Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Sri Mulyani: 20 Juta Keluarga Tergantung pada Uang Pajak , Sambung Subsidi dan Bansos

Sri Mulyani: 20 Juta Keluarga Tergantung pada Uang Pajak , Sambung Subsidi dan Bansos

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Minggu, 6 Agt 2023
  • visibility 129
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, Infomsi-Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa lebih dari 20 juta keluarga bergantung pada uang pajak. Menurutnya manfaat pajak selama ini dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk subsidi hingga bantuan sosial.

“Kesejahteraan lebih dari 20 juta keluarga sangat tergantung pajak dari sisi sumbangan atau subsidi sosial,” ucapnya dalam acara kampanye Spectaxcular di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (6/8/2023)

Wanita kelahiran Lampung itu mengatakan uang pajak yang dikumpulkan sesungguhnya dikebalikan peruntukan kepada masyarakat.

“Adapun manfaat itu bisa dalam bentuk subsidi hingga bantuan sosial (bansos),” ujarnya

Ani juga mencontohkan pengelolaan pajak juga dilakukan dengan membangun infrastruktur. Selain itu ia mengingatkan bahwa uang pajak juga hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Misalnya, lewat subsidi LPG 3 kg.

“Yang pagi ini makan pagi pakai LPG 3 kg itu juga ada uang pajak, yaitu disubsidi. Kalau Anda mengecas telepon, seluruh tarif listrik di rumah itu mayoritas masih subsidi subsidi pemerintah,” tuturnya

Ani juga menyinggung kalau uang pajak juga dimanfaatkan untuk subsidi BBM yang sehari-hari diakses masyarakat. Ia menyebut uang pajak juga hadir untuk melindungi kesehatan masyarakat, yakni lewat BPJS Kesehatan.

“98 juta lebih masyarakat Indonesia dapat akses (kesehatan) dengan BPJS Kesehatan tanpa bayar. Tak berarti mereka tak bayar, tapi negara (yang bayar) melalui penerimaan pajak,” jelasnya

Kendati demikian dirinya berjanji akan terus meningkatkan pelayanan dan transparansi pembayaran pajak. Sri Mulyani pun tak ragu bertindak jika ada anak buahnya yang lalai dalam mengelola uang pajak.

“Kita akan terus koreksi kalau ada di jajaran pajak, jajaran Kemenkeu melakukan kesalahan. Manusia memang berbuat salah, tapi tak bisa jadi alasan,” pungkasnya (ror)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPD RI: Temuan BPK Harus Jadi Perbaikan Nyata Bagi Rakyat, Bukan Sekadar Catatan

    DPD RI: Temuan BPK Harus Jadi Perbaikan Nyata Bagi Rakyat, Bukan Sekadar Catatan

    • calendar_month Kamis, 23 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 300
    • 0Komentar

      Msinews.com – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menegaskan bahwa Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester II Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus ditindaklanjuti secara konkret agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah. DPD RI pun berkomitmen untuk mengawal tindak lanjut IHPS Semester II Tahun 2025 agar menjadi kebijakan yang berpihak pada rakyat. […]

  • GKR Hemas Undang Bupati/Walikota DIY, Akademisi, Dan Praktisi, Lakukan Pengawasan Terhadap Tata Ruang

    GKR Hemas Undang Bupati/Walikota DIY, Akademisi, Dan Praktisi, Lakukan Pengawasan Terhadap Tata Ruang

    • calendar_month Sabtu, 12 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 106
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM,Yogyakarta-Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Anggota DPD RI DIY , melakukan kegiatan reses dengan tema “Tata Ruang”. Forum yang berlangsung di Ruang Serbaguna lt. 1 DPD RI DIY, rapat ini merupakan inisiasi GKR Hemas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Dalam kesempatan itu, GKR Hemas menyoroti masalah terkait […]

  • Soal Motor Berlogo BGN, Kepala BGN: Pengadaan Masuk Anggaran 2025 dan Belum Dibagikan

    Soal Motor Berlogo BGN, Kepala BGN: Pengadaan Masuk Anggaran 2025 dan Belum Dibagikan

    • calendar_month Selasa, 7 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 214
    • 0Komentar

      Msinews.com – Video yang menampilkan sejumlah sepeda motor berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) viral di media sosial dan memicu beragam spekulasi di tengah masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pengadaan motor tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025 yang lalu dan ditujukan untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis […]

  • PO Box 2045 Untuk Info Pengaduan ke BGN,Demi Transparansi & Pengawasan MBG

    PO Box 2045 Untuk Info Pengaduan ke BGN,Demi Transparansi & Pengawasan MBG

    • calendar_month Jumat, 7 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 152
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM [Jakarta]– Dalam upaya memperkuat sistem pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) membuka tiga jalur pengaduan melalui mekanisme PO Box yang ditujukan bagi kelompok pemangku kepentingan yang berbeda. Kepala Badan Gizi Nasional, Mas Dar, menjelaskan bahwa sistem pengaduan tersebut dirancang agar setiap laporan dapat diterima secara langsung, diverifikasi, dan ditindaklanjuti secara […]

  • Mensos Bangun Rumah Bagi Korban Gempa di Jayapura

    Mensos Bangun Rumah Bagi Korban Gempa di Jayapura

    • calendar_month Sabtu, 14 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 151
    • 0Komentar

    JAYAPURA,MSINEWS.COM – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah bagi korban gempa di Jayapura, Jumat 13 Oktober 2023.   Gempa pada Kamis 9 Februari 2023 pukul 15.28 WIT tersebut bermagnitudo 5,4 dan menyebabkan 4 orang meninggal dunia, sejumlah bangunan rusak dan banyak warga masih mengungsi hingga kini.   Berangkat dari kondisi […]

  • Komisi III DPR Gelar Rapat dengan Komnas HAM, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

    Komisi III DPR Gelar Rapat dengan Komnas HAM, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

    • calendar_month Kamis, 30 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 159
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Komisi III DPR RI menggelar rapat dengan Komisi Nasional Hak Rapat dipimpin Pangeran Khairul Saleh selkaku wakil ketua Komisi III DPR RI memimpin rapat kerja dengan . Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat. “Baik […]

expand_less