Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Resep Soeharto 3 Negara Jadi Raja Beras Dunia, Indonesia saat ini?

Resep Soeharto 3 Negara Jadi Raja Beras Dunia, Indonesia saat ini?

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 6 Sep 2023
  • visibility 54
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Resep Soeharto

Foto Arsip Persiden RI ke-2 Soeharto

Jakarta, Berkat Resep Soeharto tiga Negara yakni India, Vietnam dan Thailan saat inienjadi penghasilan beras terbesar di dunia.

Negara Indonesia di zaman Orde Baru Soeharto terungkap menjadi inspirasi bagi negara-negara tetangga dalam pengelolaan petani dalam suasembada beras pada masa itu.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membenarkan langkah India dalam mengelola pertanian saat ini mirip seperti cara orde baru.

Pengamat Pertanian Khudori mengatakan bahwa cara Indonesia dalam mengelola pertanian dahulu rata-rata diikuti oleh negara-negara tetangga. Pasalnya Thailand, Malaysia hingga Vietnam menjadi negara penghasil beras terbesar di dunia.

Dirinya menyebut nyatanya negara tetangga pernah belajar ke Indonesia dalam memajukan pengadilan beras dari sedikit menjadi banyak.

“Pada tahun 90an (orde baru) dulu pemerintah Malaysia, Thailand, dan Vietnam bekerjasama sama dengan Indonesia. Pejabat mereka, juga peneliti dan petani, datang ke Indonesia. Ada juga pejabat, peneliti Indonesia bertandang ke mereka,” kata Khudori kepada dikutip CNBC, Rabu 6/9/2023.

“Tak hanya persoalan teknis budi daya, dalam pengelolaan stok dan stabilitas harga mereka juga berguru ke Indonesia. Bernas di Malaysia, semacam Bulog kalau di Indonesia, adalah mencontoh Bulog di masa Orde Baru,” imbuhnya

Khudori menuturkan bahwa kemandirian pangan negara sebelah belajarnya di Indonesia dan kini berhasil. Ia mengatakan data Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA), Vietnam  produsen ke-5 dunia dengan produksi 27.225 metrik ton dan Thailand berdiri 20.100 metrik ton.

Kedua negara ini justru berhasil mengekspor beras ke Indonesia, atau dengan kata lain RI sebagai guru justru ketergantungan dengan muridnya. Pasalnya, meski produksi beras Indonesia lebih besar namun kebutuhannya jauh lebih besar karena jumlah penduduk berkali-kali lipat.

“Karena pertanian kita saat itu maju dari mereka. Sekarang kondisinya terbalik,” kata Khudori.

Sebelumnya, Mendag Zulhas mengungkapkan bahwa kebijakan India dalam pangan termasuk menghindari penipisan stok pangan di dalam negeri seperti cara Indonesia dulu. Ia  mengingatkan kebijakan itu seperti metode Indonesia dalam masa orde baru atau zaman Soeharto.

“Tapi kebijakan gak ada yang ambigu, pokoknya petani disubsidi habis-habisan. Semua pupuk, bunga semua gak ada tawar, untuk dalam negeri (soal) makan mereka habis-habisan,” kata Zulhas

“Kira-kira seperti orde baru irigasi pupuk. Kita kan pupuk diatur terlalu banyak, begitu sawah perlu pupuk petani pupuknya gak ada, kalau panen pupuknya ada. (Masalah) ini gak kelar-kelar,” imbuhnya

Dilansir Lemhannas, Presiden Soeharto membuat kebijakan Pelita yang berorientasi pada Trilogi Pembangunan yang berusaha untuk mewujudkan stabilitas harga dan kebutuhan pangan.

Pada tahun 1973 Pemerintah Presiden Soeharto mempelopori berdirinya Serikat Petani Indonesia dan mencanangkan revolusi hijau” untuk mencapai swasembada beras.

Pada era ini perhatian dan dukungan kepada masalah agraris sangat optimal. Hasilnya pada tahun 1984 Indonesia mampu mencapai swasembada pangan khususnya beras.

Namun pada kurun waktu setelahnya Indonesia seakan tersihir oleh cita-cita industrialisasi sehingga arah kebijakan bergeser ke sektor industri. Akibatnya jerih payah itu tidak bisa dirasakan pada tahun-tahun berikutnya.

Masih dilangsir halaman CNBC swasembada pangan, terutama beras, menjadi program penting di tiap era pemerintahan. Pasalnya, status swasembada beras hingga saat ini masih ‘samar-samar’ dan diwarnai kontroversi.

Padahal, Indonesia sendiri merupakan produsen beras terbesar ketiga di dunia. Namun, alih-alih meningkat, produksi beras malah turun drastis menjadi 34,6 juta ton. Sementar itu, menurut definisi FAO, swasembada berarti jika produksi lokal dapat memenuhi 90% kebutuhan nasional.

Menilik data BPS, produksi padi tahun 2022 yaitu sebesar 54,75 juta ton GKG. Jika dikonversikan menjadi beras, produksi beras tahun 2022 mencapai sekitar31,54 juta ton, atau naik sebesar 184,50 ribu ton (0,59%) dibandingkan dengan produksi beras tahun 2021.

Dengan populasi 276,4 juta orang dan konsumsi beras dalam negeri mencapai 35,5 juta ton, Indonesia diperkirakan akan mengimpor 550.000 ton pada tahun 2022.

