Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Ismail Asso : Revitalisasi Honai Kaneke sebagai Inti Adat Budaya Papua Pegunungan

Ismail Asso : Revitalisasi Honai Kaneke sebagai Inti Adat Budaya Papua Pegunungan

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 10 Mei 2024
  • visibility 56
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

PAPUA PEGUNUNGAN,KABARDAERAH.COM– Pemerhati Adat Budaya Papua,sekaligus Anggota MRP Papua Pegunungan Pokja Agama Unsur -Agama Islam, Ismail Asso menegaskan, bahwa UU Otsus mengamanatkan Pembangunan DOB Papua harus berdasarakan kearifan lokal atau pembangunan Papua harus berdasarakan nilai-nilai kultural Asli Papua.

“Semangat (spirit) Adat Budaya selain nilai-nilai asing dan baru seperti agama di Papua sejatinya memiliki nilai-nilai spritualisme genuin berfifat local, yang terletak pada Adat Budaya Papua. Selain itu, Adat Budaya Papua bersifat netral pada nilai-nilai baru dan lain yang mau menghegemoni atas nilai keaslian Papua.” kata Ismail dalam tulisan nya, Jumat (10/5/2024).

Dikatakan, nilai baru dari agama dan budaya pop yang asing dan baru itu tak semua positif, ada unsur negatif bagi Budaya Asli Papua, dan ada juga nilai positif.

“Hegemoni budaya pop dari unsur modernisme dan agama dewasa ini menjajah nilai-nilai sacral keaslian Papua, dampak langsung sebagai akibat negative berbagai kepentingan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik nasional.” terangnya.

Oleh sebab itu mempertahankan nilai-nilai sacral warisan leluhur saat ini bersifat emergensi, bersifat vital guna mempertahankan eksistensi keberadaan masyarakat pribumi Papua.

“Jadi, untuk kedepan maka sekarang juga perlu ada uapaya secara sadar dan terencana untuk perlundungan oleh negara melalui UU Otsus Papua,” imbuhnya.

Persoalan sekarang, para pemangku kepentingan tak selalu dan bisa secara sanggup selamanya melindungi nilai-nilai sacral warisan leluhur Papua sendiri.

Padahal suatu kasus misalnya Wilayah -Adat Lapago Papua Pegunungan bahwa Inti dari nilai sacral Adat Budaya terletak pada HONAI KANEKE.

Masalahnya apakah para Bupati dan Gubernur mengalokasikan dana khusus dari sumber dana APBD dan Dana Otsus Papua (DAK dan DAU) bagi pelestarian, perlindungan dan pembangunan masyarakat Adat Budaya Papua?

Lanjut Ismail, study kasus Propinsi Papua Pegunungan bahwa inti dari Adat Budaya itu adalah “Honai Kaneke”, sebagai simbol warisan leluhur bernilai sacral, suci, par exalance, agar dilestarikan. Dapatkah misalnya dengan kucuran dana Otsus bernilai Trilyunan rupaiah tak hanya banyun Gereja dan Mesjid melainkan dana segar itu juga dianggap akan untuk pemugaran Honai-Honai Adat di seluruh Wilayah Adat Papua Pegunungan?

“Ternyata, selama 24 tahun Otsus Papua berjalan alokasi dana perlindungan ini tak dianggarkan sama sekali oleh para Gubernur, para Bupati dan Walikota seluruh Tanah Papua.”

Pada saat bersamaan pemugaran dan pembangunan gedung Agama menjamur dimana-mana, ada upaya secara sengaja negara hadir mau menghilangkan jati diri orang papua asli melalui kaki tangan negara, para pejabat Papua sendiri, selama ini mereka secara massive membangun gedung-gedung mewah agama tapi pembangunan rumah Adat Budaya Asli yang didalamnya mengandung nilai-nilai keaslian termasuk religi asli, digiring masuk menjadi museum, bahkan dihilangkan sama sekali.

