Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Penundaan Buka Jalan, MSPI Desak Camat dan Lurah Mudur

Penundaan Buka Jalan, MSPI Desak Camat dan Lurah Mudur

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 26 Okt 2023
  • visibility 238
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Penundaan buka jalan Umum Taman Kencana oleh Camat Kalideres dan Lurah Tegal Alur, muncul kritik pedas Lembaga MSPI. Camat lurah didesak mundur dari jabatan bila tak mempu selesaikan persolan hanya buka jalan.

Camat Kalideres dan Lurah Tegal Alur mendapat kritik keras dari Lembaga MSI terkait penundaan pembukaan jalan umum Taman Kencana di jl. Verbenia II blok D RT.001 RW.014 Tegal alur Jakarta Barat.

“Personal ini terlalu berlarut-larut. Koordinasi Camat dan lurah sebelumnya sudah ada kesepakatan. Sekarang ni apa yang terjadi alasan menuggu pasom dan pasus. Bila tidak mampu bekerja kita desak mundur saja,” kata Lembaga Monitoring Saber Pungli Indonesia (MSPI) Thomson Gultom pada MSINews.com, Kamis 26/10/2023.

Baca Juga : Dugaan Korupsi ke Keluarga Presiden RI, Melebar Dipublik

Alasan penundaan buka jalan menjadi sorotan, menunggu Pengebang untuk menyerahkan pasum dan pasos ke pemerintah terkait. Sebelumnya, Camat dan Lurah telah bersepakat untuk membuka jalan ini, namun kini mereka tampak mengambil kebijakan yang berbeda.

Thomson mengatakan publik, warga taman kencana Tegal alur, bingung dengar sikap Camat dan Lurah atas estimasi waktu pembukaan jalan tersebu. Ia menyebut belum ada kejelasan kapan akses jalan Verbenia II blok D RT.001 RW.014 Tegal Alur akan benar-benar dibuka.

“Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Camat dan Lurah perlu diganti untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, rencana solusi yang diusulkan oleh Camat dan Lurah juga menuai kritik karena kurangnya transparansi.

“Rapat di rumah pribadi RW hanya dihadiri oleh segelintir orang, mengundang pertanyaan apakah rapat tersebut layak atau seharusnya lebih terbuka untuk partisipasi masyarakat,” tegas Thomson.

Sementara camat Kalideres Wukir Prabowo, menyampaikan soal langkah penyelesaian jalan dipagar besi masih menunggu Pengebang Taman Kencana Tegal Alur.

Dipertanyakan batas waktu atau ketegasan kapan akan dilaksanakan upaya tersebut ia menjawab tidak tahu pasti.

“Belum tau kapan Pasos dan Pasum diserahkan. Ya kita tunggu aja. Itukan pengembangan disana yang akan menyerahkan ke pemirtah kota bukan urusan kita juga bener tidak,” kata Wukir pada MSINews.com, Kamis 26/10/2023.

Baca Juga : Sidang Praperadilan Karen Agustiawan Ditunda, Buntut KPK Molor

Mengapi upaya Camat sebelumnya terkait kesepakatan buka jalan Verbenia II blok D RT.001 RW.014 Tegal Alur, Wukir menipis. Ia menyebut tidak mengetahui Kesepakatan sebelumnya.

“Gak ada. Itukan bukan jaman saya juga. Nanti semua diselesaikan, tepuaskan sabar aja. Jangan nulis cerita terus. Kita juga ngomong dengan pengembang ayo dong, tapikan itu bukan urusan kita,” katanya.

Sementar Lurah Tegal Alur Jakarta Barat Dwi Kurniasih dihubungi pesan WhatsApp belum bisa jawab. Tulis melalui pesanya masih contreng satu dengan pengetian tidak aktif.

Kembali Ngadu ke Gubernur DKI, Akibat Camat, Lurah Tak Komitmen.

Suhari dan Halim warga taman kencana RT.001, RW.014 Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, kembali ngadu ke Pj Gubernur DKI dan Walikota Jakarta Barat, Senin 23 Oktober 2023 Siang

Sebelumnya Mengejutkan, Dua warga taman kencana RT.001, RW.014 Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, kembali ngadu ke Pj Gubernur DKI dan Walikota Jakarta Barat, Senin Siang. Mereka kembali menyampaikan aspirasi, karena upaya Camat Kalideres, Lurah Tegal Alur, lari dari kesepakatan.

Suhari salah satu dua warga mengadu ke Gubernur, menyampaikan ketika upaya Camat dan Lurah mengudang rapat dirumah pribadi RW014. Ia menyebut kehadiran sejumlah pejabat pemerintah di Kantor RW014 Tegal Alur Iwan, menjadi pemandangan yang tak lazim.

Menurutnya rapat-rapat semacam ini biasanya diselenggarakan di kantor pemerintah yang memiliki fasilitas dan ruang yang lebih memadai.

“Saya merasa kaget dan ganjil bahwa pada rapat hari Rabu tanggal 19 Oktober 2023. pihak ASN kecamatan dan kelurahan melakukan rapat di kantor RW yang seharusnya dilaksanakan di kantor pemerintah,” kata Suhari pada awak Media, Senin 23/10/2023.

