Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » KOMPAK Indonesia Minta Pemilihan Dirut TVRI Dijaga Integritasnya

KOMPAK Indonesia Minta Pemilihan Dirut TVRI Dijaga Integritasnya

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 6 Nov 2023
  • visibility 83
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews – KOMPAK Indonesia (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesi) minta pemilihan Direktur Utama TVRI dijaga keberlangsungan dan Integritasnya. Dalam pernyataannya, KOMPAK Indonesiajuga mengemukakan beberapa poin penting.

Ketua KOMPAK Indonesia Gabriel Goa mengatakan, mengawasi dan menjaga integritas dalam proses pemilihan Pimpinan Calon Dirut  Televisi Republik Indonesia (TVRI), merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dimiliki oleh pemerintah.

Baca juga : Polisi Memeriksa 72 Saksi, Kasus Dugaan Pemerasan Firli ke SYL

Menurutnya tindakan ini bertujuan untuk menjaga netralitas dan integritas publik, mengingat TVRI adalah BUMN strategis yang beroperasi di sektor telekomunikasi.

Ia menghimbau agar Presiden Joko Widodo bersikap netral dan tidak terlalu terlibat dalam proses pemilihan Direktur Utama (Dirut) TVRI yang merupakan aset BUMN.

“Sebagai lembaga penggiat anti Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), kami, Lembaga KOMPAK Indonesia, bersama dengan Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia, merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawasi dan memastikan integritas dalam proses seleksi pimpinan TVRI, yang merupakan BUMN strategis di bidang komunikasi publik,” tegasnya.

Koalisi Masyarakat bersama KOMPAK Indonesia telah mengeluarkan pernyataan resmi yang meminta para pegiat anti KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) serta media massa.

Dalam pernyataannya, KOMPAK Indonesia mengemukakan beberapa poin penting:

Mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak mengulangi kejadian yang sama seperti dalam seleksi Direktur Utama TVRI sebelumnya, dan meminta agar proses pemilihan berjalan secara fair, adil, tidak diskriminatif, dan profesional.

Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dan Ombudsman Republik Indonesia untuk terlibat aktif dalam mengawasi seluruh proses pemilihan, sehingga tidak ada ruang bagi praktik KKN, terutama dalam peran Presiden Jokowi dalam pemilihan pimpinan TVRI.

Mengajak para penggiat anti KKN dan media berintegritas untuk bersatu dalam mengawasi erat proses pemilihan pimpinan TVRI, terutama dalam mencegah intervensi dari Presiden Jokowi.

Baca Juga : Jembatan Iwur Selesai, Rencana Spei Bidana Undang Menteri

Pernyataan ini mencerminkan keprihatinan serius KOMPAK Indonesia terhadap pemilihan pimpinan TVRI yang diharapkan tetap transparan dan bebas dari segala bentuk KKN. Koalisi ini berharap agar semua pihak yang terlibat dapat bekerja sama dalam menjaga integritas dan keberlangsungan TVRI sebagai lembaga media publik yang penting di Indonesia.

Dengan pernyataan ini, KOMPAK Indonesia telah membuka dialog penting terkait pemilihan pimpinan TVRI yang menjadi sorotan masyarakat Indonesia, dengan harapan agar proses ini berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan profesionalisme.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Masih Banyak Rakyat Miskin, Komisi VIII DPR Dukung Anggaran Bansos Tak Dipangkas

    Masih Banyak Rakyat Miskin, Komisi VIII DPR Dukung Anggaran Bansos Tak Dipangkas

    • calendar_month Rabu, 12 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 61
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Anggota Komisi VIII DPR RI Mahdalena mendukung keputusan pemerintah yang tidak memangkas anggaran bantuan sosial meski tengah melakukan efisiensi. Menurutnya, Bansos adalah hak rakyat yang kurang mampu dan sudah semestinya tidak dipotong. “Oya tentu saya mendukung itu (anggaran Bansos tidak dipotong). Justru kalau dipotong kehadiran negara diragukan, karena kita tahu masih banyak rakyat yang butuh […]

  • Menaker Dorong Next Practices untuk Hadapi Transformasi Dunia Kerja

    Menaker Dorong Next Practices untuk Hadapi Transformasi Dunia Kerja

    • calendar_month Rabu, 3 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 41
    • 0Komentar

    msinews.com – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan pendekatan baru untuk menjawab tantangan dunia kerja yang semakin kompleks. Ia menilai, sekadar mengadopsi best practices dari negara lain tidak lagi cukup. Indonesia harus melahirkan next practices yang memadukan praktik terbaik global dengan kearifan lokal bangsa. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara kunci pada Indonesia […]

  • Rapat dengan DPR RI, Mendagri: Realisasi Kemendagri dan BNPP Tahun 2024 di Atas Rerata Nasional

    Rapat dengan DPR RI, Mendagri: Realisasi Kemendagri dan BNPP Tahun 2024 di Atas Rerata Nasional

    • calendar_month Senin, 3 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 60
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa realisasi anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada 2024 di atas rata-rata nasional. Hal itu ditegaskan Mendagri di hadapan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) di Ruang Rapat Komisi II, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/2/2025). […]

  • Bagaimana Hukum Kredit Motor, Begini Jawaban Ustadz Abdul Somad

    Bagaimana Hukum Kredit Motor, Begini Jawaban Ustadz Abdul Somad

    • calendar_month Minggu, 30 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 96
    • 0Komentar

    Jakarta_Masih ada orang yang bertanya-tanya terkait hukum agama dari hasil usaha motor ojek yang dibeli dari kredit perbankan itu apakah halal atau haram? Untuk itu, ulasan yang disampaikan ustaz KH. Abdul Somad, melalui chanel snackvideo Maulana Al Afaqih akan membahasnya di artikel yang disajikan rakyatbengkulu.com kali ini. Diawali dengan penjelasan bahwa motor kredit, kemudian dijadikan usaha seperti ojek, gojek […]

  • Jokowi Sebut Fokus Perbaikan Iklim Investasi pada Rakernas

    Jokowi Sebut Fokus Perbaikan Iklim Investasi pada Rakernas

    • calendar_month Jumat, 8 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 50
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews – Presiden Jokowi (Joko Widodo) telah mengeluarkan instruksi tegas kepada jajaran pemerintahannya untuk terus memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan realisasi investasi di tingkat nasional maupun daerah. Jokowi menegaskan, pemerintah saat ini tidak berorientasi pada pemasaran semata, melainkan fokus pada penyelesaian masalah investasi di dalam negeri. “Dulu kita selalu berorientasi pada pemasaran terus, marketing […]

  • Akhirnya Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati Penuhi Panggilan KPK

    Akhirnya Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati Penuhi Panggilan KPK

    • calendar_month Senin, 17 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 50
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Akhirnya Eks Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan Korupsi PT Gas Negara (PGN). Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, Eks Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kerjasama antara PT PGN dengan […]

expand_less