Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » KPK Segera Tahan Tersangka Kasus CSR BI-OJK, Meski Masih Aktif sebagai Anggota DPR

KPK Segera Tahan Tersangka Kasus CSR BI-OJK, Meski Masih Aktif sebagai Anggota DPR

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 1 Apr 2026
  • visibility 253
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Msinews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan segera melakukan penahanan terhadap dua anggota DPR RI yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut proses penahanan terhadap Heri Gunawan dan Satori akan segera dilakukan dalam waktu dekat.

“Ditunggu ya. Enggak dalam waktu yang lama lagi,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (30/3).

Di tengah proses hukum yang berjalan, Heri Gunawan diketahui masih aktif menjalankan tugas sebagai anggota DPR. Ia terlihat menghadiri rapat Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri, Kepala BNPP RI, dan Kepala OIKN di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari yang sama.

Berdasarkan pantauan, Heri mengenakan peci, jas hitam, dan kemeja putih. Ia juga sempat menyampaikan interupsi dalam rapat tersebut.

“Izin pimpinan maaf agenda hari ini kita kesepakatan rapat dengar pendapat terkait masalah hasil pemeriksaan BPK,” ujar Heri Gunawan.

KPK mengakui penanganan perkara ini sempat terdampak banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan dalam waktu bersamaan, sehingga memerlukan penyesuaian strategi.

“Kami juga akhir-akhir ini sedang menangani beberapa perkara, lumayan banyak yang OTT, sehingga tentunya perkara yang OTT itu harus mendapat perhatian lebih karena memang kami langsung melakukan penahanan dan lain-lain itu waktunya dibatasi,” jelas Asep.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat KPK harus mengatur ulang waktu dan sumber daya dalam proses penyidikan, termasuk untuk penahanan kedua tersangka.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi dalam penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluhan Jasa Keuangan (PJK) pada periode 2020–2023.

Perkara bermula dari hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta pengaduan masyarakat.

KPK kemudian meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan pada Desember 2024 dan melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk kantor Bank Indonesia di Jalan Thamrin pada 16 Desember 2024 serta kantor OJK pada 19 Desember 2024.

Pada 7 Agustus 2025, KPK resmi menetapkan Heri Gunawan dan Satori sebagai tersangka. Keduanya diketahui merupakan anggota DPR RI periode 2019–2024 dan kembali terpilih untuk periode 2024–2029.*

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • MSI TV – Mitra Sejahtera Indonesia Siap Dukung Pariwisata Jalan Jaksa

    MSI TV – Mitra Sejahtera Indonesia Siap Dukung Pariwisata Jalan Jaksa

    • calendar_month Kamis, 24 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 183
    • 0Komentar

    MSI TV – Mitra Sejahtera Indonesia Siap Dukung Pariwisata Jalan Jaksa.

  • Kemenko Polkam Perkuat Koordinasi Dalam Implementasi PP Tunas

    Kemenko Polkam Perkuat Koordinasi Dalam Implementasi PP Tunas

    • calendar_month Jumat, 22 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 193
    • 0Komentar

    Bandung,msinews.com – Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS) sebagai landasan hukum untuk memastikan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia berpihak pada kepentingan terbaik anak. Regulasi ini mengatur secara lebih tegas mengenai prinsip-prinsip tata kelola sistem elektronik yang ramah anak, perlindungan data […]

  • Komisi IX DPR Sebut, Pelaksanaan Kebijakan KRIS Tidak Cukup Sebatas Kesiapsiagaan Rumah Sakit

    Komisi IX DPR Sebut, Pelaksanaan Kebijakan KRIS Tidak Cukup Sebatas Kesiapsiagaan Rumah Sakit

    • calendar_month Rabu, 22 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 172
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai bahwa,pelaksanaan Sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) tidak cukup sebatas kesiapsiagaan rumah sakit itu sendiri, melainkan juga perlu diimbangi secara holistik. Salah satunya adalah persoalan pembiayaan. “Kebijakan KRIS itu harus diimbangi dengan cara holistik tidak hanya sebatas kesiapsiagaan rumah sakit itu sendiri, tapi juga ada pembiayaan. Persiapan […]

  • Pakar Hukum Dorong RUU KUHAP Melindungi Hak Asasi Manusia

    Pakar Hukum Dorong RUU KUHAP Melindungi Hak Asasi Manusia

    • calendar_month Kamis, 10 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 180
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com -Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia  diharapkan dapat melindungi masyarakat yang berdampak. Hal itu disampaikan oleh Pakar hukum pidana Hery Firmansyah dalam sebuah diskusi publik di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen RI  dalam forum legislasi yang digagas Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI bertajuk ‘Komitmen DPR Menguatkan Hukum Pidana melalui […]

  • Kesehatan Fisik dan Mental Pramudi: Kunci Utama Budaya Keselamatan Transjakarta

    Kesehatan Fisik dan Mental Pramudi: Kunci Utama Budaya Keselamatan Transjakarta

    • calendar_month Selasa, 4 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 118
    • 0Komentar

    MERESPONS tingginya angka kecelakaan akibat faktor manusia, PT Transportasi Jakarta memperkuat Budaya Keselamatan melalui kemitraan bersama Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia dan Asosiasi Psikologi Kesehatan Indonesia untuk menerapkan Standar Kesehatan Kerja dan Asesmen Psikologis Pramudi berbasis risiko_ . Berdasarkan data Ditlantas Polda Metro Jaya, sepanjang tahun 2025 terjadi sebanyak 13.184 kasus kecelakaan lalu lintas. Dari […]

  • Ratusan Warga Pemilik Lahan Unjuk Rasa ke PTBA dan PT.lBSP

    Ratusan Warga Pemilik Lahan Unjuk Rasa ke PTBA dan PT.lBSP

    • calendar_month Selasa, 23 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 168
    • 0Komentar

    Tanjung Enim, msinewa.com – Ratusan warga desa pemilik lahan di Bintan dan empat kawasan di Desa Keban Agung menolak penggusuran dan penambangan di lahan milik mereka. Pasalnya lahan tersebut sudah lama mereka garap. Mereka menuntut PT Bukit Asam (PTBA) dan PTBSP menggganti untung sesuai dengan harga layak sesuai dengan keinginan masyarakat. Ratusan warga pemilik lahan […]

expand_less