Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Penundaan Buka Jalan, MSPI Desak Camat dan Lurah Mudur

Penundaan Buka Jalan, MSPI Desak Camat dan Lurah Mudur

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 26 Okt 2023
  • visibility 187
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Penundaan buka jalan Umum Taman Kencana oleh Camat Kalideres dan Lurah Tegal Alur, muncul kritik pedas Lembaga MSPI. Camat lurah didesak mundur dari jabatan bila tak mempu selesaikan persolan hanya buka jalan.

Camat Kalideres dan Lurah Tegal Alur mendapat kritik keras dari Lembaga MSI terkait penundaan pembukaan jalan umum Taman Kencana di jl. Verbenia II blok D RT.001 RW.014 Tegal alur Jakarta Barat.

“Personal ini terlalu berlarut-larut. Koordinasi Camat dan lurah sebelumnya sudah ada kesepakatan. Sekarang ni apa yang terjadi alasan menuggu pasom dan pasus. Bila tidak mampu bekerja kita desak mundur saja,” kata Lembaga Monitoring Saber Pungli Indonesia (MSPI) Thomson Gultom pada MSINews.com, Kamis 26/10/2023.

Baca Juga : Dugaan Korupsi ke Keluarga Presiden RI, Melebar Dipublik

Alasan penundaan buka jalan menjadi sorotan, menunggu Pengebang untuk menyerahkan pasum dan pasos ke pemerintah terkait. Sebelumnya, Camat dan Lurah telah bersepakat untuk membuka jalan ini, namun kini mereka tampak mengambil kebijakan yang berbeda.

Thomson mengatakan publik, warga taman kencana Tegal alur, bingung dengar sikap Camat dan Lurah atas estimasi waktu pembukaan jalan tersebu. Ia menyebut belum ada kejelasan kapan akses jalan Verbenia II blok D RT.001 RW.014 Tegal Alur akan benar-benar dibuka.

“Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Camat dan Lurah perlu diganti untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, rencana solusi yang diusulkan oleh Camat dan Lurah juga menuai kritik karena kurangnya transparansi.

“Rapat di rumah pribadi RW hanya dihadiri oleh segelintir orang, mengundang pertanyaan apakah rapat tersebut layak atau seharusnya lebih terbuka untuk partisipasi masyarakat,” tegas Thomson.

Sementara camat Kalideres Wukir Prabowo, menyampaikan soal langkah penyelesaian jalan dipagar besi masih menunggu Pengebang Taman Kencana Tegal Alur.

Dipertanyakan batas waktu atau ketegasan kapan akan dilaksanakan upaya tersebut ia menjawab tidak tahu pasti.

“Belum tau kapan Pasos dan Pasum diserahkan. Ya kita tunggu aja. Itukan pengembangan disana yang akan menyerahkan ke pemirtah kota bukan urusan kita juga bener tidak,” kata Wukir pada MSINews.com, Kamis 26/10/2023.

Baca Juga : Sidang Praperadilan Karen Agustiawan Ditunda, Buntut KPK Molor

Mengapi upaya Camat sebelumnya terkait kesepakatan buka jalan Verbenia II blok D RT.001 RW.014 Tegal Alur, Wukir menipis. Ia menyebut tidak mengetahui Kesepakatan sebelumnya.

“Gak ada. Itukan bukan jaman saya juga. Nanti semua diselesaikan, tepuaskan sabar aja. Jangan nulis cerita terus. Kita juga ngomong dengan pengembang ayo dong, tapikan itu bukan urusan kita,” katanya.

Sementar Lurah Tegal Alur Jakarta Barat Dwi Kurniasih dihubungi pesan WhatsApp belum bisa jawab. Tulis melalui pesanya masih contreng satu dengan pengetian tidak aktif.

Kembali Ngadu ke Gubernur DKI, Akibat Camat, Lurah Tak Komitmen.

Suhari dan Halim warga taman kencana RT.001, RW.014 Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, kembali ngadu ke Pj Gubernur DKI dan Walikota Jakarta Barat, Senin 23 Oktober 2023 Siang

Sebelumnya Mengejutkan, Dua warga taman kencana RT.001, RW.014 Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, kembali ngadu ke Pj Gubernur DKI dan Walikota Jakarta Barat, Senin Siang. Mereka kembali menyampaikan aspirasi, karena upaya Camat Kalideres, Lurah Tegal Alur, lari dari kesepakatan.

Suhari salah satu dua warga mengadu ke Gubernur, menyampaikan ketika upaya Camat dan Lurah mengudang rapat dirumah pribadi RW014. Ia menyebut kehadiran sejumlah pejabat pemerintah di Kantor RW014 Tegal Alur Iwan, menjadi pemandangan yang tak lazim.

Menurutnya rapat-rapat semacam ini biasanya diselenggarakan di kantor pemerintah yang memiliki fasilitas dan ruang yang lebih memadai.

“Saya merasa kaget dan ganjil bahwa pada rapat hari Rabu tanggal 19 Oktober 2023. pihak ASN kecamatan dan kelurahan melakukan rapat di kantor RW yang seharusnya dilaksanakan di kantor pemerintah,” kata Suhari pada awak Media, Senin 23/10/2023.