“Oleh sebab itu sejak saat ini postingan tulisan ini, secara umum Papua dan khusus Wilayah Papua Pegunungan pembangunan kembali ( pemugaran Honai Adat), perlu ada alokasi dana dari APBD untuk merevitalisasi Honai Adat didalamnya tersimpan Hareken dan Tugen, Suken. Sebagai pusat dan inti dari Adat Budaya Papua Pegunungan.”tutup nya.**

Editor : Dominikius

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua KPID DKI Jakarta Tekankan Pentingnya Adaptasi Digitalisasi Penyiaran

    Ketua KPID DKI Jakarta Tekankan Pentingnya Adaptasi Digitalisasi Penyiaran

    • calendar_month Sabtu, 22 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 55
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM– Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta, Puji Hartoyo, memberikan pembekalan materi terkait digitalisasi media dalam era disrupsi dalam acara Intermediate Training atau Latihan Kader Tingkat Lanjutan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMAH PERSIS) di Balai Diklat Kementerian Sosial, Jakarta Selatan, Sabtu pekan lalu. Dalam kesempatan tersebut, Puji Hartoyo menekankan pentingnya […]

  • Dukung Penguatan Toleransi Global melalui Jakarta Plurilateral Dialogue 2023, Ini Ulasannya:

    Dukung Penguatan Toleransi Global melalui Jakarta Plurilateral Dialogue 2023, Ini Ulasannya:

    • calendar_month Kamis, 24 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 46
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Quomas atau Gus Yaqut mengatakan implementasi Resolusi 16/18 UNHCR bisa mengatasi kegentingan kemanusiaan akibat diskriminasi berbasis agama dan kepercayaan di negara manapun. “Melalui spirit Resolusi 16/18 dalam mengatasi intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama, setiap warga negara secara bersama-sama mampu belajar dan memahami bahwa kebencian dan diskriminasi bukanlah bagian dari […]

  • Kecam Penembakan KKB ke Komnas HAM, Komisi III: Butuh Penanganan Komprehensif

    Kecam Penembakan KKB ke Komnas HAM, Komisi III: Butuh Penanganan Komprehensif

    • calendar_month Rabu, 30 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 57
    • 0Komentar

    JAKARTA- Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Hasbiallah Ilyas mengutuk keras penyerangan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kepada rombongan Komnas HAM di Papua. Dibutuh penanganan yang serius dan menyeluruh terhadap konflik di bumi Cendrawasih. Hasbi, sapaan akrab Hasbiallah Ilyas mengatakan, apa yang dilakukan KKB terhadap Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey dan […]

  • Solidaritas Ulama Muda Jokowi Bakal Gelar Pertemuan 30 Agustus di Daerah Ini

    Solidaritas Ulama Muda Jokowi Bakal Gelar Pertemuan 30 Agustus di Daerah Ini

    • calendar_month Senin, 28 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 59
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org-Solidaritas Ulama Muda Jokowi (SAMAWI) akan menggelar pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat di seluruh kecamatan di Provinsi Jawa Barat & Banten mulai Rabu 30 Agustus 2023. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Samawi Nizar Ahmad Saputra pada saat membuka acara diskusi Samawi Talks di Jakarta (27/08/23) “Kami akan melakukan pertemuan bersama masyarakat di tingkat kecamatan. […]

  • Catat,Ini Besaran Pagu Anggaran Kementerian ESDM 2025

    Catat,Ini Besaran Pagu Anggaran Kementerian ESDM 2025

    • calendar_month Minggu, 15 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 62
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR.RI) menggelar rapat kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada masa sidang tahun 2023/2024. Raker membahas soal penyesuaian alokasi Pagu Anggaran tahun 2025 untuk setiap sub sektor Kementerian ESDM. Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dony Maryadi Oekon […]

  • Prabowo Subianto Disarankan ,Tidak Pilih Jaksa Agung yang Diajukan Elite Parpol Karena Antisipasi Abuse of Power

    Prabowo Subianto Disarankan ,Tidak Pilih Jaksa Agung yang Diajukan Elite Parpol Karena Antisipasi Abuse of Power

    • calendar_month Sabtu, 19 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 40
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak memilih sosok Jaksa Agung yang terafiliasi dengan partai politik, dan namanya diajukan oleh elite partai pendukung pasangan Prabowo-Gibran. Karena hal tersebut untuk menjaga independensi dan tidak menyalahgunakan kewenangan dalam pemberantasan korupsi. Hal tersebut juga merujuk putusan Mahkamah Konstitusi […]

expand_less