Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Mensos Bekali Ribuan Pendamping PKH : Lawan Kemiskinan dengan Ilmu dan Data

Mensos Bekali Ribuan Pendamping PKH : Lawan Kemiskinan dengan Ilmu dan Data

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 29 Mei 2025
  • visibility 143
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan pesan yang menggugah dalam Pembekalan Nasional Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang digelar secara daring dan diikuti lebih dari 2.000 pendamping dari seluruh Indonesia.

Dalam arahannya, Gus Ipul menekankan peran penting para pendamping PKH sebagai ujung tombak utama program kesejahteraan sosial.

“Pendamping PKH adalah penjaga harapan di ujung negeri. Kalian bukan hanya pencatat data, bukan sekadar pengantar bantuan. Kalian adalah wajah negara yang paling dekat dengan rakyat,” kata Gus Ipul, Rabu (28/5/2025).

Menurutnya, kehadiran negara tidak cukup hanya lewat kebijakan, tetapi harus hadir dalam tindakan nyata yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. “Di tangan kalian, negara hadir bukan dalam janji, tapi dalam aksi,” ujarnya.

Gus Ipul juga menegaskan bahwa pendamping adalah agen perubahan sosial. “Kalian bukan hanya pendamping, tapi penulis sejarah perubahan,” ujarnya.

Setiap langkah pendamping, mulai dari kunjungan ke pelosok hingga input data dalam sistem, menurut Gus Ipul merupakan bagian penting dari proses perubahan. “Jangan pernah anggap kecil apa yang kalian lakukan, sebab perubahan besar selalu lahir dari tindakan konsisten dan tulus,” katanya.

Lebih lanjut, Gus Ipul menyoroti transformasi penting dalam sistem data kesejahteraan sosial. Ia menyampaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) telah resmi digantikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) dan terus diperbaharui secara berkala. DTSEN selanjutnya akan menjadi acuan tunggal untuk penyaluran bansos dan program-program pemberdayaan.

“Mengatasi kemiskinan dengan DTSEN. Kita tidak bisa lagi melawan kemiskinan dengan asumsi. Harus lawan kemiskinan dengan ilmu dan data,” kata dia.

Ia menjelaskan bahwa data bukan hanya soal angka, tetapi cerminan nyata kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, verifikasi langsung atau ground checking bukan formalitas administratif semata, melainkan bentuk tanggung jawab moral kepada para penerima manfaat.

Lantaran itu, dia menyampaikan apresiasi atas kerja keras para pendamping yang telah melakukan uji petik selama bulan Ramadan. Ia menyebut dedikasi tersebut sebagai wujud nyata komitmen sosial yang patut diapresiasi.

Dalam kesempatan ini, Gus Ipul juga menegaskan pentingnya program Sekolah Rakyat sebagai strategi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Ia menggambarkan Sekolah Rakyat sebagai peluang masa depan bagi anak-anak yang selama ini terpinggirkan.

“Sekolah Rakyat jalan terang dari rumah ke harapan, dan cara menciptakan masa depan baru untuk anak-anak yang selama ini tak terjangkau cahaya pendidikan,” kata Gus Ipul.

Menilik betapa pentingnya program ini, Gus Ipul meminta proses rekrutmen siswa sekolah rakyat dilakukan secara ketat sehingga program tepat sasaran untuk anak-anak dari keluarga miskin. “Rekrutmen siswa harus dilakukan secara serius dan tepat sasaran. Jangan hanya melihat data di atas kertas. Datangi rumahnya, lihat wajah ayah ibunya, rasakan denyut kehidupan mereka. Pastikan anak-anak itu benar-benar dari desil 1 DTSEN,” ulas Gus Ipul.

Menutup arahannya, Gus Ipul menyampaikan tiga pesan kunci: DTSEN sebagai cahaya yang menuntun langkah, Sekolah Rakyat sebagai pintu menuju masa depan, dan pilar-pilar sosial sebagai tangan harapan yang terus menanam kebaikan.

