD terkait sengketa perselisihan hasil Pilpres 2024. Terlebih, putusan MK tersebut sudah bersifat final dan […]

  • Ada 7,39 Juta Peserta PBI JKN Dinonaktifkan, Mensos ; Diganti Warga Tak Mampu Sesuai DTSEN

    Ada 7,39 Juta Peserta PBI JKN Dinonaktifkan, Mensos ; Diganti Warga Tak Mampu Sesuai DTSEN

    • calendar_month Jumat, 20 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 50
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan 7,3 juta peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dinonaktifkan karena tidak tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan dinilai sudah sejahtera. “Penerima bantuan PBI JKN, ada alokasi Rp96,8 juta, usulan bupati/walikota se-Indonesia. Dari pemadanan data yang ada, terdapat Rp7,3 juta […]

  • Terima Kasih Joko Widodo-Ma’ruf Amin 2019-2024

    Terima Kasih Joko Widodo-Ma’ruf Amin 2019-2024

    • calendar_month Minggu, 20 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 63
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Hari ini 20 ktober 2024, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden RI,Ma’ruf Amin akan mengakhiri masa kepemimpinannya sebagai Kepala Negara RI selama 5 tahun. Tentu saja masih banyak hal yang belum tuntas dari janji-janji program kerja yang dicanangkan saat kampanye kepada masyarakat Indonesia. Tentu masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan […]

expand_less