Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi dan Bisnis » 60 Persen Angkatan Kerja Bekerja di Sektor Informal, Perlindungan Hari Tua Jadi Perhatian

60 Persen Angkatan Kerja Bekerja di Sektor Informal, Perlindungan Hari Tua Jadi Perhatian

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Minggu, 6 Sep 2026
  • visibility 133
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA,MSINEWS.COM — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mendukung inisiatif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Kick-Off dan Pencanangan Bulan Dana Pensiun Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Minggu (6/9/2026). Inisiatif tersebut dinilai sejalan dengan upaya pemerintah memperluas cakupan perlindungan sosial bagi seluruh angkatan kerja di Indonesia.

“Acara kick-off Bulan Dana Pensiun ini sejalan dengan upaya Kemnaker untuk terus meningkatkan perlindungan kepada angkatan kerja kita,” ujar Yassierli dalam sambutannya.

Yassierli mengungkapkan, salah satu tantangan pemerintah saat ini adalah struktur angkatan kerja yang masih didominasi pekerja sektor informal. Dari sekitar 155 juta angkatan kerja di Indonesia, sekitar 60 persen di antaranya bekerja di sektor informal.

Menurutnya, pemerintah berkomitmen agar para pekerja tersebut tidak hanya produktif selama usia kerja, tetapi juga dapat hidup mandiri dan sejahtera ketika memasuki masa tua.

“Ini concern bagi kami, concern bagi kita, bagaimana mereka juga tetap mendapatkan perlindungan sosial, karena hak setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan sosial,” tegas Menaker.

Lebih lanjut, Yassierli mengingatkan bahwa Indonesia saat ini masih berada dalam momentum bonus demografi dan secara bertahap akan menghadapi tantangan penuaan penduduk (aging population). Kondisi tersebut perlu diantisipasi dengan memastikan masyarakat memiliki kesiapan dan perlindungan yang memadai ketika memasuki masa pascakerja.

“Kami menginginkan mereka bisa tetap berkarya, mereka tidak tergantung dari pekerja yang produktif. Semoga melalui kick-off Bulan Dana Pensiun ini, dapat memperhatikan pasca mereka bekerja, dapat diwujudkan melalui kolaborasi bersama,” tambahnya.

Yassierli menilai kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan masyarakat yang telah memasuki masa pascakerja tetap dapat hidup layak dan mandiri. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada masa tua.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, pencanangan Bulan Dana Pensiun menjadi momentum penting untuk meningkatkan sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya mempersiapkan dana pensiun sejak memasuki dunia kerja.

Berdasarkan data OJK, indeks literasi dana pensiun masyarakat Indonesia baru mencapai 22 persen. Angka tersebut menunjukkan masih perlunya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya mempersiapkan jaminan finansial untuk masa tua.

“PR (Pekerjaan Rumah—red.) OJK, DPR, pemerintah, asosiasi dana pensiun, dan perusahaan dana pensiun untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dana pensiun itu harus disiapkan, bahkan sejak orang mulai bekerja secara mandiri atau di tempatnya bekerja,” ujar Friderica.**

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kepala Daerah Kunci Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

    Kepala Daerah Kunci Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

    • calendar_month Rabu, 5 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 425
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, integritas kepala daerah merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan akuntabel. Penegasan tersebut disampaikan Mendagri kepada awak media usai memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar secara hybrid dari Ruang […]

  • Komisi III DPR RI RDPU Kasus Asusila Mantan Kapolres Ngada, Simak 4 Kesimpulan Rapat

    Komisi III DPR RI RDPU Kasus Asusila Mantan Kapolres Ngada, Simak 4 Kesimpulan Rapat

    • calendar_month Jumat, 23 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 172
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Komisi III DPR RI kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kasus dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja,dengan memanggil Kapolda NTT,Kajati NTT,dan APPA, Kamis (22/5/2025). RDP dan RDPU dipimpin langung oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. RPD kali ini […]

  • Skandal Korupsi

    KPK Panggil Anggota DPR Terkait Suap Proyek Kereta Api

    • calendar_month Rabu, 29 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 206
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga anggota DPR RI dari Komisi V terkait kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI pusat. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa-Sumatera pada tahun anggaran 2018-2022. “Hari ini, tim penyidik […]

  • Pakar Hukum Dorong RUU KUHAP Melindungi Hak Asasi Manusia

    Pakar Hukum Dorong RUU KUHAP Melindungi Hak Asasi Manusia

    • calendar_month Kamis, 10 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 202
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com -Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia  diharapkan dapat melindungi masyarakat yang berdampak. Hal itu disampaikan oleh Pakar hukum pidana Hery Firmansyah dalam sebuah diskusi publik di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen RI  dalam forum legislasi yang digagas Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI bertajuk ‘Komitmen DPR Menguatkan Hukum Pidana melalui […]

  • Gangguan GPS Pesawat, DPR Selidiki Ancaman di Sistem Navigasi Udara

    Gangguan GPS Pesawat, DPR Selidiki Ancaman di Sistem Navigasi Udara

    • calendar_month Minggu, 24 Mei 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 262
    • 0Komentar

    Jakarta-Gangguan sinyal GPS berulang ganggu penerbangan, DPR turun langsung periksa sistem navigasi udara nasional di Soekarno-Hatta. Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Bandara Soekarno-Hatta guna meninjau kesiapan sistem navigasi udara nasional setelah munculnya gangguan sinyal GPS yang terjadi berulang dalam beberapa waktu terakhir. Anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputty menegaskan pengawasan […]

  • Erick Tohir Targetkan 25 Persen Dirksi BUMN Kaum Perempuan

    Erick Tohir Targetkan 25 Persen Dirksi BUMN Kaum Perempuan

    • calendar_month Selasa, 19 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 245
    • 0Komentar

    Jakarta – Kementrian BUMN Erick Tohir sampaikan keinginannya untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif bagi siapa saja tanpa memandang gender. “Ya mukin kami akan menargetkan pada 2023 sebanyak 25 persen direksi BUMN berasal dari kaum perempuan,” kata Erick saat membuka kegiatan Goes To Campus 2023 kali ini ke kampus Universitas Halu Oleo, Kendari,” Selasa 19/9/2023. […]

expand_less