Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Resep Soeharto 3 Negara Jadi Raja Beras Dunia, Indonesia saat ini?

Resep Soeharto 3 Negara Jadi Raja Beras Dunia, Indonesia saat ini?

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 6 Sep 2023
  • visibility 148
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Resep Soeharto

Foto Arsip Persiden RI ke-2 Soeharto

Jakarta, Berkat Resep Soeharto tiga Negara yakni India, Vietnam dan Thailan saat inienjadi penghasilan beras terbesar di dunia.

Negara Indonesia di zaman Orde Baru Soeharto terungkap menjadi inspirasi bagi negara-negara tetangga dalam pengelolaan petani dalam suasembada beras pada masa itu.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membenarkan langkah India dalam mengelola pertanian saat ini mirip seperti cara orde baru.

Pengamat Pertanian Khudori mengatakan bahwa cara Indonesia dalam mengelola pertanian dahulu rata-rata diikuti oleh negara-negara tetangga. Pasalnya Thailand, Malaysia hingga Vietnam menjadi negara penghasil beras terbesar di dunia.

Dirinya menyebut nyatanya negara tetangga pernah belajar ke Indonesia dalam memajukan pengadilan beras dari sedikit menjadi banyak.

“Pada tahun 90an (orde baru) dulu pemerintah Malaysia, Thailand, dan Vietnam bekerjasama sama dengan Indonesia. Pejabat mereka, juga peneliti dan petani, datang ke Indonesia. Ada juga pejabat, peneliti Indonesia bertandang ke mereka,” kata Khudori kepada dikutip CNBC, Rabu 6/9/2023.

“Tak hanya persoalan teknis budi daya, dalam pengelolaan stok dan stabilitas harga mereka juga berguru ke Indonesia. Bernas di Malaysia, semacam Bulog kalau di Indonesia, adalah mencontoh Bulog di masa Orde Baru,” imbuhnya

Khudori menuturkan bahwa kemandirian pangan negara sebelah belajarnya di Indonesia dan kini berhasil. Ia mengatakan data Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA), Vietnam  produsen ke-5 dunia dengan produksi 27.225 metrik ton dan Thailand berdiri 20.100 metrik ton.

Kedua negara ini justru berhasil mengekspor beras ke Indonesia, atau dengan kata lain RI sebagai guru justru ketergantungan dengan muridnya. Pasalnya, meski produksi beras Indonesia lebih besar namun kebutuhannya jauh lebih besar karena jumlah penduduk berkali-kali lipat.

“Karena pertanian kita saat itu maju dari mereka. Sekarang kondisinya terbalik,” kata Khudori.

Sebelumnya, Mendag Zulhas mengungkapkan bahwa kebijakan India dalam pangan termasuk menghindari penipisan stok pangan di dalam negeri seperti cara Indonesia dulu. Ia  mengingatkan kebijakan itu seperti metode Indonesia dalam masa orde baru atau zaman Soeharto.

“Tapi kebijakan gak ada yang ambigu, pokoknya petani disubsidi habis-habisan. Semua pupuk, bunga semua gak ada tawar, untuk dalam negeri (soal) makan mereka habis-habisan,” kata Zulhas

“Kira-kira seperti orde baru irigasi pupuk. Kita kan pupuk diatur terlalu banyak, begitu sawah perlu pupuk petani pupuknya gak ada, kalau panen pupuknya ada. (Masalah) ini gak kelar-kelar,” imbuhnya

Dilansir Lemhannas, Presiden Soeharto membuat kebijakan Pelita yang berorientasi pada Trilogi Pembangunan yang berusaha untuk mewujudkan stabilitas harga dan kebutuhan pangan.

Pada tahun 1973 Pemerintah Presiden Soeharto mempelopori berdirinya Serikat Petani Indonesia dan mencanangkan revolusi hijau” untuk mencapai swasembada beras.

Pada era ini perhatian dan dukungan kepada masalah agraris sangat optimal. Hasilnya pada tahun 1984 Indonesia mampu mencapai swasembada pangan khususnya beras.

Namun pada kurun waktu setelahnya Indonesia seakan tersihir oleh cita-cita industrialisasi sehingga arah kebijakan bergeser ke sektor industri. Akibatnya jerih payah itu tidak bisa dirasakan pada tahun-tahun berikutnya.

Masih dilangsir halaman CNBC swasembada pangan, terutama beras, menjadi program penting di tiap era pemerintahan. Pasalnya, status swasembada beras hingga saat ini masih ‘samar-samar’ dan diwarnai kontroversi.

Padahal, Indonesia sendiri merupakan produsen beras terbesar ketiga di dunia. Namun, alih-alih meningkat, produksi beras malah turun drastis menjadi 34,6 juta ton. Sementar itu, menurut definisi FAO, swasembada berarti jika produksi lokal dapat memenuhi 90% kebutuhan nasional.

Menilik data BPS, produksi padi tahun 2022 yaitu sebesar 54,75 juta ton GKG. Jika dikonversikan menjadi beras, produksi beras tahun 2022 mencapai sekitar31,54 juta ton, atau naik sebesar 184,50 ribu ton (0,59%) dibandingkan dengan produksi beras tahun 2021.

Dengan populasi 276,4 juta orang dan konsumsi beras dalam negeri mencapai 35,5 juta ton, Indonesia diperkirakan akan mengimpor 550.000 ton pada tahun 2022.

