Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » Akhirnya Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati Penuhi Panggilan KPK

Akhirnya Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati Penuhi Panggilan KPK

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 17 Mar 2025
  • visibility 143
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MSINEWS.COM-Akhirnya Eks Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan Korupsi PT Gas Negara (PGN).

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, Eks Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kerjasama antara PT PGN dengan PT Inti Aliando Energi.

“Telah hadir di Gedung Merah Putih KPK,” kata jubir KPK, Tessa Mahardhika, kepada wartawan di Jakarta, Senin 17 Maret 2025.

“Kehadiran yang bersangkutan dalam rangka memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi penyidikan perkara tindak pidana korupsi kerja sama jual beli gas antara PT PGN dengan PT IAE,” sambung Tessa.

Seperti diketahui, bahwa dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana dalam pemberitaan, telah memeriksa dua pejabat yang berpengaruh di lingkungan PT Pertamina (Persero) yakni, Eks Direktur Utama PT Pertamina, Dwi Soetjipto dan Elia Massa Manik.

Kedua yang pernah jadi bos PT Pertamina tesebut, KPK mencecar terkait Standard Operating Procedure atau SOP kebijakan hingga penyimpangan yang terjadi dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas, mendorong KPK melakukan upaya jemput paksa Nicke jika kembali tak memenuhi panggilan. Ia merujuk Pasal 112 ayat 2 KUHAP.

“Tentu saja saya mendukung adanya jemput paksa kalau memang sudah memenuhi syarat sesuai Pasal 112 KUHAP,” kata Hasbiallah IIyas.

“Namun tentunya penyidik kalau mau jemput paksa juga harus memiliki bukti permulaan yang cukup keterlibatan saudara NW dalam kasus Tipikor ini. Ini yang saya perlu ditegaskan,” sambungnya. Eky**

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • IKD Dukcapil Kemendagri Raih Penghargaan Top Public Service Application for Ministry

    IKD Dukcapil Kemendagri Raih Penghargaan Top Public Service Application for Ministry

    • calendar_month Jumat, 31 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 77
    • 0Komentar

    JAKARTA-Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dikembangkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meraih penghargaan Top Public Service Application for Ministry pada ajang JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026. Penghargaan tersebut diserahkan CEO JawaPos.com Dhimas Ginanjar kepada Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan. IKD merupakan KTP elektronik dalam bentuk digital […]

  • Unjuk Rasa Depan DPR, PRMPI Ultimatum Oknum Partai dan Penegak Hukum yang Diduga Kriminalisasi Aktivis

    Unjuk Rasa Depan DPR, PRMPI Ultimatum Oknum Partai dan Penegak Hukum yang Diduga Kriminalisasi Aktivis

    • calendar_month Kamis, 27 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 154
    • 0Komentar

    JAKARTA- Aktivis yang tergabung dalam Poros Revolusi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia atau PRMPI menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 26 Juli 2023. Koordinator lapangan, Pabika Alfred menegaskan bahwa aksi ini dilakukan untuk menyoroti kebobrokan dan hancurnya nilai demokrasi di Tanah Air. Selain itu, mereka juga mengecam adanya dugaan […]

  • Sebanyak 37 dari 38 Provinsi Akan Menggelar Pilkada Serentak 27 November 2024

    Sebanyak 37 dari 38 Provinsi Akan Menggelar Pilkada Serentak 27 November 2024

    • calendar_month Kamis, 18 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 144
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari menyatakan lembaga yang dipimpimpinnya akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 di 37 Provinsi di Indonesia. Pilkada Serentak 2024 hanya diikuti 37 dari 38 provinsi, karena Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY) tidak melakukan pilkada langsung. “Untuk pemilihan gubernur (dilakukan) pada 37 provinsi, kalau DIY kan tidak melalui pilkada langsung,” kata Hasyim kepada […]

  • Peduli Pendidikan, Dua Kementerian Ini Berkolaborasi Bangun Sekolah Rakyat di Daerah 3T

    Peduli Pendidikan, Dua Kementerian Ini Berkolaborasi Bangun Sekolah Rakyat di Daerah 3T

    • calendar_month Kamis, 7 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 151
    • 0Komentar

    0Jaakarta,msinews.com – Dua Kementerian yakni Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Transmigrasi (Kementrans)  menjalin kolaborasi strategis membangun  Sekolah Rakyat di wilayah transmigrasi, khususnya di daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T). Kolaborasi Kementerian ini fokus pada pendirian Sekolah Rakyat sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Kepada awak media, Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, bahwa hal ini […]

  • Kemenag Terindikasi Melanggar Kesepakatan Soal Pembagian Kuota Haji 2024

    Kemenag Terindikasi Melanggar Kesepakatan Soal Pembagian Kuota Haji 2024

    • calendar_month Senin, 24 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 142
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Ketua Panja Komisi VIII DPR RI mengenai BPIH Tahun 1445H/202, M. Abdul Wachid menegaskan bahwa Kementerian Agama RI telah melanggar kesepakatan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI dan juga Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2024 mengenai BPIH Tahun 1445H/2024. Dia menjelaskan, kuota haji Indonesia tahun 2024 dari Arab Saudi awalnya sebanyak 221.000 […]

  • Yaqut Cholil Dukung Palestina, Hak Rakyat Untuk Merdeka

    Yaqut Cholil Dukung Palestina, Hak Rakyat Untuk Merdeka

    • calendar_month Minggu, 5 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 136
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Yaqut Cholil dukung Palestina, bersama jutaan pendukung hadir dalam Aksi Damai Bela Palestina di Monumen Nasional (Monas) pagi hari yang gemuruh. Mereka berkumpul di Monas sejak pukul enam pagi. Menag Yaqut Cholil, di Monas pada menyatakan bahwa Indonesia bersikap tegas dalam mendukung Palestina. Ia menyebut posisi Indonesia jelas membela atau mendukung Pakistan. […]

expand_less