Wakil Ketua Komisi VII DPR, Chusnunia Chalim ; RI Bisa Jadi Korban ‘Banjir’ Produk Impor Murah Gegara Donald Trump
- account_circle Media Sejahtera Indonesia
- calendar_month Rabu, 9 Apr 2025
- visibility 71
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MSINEWS.COM,Jakarta-Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, merespon kebijakan tarif baru yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk barang asal Indonesia senilai 32 persen. Ia menilai, Indonesia bisa menjadi sasaran pengalihan negara-negara eksportir besar lantaran imbas tarif yang terlalu tinggi.
Lanjutnya, bahwa Indonesia berisiko dibanjiri produk impor murah dari negara-negara yang sedang mengalihkan ekspor akibat kebijakan tarif Trump. Untuk itu ia meminta aturan terkait impor nasional untuk dievaluasi.
“Efek dari tarif resiprokal Trump masih berlanjut hingga hari ini. Negara-negara besar seperti Tiongkok dan negara Asia lainnya mencari jalur distribusi baru. Indonesia bisa menjadi korban banjir produk impor murah jika pemerintah tidak segera mengoreksi aturan perdagangan kita yang terlalu longgar,” kata Chusnunia kepada wartawan, Rabu (9/4/2025).
Regulasi impor RI menurut Chusnunia Chalim, terlalu permisif hingga memperparah kondisi industri dalam negeri. Salah satunya, kata dia, Peraturan Menteri Perdagangan No. 8/2024 yang disebut mempermudah masuknya barang dari luar negeri tanpa kontrol ketat terhadap dampaknya terhadap industri nasional.
“Pemerintah harus segera menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menata ulang kebijakan industri dan perdagangan. Ini saatnya momentum krisis global dijadikan peluang untuk melakukan reformasi kebijakan. Aturan yang selama ini membuka keran impor lebar-lebar harus dikaji ulang secara menyeluruh,” ujarnya.
Selain itu, Politikus PKB ini juga mengatensi pentingnya koordinasi antar kementerian terkait dalam menangani permasalahan ini. Ia tak ingin regulasi yang ada justru menjadi bumerang bagi RI.
“Saya berharap Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan dan kementerian lain yang terkait dapat bersinergi untuk merumuskan kebijakan yang proaktif. Jangan sampai regulasi yang ada justru menjadi bumerang bagi perekonomian kita,” ujarnya dikutip detik.com.
Oleh karena itu, Chusnunia mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus untuk mengawasi arus impor ke Indonesia. Ia ingin pemerintah memastikan bahwa produk yang masuk ke Indonesia tidak merugikan industri lokal.
“Pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas begitu penting. Kita tidak boleh membiarkan industri dalam negeri kita terpuruk akibat serbuan produk impor,” tutup mantan wagub Provinsi Lampung itu. (dm).
Penulis Media Sejahtera Indonesia
Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik
Saat ini belum ada komentar