Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Resep Soeharto 3 Negara Jadi Raja Beras Dunia, Indonesia saat ini?

Resep Soeharto 3 Negara Jadi Raja Beras Dunia, Indonesia saat ini?

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 6 Sep 2023
  • visibility 172
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Resep Soeharto

Foto Arsip Persiden RI ke-2 Soeharto

Jakarta, Berkat Resep Soeharto tiga Negara yakni India, Vietnam dan Thailan saat inienjadi penghasilan beras terbesar di dunia.

Negara Indonesia di zaman Orde Baru Soeharto terungkap menjadi inspirasi bagi negara-negara tetangga dalam pengelolaan petani dalam suasembada beras pada masa itu.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membenarkan langkah India dalam mengelola pertanian saat ini mirip seperti cara orde baru.

Pengamat Pertanian Khudori mengatakan bahwa cara Indonesia dalam mengelola pertanian dahulu rata-rata diikuti oleh negara-negara tetangga. Pasalnya Thailand, Malaysia hingga Vietnam menjadi negara penghasil beras terbesar di dunia.

Dirinya menyebut nyatanya negara tetangga pernah belajar ke Indonesia dalam memajukan pengadilan beras dari sedikit menjadi banyak.

“Pada tahun 90an (orde baru) dulu pemerintah Malaysia, Thailand, dan Vietnam bekerjasama sama dengan Indonesia. Pejabat mereka, juga peneliti dan petani, datang ke Indonesia. Ada juga pejabat, peneliti Indonesia bertandang ke mereka,” kata Khudori kepada dikutip CNBC, Rabu 6/9/2023.

“Tak hanya persoalan teknis budi daya, dalam pengelolaan stok dan stabilitas harga mereka juga berguru ke Indonesia. Bernas di Malaysia, semacam Bulog kalau di Indonesia, adalah mencontoh Bulog di masa Orde Baru,” imbuhnya

Khudori menuturkan bahwa kemandirian pangan negara sebelah belajarnya di Indonesia dan kini berhasil. Ia mengatakan data Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA), Vietnam  produsen ke-5 dunia dengan produksi 27.225 metrik ton dan Thailand berdiri 20.100 metrik ton.

Kedua negara ini justru berhasil mengekspor beras ke Indonesia, atau dengan kata lain RI sebagai guru justru ketergantungan dengan muridnya. Pasalnya, meski produksi beras Indonesia lebih besar namun kebutuhannya jauh lebih besar karena jumlah penduduk berkali-kali lipat.

“Karena pertanian kita saat itu maju dari mereka. Sekarang kondisinya terbalik,” kata Khudori.

Sebelumnya, Mendag Zulhas mengungkapkan bahwa kebijakan India dalam pangan termasuk menghindari penipisan stok pangan di dalam negeri seperti cara Indonesia dulu. Ia  mengingatkan kebijakan itu seperti metode Indonesia dalam masa orde baru atau zaman Soeharto.

“Tapi kebijakan gak ada yang ambigu, pokoknya petani disubsidi habis-habisan. Semua pupuk, bunga semua gak ada tawar, untuk dalam negeri (soal) makan mereka habis-habisan,” kata Zulhas

“Kira-kira seperti orde baru irigasi pupuk. Kita kan pupuk diatur terlalu banyak, begitu sawah perlu pupuk petani pupuknya gak ada, kalau panen pupuknya ada. (Masalah) ini gak kelar-kelar,” imbuhnya

Dilansir Lemhannas, Presiden Soeharto membuat kebijakan Pelita yang berorientasi pada Trilogi Pembangunan yang berusaha untuk mewujudkan stabilitas harga dan kebutuhan pangan.

Pada tahun 1973 Pemerintah Presiden Soeharto mempelopori berdirinya Serikat Petani Indonesia dan mencanangkan revolusi hijau” untuk mencapai swasembada beras.

Pada era ini perhatian dan dukungan kepada masalah agraris sangat optimal. Hasilnya pada tahun 1984 Indonesia mampu mencapai swasembada pangan khususnya beras.

Namun pada kurun waktu setelahnya Indonesia seakan tersihir oleh cita-cita industrialisasi sehingga arah kebijakan bergeser ke sektor industri. Akibatnya jerih payah itu tidak bisa dirasakan pada tahun-tahun berikutnya.

Masih dilangsir halaman CNBC swasembada pangan, terutama beras, menjadi program penting di tiap era pemerintahan. Pasalnya, status swasembada beras hingga saat ini masih ‘samar-samar’ dan diwarnai kontroversi.

Padahal, Indonesia sendiri merupakan produsen beras terbesar ketiga di dunia. Namun, alih-alih meningkat, produksi beras malah turun drastis menjadi 34,6 juta ton. Sementar itu, menurut definisi FAO, swasembada berarti jika produksi lokal dapat memenuhi 90% kebutuhan nasional.

Menilik data BPS, produksi padi tahun 2022 yaitu sebesar 54,75 juta ton GKG. Jika dikonversikan menjadi beras, produksi beras tahun 2022 mencapai sekitar31,54 juta ton, atau naik sebesar 184,50 ribu ton (0,59%) dibandingkan dengan produksi beras tahun 2021.

