Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Resep Soeharto 3 Negara Jadi Raja Beras Dunia, Indonesia saat ini?

Resep Soeharto 3 Negara Jadi Raja Beras Dunia, Indonesia saat ini?

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 6 Sep 2023
  • visibility 140
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Resep Soeharto

Foto Arsip Persiden RI ke-2 Soeharto

Jakarta, Berkat Resep Soeharto tiga Negara yakni India, Vietnam dan Thailan saat inienjadi penghasilan beras terbesar di dunia.

Negara Indonesia di zaman Orde Baru Soeharto terungkap menjadi inspirasi bagi negara-negara tetangga dalam pengelolaan petani dalam suasembada beras pada masa itu.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membenarkan langkah India dalam mengelola pertanian saat ini mirip seperti cara orde baru.

Pengamat Pertanian Khudori mengatakan bahwa cara Indonesia dalam mengelola pertanian dahulu rata-rata diikuti oleh negara-negara tetangga. Pasalnya Thailand, Malaysia hingga Vietnam menjadi negara penghasil beras terbesar di dunia.

Dirinya menyebut nyatanya negara tetangga pernah belajar ke Indonesia dalam memajukan pengadilan beras dari sedikit menjadi banyak.

“Pada tahun 90an (orde baru) dulu pemerintah Malaysia, Thailand, dan Vietnam bekerjasama sama dengan Indonesia. Pejabat mereka, juga peneliti dan petani, datang ke Indonesia. Ada juga pejabat, peneliti Indonesia bertandang ke mereka,” kata Khudori kepada dikutip CNBC, Rabu 6/9/2023.

“Tak hanya persoalan teknis budi daya, dalam pengelolaan stok dan stabilitas harga mereka juga berguru ke Indonesia. Bernas di Malaysia, semacam Bulog kalau di Indonesia, adalah mencontoh Bulog di masa Orde Baru,” imbuhnya

Khudori menuturkan bahwa kemandirian pangan negara sebelah belajarnya di Indonesia dan kini berhasil. Ia mengatakan data Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA), Vietnam  produsen ke-5 dunia dengan produksi 27.225 metrik ton dan Thailand berdiri 20.100 metrik ton.

Kedua negara ini justru berhasil mengekspor beras ke Indonesia, atau dengan kata lain RI sebagai guru justru ketergantungan dengan muridnya. Pasalnya, meski produksi beras Indonesia lebih besar namun kebutuhannya jauh lebih besar karena jumlah penduduk berkali-kali lipat.

“Karena pertanian kita saat itu maju dari mereka. Sekarang kondisinya terbalik,” kata Khudori.

Sebelumnya, Mendag Zulhas mengungkapkan bahwa kebijakan India dalam pangan termasuk menghindari penipisan stok pangan di dalam negeri seperti cara Indonesia dulu. Ia  mengingatkan kebijakan itu seperti metode Indonesia dalam masa orde baru atau zaman Soeharto.

“Tapi kebijakan gak ada yang ambigu, pokoknya petani disubsidi habis-habisan. Semua pupuk, bunga semua gak ada tawar, untuk dalam negeri (soal) makan mereka habis-habisan,” kata Zulhas

“Kira-kira seperti orde baru irigasi pupuk. Kita kan pupuk diatur terlalu banyak, begitu sawah perlu pupuk petani pupuknya gak ada, kalau panen pupuknya ada. (Masalah) ini gak kelar-kelar,” imbuhnya

Dilansir Lemhannas, Presiden Soeharto membuat kebijakan Pelita yang berorientasi pada Trilogi Pembangunan yang berusaha untuk mewujudkan stabilitas harga dan kebutuhan pangan.

Pada tahun 1973 Pemerintah Presiden Soeharto mempelopori berdirinya Serikat Petani Indonesia dan mencanangkan revolusi hijau” untuk mencapai swasembada beras.

Pada era ini perhatian dan dukungan kepada masalah agraris sangat optimal. Hasilnya pada tahun 1984 Indonesia mampu mencapai swasembada pangan khususnya beras.

Namun pada kurun waktu setelahnya Indonesia seakan tersihir oleh cita-cita industrialisasi sehingga arah kebijakan bergeser ke sektor industri. Akibatnya jerih payah itu tidak bisa dirasakan pada tahun-tahun berikutnya.

Masih dilangsir halaman CNBC swasembada pangan, terutama beras, menjadi program penting di tiap era pemerintahan. Pasalnya, status swasembada beras hingga saat ini masih ‘samar-samar’ dan diwarnai kontroversi.

Padahal, Indonesia sendiri merupakan produsen beras terbesar ketiga di dunia. Namun, alih-alih meningkat, produksi beras malah turun drastis menjadi 34,6 juta ton. Sementar itu, menurut definisi FAO, swasembada berarti jika produksi lokal dapat memenuhi 90% kebutuhan nasional.

Menilik data BPS, produksi padi tahun 2022 yaitu sebesar 54,75 juta ton GKG. Jika dikonversikan menjadi beras, produksi beras tahun 2022 mencapai sekitar31,54 juta ton, atau naik sebesar 184,50 ribu ton (0,59%) dibandingkan dengan produksi beras tahun 2021.

Dengan populasi 276,4 juta orang dan konsumsi beras dalam negeri mencapai 35,5 juta ton, Indonesia diperkirakan akan mengimpor 550.000 ton pada tahun 2022.