Memang, impor beras diputuskan karena pemerintah meluncurkan program bantuan pangan berupa 10 kg beras untuk 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Adapun, rencana volume impor beras tahun 2023 melonjak 365% dibanding 2022 (year-on-year/yoy), sekaligus menjadi rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir. Hal ini mengingatkan pada situasi tahun 2018, ketika volume impor beras nasional tiba-tiba meningkat 638% (yoy) menjadi 2,25 juta ton.

Lonjakan impor beras pada 2018 dan 2023 sama-sama terjadi setahun menjelang pemilihan umum (pemilu). Kendati demikian, Presiden Jokowi menyatakan rencana impor beras tahun ini bukan terkait persiapan pemilu, melainkan untuk antisipasi fenomena cuaca El Nino yang dapat mengganggu produksi beras.

Data BPS menunjukkan, per Juli 2023, realisasi produksi beras Indonesia sepanjang Januari-Juni 2023 diperkirakan 18,4 juta ton. Sementara proyeksi produksi pada Juli-September 2023 berkisar 7,24 juta ton.

Dengan demikian, Indonesia diperkirakan akan memproduksi 25,64 juta ton hingga September, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu dengan volume sekitar 26 juta ton.

Di tengah risiko El-Nino, target ini diperkirakan penuh tantangan dan berisiko tidak tercapai sehingga Indonesia harus kembali impor beras. (ror)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rapat dengan DPR RI, Mendagri: Realisasi Kemendagri dan BNPP Tahun 2024 di Atas Rerata Nasional

    Rapat dengan DPR RI, Mendagri: Realisasi Kemendagri dan BNPP Tahun 2024 di Atas Rerata Nasional

    • calendar_month Senin, 3 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 40
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa realisasi anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada 2024 di atas rata-rata nasional. Hal itu ditegaskan Mendagri di hadapan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) di Ruang Rapat Komisi II, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/2/2025). […]

  • Di Jombang Cak Imin, Sampaikan Peningkatan SDM Mengandalkan Pendidikan Formal

    Di Jombang Cak Imin, Sampaikan Peningkatan SDM Mengandalkan Pendidikan Formal

    • calendar_month Senin, 14 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 51
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi–Wakil Ketua DPR bidang Koorkesra Muhaimin Iskandar menilai bahwa sebanyak 3.757 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas yang tersebar di seluruh tanah air akan mempercepat peningkatan kapasitas SDM. “Komitmen terus tumbuh kembang dan mencapai puncak di era Presiden Jokowi. Dari hasil diskusi dengan Presiden, tak mungkin percepatan peningkatan kapasitas SDM hanya mengandalkan lembaga-lembaga pendidikan formal,” […]

  • Gaji BPD Desa 2024 Meningkat, Berikut Informasi Terkini :

    Gaji BPD Desa 2024 Meningkat, Berikut Informasi Terkini :

    • calendar_month Minggu, 25 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 46
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Gaji Badan Permusawartan Desa (BPD) pada tahun 2024 menjadi sorotan utama dalam artikel ini. BPD, sebagai lembaga penting yang mewakili aspirasi masyarakat desa, memiliki peran strategis dalam mengawasi pelaksanaan program dan anggaran desa. Dengan perincian gaji yang baru diumumkan, ini menjadi informasi menarik yang patut disimak. Baca juga : Kapolda Copot Kapolsek […]

  • Pewartaan di Era Digital, (Catatan pada HUT ke-1 Tahbisan Uskup Agung Ende Mgr Paulus Budi Kleden SVD)

    Pewartaan di Era Digital, (Catatan pada HUT ke-1 Tahbisan Uskup Agung Ende Mgr Paulus Budi Kleden SVD)

    • calendar_month Sabtu, 23 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 31
    • 0Komentar

    Oleh: Agustinus Tetiro (jurnalis dan pendidik) ADA banyak hal menarik yang bisa kita refleksikan pada momentum ulang tahun pertama tahbisan uskup agung Ende Mgr Paulus Budi Kleden SVD. Saya memilih untuk memberi perhatian pada beberapa hal teknis mengenai kotbah-kotbah Bapa Uskup Budi yang disiarkan melalui live dan konten Youtube Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Ende (Komsos […]

  • Rapat Pleno Diperluas PWI Pusat-Dewan Kehormatan Sepakat Akhiri Persoalan Internal

    Rapat Pleno Diperluas PWI Pusat-Dewan Kehormatan Sepakat Akhiri Persoalan Internal

    • calendar_month Jumat, 28 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 41
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Jabat tangan Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun dan Ketua Dewan Kehormatan Sasongko Tedjo mendapat tepuk tangan hangat para peserta Rapat Pleno Diperluas PWI Pusat, di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (27/6/2024). Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun dan Ketua Kehormatan Sasangko Tedjo dalam Rapat Pleno Diperluas PWI Pusat sepakat persoalan internal […]

  • Pimpinan MPR RI Dukung Kebijakan Satu Orang Satu Akun Media Sosial

    Pimpinan MPR RI Dukung Kebijakan Satu Orang Satu Akun Media Sosial

    • calendar_month Sabtu, 20 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 43
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM – Wacana penerapan kebijakan ”Satu Orang Satu Akun” di setiap platform media sosial penting untuk menciptakan ruang digital yang sehat, beretika, dan beradab di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua MPR  unsur DPD RI, AM Akbar Supratman. “Media sosial telah menjadi ruang publik baru. Namun, kerap disalahgunakan untuk penyebaran hoaks, fitnah, ujaran kebencian, […]

expand_less