Dengan populasi 276,4 juta orang dan konsumsi beras dalam negeri mencapai 35,5 juta ton, Indonesia diperkirakan akan mengimpor 550.000 ton pada tahun 2022.

Memang, impor beras diputuskan karena pemerintah meluncurkan program bantuan pangan berupa 10 kg beras untuk 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Adapun, rencana volume impor beras tahun 2023 melonjak 365% dibanding 2022 (year-on-year/yoy), sekaligus menjadi rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir. Hal ini mengingatkan pada situasi tahun 2018, ketika volume impor beras nasional tiba-tiba meningkat 638% (yoy) menjadi 2,25 juta ton.

Lonjakan impor beras pada 2018 dan 2023 sama-sama terjadi setahun menjelang pemilihan umum (pemilu). Kendati demikian, Presiden Jokowi menyatakan rencana impor beras tahun ini bukan terkait persiapan pemilu, melainkan untuk antisipasi fenomena cuaca El Nino yang dapat mengganggu produksi beras.

Data BPS menunjukkan, per Juli 2023, realisasi produksi beras Indonesia sepanjang Januari-Juni 2023 diperkirakan 18,4 juta ton. Sementara proyeksi produksi pada Juli-September 2023 berkisar 7,24 juta ton.

Dengan demikian, Indonesia diperkirakan akan memproduksi 25,64 juta ton hingga September, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu dengan volume sekitar 26 juta ton.

Di tengah risiko El-Nino, target ini diperkirakan penuh tantangan dan berisiko tidak tercapai sehingga Indonesia harus kembali impor beras. (ror)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menaker Dorong Mahasiswa Baru IPB Kuasai Multi Kompetensi dan Pola Pikir Masa Depan

    Menaker Dorong Mahasiswa Baru IPB Kuasai Multi Kompetensi dan Pola Pikir Masa Depan

    • calendar_month Rabu, 13 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 88
    • 0Komentar

    Bogor,msinews.com — Mahasiswa,sekaligus calon pemimpin masa depan harus mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan dengan membangun multi kompetensi serta pola pikir adaptif. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli kepada para mahasiswa baru Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor (IPB). Penegasan ini disampaikan dalam pembekalan mahasiswa baru di Gymnasium Sekolah Vokasi IPB, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu […]

  • Luhut Minta Purbaya Anggaran Program MBG Jangan Dipotong

    Luhut Minta Purbaya Anggaran Program MBG Jangan Dipotong

    • calendar_month Jumat, 3 Okt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 84
    • 0Komentar

    Msinews.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai serapan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin membaik. Dengan perkembangan ini, ia menegaskan tidak ada kebutuhan bagi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudi Sadewa untuk menarik kembali dana program tersebut. “Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan […]

  • Komisi III DPR Gelar Rapat dengan Komnas HAM, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

    Komisi III DPR Gelar Rapat dengan Komnas HAM, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

    • calendar_month Kamis, 30 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 105
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Komisi III DPR RI menggelar rapat dengan Komisi Nasional Hak Rapat dipimpin Pangeran Khairul Saleh selkaku wakil ketua Komisi III DPR RI memimpin rapat kerja dengan . Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat. “Baik […]

  • Sering Jemput Aspirasi, Mukhlis Basri Masih Bertahan di Senayan

    Sering Jemput Aspirasi, Mukhlis Basri Masih Bertahan di Senayan

    • calendar_month Senin, 19 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 121
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Sikap sering menjemput aspirasi dan kebutuhan warga, Politisi PDI-P Dapil Lampung I, Mukhlis Basri berhasil mempertahankan posisinya di Senayan. Komitmen dia untuk mewakili suara rakyat tetap teguh, membuatnya menjadi salah satu tokoh yang disegani ditingkat legislatif. Mukhlis Basri merupakan anggota komisi I dan anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, dan ia terkenal […]

  • Taubat Tak Diterima Ketika 2 Waktu Ini, Segeralah Bertaubat

    Taubat Tak Diterima Ketika 2 Waktu Ini, Segeralah Bertaubat

    • calendar_month Minggu, 7 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 124
    • 0Komentar

    MSINews.com, Jakarta – Peribahasa Arab yang terkenal, ‘Al Insanu Mahallul Khotho’ Wannisyan, yang berarti ‘Manusia adalah tempat kesalahan dan lupa’, makin terasa relevan dalam kehidupan sehari-hari. Perkataan bijak ini menggarisbawahi hakikat manusia sebagai makhluk yang rentan melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Sejalan dengan prinsip ini, Nabi Muhammad SAW pun pernah mengakui kesalahannya, menegaskan bahwa […]

  • Ini Kata Ahmad Sahroni, Soal Aksi Warga yang Main Hakim Sendiri

    Ini Kata Ahmad Sahroni, Soal Aksi Warga yang Main Hakim Sendiri

    • calendar_month Senin, 23 Mar 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 138
    • 0Komentar

    JAKARTA-Maraknya aksi vandalisme, pelibatan unsur kekerasan, hingga main hakim sendiri oleh masyarakat,jadi sorotan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni . Ia meminta aparat kepolisian untuk lebih cepat lagi dalam menanggapi laporan warga guna menghindari aksi ‘main hakim sendiri’. Politisi Partai NasDem ini mengaku prihatin atas terjadinya kasus-kasus main hakim sendiri yang marak belakangan […]

expand_less