Baca Juga : Novel Baswedan Minta Penyidik Segera Jemput Paksa Ketua KPK

Suhari mengangap rapat di kantor RW itu jelas tidak objektif dikarnakan ada pihak yang tidak berkepentingan dihadirkan dalam rapat tersebut. Ia menilai mediasi camat dan lurah yang baru itu terkesan janggal.

“Saya bergapan RW014 membawa massa padahal, sebagai aparat pemerintah berkewajiban untuk menyelesaikan sesuai kewenangannya di kantor pemerintah dengan tidak memihak kepada siapapun,” tandasnya.

Lebih lanjut Suhari minta agar pagar lama dibongkar, karena pagar baru sudah beroperasi dengan sangat baik. Ia menyebut jangan membuat alasan-alasan tentang keamanan hanya merendahkan tupoksi kepolisian yang sangat mampu, menjaga dan memelihara keamanan.

“Sebagai warga, sangat tidak etis untuk mencitrakan bahwa lingkungan perumahan tidak aman karena itu merugikan citra Pemkotamadya dan Pemda DKI Jakarta sekaligus aparat keamanan,” pungkasnya.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tak Perlu Berebut, Cek Antrean SPKLU melalui Fitur AntreEV PLN Mobile

    Tak Perlu Berebut, Cek Antrean SPKLU melalui Fitur AntreEV PLN Mobile

    • calendar_month Rabu, 9 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 107
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM– PT PLN (Persero) terus memperkuat ekosistem kendaraan listrik (_Electric Vehicle_) di Indonesia melalui pengembangan layanan digital pada aplikasi PLN Mobile. Salah satunya melalui fitur AntreEV yang membantu pelanggan mendapatkan pengalaman pengisian daya yang lebih praktis dan nyaman di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN, Gregorius Adi […]

  • Bawaslu Kaji Laporan PPATK

    Bawaslu Kaji Laporan PPATK Soal Dugaan Transaksi Tidak Wajar

    • calendar_month Senin, 18 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 196
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tengah melakukan kajian mendalam terkait laporan yang disampaikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan transaksi tidak wajar dalam kampanye Pemilu 2024. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengonfirmasi laporan dari PPATK berbentuk data intelijen keuangan. “Pertama, kami menerima laporan PPATK dan bentuknya adalah data intelijen keuangan,” […]

  • Kemnaker Percepat Klaim JHT dan JKP bagi Eks Pekerja Sritex Group

    Kemnaker Percepat Klaim JHT dan JKP bagi Eks Pekerja Sritex Group

    • calendar_month Rabu, 19 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 247
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM,(BOYOLALI) -Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mempercepat proses klaim manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi eks pekerja Sritex Group yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sebagai bagian dari upaya percepatan, Kemnaker bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan menerjunkan tim layanan jemput bola guna mempermudah akses klaim bagi para pekerja terdampak. “Kami berusaha […]

  • Januari 2024 Beli Gas 3 Kg Harus Pakai KTP, DPR RI Sebut ‘Jangan Korbankan Rakyat’

    Januari 2024 Beli Gas 3 Kg Harus Pakai KTP, DPR RI Sebut ‘Jangan Korbankan Rakyat’

    • calendar_month Jumat, 25 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 246
    • 0Komentar

    Jakarta, InofomsiNews–Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan pembelian LPG 3 kg wajib menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) per 1 Januari 2024. Menanggapi hal tersebut. Anggota Komisi VII DPR, Sartono Hutomo mengatakan, perlunya edukasi masyarakat terkait kebijakan ini karena diperlukan waktu yang Panjang dalam mensosialisasikan. Karena sambung Sartono, selain KK dan KTP […]

  • Kemnaker Perkuat Perencanaan Pengawasan Ketenagakerjaan untuk Lindungi Hak Pekerja

    Kemnaker Perkuat Perencanaan Pengawasan Ketenagakerjaan untuk Lindungi Hak Pekerja

    • calendar_month Jumat, 30 Okt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 52
    • 0Komentar

    JAKARTA-Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) optimalisasi perencanaan pengawasan ketenagakerjaan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi dan distribusi pengawas, penguatan metode pengawasan melalui pembaruan regulasi, serta penguatan pelaporan pengawasan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penerapan norma ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) berjalan dengan baik serta hak-hak pekerja terpenuhi. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengatakan […]

  • PADMA Indonesia Dukung Lembata Jadi Pilot Program Pencegahan Human Trafficking dan Migrasi Aman

    PADMA Indonesia Dukung Lembata Jadi Pilot Program Pencegahan Human Trafficking dan Migrasi Aman

    • calendar_month Rabu, 15 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 204
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia), Gabriel Goa, menyatakan lembaga yang dipimpinnya sangat mendukung upaya P4MI (Perkumpulan Pengelola Pelatihan Pekerja Migran Indonesia),pimpinan Ibu Lolynda Usman,SH,MM. Dalam siaran pers yang diterima redaksi msinews.com di Jakarta, Rabu 15 Januari 2025, Gabriel mengatakan bahwa, P4MI dipimpin Lolynda Usman bersama Tim nya telah […]

expand_less