Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Soal Program Cek Kesehatan Gratis, PKB Desak Sosialisasi Lebih Masif

Soal Program Cek Kesehatan Gratis, PKB Desak Sosialisasi Lebih Masif

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 11 Feb 2025
  • visibility 94
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MSINEWS.COM– Pelaksanaan program cek kesehatan gratis yang dimulai pada Senin (10/2/2025) mendapatkan apresiasi banyak kalangan. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Asep Romy Romaya meminta pemerintah meningkatkan sosialisi program tersebut sehingga meningkakan antusiasme masyarakat.

“Kami menerima sejumlah laporan bahwa di berbagai daerah terutama di luar Jawa masyarakat belum mengetahui secara detail program cek kesehatan gratis. Akhirnya mereka belum bisa ikut program ini,” ujar Asep Romy Romaya, Selasa (11/2/2025).

Dia mengatakan program cek kesehatan gratis merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurutnya program ini sangat strategis untuk meningkatkan harapan hidup masyarakat dan menekan biaya pengobatan akibat penyakit kronis yang telat penangananya. “Program cek kesehatan gratis ini akan berdampak pada kebiasaan masyarakat untuk mencegah penyakit kronis sejak dini sehingga dalam jangka panjang meringankan beban BPJS,” katanya.

Romy mengungkapkan Kementerian Kesehatan mengakui bahwa sediktinya 400 puskesmas masih memiliki kendala akses internet. Situasi ini menjadi tantangan sendiri karena penerapan program ini dilakukan secara digital melalui aplikasi Satu Sehat. “Meskipun, Kemenkes telah menyiapkan alternatif pendataan manual bagi daerah yang kesulitan mengakses internet, tapi kedepan harus ada perbaikan karena bagaimanapun pendekatan digital akan lebih memudahkan baik Puskesemas sebagai penyelenggara maupun masyarakat sebagai pasien,” katanya.

Tak hanya itu, kata Romy beberapa daerah terpaksa menunda pelaksanaan cek kesehatan gratis karena terkendala persiapan. Minimnya sosialisasi juga menyebabkan minat masyarakat untuk memanfaatkan program ini sangat sedikit, seperti yang terjadi di Bandung dan Jakarta. “Kami memahami ini masih babak awal, tetapi hal ini harus menjadi evaluasi agar program cek kesehatan gratis benar-benar menjadi titik perubahan pengelolaan layanan kesehatan di tanah air,” katanya.

Legislator asal Jabar II ini menegaskan program ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar bisa sukses. Keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat sipil hingga swasta dibutuhkan agar upaya promotif preventif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dapat berjalan dengan baik. “Program cek kesehatan gratis tidak bisa dibebankan kepada pemerintah saja, dibutuhkan keterlibatan masyarakat agar program ini berjalan baik,” pungkasnya.** EB.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KPK Eksekusi

    KPK Eksekusi 10 Terpidana Korupsi Tukin di Lapas Sukamiskin

    • calendar_month Sabtu, 6 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 78
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjebloskan 10 terpidana kasus korupsi tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ke Lapas Sukamiskin, Bandung. Langkah ini dilakukan berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengungkapkan bahwa […]

  • Anggota Komisi III DPR Minta Transparansi Penuh Soal Kematian Brigadir Nurhadi: Jangan Sisakan Ruang Abu-abu

    Anggota Komisi III DPR Minta Transparansi Penuh Soal Kematian Brigadir Nurhadi: Jangan Sisakan Ruang Abu-abu

    • calendar_month Sabtu, 12 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 94
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Juliani mengatensi khusus perkembangan kasus kematian tragis Brigadir Muhammad Nurhadi yang terjadi di Gili Trawangan, Lombok Utara, pada 16 April 2025. Dewi mendesak agar seluruh proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan menyeluruh. “Seharusnya dengan adanya kematian, hasil forensik dan bukti lainnya, kasus […]

  • Menteri Sosial Tinjau Banjir Di Aceh Tenggara

    Menteri Sosial Tinjau Banjir Di Aceh Tenggara

    • calendar_month Jumat, 1 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 124
    • 0Komentar

    Aceh Tenggara MSINews.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini tiba di lokasi banjir di Kabupaten Aceh Tenggara, pada Rabu 30 November 2023 kemarin, setelah menempuh perjalanan darat selama 6 jam dari Kota Medan. Baca juga : Oknum Warga dan Pemkab Monokwari Diduga Serobot Lahan 115 Hektar. Tujuan pertama Mensos adalah Simpang Semadam. Di sini, Mensos […]

  • Jokowi

    Jokowi: Debat Ketiga Harus Edukatif dan Fokus pada Kebijakan

    • calendar_month Senin, 8 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 117
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Presiden Joko Widodo menyampaikan pandangannya terhadap debat ketiga Pilpres 2024, menganggapnya kurang edukatif karena banyak serangan yang bersifat personal. Menurut Jokowi, serangan dalam debat seharusnya berfokus pada kebijakan dan visi, bukan aspek personal. “Saling menyerang enggak apa-apa tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang. Bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira […]

  • Berlaku Juli 2024, Kades Wajib Ikuti Aturan Baru KPK

    Berlaku Juli 2024, Kades Wajib Ikuti Aturan Baru KPK

    • calendar_month Minggu, 14 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 111
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) mewajibkan kepala desa, ajudan bupati, wakil bupati, dan sekretaris kabupaten untuk menyetorkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Mengutip RadarMadura.id, Kamis (11/7/2024), Kepala Inspektorat Sampang Ari Wibowo menyampaikan, aturan yang baru dari Komisi Pemberantasan Korupsi mewajibkan Kades menyetorkan LHKPN mulai tahun ini. Penyetoran LHKPN bagi Kades berlaku mulai tahun […]

  • KPU RI Tetapkan Presiden-Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2024, Prabowo-Gibran

    KPU RI Tetapkan Presiden-Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2024, Prabowo-Gibran

    • calendar_month Rabu, 24 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 100
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Sah, Komisi Pemilihan Umum hari ini,Rabu 24 April 2024 bertempat di Kantor KPU Jl. Imam Bonjol 29, Menteng Jakarta Pusat secara resmi mengumkan penetapan calon presiden-calon wakil presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pemilu 2024-2029. Pengumuman dibacakan langsung oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, S.H., M.Si., Ph.D., dihadiri oleh semua komisioner KPU […]

expand_less