Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » Raker dengan BNN, Legislator Kalsel Ungkap Peredaran Narkoba di Dapilnya

Raker dengan BNN, Legislator Kalsel Ungkap Peredaran Narkoba di Dapilnya

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 23 Jan 2025
  • visibility 131
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com– Dalam rapat kerja yang digelar Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), anggota DPR RI Aboe Bakar menyampaikan urgensi penguatan BNN untuk memperkuat pemberantasan narkoba di Indonesia.

Ia menegaskan, salah satu fokus utama dari visi Presiden Prabowo Subianto adalah pemberantasan narkoba yang merusak generasi muda bangsa.

“Salah satu Asta Cita Presiden Prabowo adalah Pemberantasan Narkoba, oleh karenanya BNN perlu diperkuat. Untuk itu mereka layak mendapatkan dukungan anggaran yang cukup agar dapat menjalankan tugasnya secara maksimal,” katanya.

Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kini menjabat Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR itu juga menyampaikan hasil temuannya saat reses kemarin tentang maraknya penjualan narkoba di dapilnya, yakni Kalsel 1.

Dijelaskan,  fenomena perdagangan narkoba yang sudah seperti jual beli permen di beberapa daerah, termasuk di dapilnya, semakin meresahkan dan perlu penanganan serius.

“Saat reses kemarin, saya secara khusus datang ke BNP Kalsel, kami berdiskusi serius tentang peredara narkoba di daerah Astambul, disana sudah kayak jualan permen,” ujarnya.

Dijelaskan, bahwa salah satu langkah strategis yang perlu diperhatikan adalah pemberantasan kampung narkoba yang selama ini menjadi sarang peredaran narkoba.

“Di dapil saya, kampung narkoba sudah banyak ditindak aparat. Langkah ini perlu terus dilakukan dengan baik. Namun demikian perlu dijaga, agar tidak kambuh lagi. Dan juga tidak tumbuh lagi kampung narkoba yang baru,” tegasnya.

Oleh karena itu, pria kelahiran  Jakarta itu  juga menyarankan agar BNN lebih fokus dalam menangani peredaran narkoba di wilayah pesisir Sumatera dan bagian utara Kalimantan.

Menurut Habib Aboe Bakar, demikian ia disapa, bawa kedua wilayah tersebut merupakan jalur utama masuknya narkoba dari luar negeri ke Indonesia.

“Wilayah pesisir Sumatera dan Kalimantan utara merupakan titik rawan yang harus menjadi perhatian utama BNN. Peredaran narkoba di daerah-daerah tersebut sudah mencapai level yang sangat mengkhawatirkan,” tutupnya.** sp/dom.

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Anggota Pansus RUU Ruang Udara Terima Aspirasi Maskapai

    Anggota Pansus RUU Ruang Udara Terima Aspirasi Maskapai

    • calendar_month Rabu, 2 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 144
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com -Dewan Perwakilam Rakyat Republik Indonesia, melalui Panitia Khusus (Pansus) DPR RI kembali melakukan Rapat Dengan Pendapat terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Ruang Udara, Selasa (1/7/2025) siang. Adapun, Pansus terdiri dari lintas komisi di DPR RI, mulai komisi I, III dan V mengadakan RDP bersama maskapai penerbangan seperti Sriwijaya, Garuda dan Lion Group di […]

  • BNPB Tetapkan Aceh Timur Masuki Fase Transisi Darurat Menuju Pemulihan

    BNPB Tetapkan Aceh Timur Masuki Fase Transisi Darurat Menuju Pemulihan

    • calendar_month Jumat, 30 Jan 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 140
    • 0Komentar

    Msinews.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan Kabupaten Aceh Timur memasuki fase transisi darurat menuju pemulihan pascabencana. Penetapan ini menandai perubahan fokus penanganan tanpa menghentikan bantuan, pendampingan, serta kehadiran aktif pemerintah pusat di wilayah terdampak. Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan keputusan tersebut saat menyerahkan Dana Tunggu Hunian (DTH) dan hunian sementara (huntara) secara simbolis kepada […]

  • Gugatan Praperadilan

    MAKI Somasi Jampidsus Buntut Dugaan Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah

    • calendar_month Jumat, 29 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 117
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) telah mengirimkan somasi terbuka kepada Jampidsus Kejagung RI pada Kamis (28/3/2024), terkait perkara dugaan korupsi tata niaga komoditas timah. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyatakan bahwa somasi tersebut meminta penyidik untuk segera menetapkan RBS sebagai tersangka korupsi tata niaga komoditas timah. Baca juga : Kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud […]

  • Antisipasi Dampak El Nino, Ombudsman RI Minta Pemerintah Naikkan Kuota Pupuk Bersubsidi

    Antisipasi Dampak El Nino, Ombudsman RI Minta Pemerintah Naikkan Kuota Pupuk Bersubsidi

    • calendar_month Jumat, 4 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 128
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika meminta agar pemerintah menaikkan kuota dan anggaran pupuk bersubsidi tahun ini, sebagai antisipasi terhadap dampak El Nino yang dapat menurunkan produktivitas pertanian. Yeka mengatakan, pemerintah sebaiknya menaikkan kuota pupuk bersubsidi yang semula 9 juta ton menjadi 18 juta ton. ”Untuk mengantisipasi turunnya produktivitas pertanian akibat El Nino, Ombudsman […]

  • Hellyana Ungkap Kronologi Pembatasan Fungsi dan Peran Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

    Hellyana Ungkap Kronologi Pembatasan Fungsi dan Peran Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

    • calendar_month Jumat, 11 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 104
    • 0Komentar

    Pangkalpinang,msinews.com-Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung,Hellyana bicara secara terbuka tentang kronologi Lemahnya Fungsi dan Peran di Pemerintahan adalah masalah Moralitas dan Etika Kepemimpinan. Pernyataan sikap terbuka kepada publik tersebut berkaitan dengan dugaan ‘’pelemahan sistematis ‘’terhadap fungsi dirinya sebagai Wakil Gubernur. Menurutnya, bahwa hal tersebut bukan sekedar persoalan administrasi teknis atau Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), tapi […]

  • Pesan Menaker Yassierli Usai Lantik 10 Pejabat 

    Pesan Menaker Yassierli Usai Lantik 10 Pejabat 

    • calendar_month Senin, 15 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 57
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli melantik sepuluh pejabat baru di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Kegiatan tersebut bertempat di Ruang Tridarma, Kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (15/6/2026). Adapun, Pelantikan mencakup Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Utama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, hingga Pejabat Fungsional Arsiparis Ahli Muda. Dalam arahannya, Menaker Yassierli menekankan pentingnya akselerasi penerapan norma Keselamatan dan […]

expand_less