Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Resep Soeharto 3 Negara Jadi Raja Beras Dunia, Indonesia saat ini?

Resep Soeharto 3 Negara Jadi Raja Beras Dunia, Indonesia saat ini?

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 6 Sep 2023
  • visibility 144
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Resep Soeharto

Foto Arsip Persiden RI ke-2 Soeharto

Jakarta, Berkat Resep Soeharto tiga Negara yakni India, Vietnam dan Thailan saat inienjadi penghasilan beras terbesar di dunia.

Negara Indonesia di zaman Orde Baru Soeharto terungkap menjadi inspirasi bagi negara-negara tetangga dalam pengelolaan petani dalam suasembada beras pada masa itu.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membenarkan langkah India dalam mengelola pertanian saat ini mirip seperti cara orde baru.

Pengamat Pertanian Khudori mengatakan bahwa cara Indonesia dalam mengelola pertanian dahulu rata-rata diikuti oleh negara-negara tetangga. Pasalnya Thailand, Malaysia hingga Vietnam menjadi negara penghasil beras terbesar di dunia.

Dirinya menyebut nyatanya negara tetangga pernah belajar ke Indonesia dalam memajukan pengadilan beras dari sedikit menjadi banyak.

“Pada tahun 90an (orde baru) dulu pemerintah Malaysia, Thailand, dan Vietnam bekerjasama sama dengan Indonesia. Pejabat mereka, juga peneliti dan petani, datang ke Indonesia. Ada juga pejabat, peneliti Indonesia bertandang ke mereka,” kata Khudori kepada dikutip CNBC, Rabu 6/9/2023.

“Tak hanya persoalan teknis budi daya, dalam pengelolaan stok dan stabilitas harga mereka juga berguru ke Indonesia. Bernas di Malaysia, semacam Bulog kalau di Indonesia, adalah mencontoh Bulog di masa Orde Baru,” imbuhnya

Khudori menuturkan bahwa kemandirian pangan negara sebelah belajarnya di Indonesia dan kini berhasil. Ia mengatakan data Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA), Vietnam  produsen ke-5 dunia dengan produksi 27.225 metrik ton dan Thailand berdiri 20.100 metrik ton.

Kedua negara ini justru berhasil mengekspor beras ke Indonesia, atau dengan kata lain RI sebagai guru justru ketergantungan dengan muridnya. Pasalnya, meski produksi beras Indonesia lebih besar namun kebutuhannya jauh lebih besar karena jumlah penduduk berkali-kali lipat.

“Karena pertanian kita saat itu maju dari mereka. Sekarang kondisinya terbalik,” kata Khudori.

Sebelumnya, Mendag Zulhas mengungkapkan bahwa kebijakan India dalam pangan termasuk menghindari penipisan stok pangan di dalam negeri seperti cara Indonesia dulu. Ia  mengingatkan kebijakan itu seperti metode Indonesia dalam masa orde baru atau zaman Soeharto.

“Tapi kebijakan gak ada yang ambigu, pokoknya petani disubsidi habis-habisan. Semua pupuk, bunga semua gak ada tawar, untuk dalam negeri (soal) makan mereka habis-habisan,” kata Zulhas

“Kira-kira seperti orde baru irigasi pupuk. Kita kan pupuk diatur terlalu banyak, begitu sawah perlu pupuk petani pupuknya gak ada, kalau panen pupuknya ada. (Masalah) ini gak kelar-kelar,” imbuhnya

Dilansir Lemhannas, Presiden Soeharto membuat kebijakan Pelita yang berorientasi pada Trilogi Pembangunan yang berusaha untuk mewujudkan stabilitas harga dan kebutuhan pangan.

Pada tahun 1973 Pemerintah Presiden Soeharto mempelopori berdirinya Serikat Petani Indonesia dan mencanangkan revolusi hijau” untuk mencapai swasembada beras.

Pada era ini perhatian dan dukungan kepada masalah agraris sangat optimal. Hasilnya pada tahun 1984 Indonesia mampu mencapai swasembada pangan khususnya beras.

Namun pada kurun waktu setelahnya Indonesia seakan tersihir oleh cita-cita industrialisasi sehingga arah kebijakan bergeser ke sektor industri. Akibatnya jerih payah itu tidak bisa dirasakan pada tahun-tahun berikutnya.

Masih dilangsir halaman CNBC swasembada pangan, terutama beras, menjadi program penting di tiap era pemerintahan. Pasalnya, status swasembada beras hingga saat ini masih ‘samar-samar’ dan diwarnai kontroversi.

Padahal, Indonesia sendiri merupakan produsen beras terbesar ketiga di dunia. Namun, alih-alih meningkat, produksi beras malah turun drastis menjadi 34,6 juta ton. Sementar itu, menurut definisi FAO, swasembada berarti jika produksi lokal dapat memenuhi 90% kebutuhan nasional.

Menilik data BPS, produksi padi tahun 2022 yaitu sebesar 54,75 juta ton GKG. Jika dikonversikan menjadi beras, produksi beras tahun 2022 mencapai sekitar31,54 juta ton, atau naik sebesar 184,50 ribu ton (0,59%) dibandingkan dengan produksi beras tahun 2021.

Dengan populasi 276,4 juta orang dan konsumsi beras dalam negeri mencapai 35,5 juta ton, Indonesia diperkirakan akan mengimpor 550.000 ton pada tahun 2022.

