Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Kemnaker dan GNIK Bahas Solusi Pengembangan Keterampilan Masa Depan

Kemnaker dan GNIK Bahas Solusi Pengembangan Keterampilan Masa Depan

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month 8 jam yang lalu
  • visibility 22
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) membahas solusi pengembangan keterampilan masa depan (the future skills) sesuai kebutuhan industri dan dinamika dunia kerja.

Pembahasan ini mencakup pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM), perluasan akses pelatihan kerja, serta peningkatan produktivitas nasional agar tenaga kerja Indonesia mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, kerja sama antara pemerintah dan praktisi manajemen SDM diperlukan agar program pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri. Menurutnya, pembangunan ketenagakerjaan juga perlu berorientasi pada produktivitas, bukan hanya penyelesaian persoalan hubungan industrial.

“Pembangunan ketenagakerjaan harus mampu menjawab tantangan riil di lapangan melalui perluasan ruang lingkup kerja sama, yang tidak sekadar menyelesaikan masalah hubungan industrial, melainkan berfokus pada peningkatan produktivitas,” ujar Yassierli dalam acara Brainstorming GNIK Academy bertema “Solusi Kolaboratif Membangun The Future Skills untuk Indonesia” di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).

Yassierli menjelaskan, kebutuhan keterampilan tenaga kerja terus berubah seiring perkembangan kecerdasan buatan (AI), teknologi informasi, dan ekonomi hijau. Karena itu, program pelatihan perlu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pekerjaan. Selain kualifikasi akademis, keterampilan yang dimiliki seseorang juga menjadi pertimbangan dalam menilai kesesuaiannya dengan kebutuhan industri.

Menurut Yassierli, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan keterampilan baru melalui pembelajaran bersama dan berbagi pengetahuan. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan memanfaatkan sumber daya dan pengalaman yang tersedia tanpa harus membangun platform pembelajaran sendiri dengan biaya besar.

“Isu keterampilan masa depan merupakan tantangan bersama lintas sektor. Alih-alih setiap perusahaan merintis platform mandiri berbiaya besar, mari satukan potensi dan pengetahuan yang ada ke dalam wadah pembelajaran kolektif,” katanya.

Di sisi pemerintah, Kemnaker tengah merampungkan pembangunan sistem informasi pasar kerja terpadu. Sistem ini dirancang untuk memetakan ketersediaan tenaga kerja dan kebutuhan industri. Informasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pelatihan dan pengembangan kompetensi sesuai kondisi pasar kerja.

Pembangunan sistem tersebut mencakup pembaruan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI), penyusunan daftar okupasi kritis atau jabatan yang penting bagi kebutuhan industri, serta integrasi portal SIAPKerja dengan basis data Badan Pusat Statistik (BPS). Langkah ini diharapkan membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja dan keterampilan yang perlu dikembangkan.

Yassierli mengatakan, pemerintah siap memfasilitasi infrastruktur dan regulasi pendukung agar pengembangan kompetensi melibatkan berbagai pihak. Kemitraan dengan GNIK diharapkan dapat mempertemukan dukungan pemerintah dengan pengalaman praktisi dalam mengembangkan keterampilan tenaga kerja sesuai perubahan kebutuhan industri.

“Prinsip utama yang senantiasa kita pegang teguh adalah dari, oleh, dan untuk GNIK dan Bangsa. Pemerintah siap memfasilitasi infrastruktur serta regulasi pendukung agar kompetensi generasi muda dapat berkembang secara optimal,” pungkas Yassierli.**

 

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisi IV DPR RI Bentuk Tim Tinjau Dugaan Tailing Freeport

    Komisi IV DPR RI Bentuk Tim Tinjau Dugaan Tailing Freeport

    • calendar_month Senin, 6 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 165
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Komisi IV DPR RI resmi membentuk tim untuk melakukan peninjauan langsung dugaan dampak pengelolaan tailing PT Freeport Indonesia terhadap lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat setempat,di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Catatan rekomendasi tersebut disahkan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ke-23 Komisi IV DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua […]

  • Bobby Irawan, Diperiksa Kejati Terkait Kasus Korupsi Dana Hibah KONI

    Bobby Irawan, Diperiksa Kejati Terkait Kasus Korupsi Dana Hibah KONI

    • calendar_month Rabu, 7 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 233
    • 0Komentar

    Bandar Lampung, MSInews.com – Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kadisparekraf) Lampung, Bobby Irawan, menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) pada Senin, 5 Februari 2024. Bobby diperiksa sebagai saksi oleh Kejati Lampung dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung. Kasipenkum Kejati Lampung, Ricky Ramdhan, mengungkapkan bahwa pemeriksaan terhadap Bobby […]

  • Buka Suara Soal Isu Suap Reza Gladys, Kepala BPOM Tak Pernah Beri Pernyataan Itu

    Buka Suara Soal Isu Suap Reza Gladys, Kepala BPOM Tak Pernah Beri Pernyataan Itu

    • calendar_month Sabtu, 4 Okt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 178
    • 0Komentar

      Msinews.com – Sebuah narasi viral di TikTok menyebut lima orang oknum pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menerima suap dari pengusaha skincare Reza Gladys dipastikan tidak benar. Informasi tersebut telah dikonfirmasi sebagai hoaks oleh BPOM dalam keterangan resmi yang dirilis pada Jumat 3 Oktober 2025. Isu tersebut sebelumnya ramai dibicarakan di media […]

  • Cegah Pernikahan Dini, Pemda Muna Barat dan Aisyiyah Lakukan Hal Ini

    Cegah Pernikahan Dini, Pemda Muna Barat dan Aisyiyah Lakukan Hal Ini

    • calendar_month Senin, 14 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 213
    • 0Komentar

    Muna Barat,Infomasi.org-Kasus perkawinan di bawah umur dan kekerasan pada perempuan kian marak dan hampir merata tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Menyikapi hal tersebut, Pemda Kabupaten Muna Barat,Sulawesi Tenggara menggandeng Aisyiyah Muna Barat berkomitmen untuk menurunkan tingginya angka pernikahan dini dan kasus kekerasan anak dan perempuan di wilayah setempat. Adapun, komitmen bersama ini dilakukan antar pemda […]

  • Eks Mentan SYL Divonis 10 Tahun Penjara ,Hal yang Memberatkan dan Meringankan

    Eks Mentan SYL Divonis 10 Tahun Penjara ,Hal yang Memberatkan dan Meringankan

    • calendar_month Jumat, 12 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 223
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo divonis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan pidana 10 tahun penjara dan denda Rp 300. Juta subsider 4 tahun kurungan. Limpo dinyatakan terbukti melakukan korupsi di Kementerian Pertahanan (Kementan). Selain itu, majelis hakim juga meminta Syahrul Yasin Limpo membayar uang pengganti sebesar Rp 14.147.144.786 dan 30.000 […]

  • Mardani Ali Sera ; Saatnya Birokrasi Lepas dari Cengkeraman Politik

    Mardani Ali Sera ; Saatnya Birokrasi Lepas dari Cengkeraman Politik

    • calendar_month Senin, 20 Okt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 186
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM– Putusan MK untuk membentuk lembaga independen pengawas ASN, bukan sekadar koreksi hukum, melainkan ujian politik bagi pemerintah dan parlemen. Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera. “Keputusan ini bukan sekadar koreksi atas penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), tetapi juga peringatan keras agar reformasi birokrasi tidak tergelincir ke arah […]

expand_less