Baca Juga : Novel Baswedan Minta Penyidik Segera Jemput Paksa Ketua KPK

Suhari mengangap rapat di kantor RW itu jelas tidak objektif dikarnakan ada pihak yang tidak berkepentingan dihadirkan dalam rapat tersebut. Ia menilai mediasi camat dan lurah yang baru itu terkesan janggal.

“Saya bergapan RW014 membawa massa padahal, sebagai aparat pemerintah berkewajiban untuk menyelesaikan sesuai kewenangannya di kantor pemerintah dengan tidak memihak kepada siapapun,” tandasnya.

Lebih lanjut Suhari minta agar pagar lama dibongkar, karena pagar baru sudah beroperasi dengan sangat baik. Ia menyebut jangan membuat alasan-alasan tentang keamanan hanya merendahkan tupoksi kepolisian yang sangat mampu, menjaga dan memelihara keamanan.

“Sebagai warga, sangat tidak etis untuk mencitrakan bahwa lingkungan perumahan tidak aman karena itu merugikan citra Pemkotamadya dan Pemda DKI Jakarta sekaligus aparat keamanan,” pungkasnya.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wamenaker Ajak Serikat Buruh Berkolaborasi Revisi UU Ketenagakerjaan dan Regulasi K3

    Wamenaker Ajak Serikat Buruh Berkolaborasi Revisi UU Ketenagakerjaan dan Regulasi K3

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 158
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengajak serikat pekerja/serikat buruh untuk berkolaborasi dalam proses revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan serta pembaruan sejumlah regulasi ketenagakerjaan yang dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan dunia kerja saat ini. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri puncak Kongres III Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) yang dirangkai dengan Seminar Ketenagakerjaan bertajuk “Peluang UU […]

  • Pemerintah dan DPR RI Didesak Segera Bahas dan Sahkan RUU PPRT 

    Pemerintah dan DPR RI Didesak Segera Bahas dan Sahkan RUU PPRT 

    • calendar_month Sabtu, 15 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 250
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk segera membahas dan mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) di masa akhir periode kerja DPR RI 2019-2024 yang akan berakhir pada Oktober 2024 mendatang. Tuntutan ini kembali disampaikan dalam rangka memperingati Hari Pekerja Rumah Tangga (PRT) Internasional yang diperingati setiap […]

  • Raja Salman : Perlunya Hentikan Kejahatan Israel ke Palestina di Awal Ramadan

    Raja Salman : Perlunya Hentikan Kejahatan Israel ke Palestina di Awal Ramadan

    • calendar_month Senin, 11 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 147
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Pernyataannya yang menandai dimulainya Ramadan, Raja Salman dari Arab Saudi menyoroti pentingnya masyarakat internasional untuk menghentikan kejahatan brutal yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina. “Sangat menyedihkan bagi kita bahwa datangnya bulan Ramadhan tahun ini bertepatan dengan serangan yang sedang berlangsung yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina,” ucap Raja Salman yang dirilis […]

  • Soal RUU Perumahan, Menteri PKP:  Kepentingan Rakyat dan Dunia Usaha

    Soal RUU Perumahan, Menteri PKP:  Kepentingan Rakyat dan Dunia Usaha

    • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 235
    • 0Komentar

    Msinews.com – Pemerintah menegaskan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perumahan dilakukan dengan menyeimbangkan kepentingan rakyat, negara, dan dunia usaha sebagai satu kesatuan kebijakan nasional di sektor hunian. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pendekatan tersebut menjadi prinsip utama agar regulasi perumahan tidak hanya menyelesaikan persoalan kebutuhan hunian masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi […]

  • DPR Minta Latihan Militer Dihentikan dan Komnas HAM Lakukan Investigasi

    DPR Minta Latihan Militer Dihentikan dan Komnas HAM Lakukan Investigasi

    • calendar_month Senin, 29 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 144
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Pemerintah didesak melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan ada atau tidaknya kelalaian dalam penyelenggaraan pelatihan, termasuk dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi XIII DPR RI Saadiah Uluputty. Ia mendesak pemerintah menghentikan sementara pelatihan berbasis militer Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) menyusul meninggalnya lima peserta selama mengikuti pendidikan tersebut. Menurut Saadiah, […]

  • Yahukimo Timur Diusulkan Masuk Daerah Otonom Baru

    Yahukimo Timur Diusulkan Masuk Daerah Otonom Baru

    • calendar_month Senin, 2 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 204
    • 0Komentar

    Jakarta – Perjuangan Panjang rakyat di Yahukimo Timur untuk melepaskan diri dari Kabupaten induk sepertinya makin mendapat respon baik dari pemerintah. Kabar menariknya adalah meskipun ada sebagian kelompok masyarakat yang belum sepakat atas perjuangan DOB ini, tetapi ada lima distrik di Yahukimo Timur yang justru telah nyatakan siap menyambut peristiwa bersejarah tersebut. Mereka yang tergabung […]

expand_less