Jakarta,Infomsi.org-Anggota Banggar DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetyarini mengatakan, Fraksinya dalam Rapat Paripurna DPR RI Selasa (22/8/2023) hari ini telah membahas soal RAPBN yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam Pidato Sidang Tahunan MPR RI 16 Agustus 2023 lalu.
“Pandangan umum di rapat Paripurna tentang RUU APBN 2024 beserta nota keuangannya, memang ada banyak ya masukan untuk pemerintah. Apalagi karena ini adalah tahun terakhir dari kepemimpinan Pak Jokowi, tentu kita ingin bahwa kita bisa menganalogikan sebagai sebuah perjalanan, kita ingin landingnya mulus,” kata Nety memgawali pembicaraan dalam diskusi di Media Center DPR RI,Selasa (22/8/2023).
Meski demikian kata dia, kalau dilihat dari APBN 2024 dan kemudian kira-kira seperti apa dampak, impact terhadap yang menjadi visi misi Pak Jokowi, Saya melihat yang pertama memang belum terlalu istimewa kenapa, karena kalau kita lihat dari tahun ke tahun masih seperti itu, bagaimana merencanakan mendesain anggaran yang kita miliki.
Padahal kalau kita bicara tentang anggaran, maka anggaran ini adalah instrumen ideologis yang memang kita pergunakan semaksimal mungkin untuk memenuhi atau mewujudkan cita-cita nasional.
“Kalau kita bicara tentang mimpinya Pak Jokowi, ada 5 arahan yang pertama justru yang penting yaitu SDM, kalau tadi kan beliau me-menitikberatkan pada transformasi ekonomi. Nah, setelah kita dihantam pandemi bagaimana kemudian kita bisa pulih dan bangkit, tapi lagi-lagi ketika kita bicara tentang anggaran. Maka hari ini kita perlu menyadari sepenuhnya kalau kita bicara tentang kebangkitan ekonomi, kemudian juga ketahanan ekonomi kita maka semuanya bertumpu pada SDM,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.
Lanjut dia, karena itu dirinya ingin melihat bahwa hari ini ternyata ketika kita bicara tentang anggaran, masih seperti tahun-tahun sebelumnya. Sehingga kalau kemudian kementerian keuangan meminta, kementerian dan lembaga itu mulai melakukan konsep money folow program ya nampaknya memang harus terus didorong dalam rapat-rapat yang sifatnya sektoral, nanti dikomisi-komisi tentu harus di awal.
“Sebagai Anggota Komisi IX DPR RI, yang membawahi bidang kesehatan, jadi agak agak berat ya untuk mengungkapkan bahwa banyak PR kita yang terkait dengan prioritas nasional ketiga yang sering diulang oleh Pak Jokowi yaitu membangun SDM yang unggul dan berdaya saing. Jadi kalau kita lihat dari kompositnya pasti kita akan berbicara enggak jauh-jauh dari capaian pendidikan dan juga kesehatan. Karena itulah sebetulnya dua indikator yang sifatnya komposit tidak dapat dilepaskan satu sama lain yang akan memberikan jaminan, bahwa kita memiliki SDM yang berdaya saing,” ujar Nety.
Dijelaskan, jika diperhatikan dari pandangan umum fraksi tadi pagi, banyak yang kemudian mengkritisi, seperti misalnya indeks kita atau peringkat kita di divisa itu masih sangat jauh. Itu termasuk juga upaya untuk memastikan bahwa Perlinsos yang hari ini juga menjadi andalan pemerintah ternyata juga masih tidak aman dari berlaku koruptif misalnya. Jadi anggaran kita yang katanya terbatas dan seadanya itu ya ternyata memang belum bisa dijaga, dikawal sebaik mungkin.
“Oleh karena itu saya ingin memenyampaikan bahwa beberapa hal yang hari ini menjadi tantangan kita setelah masa pandemi di dicabut kemudian kita mulai melakukan transisi kemasa Endemik,” ujarnya.
Nety menyebut ada beberapa PR yang sangat mendasar, apalagi kita baru saja memperingati hari ulang tahun yang ke 78, semangat kemerdekaan sebagaimana proklamator kita Bung Karno menyatakan di dalam kemerdekaan.
“Bahwa kita harus memerdekakan rakyat dari kemiskinan, dari keterbelakangan, dari kebodohan maka lagi-lagi inilah yang harus kita buktikan, bahwa instrumen ini betul-betul bisa menyelesaikan permasalahan yang hari ini masih membelit Bangsa.”
Kemerdekaan itu menurutnya, pertama misalnya kalau kita bicara tentang kesehatan, bapenas sendiri sudah mengingatkan pemerintah bahwa dari 10 indikator pembangunan kesehatan 9 diantaranya itu meleset, yang mulai dari 5 imunisasi dasar lengkap, kemudian jauh dari stunting yang targetnya 14% namun sekarang masih 21%, padahal pemerintahan Pak Jokowi ini tinggal beberapa bulan lagi.
“Kemerdekaan sebagaimana proklamator kita Bung Karno menyatakan di dalam kemerdekaan itu kita harus memerdekakan rakyat dari kemiskinan, dari keterbelakangan, dari kebodohan maka lagi-lagi inilah yang harus kita buktikan, bahwa instrumen ini betul-betul bisa menyelesaikan permasalahan yang hari ini masih membelit Bangsa.”kata Nety. ** Dommy.