Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Koordinator MAKI Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Koordinator MAKI Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 2 Des 2023
  • visibility 84
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, telah memenuhi undangan klarifikasi dari Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Klarifikasi tersebut terkait dugaan pelanggaran etik oleh Firli Bahuri, yang disampaikan oleh MAKI.

Baca juga : Ketua KPK Nonaktif Firli Bahuri Diperiksa Terkait Kasus Pemerasan SYL

“Hari ini saya memenuhi undangan klarifikasi dari Dewas KPK terkait dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Pak Firli, terkait Pak SYL yang diduga ada penerimaan atau pemerasan atau apapun lah atau setidaknya bertemu dengan pihak berperkara,” ujar Boyamin di gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Jum’at 1/12/2023.

Boyamin melaporkan dua isu utama, termasuk rumah sewa di Jalan Kertanegara No 46 yang dilaporkan sebagai gaya hidup mewah. Dia membawa sejumlah foto sebagai bukti dan berharap Dewas KPK dapat mendalami isu tersebut.

“Dalam klarifikasi, saya juga menyampaikan beberapa foto agar dapat didalami oleh Dewas KPK. Semua ini sudah saya serahkan ke penyidik polda,” ungkapnya.

Boyamin mengungkapkan harapannya agar penanganan laporan ini dapat berlangsung cepat. Dia yakin Dewas KPK bekerja dengan serius dalam menangani dugaan pelanggaran etik tersebut.

“Rangkaian itulah yang saya harapkan lebih cepat dari proses pidana. Karena etik itu cepat. Ini kan saya diundang berarti mereka serius, dan mudah-mudahan bisa lebih cepat,” ujarnya.

Baca juga : Tri Risma Sebut Pentingnya Jaminan Sosial Perlindung Masyarakat

Sebelumnya, MAKI melaporkan dugaan pelanggaran kode etik Firli Bahuri terkait pembayaran sewa rumah rehat seharga Rp 650 juta per tahun. Dewas KPK telah mengklarifikasi Firli terkait laporan MAKI, namun hasil pemeriksaan belum dijelaskan.

Firli Bahuri telah diberhentikan sementara dari jabatan Ketua KPK setelah menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Proses tindak lanjut terhadap laporan MAKI masih dalam pengembangan.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pandang Fraksi NasDem, Target Pertumbuhan Ekonomi 5,2 Persen Masih Tinggi

    Pandang Fraksi NasDem, Target Pertumbuhan Ekonomi 5,2 Persen Masih Tinggi

    • calendar_month Selasa, 22 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 82
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org-Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR.RI) menggelar Rapat Paripurna DPR  bertempat di ruang Paripurna Nusantara II, Selasa (22/8/2023). Rapur (rapat paripurna) kali ini untuk mendengarkan pandang-pandangan dari Fraksi-Fraksi yang ada di DPR. Dalam pandangan Fraksi Partai NasDem menilai angka target pertumbuhan Indonesia tahun 2024 yang sebesar 5,2% masih cukup tinggi. Hal ini disampaikan dalam Pandangan […]

  • Rapat Bersama Komisi II DPR RI, Wamendagri Ribka Jelaskan Upaya Kemendagri Awasi Pengelolaan Keuangan Daerah

    Rapat Bersama Komisi II DPR RI, Wamendagri Ribka Jelaskan Upaya Kemendagri Awasi Pengelolaan Keuangan Daerah

    • calendar_month Jumat, 25 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 100
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menjelaskan upaya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dibangun oleh Kemendagri. Penjelasan itu disampaikan Ribka saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Komisi II […]

  • Kemendagri Bahas Isu Strategis Kepemiluan Bersama Pakar

    Kemendagri Bahas Isu Strategis Kepemiluan Bersama Pakar

    • calendar_month Jumat, 24 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 86
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Isu-Isu Strategis dalam Sistem Kepemiluan di Indonesia”. Diskusi yang berlangsung di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri pada Kamis (23/1/2025) itu dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dan menghadirkan sejumlah […]

  • Catat,Ini Besaran Pagu Anggaran Kementerian ESDM 2025

    Catat,Ini Besaran Pagu Anggaran Kementerian ESDM 2025

    • calendar_month Minggu, 15 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 92
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR.RI) menggelar rapat kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada masa sidang tahun 2023/2024. Raker membahas soal penyesuaian alokasi Pagu Anggaran tahun 2025 untuk setiap sub sektor Kementerian ESDM. Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dony Maryadi Oekon […]

  • Jubir KPK Buka Suara Terkait Kerja KPK Sampai Minta maaf pada Kasus Basarnas

    Jubir KPK Buka Suara Terkait Kerja KPK Sampai Minta maaf pada Kasus Basarnas

    • calendar_month Sabtu, 29 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 110
    • 0Komentar

    Jakarta_Eks pegawai KPK Febri Diansyah buka suara terkait kasus korupsi Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi. Ia mengatakan, tentang calon tersangka, apakah KPK berwenang (sesuai Pasal 11 UU KPK) itu hal prinsip yang pasti dibahas sejak awal. Febri mengulas KPK yang pernah melakukan OTT dengan pelaku dari sipil dan militer terkait kasus Bakamla pada awal 2019 […]

  • Sambut Hari Kartini, Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan

    Sambut Hari Kartini, Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan

    • calendar_month Minggu, 21 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 76
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menegaskan, peringatan International Women’s Day atau Hari Perempuan Internasional merupakan wujud penghargaan serta apresiasi terhadap kaum perempuan. Gus Muhaimin, sapaan akrabnya, juga menegaskan dalam momen International Women’s Day kali ini, segala bentuk penindasan terhadap perempuan harus dilawan. “Pertama selamat kepada perempuan Indonesia. Hari ini kita menyelenggarakan International Women’s Day sekaligus Hari Kartini. Dan dalam […]

expand_less