Memang, impor beras diputuskan karena pemerintah meluncurkan program bantuan pangan berupa 10 kg beras untuk 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Adapun, rencana volume impor beras tahun 2023 melonjak 365% dibanding 2022 (year-on-year/yoy), sekaligus menjadi rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir. Hal ini mengingatkan pada situasi tahun 2018, ketika volume impor beras nasional tiba-tiba meningkat 638% (yoy) menjadi 2,25 juta ton.

Lonjakan impor beras pada 2018 dan 2023 sama-sama terjadi setahun menjelang pemilihan umum (pemilu). Kendati demikian, Presiden Jokowi menyatakan rencana impor beras tahun ini bukan terkait persiapan pemilu, melainkan untuk antisipasi fenomena cuaca El Nino yang dapat mengganggu produksi beras.

Data BPS menunjukkan, per Juli 2023, realisasi produksi beras Indonesia sepanjang Januari-Juni 2023 diperkirakan 18,4 juta ton. Sementara proyeksi produksi pada Juli-September 2023 berkisar 7,24 juta ton.

Dengan demikian, Indonesia diperkirakan akan memproduksi 25,64 juta ton hingga September, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu dengan volume sekitar 26 juta ton.

Di tengah risiko El-Nino, target ini diperkirakan penuh tantangan dan berisiko tidak tercapai sehingga Indonesia harus kembali impor beras. (ror)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden Kucurkan Dana untuk 52 Kabupaten/Kota dan 3 Provinsi Pasca Bencana di Sumatera dan Aceh

    Presiden Kucurkan Dana untuk 52 Kabupaten/Kota dan 3 Provinsi Pasca Bencana di Sumatera dan Aceh

    • calendar_month Senin, 8 Des 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 131
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Presiden RI ke-8, H. Prabowo Subianto akan segera mengucurkan dana Rp 4 miliar untuk masing-masing Kabupaten/Kota di 52 wilayah yang terkena bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh. Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan adanya dana langsung Rp 2 miliar sebagai pegangan bagi bupati atau wali kota untuk […]

  • Ilham Akbar Habibie; Salah Kelola, Pembangunan Geothermal Butuh Literasi Terhadap Masyarakat

    Ilham Akbar Habibie; Salah Kelola, Pembangunan Geothermal Butuh Literasi Terhadap Masyarakat

    • calendar_month Minggu, 27 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 79
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) periode 2024-2027, Dr.-Ing. Ilham Akbar Habibie, M.B.A,mengatakan, pembangunan geothermal di pulau Flores,NTT butuh literasi kepada masyarakat di wilayah setempat. Edukasi harus dilakukan dengan masif sehingga benar-benar paham akan kemanfaatannya. Pernyataan itu disampaikan usai acara acara dialog “Re-Industrialisasi dan Ketahanan Energi Menuju Indonesia Emas” yang dihelat Forum Dialog Nusantara di […]

  • KPK Panggil Rektor UBL Soal Kasus Korupsi Andi Pramono

    KPK Panggil Rektor UBL Soal Kasus Korupsi Andi Pramono

    • calendar_month Jumat, 11 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 96
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Bebera saksi kembali dipanggil dan diperiksa tim penyidik KPK atas dugaan kasus korupsi yang dilakukan mantan Kepala Bea-Cukai Makassar Andhi Pramono. Penyidik memanggil salah satu saksi dari Universitas Bandar Lampung (UBL) M. Yusuf S. Barusman. “Hari ini bertempat di gedung Merah Putih, KPK tim penyidik menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri […]

  • Gandeng Taspen, BSKDN Kemendagri Dorong ASN Tetap Produktif Pasca-Purnatugas

    Gandeng Taspen, BSKDN Kemendagri Dorong ASN Tetap Produktif Pasca-Purnatugas

    • calendar_month Kamis, 10 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 81
    • 0Komentar

    MSIN⁵akarta – Kepalxa Badan Strategi Kebijakan Dalam Neg’xxeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mendorong jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawahnya untuk tetap produktif setelah memasuki masa purnatugas. Untuk mendukung upaya tersebut, pihaknya menjalin kolaborasi dengan PT Taspen dalam mengoptimalkan potensi para pegawai melalui berbagai program. Langkah ini diambil agar sumber daya manusia […]

  • Komisi IX DPR Pastikan Akan Kawal dan Awasi Pelaksanaan Program MBG

    Komisi IX DPR Pastikan Akan Kawal dan Awasi Pelaksanaan Program MBG

    • calendar_month Senin, 6 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 63
    • 0Komentar

    Jakarta msinews.com- Komisi IX DPR RI akan mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), yang dimulai pada hari ini, Senin, (6/1/2025) dan memastikan program Presiden Prabowo tersebut berjalan dengan baik. “Tentu untuk tahap pertama, kita akan evaluasi kekeruangan dan kelebihanya seperti apa. Tentu Komisi IX DPR akan terus mengawal program ini,” kata Anggota Komisi IX […]

  • Isu Pemakzulan Jokowi Memanas: Petisi 100 Ajukan 10 Alasan Tabrak Konstitusional

    Isu Pemakzulan Jokowi Memanas: Petisi 100 Ajukan 10 Alasan Tabrak Konstitusional

    • calendar_month Selasa, 16 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 94
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Isu pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin memanas setelah sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 meminta pandangan Menkopolhukam Mahfud MD terkait pemakzulan tersebut pada 9 Januari 2024. Petisi 100 menyatakan setidaknya ada sepuluh alasan pemakzulan Jokowi yang telah mereka sampaikan kepada di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, pada 20 Juli […]

expand_less