Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Biaya Haji Turun Rp4 Juta, PKB: Terima Kasih Pak Prabowo

Biaya Haji Turun Rp4 Juta, PKB: Terima Kasih Pak Prabowo

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 6 Jan 2025
  • visibility 135
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta msinews.com– Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI Jazilul Fawaid mengapresiasi penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) pada 2025 yang telah disepakati antara pemerintah bersama dengan Komisi VIII DPR RI. Keputusan ini dinilai bisa meringankan beban calon jamaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini.

”Terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo, Menteri Agama, Kepala BPH, Komisi VIII, BPKH, dan seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk bisa mengatur sedemikian rupa biaya penyelenggaraan ibadah haji seperti yang dharapkan masyarakat,” ujar Gus Jazil–sapaan akrab Jazilul Fawaid–Senin (6/1/2025).

Kendati besaran BPIH dipastikan turun, namun Gus Jazil berpesan agar layanan jemaah haji tidak semakin buruk. Sebaliknya, Wakil Ketua Umum DPP PKB ini berpesan agar kualitas layanan pelaksanaan ibadah haji bisa ditingkatkan dibanding tahun lalu.

Angka BPIH itu disepakati dalam Rapat Kerja (Raker) yang dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Mochamad Irfan Yusuf, dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, Senin (6/1/2025).

Besaran komponen BPIH 2025 yang disepakati sebesar Rp89.410.258,79.
Angka itu turun dibanding BPIH 2024 sebesar Rp93.410.286 atau terdapat penurunan sebesar Rp4.000.027,21 per jemaah haji. Besaran BPIH yang ditanggung jemaah haji sebesar Rp55.431.750,78 atau 62% dan nilai manfaat dari dana haji sebesar Rp33.978.508,01 atau 38%.

Gus Jazil pemerintah menerapkan standar kompeten kualitas keahlian petugas haji dalam melayani dan melindungi jemaah haji. ”Pemerintah juga harus memperbaiki pelayanan skema murur dan tanazul jemaah haji lansia dengan memperhatikan syarat dan rukun haji,” terang Gus Jazil.

Mantan Wakil Ketua MPR RI itu juga meminta pemerintah meningkatkan layanan kesehatan jemaah haji pada saat pelaksanaan dan pasca Armuzna. Selanjutnya, pemerintah perlu memperbaiki sarana transportasi jemaah haji yang ramah lansia dan disabilitas selama di Arab Saudi.

Gus Jazil juga meminta pemerintah menyediakan konsumsi sarapan pagi, makan siang dan malam yang bercita rasa nusantara dan pentingnya perhatian khusus konsumsi makanan yang ramah lansia. ”Kami meminta pemerintah melayani seluruh jemaah haji bisa melaksanakan ibadah haji sesuai syariat terutama wukuf di Arofah agar memastikan armada safari wukuf mencukupi sesuai kebutuhan,” bebernya.

Gus Jazil menegaskan bahwa Fraksi PKB memberi perhatian serius terhadap pelaksanaan penyelenggaraan 2025. Pihaknya berharap pelaksanaan ibadah haji tahun ini mengalami peningkatan kualitas dengan indeks kepuasan jemaah haji yang terus meningkat.

Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan kuota haji 2025 untuk jemaah haji Indonesia sebanyak 221.000 orang. Jumlah tersebut belum mencapai tahap ideal, mengingat jumlah daftar tunggu jemaah haji yang terus meningkat.

