Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi dan Bisnis » Demi Kesehatan Rakyat, Komisi VII DPR.RI Dorong Panja Standarisasi AMDK Buat Regulasi Air Kemaan

Demi Kesehatan Rakyat, Komisi VII DPR.RI Dorong Panja Standarisasi AMDK Buat Regulasi Air Kemaan

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 10 Nov 2025
  • visibility 152
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MSINEWS.COM – Pembentukan Panitia Kerja (Panja) sangatlah penting untuk menata ulang kebijakan dan regulasi terkait standarisasi bahan baku Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Hal tersebut diregaskan oleh Anggota Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan, Evita Nursanty.

Menurutnya, persoalan air minum dalam kemasan bukan sekadar urusan bisnis, tetapi menyangkut keberlangsungan sumber daya alam dan kesehatan masyarakat luas.

“Ini menyangkut kehidupan rakyat banyak dan keberlangsungan sumber daya alam kita. Saya mengusulkan agar Komisi VII membentuk Panja Standarisasi AMDK,” kata Evita saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Perindustrian RI, yang turut menghadirkan pelaku industri AMDK, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin 10 November 2025.

“Tujuannya,menyinkronkan kebijakan dan aturan yang tumpang tindih. Kita ingin anak-cucu kita nanti tetap bisa menikmati air minum yang sehat,” sambung Evita.

Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika. Ia mengatakan bahwa pemerintah mendukung langkah DPR untuk memperkuat tata kelola dan mitigasi dampak industri AMDK, baik terhadap lingkungan maupun masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi dan mendukung. Industri AMDK memang harus melayani kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan dampak lingkungan, seperti plastik dan pengeboran air tanah,” ujarnya.

“Kami juga sudah membentuk Water Forum yang melibatkan berbagai pihak agar pengelolaan sumber air lebih profesional dan berkelanjutan.” pungkas Putu.

Pembentukan Panja AMDK diharapkan dapat menjadi langkah awal memperjelas standar mutu air, memperkuat pengawasan sumber bahan baku, serta menekan dampak lingkungan akibat industri kemasan plastik.

Langkah ini juga menjadi momentum untuk memastikan air bersih tidak hanya menjadi komoditas industri, melainkan hak publik yang dijaga keberlanjutannya.

DPR melalui Panitia Kerja (Panja) Standarisasi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) mendorong penguatan regulasi dan pengawasan industri air kemasan demi menjamin kesehatan rakyat. Langkah ini muncul menyusul adanya polemik dan kekhawatiran publik terkait kesesuaian sumber air aktual dengan klaim label pada beberapa produk AMDK. //tim redaksi/EB.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kritik Bonyamin

    Koordinator MAKI Ungkap Rekam Jejak Firli Bahuri dan Alex Tirta

    • calendar_month Jumat, 3 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 153
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Koordinator MAKI Boyamin Saiman, ungkap rekam jejak kebersamaan Ketua KPK dan Ketua Harian PBSI, Alex Tirta, pada momen syukuran jabatan 2019 lalu. Bonyamin membantah pernyataan pengacara Firli yaitu Ian Iskandar, mengklaim Ketua KPK, tidak mengenal Alex Tirta. Koordinator MAKI (Masyarakat Antikorupsi Indonesia) Boyamin mengakui lembaganya telah menemukan dokumentasi Foto ketua KPK, tertulis […]

  • DPR RI Setujui 26 RUU Tentang Kabupaten/Kota Mnjadi Undang-Undang,Simak Daftarnya

    DPR RI Setujui 26 RUU Tentang Kabupaten/Kota Mnjadi Undang-Undang,Simak Daftarnya

    • calendar_month Selasa, 9 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 166
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Dewan Perwakilan Rakyat RI menggelar Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, (9/7/2024). Rapat tersebut menyetujui 26 rancangan undang-undang (RUU) tentang kabupaten/kota menjadi undang-undang (UU). Adapun 26 kabupaten/kota yang memiliki undang-undang baru itu berada di Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Lampung, Provinsi Riau, dan Provinsi […]

  • Mendagri Instruksikan Pemda di Papua Pegunungan, Tengah, dan Selatan Tekan Inflasi

    Mendagri Instruksikan Pemda di Papua Pegunungan, Tengah, dan Selatan Tekan Inflasi

    • calendar_month Rabu, 6 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 146
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) di tiga provinsi di wilayah Papua, yaitu Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan, untuk segera mengambil langkah konkret menekan laju inflasi. Pasalnya, berdasarkan rilis data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan (year-on-year/YoY) Juli 2025 di ketiga provinsi tersebut melebihi realisasi inflasi […]

  • Iskada Gelar Diskusi Beasiswa ke Turki

    Iskada Gelar Diskusi Beasiswa ke Turki

    • calendar_month Senin, 12 Agt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 149
    • 0Komentar

    Banda Aceh,msinews.com-Ikatan Siswa Kader Dakwah (Iskada) menggelar diskusi tentang beasiswa ke Luar Negeri tiap Senin, 12 Agustus 2024 di Markaz Iskada Lambhuk, Banda Aceh. Untuk sesi Senin ini adalah beasiswa ke Turki dengan narasumber Muhammad Haykal, alumni S2 Istanbul University dan juga peraih beasiswa YTB Pemerintah Turki. Selain menjelaskan tentang sistem pendidikan Turki, juga di […]

  • Mantan Pejabat

    Mantan Direjen Pajak Divonis 14 Tahun Penjara, Kasus Gratifikasi

    • calendar_month Senin, 8 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 181
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 14 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta, subsider 3 bulan penjara terhadap mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo. Keputusan ini diumumkan oleh Hakim Ketua Suparman Nyompa pada Senin di Pengadilan Negeri Jakarta. Menurut Hakim Suparman, Rafael […]

  • Wamenaker Tekankan SDM K3 Adaptif Hadapi Perubahan Risiko Dunia Kerja

    Wamenaker Tekankan SDM K3 Adaptif Hadapi Perubahan Risiko Dunia Kerja

    • calendar_month Sabtu, 29 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 50
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menekankan pentingnya penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) keselamatan dan kesehatan kerja (K3) agar mampu menghadapi perubahan risiko di dunia kerja. Penguatan tersebut diarahkan pada peningkatan kemampuan mengantisipasi risiko, memanfaatkan perkembangan teknologi, dan membangun budaya pencegahan yang berkelanjutan. Afriansyah mengatakan, kebutuhan tersebut semakin penting seiring dinamika risiko […]

expand_less