“Teruslah melangkah, wahai para pendamping. Karena negeri ini butuh kalian lebih dari yang kalian kira,” tuturnya.**

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden Resmikan 1.151 KM Jalan Daerah se-Indonesia

    Presiden Resmikan 1.151 KM Jalan Daerah se-Indonesia

    • calendar_month Rabu, 24 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 178
    • 0Komentar

    SAMPANG,MSINEWS.COM-Pembangunan infrastruktur jalan memiliki peran strategis bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah sangat luas dan kondisi geografis yang beragam. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan 1.151 kilometer jalan hasil pelaksanaan Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) yang dipusatkan di Ruas Kedungdung–Bringkoning, Desa Lar Lar, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Selasa (23/06/2026). Kepala […]

  • Puan Maharani; Pimpinan DPR Akan Diskusikan Konsekuensi Putusan Dana Reses Dipangkas Jadi 22 Titik

    Puan Maharani; Pimpinan DPR Akan Diskusikan Konsekuensi Putusan Dana Reses Dipangkas Jadi 22 Titik

    • calendar_month Minggu, 9 Nov 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 127
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM- Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menanggapi soal putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang meminta Kesekretariatan Jenderal (Kesetjenan) DPR RI untuk memotong anggaran reses anggota DPR dari 26 titik menjadi 22 titik. Menanggapi hal itu, Puan mengatakan, pimpinan DPR akan berdiskusi terlebih dahulu terkait konsekuensi putusan tersebut. “Ya karena titiknya berkurang, ya harusnya […]

  • Dugaan Perampasan Tanah 115 H

    Guspardi : Dugaan Kecurangan Pilpres Ditangani Bawaslu Gakkumdu, Bukan DPR

    • calendar_month Kamis, 22 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 149
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Anggota DPR Komisi II Fraksi PAN DPR RI, Guspardi Gaus, menyoroti wacana hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024. Menurutnya, ranah politik bukanlah tempat yang tepat untuk menangani dugaan kecurangan tersebut. Sebaliknya, Guspardi menegaskan bahwa masalah itu seharusnya dibawa ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau lembaga penegak hukum seperti […]

  • Sri Mulyani dan Bos OJK Buka-Bukaan Terkait Penghapusan Kredit Macet UMKM

    Sri Mulyani dan Bos OJK Buka-Bukaan Terkait Penghapusan Kredit Macet UMKM

    • calendar_month Rabu, 2 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 146
    • 0Komentar

    Jakarta_Infomsi.New–Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar kompak buka suara soal rencana penghapusan kredit macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Untuk hapus buku, hapus tagih kita terus koordinasi dengan Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto) karena ini mandat turunan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), terutama untuk […]

  • Kecam Penembakan KKB ke Komnas HAM, Komisi III: Butuh Penanganan Komprehensif

    Kecam Penembakan KKB ke Komnas HAM, Komisi III: Butuh Penanganan Komprehensif

    • calendar_month Rabu, 30 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 122
    • 0Komentar

    JAKARTA- Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Hasbiallah Ilyas mengutuk keras penyerangan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kepada rombongan Komnas HAM di Papua. Dibutuh penanganan yang serius dan menyeluruh terhadap konflik di bumi Cendrawasih. Hasbi, sapaan akrab Hasbiallah Ilyas mengatakan, apa yang dilakukan KKB terhadap Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey dan […]

  • Ketum Kadin Ditunjuk Jadi Anggota Kehormatan MWA, Begini Tupoksinya

    Ketum Kadin Ditunjuk Jadi Anggota Kehormatan MWA, Begini Tupoksinya

    • calendar_month Sabtu, 19 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 99
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid diangkat sebagai Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Padjadjaran (Unpad) masa bakti 2023-2025. Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor: 6/UN6.MWA/KEP/HK/2023 tentang Pengangkatan Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2023-2025. Dalam surat keputusan itu […]

expand_less