Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Kick Off Evaluasi SAKIP dan ZI 2026, PANRB Tekankan Akuntabilitas Berorientasi Hasil

Kick Off Evaluasi SAKIP dan ZI 2026, PANRB Tekankan Akuntabilitas Berorientasi Hasil

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 26 Jun 2026
  • visibility 271
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar Kick Off Meeting Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal pelaksanaan evaluasi SAKIP dan ZI Tahun 2026 dengan membahas kebijakan, mekanisme, serta gambaran umum pelaksanaan evaluasi.

Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto mengatakan evaluasi ini tidak hanya berfungsi untuk menilai kualitas pembangunan Zona Integritas dan implementasi akuntabilitas kinerja yang berorientasi hasil (assessment). Evaluasi ini adalah sarana assistance melalui pemberian rekomendasi perbaikan guna memperkuat integritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

“Melalui pelaksanaan evaluasi SAKIP dan Zona Integritas Tahun 2026 ini, saya mengajak seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menjadikan evaluasi sebagai momentum pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan,” ungkapnya saat membuka Kick Off Meeting Evaluasi SAKIP dan ZI Tahun 2026 secara daring, Kamis (25/6/2026).

Erwan menjelaskan, pelaksanaan evaluasi SAKIP Tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sementara itu, pelaksanaan evaluasi Zona Integritas berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM serta Surat Edaran Menteri PANRB No. 5/2026 tentang Syarat dan Teknis Pengusulan Unit Kerja/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM.

Sejalan dengan transformasi digital, lanjutnya, Kementerian PANRB juga mengembangkan evaluasi SAKIP berbasis artificial intelligence (AI). Kecerdasan buatan digunakan untuk meningkatkan objektivitas, konsistensi, dan kualitas analisis, sehingga rekomendasi semakin tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Erwan mengatakan, dalam satu dekade terakhir menunjukkan adanya tren peningkatan nilai SAKIP pada kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kematangan implementasi akuntabilitas kinerja di berbagai instansi pemerintah terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun.

“Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar instansi pemerintah telah semakin memahami pentingnya pengelolaan kinerja yang terarah, kolaboratif, berbasis digital, serta didukung pemanfaatan anggaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai hasil pembangunan,” jelasnya.

Erwan juga mengatakan, untuk kementerian dan lembaga, evaluasi akan difokuskan pada kontribusi terhadap pencapaian Prioritas Presiden serta isu-isu strategis nasional yang menjadi mandat masing-masing instansi. Sementara itu, untuk pemerintah daerah, fokus evaluasi diarahkan pada dua agenda utama, yaitu pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kedua tema tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat serta menjadi prioritas pembangunan nasional yang membutuhkan dukungan kuat dari pemerintah daerah.

“Melalui fokus tersebut, evaluasi SAKIP diharapkan mampu memastikan bahwa seluruh sumber daya pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, benar-benar diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata dan mendukung keberhasilan program prioritas Presiden,” imbuhnya.

Selain penguatan akuntabilitas kinerja melalui implementasi SAKIP, upaya mewujudkan birokrasi yang berkinerja tinggi juga harus diiringi dengan penguatan integritas dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, Kementerian PANRB terus mendorong pembangunan Zona Integritas sebagai instrumen strategis untuk mempercepat terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani.

“Jika SAKIP memastikan bahwa organisasi mampu menghasilkan kinerja yang berdampak, maka Zona Integritas memastikan bahwa kinerja tersebut dicapai melalui tata kelola yang berintegritas dan pelayanan publik yang berkualitas,” tegasnya.

Erwan menerangkan, pembangunan Zona Integritas pada dasarnya merupakan upaya membangun unit-unit percontohan atau role model di setiap instansi pemerintah. Unit kerja yang berhasil membangun Zona Integritas dan memperoleh predikat WBK maupun WBBM diharapkan menjadi contoh praktik baik yang dapat menginspirasi dan menularkan semangat perubahan kepada unit kerja lainnya.

Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga fokus utama yang menjadi fondasi pembangunan Zona Integritas. Pertama, penguatan integritas melalui upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta penguatan pengendalian internal. Kedua, peningkatan kualitas pelayanan publik agar mampu memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan memenuhi harapan masyarakat. Ketiga, penguatan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja sehingga setiap unit kerja mampu mengelola kinerja secara efektif, terukur, dan berorientasi hasil.

“Ketiga aspek tersebut harus berjalan secara seimbang karena integritas tanpa kinerja yang baik tidak akan memberikan manfaat yang optimal, sementara kinerja yang tinggi tanpa integritas juga tidak akan menghasilkan kepercayaan publik yang berkelanjutan,” terangnya.

