Jakarta,msinews.com – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Rin Saadah ini mengatakan potensi pertanian di Indonesia sangat besar. Hanya saja, potensi tersebut belum tergarap optimal sehingga Indonesia masih menjadikan impor sebagai solusi pemenuhan pangan.
“Ini ironis. Negara agraris tapi kenapa masih impor terus? Indonesia mempunyai semua syarat untuk mencapai target swasembada pangan,” ujar Rina Saadah, Jumat (17/1/2025).
Teh Rina, panggilan akrab Rina Saadah menilai target swasembada pangan yang disampaikan Presiden Prabowo merupakan langkah tepat. Swasembada pangan bisa menjadi bantalan lonjakan Indonesia untuk menjadi negara besar. “Ini bukan kebijakan muluk-muluk tapi langkah strategis untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional,” katanya.
Dia mengatakan swasembada pangan, merupakan upaya pemerintah memberikan kesejahteraan kepada para petani serta mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri. Dengan adanya program swasembada pangan dan menghentikan impor beras, menjadi langkah awal untuk meningkatkan produksi dalam negeri. “Kita harus kawal agar program ini berjalan dengan baik, mulai dari penyediaan alat dan mesin pertanian hingga menyiapkan petani agar dapat beradaptasi dengan program swasembada pangan,” katanya lagi.
Teh Rina menilai Presiden Prabowo sangat serius mewujudkan swasembada pangan. Dari sisi anggarannya misalnya tahun ini pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp139,4 triliun dari APBN untuk mencapai swasembada pangan. “Anggaran Rp139,4 dalam setahun ini cukup besar untuk modal tahapan realisasi swasembada pangan hingga dua tahun kedeapan,” katanya.
Urusan pangan, kata Teh Rina merupakan hal yang krusial. Terutama beras yang merupakan makanan pokok utama mayoritas masyarakat Indonesia. Tahun 2025, pasokan beras dalam negeri terpenuhi karena ada limpahan beras dari tahun 2024. Tahun lalu, Indonesia melakukan impor beras sebanyak 4 juta ton beras. “Sekarang ada persediaan beras dalam negeri sebanyak 7 juta ton. Kita harapkan tahun ini ada kenaikan produksi 4% sehingga target 15% pasokan produksi dari dalam negeri tercapai. Jika ini berhasil maka tahun depan kita tidak perlu impor beras lagi,” urainya.
Di satu sisi, Komisi IV DPR, kata Teh Rina mendorong agar hasil produksi ini yang dilakukan petani dapat terserap dengan baik. Selain itu pemerintah harus memastikan pengelolaan sektor pertanian dari hulu ke hilir seperti pengadaan bibit, jaminan pupuk hingga ketersediaan lahan terjaga dengan baik. “Kami dorong Bulog bisa memastikan produksi dari petani bisa terserap,” pungkasnya.** EB.
