DPR Soroti Sekolah Ambruk di Depok, Tekankan Pentingnya Kesetaraan Infrastruktur Pendidikan

Jakarta,msinews.com-Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti kejadian bangunan sekolah ambruk di Depok, Jawa Barat. Menurutnya, Indonesia masih memiliki berbagai masalah infrastruktur pendidikan yang harus segera dibenahi.

“Kita bersyukur sekarang memiliki program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah yang dapat berdampak positif pada kualitas tumbuh kembang anak-anak. Tapi tidak bisa dipungkiri, Indonesia masih punya berbagai pekerjaan rumah dalam hal kualitas layanan pendidikan,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal, Rabu (15/1/2025).

Cucun menyinggung tentang infrastruktur sekolah yang secara kualitas masih belum merata, khususnya di daerah-daerah.

“Bahkan sebelum maraknya media sosial yang menyampaikan berbagai informasi, kita tahu banyak sekali infrastruktur sekolah di Tanah Air yang kurang memadai,” jelas Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu.

Terbaru, atap dua ruang kelas SDN Mekarjaya 29, Depok, Jawa Barat, ambruk, Senin (13/1). Material bangunan yang sudah lapuk menjadi penyebab ambruknya atap sekolah tersebut. Akibat kejadian ini, anak-anak SDN Mekarjaya terpaksa belajar secara daring selama proses perbaikan sekolah.

“Kejadian ini menjadi bukti nyata masih kurang maksimalnya infrastruktur sekolah. Revitalisasi sekolah harus betul-betul ada kajian teknisnya dulu, demi memastikan keamanan bagi murid sehingga tidak lagi ada ancaman kerusakan infrastruktur,” ungkap Cucun.

Cucun pun meminta Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menginventarisasi infrastruktur sekolah di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengetahui mana-mana saja sekolah yang perlu mendapat prioritas perbaikan demi memastikan kualitas pendidikan bagi anak didik.

Bukan hanya secara bangunan gedung saja, tapi juga prasarana dan fasilitas pendidikan di sekolah. Beberapa waktu lalu, viral di media sosial seorang wali murid yang membagikan pengalamannya ketika menyaksikan anak-anak belajar tanpa bimbingan guru, serta ketidaktersediaan fasilitas dasar seperti bangku dan buku pelajaran.

Belum lagi banyak sekali cerita di berbagai daerah tentang sulitnya akses ke sekolah, bahkan ada anak-anak yang harus berangkat ke sekolah dengan keadaan yang menantang seperti menyeberangi sungai dengan alat seadanya.

Menurut Cucun, peristiwa-peristiwa semacam itu mencerminkan kenyataan pahit mengenai kualitas pendidikan yang masih jauh dari ideal di beberapa daerah.

“Tapi kami percaya di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki visi misi dalam meningkatkan kualitas sistem pendidikan, persoalan infrastruktur dan pembangunan sekolah menjadi prioritas,” sebutnya.

Cucun mengatakan, penempatan perbaikan kualitas pendidikan sebagai prioritas utama dapat membantu pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Apalagi konstitusi juga telah mengamanatkan alokasi anggaran besar untuk pendidikan yang akan menjadi modal pembangunan bangsa.

“Jadi Negara memang harus memberikan langkah-langkah yang menjamin bahwa setiap anak di Indonesia memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas dan memadai,” terang Cucun.

Pimpinan DPR koordinator bidang kesejahteraan rakyat (Kesra) ini menyadari, masalah ketimpangan di Indonesia menjadi salah satu faktor penghambat upaya untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Termasuk, kata Cucun, ketidaksetaraan infrastruktur pendidikan seperti fasilitas fisik, akses ke teknologi, buku teks, dan sumber daya pendidikan lainnya antara sekolah-sekolah.

“Sekolah di daerah terpencil seringkali memiliki pendidikan dalam kondisi yang kurang mendukung dibandingkan dengan sekolah di daerah yang lebih makmur. Dan masalah ketimpangan ini sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan dan hasil akademik murid,” paparnya.

Untuk itu, Cucun menilai diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan untuk membenahi masalah ketimpangan pendidikan di Indonesia. Bukan hanya dari sisi SDM pendidik-nya saja, tapi juga kesetaraan infrastruktur dan fasilitas antara sekolah di daerah maju dan di daerah yang masuk dalam wilayah-wilayah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan (3TP).

“Karena banyak sekolah di wilayah 3TP yang masih menghadapi kekurangan fasilitas dan sumber daya yang memadai. Ini menjadi masalah mendasar dalam sistem pendidikan kita,” ucap Cucun.

Cucun menambahkan, perbaikan infrastruktur sekolah di seluruh wilayah di Indonesia akan menjadi investasi pendidikan di Indonesia.

“Termasuk penyediaan buku pelajaran dan peralatan belajar, harus dilakukan secara menyeluruh dan merata. Ini akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa,” tutur Doktor Ilmu Administrasi Publik dari Universitas Padjajaran (UNPAD) itu.

Lebih lanjut, Cucun berharap Pemerintah dapat fokus pada program-program pemerataan kualitas pendidikan, khususnya bagi daerah-daerah terpencil yang seringkali kurang mendapatkan perhatian.

“Pemerintah harus memastikan bahwa semua anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dalam kondisi memadai. Karena tak sedikit juga sekolah yang dekat dari metropolitan tapi memiliki keterbatasan infrastruktur pendidikan,” urai Cucun.

Di sisi lain, Cucun menyebut Pemerintah perlu menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa kebijakan dan anggaran pendidikan benar-benar sampai ke lapangan dan berdampak positif pada sistem pendidikan di Indonesia.

“Transparansi dalam pelaporan penggunaan dana pendidikan juga penting untuk memastikan akuntabilitas,” terangnya.

Cucun pun meminta Pemerintah untuk melibatkan masyarakat, termasuk orang tua siswa atau wali murid dalam upaya perbaikan kualitas pendidikan. Kolaborasi ini disebut akan membantu memastikan bahwa kebutuhan pendidikan di lapangan dapat teridentifikasi dan ditangani secara efektif.

“Kita dapat menyelamatkan masa depan generasi Indonesia dengan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Sehingga berbagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan mutlak harus dilakukan,” tutup Cucun.