Memang, impor beras diputuskan karena pemerintah meluncurkan program bantuan pangan berupa 10 kg beras untuk 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Adapun, rencana volume impor beras tahun 2023 melonjak 365% dibanding 2022 (year-on-year/yoy), sekaligus menjadi rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir. Hal ini mengingatkan pada situasi tahun 2018, ketika volume impor beras nasional tiba-tiba meningkat 638% (yoy) menjadi 2,25 juta ton.

Lonjakan impor beras pada 2018 dan 2023 sama-sama terjadi setahun menjelang pemilihan umum (pemilu). Kendati demikian, Presiden Jokowi menyatakan rencana impor beras tahun ini bukan terkait persiapan pemilu, melainkan untuk antisipasi fenomena cuaca El Nino yang dapat mengganggu produksi beras.

Data BPS menunjukkan, per Juli 2023, realisasi produksi beras Indonesia sepanjang Januari-Juni 2023 diperkirakan 18,4 juta ton. Sementara proyeksi produksi pada Juli-September 2023 berkisar 7,24 juta ton.

Dengan demikian, Indonesia diperkirakan akan memproduksi 25,64 juta ton hingga September, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu dengan volume sekitar 26 juta ton.

Di tengah risiko El-Nino, target ini diperkirakan penuh tantangan dan berisiko tidak tercapai sehingga Indonesia harus kembali impor beras. (ror)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Disbud Palembang Gelar FGD: Potret Sejarah dan Budaya Kota Palembang dalam Bingkai Prangko

    Disbud Palembang Gelar FGD: Potret Sejarah dan Budaya Kota Palembang dalam Bingkai Prangko

    • calendar_month Selasa, 15 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 107
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Prangko setiap penerbitannya memuat pesan n simbol tersendiri, unik, dan visualisasinya menjadi alat perekam sejarah. Secara eksplisit (tersurat) dan implisit (tersirat) prangko juga merekam Kebudayaan manusia. Pemerintah kota Palembang melalui Dinas Kebudayaan (Disbud) Kota Palembang menyenangkan Focus Group Discussion (FGD) tentang Landmark Kota Palembang, bertema “Potret Sejarah dan Budaya Kota Palembang dalam […]

  • Percepat Layanan Pengaduan Program MBG, BGN  Kerjasama dengan Diskominfo

    Percepat Layanan Pengaduan Program MBG, BGN  Kerjasama dengan Diskominfo

    • calendar_month Rabu, 22 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 148
    • 0Komentar

    Msinews.com – Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sulawesi Utara memperkuat integrasi sistem pengaduan publik dalam rangka meningkatkan respons terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Konsolidasi ini dilakukan dalam rangka kunjungan dinas BGN ke Diskominfo Sulut, Selasa (21/4). Pertemuan tersebut menyoroti pentingnya penyelarasan berbagai kanal pengaduan yang saat ini […]

  • Meutya Hafid : Pemerintah Harus Aktif Diplomasi Deeskalasi Konflik Tim-Teng

    Meutya Hafid : Pemerintah Harus Aktif Diplomasi Deeskalasi Konflik Tim-Teng

    • calendar_month Sabtu, 20 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 62
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Ketegangan Israel-Iran mengundang reaksi Pimpinan Komisi I Parlemen RI, Meutya Hafid. Ia meminta Pemerintah terlibat aktif diplomasi dalam melakukan deeskalasi konflik di Timur Tengah karena mengarah pada terjadinya Perang Dunia III. “Saya meminta Pemerintah RI untuk terlibat aktif diplomasi dalam deeskalasi konflik di Timur Tengah karena menjurus pada terjadinya Perang Dunia III yang akan […]

  • Inul Protes Kenaikan Pajak Hiburan, Intip Gurita Bisnisnya yang Terancam

    Inul Protes Kenaikan Pajak Hiburan, Intip Gurita Bisnisnya yang Terancam

    • calendar_month Kamis, 18 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 109
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Penyanyi dangdut terkenal, Inul Daratista, menjadi perbincangan di media sosial setelah menyampaikan protesnya terhadap kenaikan pajak hiburan yang baru diumumkan oleh pemerintah. Aturan baru tersebut, seiring Undang-undang No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan, mengharuskan kenaikan tarif pajak hiburan hingga 75%, mengundang kekhawatiran terhadap dampaknya terhadap bisnis Inul. Baca juga : Pembangunan Pasar Tematik Wisata […]

  • Ketua DPD RI dan PM Singapura Lawrence Wong Bicara Peningkatan Investasi Khususnya di Daerah

    Ketua DPD RI dan PM Singapura Lawrence Wong Bicara Peningkatan Investasi Khususnya di Daerah

    • calendar_month Minggu, 10 Nov 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 117
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menerima kunjungan Perdana Menteri Republik Singapura Lawrence Wong membahas berbagai isu, khususnya peningkatan investasi dari Investor Singapura khususnya ke daerah-daerah di Indonesia, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024). “Saya dan Presiden Prabowo mempunyai frekuensi yang sama terhadap peningkatan ekonomi dan investasi di Indonesia, dan DPD RI siap menjembatani […]

  • Kejagung Tetapkan Satu Tersangka Penghalang Penyidikan Kasus Tambang Nikel

    Kejagung Tetapkan Satu Tersangka Penghalang Penyidikan Kasus Tambang Nikel

    • calendar_month Minggu, 20 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 64
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Amel sebagai tersangka perintangan penyidikan dalam kasus korupsi pertambangan ore nikel di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra). “AS alias Amel langsung diperiksa di Gedung Bundar Kejaksaan Agung dan selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana dugaan menghalangi penyidikan sebagaimana dimaksud pasal 21 Undang-Undang RI no 20 tahun 2001 jo […]

expand_less