Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Soal Program Cek Kesehatan Gratis, PKB Desak Sosialisasi Lebih Masif

Soal Program Cek Kesehatan Gratis, PKB Desak Sosialisasi Lebih Masif

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 11 Feb 2025
  • visibility 93
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MSINEWS.COM– Pelaksanaan program cek kesehatan gratis yang dimulai pada Senin (10/2/2025) mendapatkan apresiasi banyak kalangan. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Asep Romy Romaya meminta pemerintah meningkatkan sosialisi program tersebut sehingga meningkakan antusiasme masyarakat.

“Kami menerima sejumlah laporan bahwa di berbagai daerah terutama di luar Jawa masyarakat belum mengetahui secara detail program cek kesehatan gratis. Akhirnya mereka belum bisa ikut program ini,” ujar Asep Romy Romaya, Selasa (11/2/2025).

Dia mengatakan program cek kesehatan gratis merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurutnya program ini sangat strategis untuk meningkatkan harapan hidup masyarakat dan menekan biaya pengobatan akibat penyakit kronis yang telat penangananya. “Program cek kesehatan gratis ini akan berdampak pada kebiasaan masyarakat untuk mencegah penyakit kronis sejak dini sehingga dalam jangka panjang meringankan beban BPJS,” katanya.

Romy mengungkapkan Kementerian Kesehatan mengakui bahwa sediktinya 400 puskesmas masih memiliki kendala akses internet. Situasi ini menjadi tantangan sendiri karena penerapan program ini dilakukan secara digital melalui aplikasi Satu Sehat. “Meskipun, Kemenkes telah menyiapkan alternatif pendataan manual bagi daerah yang kesulitan mengakses internet, tapi kedepan harus ada perbaikan karena bagaimanapun pendekatan digital akan lebih memudahkan baik Puskesemas sebagai penyelenggara maupun masyarakat sebagai pasien,” katanya.

Tak hanya itu, kata Romy beberapa daerah terpaksa menunda pelaksanaan cek kesehatan gratis karena terkendala persiapan. Minimnya sosialisasi juga menyebabkan minat masyarakat untuk memanfaatkan program ini sangat sedikit, seperti yang terjadi di Bandung dan Jakarta. “Kami memahami ini masih babak awal, tetapi hal ini harus menjadi evaluasi agar program cek kesehatan gratis benar-benar menjadi titik perubahan pengelolaan layanan kesehatan di tanah air,” katanya.

Legislator asal Jabar II ini menegaskan program ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar bisa sukses. Keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat sipil hingga swasta dibutuhkan agar upaya promotif preventif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dapat berjalan dengan baik. “Program cek kesehatan gratis tidak bisa dibebankan kepada pemerintah saja, dibutuhkan keterlibatan masyarakat agar program ini berjalan baik,” pungkasnya.** EB.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemerintah Diminta Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol Pekanbaru-Padang

    Pemerintah Diminta Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol Pekanbaru-Padang

    • calendar_month Jumat, 26 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 97
    • 0Komentar

    Pekanbaru,msinews.com-Pemerintah diminta untuk segera selesaikan pembayaran tanah masyarakat untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya pembangunan jalan Tol Pekanbaru-Padang. Hal ini guna memberikan kejelasan terhadap status pembebasan lahan yang akan digunakan sebagai PSN. Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI Arsyadjuliandi Rachman. “Misalnya mempercepat penyelesaian pembayaran tanah masyarakat. Jadi biar sejalan, Kementerian ATR BPN menyelesaikan tugasnya, […]

  • Terkait Kasus Siswa SD di Riau yang Meninggal Dunia Akibat Bully Lantaran Beda Agama

    Terkait Kasus Siswa SD di Riau yang Meninggal Dunia Akibat Bully Lantaran Beda Agama

    • calendar_month Jumat, 6 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 100
    • 0Komentar

    Riau,msinews.com- Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenham RI) melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenham Sumbar dan Wilayah Kerja (Wilker) Riau telah mengambil langkah dalam penanganan kasus meninggalnya siswa SD di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Diketahui Seorang anak laki-laki, siswa kelas dua SD di Indragiri Hulu, Riau, meregang nyawa setelah mengalami perundungan berulang oleh teman sekelasnya. Alasannya: […]

  • DPT Pilkada Sumsel 2024 Capai 6.382.739, Pemilih Milenial capai 54,09%

    DPT Pilkada Sumsel 2024 Capai 6.382.739, Pemilih Milenial capai 54,09%

    • calendar_month Kamis, 10 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 94
    • 0Komentar

    Palembang, cmsinews.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Selatan telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada 2024. Jumlahnya naik  menjadi 56.391 pemilih dari 6.326.348 pemilih menjadi 6.382.739 pemilih. “Beberapa daerah alami penurunan jumlah DPT, yakni di OKU (Ogan Komering Ulu), OKU Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang dan Muratara (Musi Rawas Utara),” kata Andri Penurunan DPT […]

  • Ketum IKA Perempuan PMII Desak Fadli Zon untuk Segera Cabut Pernyataannya Terkait 98

    Ketum IKA Perempuan PMII Desak Fadli Zon untuk Segera Cabut Pernyataannya Terkait 98

    • calendar_month Selasa, 17 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 91
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Ketua Umum Ikatan Alumni Perempuan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau IKA Perempuan PMII Luluk Nur Hamidah, mendesak Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk segera mencabut pernyataannya dan meminta maaf kepada publik terkait pemerkosaan massal Mei 1998. “Bapak Fadli Zon untuk mencabut pernyataannya secara terbuka dan menyampaikan permohonan maaf kepada para penyintas serta keluarga korban,” tegas […]

  • Komisi X DPR ; Negara Harus Hadir, Jangan Ada Mahasiswa Perantau Asal Daerah Bencana Sampai Drop Out !

    Komisi X DPR ; Negara Harus Hadir, Jangan Ada Mahasiswa Perantau Asal Daerah Bencana Sampai Drop Out !

    • calendar_month Senin, 15 Des 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 157
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menegaskan bahwa perhatian terhadap mahasiswa terdampak bencana tidak boleh hanya difokuskan pada mereka yang berada di lokasi bencana saja, tetapi juga harus mencakup mahasiswa perantau yang sedang menempuh pendidikan jauh dari daerah asal. Anggota Parlemen asal Daerah Pemilihan D.I.Y ini menyebut bahwa, mahasiswa yang berasal dari […]

  • Mahkamah Agung Tolak PK Tujuh Terpidana Kasus Eki Vina Cirebon

    Mahkamah Agung Tolak PK Tujuh Terpidana Kasus Eki Vina Cirebon

    • calendar_month Senin, 16 Des 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 100
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menolak Peninjauan Kembali atau PK tujuh terpidana kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Demikian yang disampaikan Hakim Agung Yanto sebagai Juru Bicara dalam konperensi persnya di media center Mahkamah Agung, Jakarta, pada Senin 16 Desember 2024. “PK tujuh terdakwa dibagi dalam dua perkara. Pertama, PK […]

expand_less