Dikritik Faisal Basri Soal Nikel Dikuasai China, Dua Kementerian Respon Keras

Menjawab pernyataan Faisal Basri beberapa Kementerian ikut berkomentar. Diantaranya adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dan Kementerian Perindustrian. Berikut ulasan dari masing-masing Kementerian:

Kemenko Marves

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menjawab pernyataan Faisal Basri. “Gak betul! kan sudah ada (hitung-hitungannya) baca tulisan itu, ya itu saja di baca angkanya ada di sana,” tegas Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan beberapa waktu yang lalu.

Menurutnya ada orang yang berkomentar tidak melihat data dengan cermat. Menurutnya dari data yang dipaparkan tidak lengkap karena tidak ada produk hilirisasi nikel lainnya.

“Yang diberi tahu itu hanya iron steel yang 415 (Rp Triliun) atau berapa itu. dia lupa kalau kita sudah ada (Nikel) matte, sudah ada HPAL, banyak sekali produk lainnya yang tidak diketahui dia, sehingga data itu saja yang dikeluarkan,” kata Luhut.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto juga sudah membeberkan data keuntungan Indonesia melakukan hilirisasi nikel.

Ia menyebut Indonesia berhasil memperoleh pemasukan dari pajak khususnya pada tax holiday hilirisasi nikel di tahun 2022 mencapai Rp 17,96 triliun. Hal itu terhitung melonjak drastis bila dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya sebesar Rp 1,66 triliun.

“Penerimaan perpajakan tahun 2022 dari sektor hilirisasi nikel adalah Rp 17.96 triliun, atau naik sebesar 10.8x dibandingkan tahun 2016 sebesar 1.66 triliun,” ujar Seto dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (18/8/2023).

Adapun seto juga mengungkapkan pendapatan negara melalui Pajak Penghasilan (PPh) Badan sektor hilirisasi nikel di tahun 2022 mencapai Rp 7,36 triliun yang mana naik drastis dari tahun 2016 lalu yang hanya sebesar Rp 0,34 triliun.

Seto bilang, jika kebijakan hilirisasi nikel tidak dilakukan sejak 2020 lalu, maka pendapatan melalui pajak tidak akan bertambah secara signifikan. Dia mengatakan pendapatan melalui ekspor bijih nikel pada tahun 2019 lalu pendapatan pajak ekspor hanya sebesar Rp 1,55 triliun atau sebesar 10% dari nilai ekspor bijih nikel.

“Jika kebijakan ekspor bijih nikel tetap dilakukan dengan menggunakan data tahun 2019, pendapatan pajak ekspor hanyalah sebesar US$ 0.11 miliar (Rp 1.55 triliun) atau 10% dari nilai ekspor bijih nikel sebesar US$ 1.1 milyar. Angka tersebut tetap lebih kecil jika dibandingkan dengan pendapatan pajak dari sektor hilirisasi nikel sebesar Rp 3.99 triliun di tahun 2019,” tandasnya,” bubuh Seto.

Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian membemberkan efek domino atau multiplier effect dari program menyulap nikel tersebut. Juru bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan saat ini ada 34 smelter yang sudah beroperasi dan 17 dalam proses konstruksi. Investasi yang telah tertanam di Indonesia sebesar US$ 11 miliar atau sekitar Rp 165 triliun.

Selain itu, ada Hydrometalurgi yang mana terdapat pada 3 smelter dengan investasi mencapai US$ 2,8 miliar atau mendekati Rp 40 triliun rupiah. Proyek tersebut nantinya akan memproduksi MHP (Mix Hydro Precipitate) untuk bahan baku baterai.

Menurutnya, selama masa konstruksi kehadiran smelter ini menyerap produk lokal dan pekerja sebanyak 120.000 orang. “Dilihat dari lokasi smelter tersebar di berbagai provinsi yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara serta Banten. Hal ini tentu mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut dengan meningkatnya PDRB di daerah lokasi Smelter berada,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (18/8/2023).

Kemenperin menghitung nilai nikel ore bertambah berkali-kali lipat saat menjadi produk hilir.

“Misal nilai nikel ore mentah dihargai US$ 30/ton, ketika menjadi Nikel Pig Iron (NPI) naik 3,3 kali mencapai US$ 90/ton, menjadi Ferronikel 6.76 kali atau setara US$ 203/ton terus menjadi Niikel Matte naik nilai tambahnya menjadi 43,9 kali atau US$ 3.117/ton lebih-lebih sekarang Indonesia sudah punya smelter menjadikan MHP (Mix Hydroxide Precipitate) sebagai bahan baku baterai nilai tambahnya sekitar 120,94 kali (USD 3628/ton),” jelasnya.

Hal ini, kata Febri, tentu akan menambah pemasukan PNPB dan pajak lain yang nilainya triliunan. Jika ekspor bahan mentah, Indonesia hanya mendapat Rp 17 triliun , setelah diproses menghasilkan lebih dari Rp 510 triliun sangat mudah karena nilai tambah ini. “Lebih jika ada pabrik baterai mengubah ore menjadi LiNiMnCo bisa mencapai 642 kali lipat nilai,” imbuhnya.

Sementara, jika melihat performa kontribusi logam dasar ke ekonomi, PDB logam dasar di kuartal I-2023 tumbuh 11,39%. Semester I tahun 2023 ini logam dasar memperoleh PDB sebesar Rp 66,8 triliun. Selama periode tahun 2022 tumbuh di atas 15% dengan nilai Rp 124,29 triliun, dan juga tahun 2021 tumbuh double digit setara Rp 108,27 triliun.

Selanjutnya, posisi Indonesia sebagai eksportir utama produk hilir logam nikel terus menguat dalam beberapa tahun terakhir, utamanya setelah kebijakan hilirisasi dan pelarangan ekspor biji nikel dijalankan. Ekspor Stainless steel, baik dalam bentuk slab, HRC maupun CRC menyentuh US$ 10,83 miliar pada 2022, naik 4,9% secara tahunan (yoy).

“Hadirnya smelter dalam kerangka hilirisasi nikel ini juga memberikan dampak pada sektor UMKM di wilayah sekitar smelter dan juga meningkatkan aglomerasi ekonomi di wilayah tersebut, sehingga melihat hilirisasi jangan dilihat dari ownership smelter PMA atau PMDN, tetapi lebih ke arah pendekatan nilai tambah ekonomi sehingga benefit yang dirasakan hilirisasi ini dapat memberikan nilai nyata bagi pembangunan nasional,” pungkasnya. (ror)