“Karena itu Fraksi PKB akan terus berupaya agar Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, sebesar 20 ribu, sehingga bisa memangkas jumlah antrean jemaah haji,” ungkap Gus Jazil. (*)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kunker ke Malut, DPD RI Soroti Pemotongan Dana Transfer dan Dampaknya Bagi Otonomi Daerah

    Kunker ke Malut, DPD RI Soroti Pemotongan Dana Transfer dan Dampaknya Bagi Otonomi Daerah

    • calendar_month Selasa, 18 Nov 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 131
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara. Kunker ini mengungkap kekhawatiran serius terhadap masa depan otonomi daerah. Hal itu dilakukan dalam rangka inventarisasi materi pengawasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPD RI menyoroti prediksi penurunan drastis Dana Transfer ke Daerah (TKD) serta implikasi sejumlah undang-undang […]

  • Effendy Choirie: Franciscus Welirang dan Hashim Siap Jadi Badan Pengarah DNIKS

    Effendy Choirie: Franciscus Welirang dan Hashim Siap Jadi Badan Pengarah DNIKS

    • calendar_month Senin, 2 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 175
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Ketua Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) periode 2024-2029, H.A Effendy Choirie M. Ag, MH, menyatakan, Hashim Sujono Djojohadikusumo dan Franciscus Welirang, petinggi Indofood (PT. Indofood Sukses Makmur Tbk-red), Franciscus Welirang menyatakan siap menjadi Ketua Badan Pengarah Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS). “Saya bersilaturahmi langsung dengan Pak Hashim, dan beliau menerima dengan senang […]

  • Orasi, Mantan Menkeu Rizal Ramli Sebut Jokowi Ajak Kita Miskin Berjamaah

    Orasi, Mantan Menkeu Rizal Ramli Sebut Jokowi Ajak Kita Miskin Berjamaah

    • calendar_month Jumat, 11 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 147
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.News–Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Rizal Ramli ikut melakukan orasi dalam demo buruh yang menolak undang-undang Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (10/8/2023). Dalam orasinya ia menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berbohong dan memiskinkan rakyat. Sedangkan Jokowi bersama pejabat pemerintahan justru semakin kaya. “Jokowi ajak kita miskin berjamaah, dia sendiri bersama pejabatnya enggak miskin, malah nambah kaya,” […]

  • KPK Lakukan Penyegaran Tessa Mahardika Gantikan Endar Priantoro Jadi Plt Penyelidikan

    KPK Lakukan Penyegaran Tessa Mahardika Gantikan Endar Priantoro Jadi Plt Penyelidikan

    • calendar_month Kamis, 8 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 154
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan rotasi jabatan atau penyegaran di Lembaga antirasuah. Penyegaran dalam Lembaga antirasuah tersebut, guna melaksanakan sebagaimana fungsi tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diketahui dalam waktu singkat sekitar sepuluh bulan dalam melaksanakan tugasnya Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyelidikan. Sebelumnya Direktur Penyelidikan diisi […]

  • Sambut HUT RI Ke-81, APNI Dorong Hilirisasi Mineral Menuju Negara Adidaya

    Sambut HUT RI Ke-81, APNI Dorong Hilirisasi Mineral Menuju Negara Adidaya

    • calendar_month Rabu, 5 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 54
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM (Jakarta) -Menyambut  perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sebuah seruan besar digaungkan dari jantung industri pertambangan nasional. Ketua Bidang Perizinan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Ense Da Cunha Solapung, menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan lagi sekadar lepas dari penjajahan, melainkan keberanian menguasai penuh kekayaan bumi pertiwi. Melalui momentum sakral ini, APNI […]

  • Ketua KOMPAK Indonesia : Polda Papua Sedang Memproses Kasus Tipikor Tolikara Senilai Rp 16 Miliar

    Ketua KOMPAK Indonesia : Polda Papua Sedang Memproses Kasus Tipikor Tolikara Senilai Rp 16 Miliar

    • calendar_month Sabtu, 10 Agt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 156
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Ketua KOMPAK (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi) Indonesia, Gabriel De Sola menegaskan, bahwa pihak Polda Papua tengah memproses perkara dugaan Perkara Tipikor Tolikara. Dalam keterangan tertulis diterima media ini di Jakarta, Ia menjelaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam upaya menindaklanjuti aksi dan Laporan Koalisi Masyarakat untuk Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi […]

expand_less