Erwan berharap seluruh proses evaluasi tahun 2026 dapat dilaksanakan secara independen, profesional, objektif, dan berintegritas, sehingga menghasilkan rekomendasi yang berkualitas dan mampu mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan. (humas panrb).

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kabupaten Badung Perlu Jadi ‘Role Model’ Nasional

    Kabupaten Badung Perlu Jadi ‘Role Model’ Nasional

    • calendar_month Senin, 22 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 304
    • 0Komentar

    Badung,msineews.com– Capaian positif sektor pertanahan di Kabupaten Badung, Bali, perlu menjadi contoh bagi wilayah lain di Indonesia. Pertumbuhan itu baik kebijakan, layanan maupun inovasi terobosan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Kementerian ATR/BPN, Badung. Menurutnya, hal itu adalah suatu kemajuan yang memudahkan kepengurusan legalitas lahan di wilayah tersebut. “Badung ini spesial karena ini salah satu […]

  • Qris Dipakai Deposit Judol,Nico Siahaan : Pemerontah Harus Putuskan Aliran Dana

    Qris Dipakai Deposit Judol,Nico Siahaan : Pemerontah Harus Putuskan Aliran Dana

    • calendar_month Rabu, 5 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 208
    • 0Komentar

    MSINEWSCOM (Jakarta) – Anggota Komisi I DPR RI Junico (Nico) Siahaan meminta pemerintah tidak hanya berfokus memblokir situs judi daring (judol), tetapi juga memutus aliran dana yang menopang operasional jaringan tersebut. Menurutnya, pengawasan terhadap transaksi digital harus diperkuat karena pelaku kini semakin banyak memanfaatkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai sarana deposit. “Pemerintah tidak boleh hanya […]

  • Bulan K3 2026 Dimulai, Menaker: Pekerja Harus Pulang dengan Selamat

    Bulan K3 2026 Dimulai, Menaker: Pekerja Harus Pulang dengan Selamat

    • calendar_month Senin, 12 Jan 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 368
    • 0Komentar

    Msinews.com – Di tengah masih tingginya angka kecelakaan kerja, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa tujuan utama keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah memastikan pekerja dapat pulang ke rumah dengan selamat setelah bekerja. Penegasan itu disampaikan saat Menaker memimpin Apel Hari K3 dan Pencanangan Bulan K3 Nasional Tahun 2026 di Bekasi, Jawa Barat, Senin (12/1/2026). Yassierli […]

  • Kemendagri dan BNPP Gelar Upacara HUT ke-80 RI

    Kemendagri dan BNPP Gelar Upacara HUT ke-80 RI

    • calendar_month Minggu, 17 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 189
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Segenap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI). Upacara berlangsung di Plaza Gedung A, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Minggu (17/8/2025). Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir bertindak sebagai inspektur upacara dengan mengenakan pakaian adat dari Provinsi […]

  • Nah Ramai Sebut Penetapan Tersangka Panji Gumilang Bentuk Kriminalisasi. ‘Baca Apa Alasannya?

    Nah Ramai Sebut Penetapan Tersangka Panji Gumilang Bentuk Kriminalisasi. ‘Baca Apa Alasannya?

    • calendar_month Rabu, 2 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 297
    • 0Komentar

    Jakarta_Infomsi.News–Penetapan Panji Gumilang atas dugaan penistaan agama lantas mendapatkan pembelaan dan respons yang mengerucut dari sejumlah organisasi Hingga Kuasa yang menyebut kasus ini adalah bentuk kriminalisasi. Hal tersebut disampaikan mulai dari Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia PBHI Ketua PBHI Julius Ibrani, menilai penetapan pimpinan Pondok Pesantren Al_Zaytun  Panji Gumilang (PG) sebagai tersangka penistaan […]

  • Pimpinan MPR Terima Kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri Libya,Ini Harapannya

    Pimpinan MPR Terima Kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri Libya,Ini Harapannya

    • calendar_month Jumat, 26 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 253
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Wakil Menteri Luar Negeri Libya, Mohamed Khalil AbuBakr Issa mengunjungi Kantor MPRI RI di Kompleks Parlemen,Senayan,Jakarta Pusat, Jumat (26/4/2024). Kunjungan ini untuk membuka kembali program Beasiswa dan Peningaktan Perdagangan antara RI-Libya. Dalam kesempatan itu Mohamed Khalil AbuBakr Issa mengatrakan, MPR bagi pemerintah Libya merupakan lembaga negara yang penting. Khalil AbuBakr, di terima oleh Wakil Ketua MPR […]

expand_less