Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Koordinator MAKI Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Koordinator MAKI Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 2 Des 2023
  • visibility 161
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, telah memenuhi undangan klarifikasi dari Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Klarifikasi tersebut terkait dugaan pelanggaran etik oleh Firli Bahuri, yang disampaikan oleh MAKI.

Baca juga : Ketua KPK Nonaktif Firli Bahuri Diperiksa Terkait Kasus Pemerasan SYL

“Hari ini saya memenuhi undangan klarifikasi dari Dewas KPK terkait dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Pak Firli, terkait Pak SYL yang diduga ada penerimaan atau pemerasan atau apapun lah atau setidaknya bertemu dengan pihak berperkara,” ujar Boyamin di gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Jum’at 1/12/2023.

Boyamin melaporkan dua isu utama, termasuk rumah sewa di Jalan Kertanegara No 46 yang dilaporkan sebagai gaya hidup mewah. Dia membawa sejumlah foto sebagai bukti dan berharap Dewas KPK dapat mendalami isu tersebut.

“Dalam klarifikasi, saya juga menyampaikan beberapa foto agar dapat didalami oleh Dewas KPK. Semua ini sudah saya serahkan ke penyidik polda,” ungkapnya.

Boyamin mengungkapkan harapannya agar penanganan laporan ini dapat berlangsung cepat. Dia yakin Dewas KPK bekerja dengan serius dalam menangani dugaan pelanggaran etik tersebut.

“Rangkaian itulah yang saya harapkan lebih cepat dari proses pidana. Karena etik itu cepat. Ini kan saya diundang berarti mereka serius, dan mudah-mudahan bisa lebih cepat,” ujarnya.

Baca juga : Tri Risma Sebut Pentingnya Jaminan Sosial Perlindung Masyarakat

Sebelumnya, MAKI melaporkan dugaan pelanggaran kode etik Firli Bahuri terkait pembayaran sewa rumah rehat seharga Rp 650 juta per tahun. Dewas KPK telah mengklarifikasi Firli terkait laporan MAKI, namun hasil pemeriksaan belum dijelaskan.

Firli Bahuri telah diberhentikan sementara dari jabatan Ketua KPK setelah menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Proses tindak lanjut terhadap laporan MAKI masih dalam pengembangan.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Catat,Ini Persyaratan Zona Integritas 2026 dari Kementerian PANRB

    Catat,Ini Persyaratan Zona Integritas 2026 dari Kementerian PANRB

    • calendar_month Kamis, 11 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 210
    • 0Komentar

    JAKARTA,SINEWS.COM – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan periode pengusulan unit/satuan kerja pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) hingga 30 Juni 2026. Teknis dan kriteria pengusulan diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 5/2026 tentang Syarat dan Teknik Pengusulan Unit […]

  • Jadi Hakim MK, Ini Profil Dr. Inosentius Samsul, Selama 30 Tahun Lebih Mengabdi di Gedung DPR RI

    Jadi Hakim MK, Ini Profil Dr. Inosentius Samsul, Selama 30 Tahun Lebih Mengabdi di Gedung DPR RI

    • calendar_month Kamis, 21 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 167
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM– Kepala Badan Kajian DPR.RI, Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum, resmi diusulkan menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi,menggatikan Arief Hidayat yang akan purnatugas sebagai hakim konstitusi pada Februari 2026 mendataang. Keputusan itu setelah Komisi III DPR RI menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK), pengganti Arief Hidayat, Rabu […]

  • Perubahan Pagu Anggaran BSSN dan Bakamla Hanya untuk Kenaikan Gaji 8 Persen

    Perubahan Pagu Anggaran BSSN dan Bakamla Hanya untuk Kenaikan Gaji 8 Persen

    • calendar_month Jumat, 15 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 136
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org-Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan, tidak ada perubahan pagu anggaran definitif Tahun Anggaran 2024 untuk BSSN maupun Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI. Ia mengungkapkan tambahan hanya untuk akomodir kenaikan gaji sebesar 8 persen. “BSSN maupun Bakamla tidak mendapat tambahan anggaran kecuali tambahan untuk kenaikan gaji yang 8 persen. Ini konsekuensi logis […]

  • Budiman Sudjatmiko Dipecat, 2 Parpol Lirik, 1 Buat Partai

    Budiman Sudjatmiko Dipecat, 2 Parpol Lirik, 1 Buat Partai

    • calendar_month Senin, 28 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 170
    • 0Komentar

    Jakarta, Paska pemberhentian Budiman Sudjatmiko dari Partai PDIP baru-baru ini berbjtut pada lirikan partai politik lain untuk merekrut mantan aktivis ternama itu. Partai Politik (Parpol) yang berminat untuk mengadeng  Budiman yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Baca Juga : Harno Trimadi CS Segera Dhadapkan Sidang Perdana pada 30 Agustus 2023 […]

  • Sri Mulyani Ungkap Strategi

    Sri Mulyani Ungkap Strategi Capai Visi Indonesia Emas 2045

    • calendar_month Kamis, 2 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 182
    • 0Komentar

    Balikpapan, MSINews.com  – Sri Mulyani ungkap strategi pemerintah dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 mendatang. Ia menyampaikan pada acara Kompas100 CEO Forum yang diselenggarakan di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Rabu (01/11/2023). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani ungkap Strategi untuk menekankan pentingnya investasi di bidang sumber daya manusia (SDM) sebagai ciri suatu negara berpendapatan tinggi (high-income […]

  • Greenpeace Indonesia Desak Pemerintah Hentikan Tambang di Pulau-Pulau Kecil Raja Ampat

    Greenpeace Indonesia Desak Pemerintah Hentikan Tambang di Pulau-Pulau Kecil Raja Ampat

    • calendar_month Minggu, 8 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 159
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Lembaga lingkungan Greenpeace Indonesia mendesak pemerintah untuk segera menghentikan seluruh aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil Raja Ampat, Papua Barat Daya. Adapun, seruan ini menyusul laporan terbaru yang menunjukkan dampak lingkungan serius akibat eksploitasi tambang nikel yang terus berlangsung di kawasan yang dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut dunia. “Raja Ampat adalah surga biodiversitas […]

expand_less