Jakarta, MSINews.com – Penundaan buka jalan Umum Taman Kencana oleh Camat Kalideres dan Lurah Tegal Alur, muncul kritik pedas Lembaga MSPI. Camat lurah didesak mundur dari jabatan bila tak mempu selesaikan persolan hanya buka jalan.
Camat Kalideres dan Lurah Tegal Alur mendapat kritik keras dari Lembaga MSI terkait penundaan pembukaan jalan umum Taman Kencana di jl. Verbenia II blok D RT.001 RW.014 Tegal alur Jakarta Barat.
“Personal ini terlalu berlarut-larut. Koordinasi Camat dan lurah sebelumnya sudah ada kesepakatan. Sekarang ni apa yang terjadi alasan menuggu pasom dan pasus. Bila tidak mampu bekerja kita desak mundur saja,” kata Lembaga Monitoring Saber Pungli Indonesia (MSPI) Thomson Gultom pada MSINews.com, Kamis 26/10/2023.
Baca Juga : Dugaan Korupsi ke Keluarga Presiden RI, Melebar Dipublik
Alasan penundaan buka jalan menjadi sorotan, menunggu Pengebang untuk menyerahkan pasum dan pasos ke pemerintah terkait. Sebelumnya, Camat dan Lurah telah bersepakat untuk membuka jalan ini, namun kini mereka tampak mengambil kebijakan yang berbeda.
Thomson mengatakan publik, warga taman kencana Tegal alur, bingung dengar sikap Camat dan Lurah atas estimasi waktu pembukaan jalan tersebu. Ia menyebut belum ada kejelasan kapan akses jalan Verbenia II blok D RT.001 RW.014 Tegal Alur akan benar-benar dibuka.
“Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Camat dan Lurah perlu diganti untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, rencana solusi yang diusulkan oleh Camat dan Lurah juga menuai kritik karena kurangnya transparansi.
“Rapat di rumah pribadi RW hanya dihadiri oleh segelintir orang, mengundang pertanyaan apakah rapat tersebut layak atau seharusnya lebih terbuka untuk partisipasi masyarakat,” tegas Thomson.
Sementara camat Kalideres Wukir Prabowo, menyampaikan soal langkah penyelesaian jalan dipagar besi masih menunggu Pengebang Taman Kencana Tegal Alur.
Dipertanyakan batas waktu atau ketegasan kapan akan dilaksanakan upaya tersebut ia menjawab tidak tahu pasti.
“Belum tau kapan Pasos dan Pasum diserahkan. Ya kita tunggu aja. Itukan pengembangan disana yang akan menyerahkan ke pemirtah kota bukan urusan kita juga bener tidak,” kata Wukir pada MSINews.com, Kamis 26/10/2023.
Baca Juga : Sidang Praperadilan Karen Agustiawan Ditunda, Buntut KPK Molor
Mengapi upaya Camat sebelumnya terkait kesepakatan buka jalan Verbenia II blok D RT.001 RW.014 Tegal Alur, Wukir menipis. Ia menyebut tidak mengetahui Kesepakatan sebelumnya.
“Gak ada. Itukan bukan jaman saya juga. Nanti semua diselesaikan, tepuaskan sabar aja. Jangan nulis cerita terus. Kita juga ngomong dengan pengembang ayo dong, tapikan itu bukan urusan kita,” katanya.
Sementar Lurah Tegal Alur Jakarta Barat Dwi Kurniasih dihubungi pesan WhatsApp belum bisa jawab. Tulis melalui pesanya masih contreng satu dengan pengetian tidak aktif.
Sebelumnya Mengejutkan, Dua warga taman kencana RT.001, RW.014 Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, kembali ngadu ke Pj Gubernur DKI dan Walikota Jakarta Barat, Senin Siang. Mereka kembali menyampaikan aspirasi, karena upaya Camat Kalideres, Lurah Tegal Alur, lari dari kesepakatan.
Suhari salah satu dua warga mengadu ke Gubernur, menyampaikan ketika upaya Camat dan Lurah mengudang rapat dirumah pribadi RW014. Ia menyebut kehadiran sejumlah pejabat pemerintah di Kantor RW014 Tegal Alur Iwan, menjadi pemandangan yang tak lazim.
Menurutnya rapat-rapat semacam ini biasanya diselenggarakan di kantor pemerintah yang memiliki fasilitas dan ruang yang lebih memadai.
“Saya merasa kaget dan ganjil bahwa pada rapat hari Rabu tanggal 19 Oktober 2023. pihak ASN kecamatan dan kelurahan melakukan rapat di kantor RW yang seharusnya dilaksanakan di kantor pemerintah,” kata Suhari pada awak Media, Senin 23/10/2023.
Baca Juga : Novel Baswedan Minta Penyidik Segera Jemput Paksa Ketua KPK
Suhari mengangap rapat di kantor RW itu jelas tidak objektif dikarnakan ada pihak yang tidak berkepentingan dihadirkan dalam rapat tersebut. Ia menilai mediasi camat dan lurah yang baru itu terkesan janggal.
“Saya bergapan RW014 membawa massa padahal, sebagai aparat pemerintah berkewajiban untuk menyelesaikan sesuai kewenangannya di kantor pemerintah dengan tidak memihak kepada siapapun,” tandasnya.
Lebih lanjut Suhari minta agar pagar lama dibongkar, karena pagar baru sudah beroperasi dengan sangat baik. Ia menyebut jangan membuat alasan-alasan tentang keamanan hanya merendahkan tupoksi kepolisian yang sangat mampu, menjaga dan memelihara keamanan.
“Sebagai warga, sangat tidak etis untuk mencitrakan bahwa lingkungan perumahan tidak aman karena itu merugikan citra Pemkotamadya dan Pemda DKI Jakarta sekaligus aparat keamanan,” pungkasnya.
