Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Uncategorized » Komisi IX DPR : Iuran BPJS Kesehatan Harus Disesuaikan dengan Kemampuan Masyarakat

Komisi IX DPR : Iuran BPJS Kesehatan Harus Disesuaikan dengan Kemampuan Masyarakat

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 22 Jul 2024
  • visibility 213
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Manado,msinews.com –Anggota Komisi IX DPR RI Itet Tridjajati mengatakan bahwa, Kemenkes RI harus mencari solusi atas kendala kepesertaan BPJS Kesehatan tersebut. Misalnya, dengan terbitnya Pertaruran Daerah (Perda) yang mengatur bahwa iuran BPJS Kesehatan ditentukan berdasarkan kemampuan finansial dalam satu keluarga.

Pernyataan itu lantaran, tingkat Kepesertaan BPJS Kesehatan saat ini dinilai masih minim. Hal itu lantaran masih beratnya iuran, khususnya, jika berada dalam satu keluarga yang memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak.

“Banyak dari masyarakat tidak menjadi anggota BPJS Kesehatan karena dari mereka harus membayar sejumlah keluarganya. Kan jadi mahal. Saya usul untuk menjadi anggota BPJS (iurannya) harus berdasarkan kemampuan finansialnya,” kata dia kepada wartawan parlemen saat kunjungan kerja reses Komisi IX ke Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Rabu pekan lalu.

Dikatakan, bahwa kendala tersebut merupakan kegelisahan dari masyarakat untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Dikarenakan rendahnya pendapatan dan tak menentu per hari nya, misal buruh dan pekerja informal lainnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Itet Tridjajati

“Misalnya buruh. Mereka untuk makan sehari-hari saja sudah susah apalagi diminta untuk membayar BPJS sejumlah dengan yang ada di kartu keluarga”ujarnya.

“Misalnya buruh. Mereka untuk makan sehari-hari saja sudah susah apalagi diminta untuk membayar BPJS sejumlah dengan yang ada di kartu keluarga, tentu ini harus ada solusinya. Karena permasalahan ini rata-rata ada di tiap daerah,” kata Itet Tridjajati.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan provinsi LampungII itu meminta agar perwakilan Kemenkes yang hadir dapat menyampaikan kepada Menteri Kesehatan agar segera bisa mengambil langkah konkret dan menemukan solusi dari kegelisahan masyarakat ini.

“Menkes (Kemenkes) harus segera memikirkan hal ini dan membuat suatu kebijakan, agar permasalahan kepesertaan BPJS bisa selesai, bisa juga dibuat otonomi per daerah. Alangkah baiknya jika pemerintah bisa mendengarkan usul ini,” ujarnya berharap.

Menurutnya, masyarakat yang menjadi peserta BPJS Kesehatan mungkin cukup bayar satu jiwa saja.

“Yang sakit kan tidak mungkin seluruhnya berbarengan. Jadi, cukup bayar satu saja, atau disesuaikan dengan finansial keluarga agar kepesertaan BPJS menjadi meningkat,” tutupnya. Tim/DM.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua DPR RI Pantau Kesiapan Venue Pertemuan Parlemen Dunia Dalam Rangka Forum Air

    Ketua DPR RI Pantau Kesiapan Venue Pertemuan Parlemen Dunia Dalam Rangka Forum Air

    • calendar_month Senin, 20 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 258
    • 0Komentar

    Denpasar, msinews.com-Ketua DPR Puan Maharani memantau venue atau lokasi Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th World Water Forum (WWF). DPR RI bersama Inter-Parliamentary Union (IPU) menjadi tuan rumah Pertemuan Parlemen internasional dalam rangka Forum Air Dunia itu. Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th World Water Forum digelar di Bali Nusa Dua […]

  • Gelar RDP, Komisi II Setujui Perubahan PKPU untuk Pilkada 2024 Sesuai Putusan MK

    Gelar RDP, Komisi II Setujui Perubahan PKPU untuk Pilkada 2024 Sesuai Putusan MK

    • calendar_month Minggu, 25 Agt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 222
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Komisi II menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kemenkumham, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP terkait persetujuan draf perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk Pilkada 2024 sesuai dengan Putusan MK. Adapun Putusan MK yang dimaksud adalah Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024. “RDP hari ini ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Mereka menunggu janji kita, komitmen […]

  • Dispenad Gelar Workshop Penulisan Berita

    Dispenad Gelar Workshop Penulisan Berita

    • calendar_month Kamis, 10 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 250
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat menggelar Workshop Penulisan Berita dan Penulisan Strategis di Ball Room Hotel Novotel, Mangga Dua, Jakarta, Rabu (9/7/2025). Kegiatan tersebut diikuti oleh personel Penerangandari berbagai satuan jajaran TNI AD di seluruh Indonesia, baik secara tatap muka maupun via online(daring). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pembinaan sumber daya manusia di bidang […]

  • Peneliti PPKE

    Peneliti PPKE FEB Sebut Peran Bulog Penting Bisa Stabulisasi Harga Beras Saat Ini.

    • calendar_month Senin, 19 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 222
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya menyoroti peran vital Perum Bulog dalam menjaga stabilitas harga beras di Indonesia. Menurut peneliti senior PPKE FEB Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, kenaikan harga beras yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir perlu ditangani dengan serius. Di Kota Malang, Jawa Timur, […]

  • Jokowi

    Jokowi Serahkan DIPA dan TKD Anggaran 2024 di Istana Negara

    • calendar_month Selasa, 5 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 247
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, secara resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Tahun Anggaran 2024. Acara bersejarah ini berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dan menjadi simbol dimulainya […]

  • Legislator Ini Pertanyakan Bantuan World Bank Bagi Negara Berkembang, Soal Perubahan Iklim

    Legislator Ini Pertanyakan Bantuan World Bank Bagi Negara Berkembang, Soal Perubahan Iklim

    • calendar_month Kamis, 25 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 210
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mempertanyakan proyek dari World Bank (Bank Dunia) terkait sustainable development alias pembangunan berkelanjutan. Dimana program itu bertujuan membantu negara-negara berkembang agar bergerak menciptakan masa depan yang berkelanjutan (sustainable future). “Apa proyek dari World Bank terkait sustainable development untuk membantu negara-negara yang berkembang mencapai sustainable future. Misalnya, bantuan apa yang diberikan […]

expand_less