Jakarta, MSINews.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, secara resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Tahun Anggaran 2024.
Acara bersejarah ini berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dan menjadi simbol dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024.
Baca juga : Ketua MA Sebut Jejak Kepemimpinan yang Kokoh di Wisuda Purnabakti
Dalam pidato pembukaannya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya menghadapi dinamika dan ketidakpastian perekonomian global dengan waspada. Meskipun menghadapi tantangan geopolitik dan dampak perubahan iklim, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil diharapkan menjadi fondasi kuat untuk pelaksanaan APBN 2024.
“2024 adalah tahun terakhir pemerintahan periode ini. Saya pesan agar anggaran dioptimalkan, tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai. Ini untuk memperkuat pondasi bagi pemerintah di masa mendatang,” tegas Jokowi, melalui pesan tertulis Humasnya Jakarta, 5/12/2023.
Jokowi serahkan DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD, sebagai dokumen penting APBN, akan menjadi panduan bagi menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam menjalankan program pembangunan secara kolaboratif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Proses penyusunan dan penetapan APBN 2024 berhasil dilaksanakan tepat waktu dan lancar, berkat dukungan dari berbagai pihak, terutama legislatif.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, “APBN berupaya maksimal untuk memenuhi seluruh program priotas pembangunan nasional, melindungi rakyat, memulihkan ekonomi, mendorong transformasi, membangun daerah, dan meningkatkan pertahanan serta keamanan.”
Dalam laporannya, Menkeu juga menjelaskan bahwa APBN 2024 didesain dengan defisit sebesar Rp522,8 triliun. Fokus kebijakan pembiayaan anggaran adalah menutup defisit dengan menjaga pembiayaan utang dalam batas aman, mengoptimalkan pembiayaan non utang, serta memanfaatkan sisa anggaran lebih (SAL).
Pemerintah berkomitmen pada sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan.
Baca juga : Massa APDESI di Depan Gedung DPR Tuntut Pengesahan RUU Desa
Dengan strategi kebijakan yang inovatif, prudent, dan berkelanjutan, diperkirakan defisit anggaran dapat dijaga pada tingkat 2,29 persen terhadap PDB atau lebih rendah dari outlook 2023, menjaga keseimbangan primer menuju positif.
Acara penyerahan DIPA dan TKD ini menjadi tonggak awal implementasi APBN 2024, mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengatasi tantangan global sambil menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
