Demi Kesehatan Rakyat, Komisi VII DPR.RI Dorong Panja Standarisasi AMDK Buat Regulasi Air Kemaan
- account_circle Media Sejahtera Indonesia
- calendar_month Senin, 10 Nov 2025
- visibility 93
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MSINEWS.COM – Pembentukan Panitia Kerja (Panja) sangatlah penting untuk menata ulang kebijakan dan regulasi terkait standarisasi bahan baku Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Hal tersebut diregaskan oleh Anggota Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan, Evita Nursanty.
Menurutnya, persoalan air minum dalam kemasan bukan sekadar urusan bisnis, tetapi menyangkut keberlangsungan sumber daya alam dan kesehatan masyarakat luas.
“Ini menyangkut kehidupan rakyat banyak dan keberlangsungan sumber daya alam kita. Saya mengusulkan agar Komisi VII membentuk Panja Standarisasi AMDK,” kata Evita saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Perindustrian RI, yang turut menghadirkan pelaku industri AMDK, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin 10 November 2025.
“Tujuannya,menyinkronkan kebijakan dan aturan yang tumpang tindih. Kita ingin anak-cucu kita nanti tetap bisa menikmati air minum yang sehat,” sambung Evita.
Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika. Ia mengatakan bahwa pemerintah mendukung langkah DPR untuk memperkuat tata kelola dan mitigasi dampak industri AMDK, baik terhadap lingkungan maupun masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi dan mendukung. Industri AMDK memang harus melayani kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan dampak lingkungan, seperti plastik dan pengeboran air tanah,” ujarnya.
“Kami juga sudah membentuk Water Forum yang melibatkan berbagai pihak agar pengelolaan sumber air lebih profesional dan berkelanjutan.” pungkas Putu.
Pembentukan Panja AMDK diharapkan dapat menjadi langkah awal memperjelas standar mutu air, memperkuat pengawasan sumber bahan baku, serta menekan dampak lingkungan akibat industri kemasan plastik.
Langkah ini juga menjadi momentum untuk memastikan air bersih tidak hanya menjadi komoditas industri, melainkan hak publik yang dijaga keberlanjutannya.
DPR melalui Panitia Kerja (Panja) Standarisasi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) mendorong penguatan regulasi dan pengawasan industri air kemasan demi menjamin kesehatan rakyat. Langkah ini muncul menyusul adanya polemik dan kekhawatiran publik terkait kesesuaian sumber air aktual dengan klaim label pada beberapa produk AMDK. //tim redaksi/EB.
Penulis Media Sejahtera Indonesia
Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik
Saat ini belum ada komentar