Memang, impor beras diputuskan karena pemerintah meluncurkan program bantuan pangan berupa 10 kg beras untuk 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Adapun, rencana volume impor beras tahun 2023 melonjak 365% dibanding 2022 (year-on-year/yoy), sekaligus menjadi rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir. Hal ini mengingatkan pada situasi tahun 2018, ketika volume impor beras nasional tiba-tiba meningkat 638% (yoy) menjadi 2,25 juta ton.

Lonjakan impor beras pada 2018 dan 2023 sama-sama terjadi setahun menjelang pemilihan umum (pemilu). Kendati demikian, Presiden Jokowi menyatakan rencana impor beras tahun ini bukan terkait persiapan pemilu, melainkan untuk antisipasi fenomena cuaca El Nino yang dapat mengganggu produksi beras.

Data BPS menunjukkan, per Juli 2023, realisasi produksi beras Indonesia sepanjang Januari-Juni 2023 diperkirakan 18,4 juta ton. Sementara proyeksi produksi pada Juli-September 2023 berkisar 7,24 juta ton.

Dengan demikian, Indonesia diperkirakan akan memproduksi 25,64 juta ton hingga September, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu dengan volume sekitar 26 juta ton.

Di tengah risiko El-Nino, target ini diperkirakan penuh tantangan dan berisiko tidak tercapai sehingga Indonesia harus kembali impor beras. (ror)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mensos Saifullah Yusuf Bahas Upaya Ciptakan Lansia Aktif Bersama Lantip Indonesia

    Mensos Saifullah Yusuf Bahas Upaya Ciptakan Lansia Aktif Bersama Lantip Indonesia

    • calendar_month Jumat, 27 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 91
    • 0Komentar

    Jakarta – Mensos Saifullah Yusuf atau kerap disapa Gus Ipul menerima perwakilan dari Lansia Aktip Peduli Indonesia (Lantip Indonesia) pada Jum’at (27/9/2024). Dalam pertemuan ini, Mensos dan Lantip Indonesia membahas upaya kerjasama yang bisa dijalin untuk menciptakan lanjut usia (lansia) yang sehat, mandiri dan berbagi. “Lansia itu harus sehat, pikiran maupun fisiknya juga. Selain itu, […]

  • Kemendag dan Kemenkeu

    Kemendag dan Kemenkeu Terbitkan Aturan untuk Lindungi UMKM

    • calendar_month Jumat, 13 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 104
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Kemendag dan Kemenkeu baru saja menerbitkan Permen untuk mengatur kerja sama Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE). Kerjasama tersebut mengawasi  dan menjaga sistem usaha produktif bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Kemendag dan Kemenkeu (Kementerian Perdagangan) Zulkifli Hasan telah menerbitkan peraturan  nomor 31 tahun 2023 tentang perizinan usaha bidang, periklanan, pembinaan, dan […]

  • Syaiful Anwar Killian Akhirnya Muncul Dampingi Benyamin Y Inanosa di Pilkada Teluk Bintuni

    Syaiful Anwar Killian Akhirnya Muncul Dampingi Benyamin Y Inanosa di Pilkada Teluk Bintuni

    • calendar_month Jumat, 5 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 100
    • 0Komentar

    JAKARTA – Nama Syaiful Anwar Killian akhirnya muncul ke public sebagai salah satu bakal calon wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni mendampingi Banyamin Y. Inanosa sebagai Calon Bupatinya. Alumni SPMA Negeri Manokwari pada tahun 1983 ini sebetulnya tidak asing lagi ditelinga masyarakat kabupaten Teluk Bintuni, sebab jasa dan pengabdiannya telah dilakukan puluhan tahun kepada masyarakat. Tidak […]

  • Masyarakat Diminta Beralih ke BBM Oktan Tinggi demi Tekan Polusi, Ini Kata Legislator

    Masyarakat Diminta Beralih ke BBM Oktan Tinggi demi Tekan Polusi, Ini Kata Legislator

    • calendar_month Senin, 28 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 76
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org – Pemerintah tengah mengkaji rencana subsidi bahan bakar minyak (BBM) Pertamax. Hal ini dilakukan agar masyarakat beralih ke bahan bakar beroktan tinggi yang dapat membantu menekan polusi udara. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VII DPR Sartono Hutomo mengatakan, menerapkan BBM dengan oktan tinggi dengan mensubsidi kemudian menghapus BBM oktan rendah harus dikaji secara mendalam […]

  • Pengibaran 16 Bendera Negara Pasifik di Halaman Depan Gedung DPR RI,Ini Maksudnya

    Pengibaran 16 Bendera Negara Pasifik di Halaman Depan Gedung DPR RI,Ini Maksudnya

    • calendar_month Senin, 22 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 93
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-DPR RI secara resmi menjadi insiator sekaligus tuan rumah perhelatan besar Sidang Kedua Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership pada tanggal 24-26 Juli 2024 mendatang. Hal tersebut sebagaimana dilakukan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI dalam melakukan pengibaran bendera dari 16 Negara Pasifik di halaman depan gedung DPR RI, pada Selasa pekan lalu. Mulai dari Cook Islands, Micronesia, Fiji, […]

  • Pengangkatan CASN 2025 Dipercepat, Komisi II: Jangan Ada Lagi Kebijakan Keliru

    Pengangkatan CASN 2025 Dipercepat, Komisi II: Jangan Ada Lagi Kebijakan Keliru

    • calendar_month Selasa, 18 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 69
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB Mohammad Toha mendukung pemerintah mempercepat pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2025, baik calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Tidak ada alasan bagi pemerintah menunda pengangkatan mereka. Pemerintah berencana melakukan pengangkatan CPNS paling lambat Juni 2025, dan PPPK tahap I dan II paling […]

expand_less