Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pendidikan » Kemensos Tegaskan Anti-Intervensi di Tengah Megaproyek Sekolah Rakyat

Kemensos Tegaskan Anti-Intervensi di Tengah Megaproyek Sekolah Rakyat

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 12 Jul 2025
  • visibility 10
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengeluarkan peringatan keras kepada jajarannya untuk menjaga integritas dalam pengadaan barang dan jasa program Sekolah Rakyat. Pernyataan ini disampaikan saat rapat internal pada Jumat (11/7), menyusul peluncuran program yang diprediksi menelan anggaran hingga ratusan triliun rupiah tersebut.

Tingginya potensi korupsi dalam proyek strategis pemerintah menjadi latar belakang utama instruksi Menteri Sosial. Dengan tegas, Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Agus Jabo Priyono menyatakan tidak akan mengintervensi proses pengadaan, yang meliputi seragam dan perlengkapan siswa.

“Saya dan Pak Wamensos tidak akan ikut campur,” kata Gus Ipul, sapaan akrabnya, sembari menambahkan, “Jangan sekali-kali kita main-main dalam urusan Sekolah Rakyat. Buka saja apa adanya. Ikuti aturan.”

Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran atas kemungkinan munculnya lobi atau intervensi dari pihak-pihak tertentu. Gus Ipul meminta seluruh pejabat pengguna anggaran menjalankan tugasnya dengan jujur, transparan, dan tanpa intervensi.

“Saya ingin pengadaan ini betul-betul murni, sesuai dengan ketentuan. Yang menang ya menang, yang kalah ya kalah,” ujarnya.

Menteri Sosial pun menjanjikan pengawasan ketat dan tak segan menyerahkan kasus kepada aparat penegak hukum jika ditemukan indikasi kecurangan.

Sebagai program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Sekolah Rakyat didesain untuk menyediakan pendidikan gratis berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Skala masifnya, yang akan dimulai dengan 100 titik rintisan pada Juli 2025, menempatkan program ini dalam sorotan publik dan pengawas antikorupsi. Anggaran besar yang dialokasikan untuk pembangunan fisik, seragam, dan kebutuhan operasional lainnya menjadi perhatian khusus.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kontroversi Soal Hak Imunitas DPR: Hidayat Nurwahid Bela Mardani Ali Sera

    Kontroversi Soal Hak Imunitas DPR: Hidayat Nurwahid Bela Mardani Ali Sera

    • calendar_month Selasa, 4 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 6
    • 0Komentar

    Jakarta msinews.com-Wakil Ketua MPR RI yang juga Wakil Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), menegaskan bahwa anggota DPR memiliki hak imunitas dalam menyampaikan pendapat. Pernyataan ini disampaikan nya pada Jumat pekan lalu dalam  tanggapan atas pelaporan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Dalam […]

  • Pakar Hukum: Nicke Widyawati Mangkir Lagi, KPK Harus Ambil Langkah Jemput Paksa

    Pakar Hukum: Nicke Widyawati Mangkir Lagi, KPK Harus Ambil Langkah Jemput Paksa

    • calendar_month Sabtu, 15 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 6
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM- Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus berani mengambil langkah menjemput paksa mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati yang tak mau penuhi panggilan dari penyidik KPK. Sebagaimana diketahui, Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, pada […]

  • DEEP Dorong Korban Tindakan Asusila oleh Ketua KPU Dilaporkan ke Polisi

    DEEP Dorong Korban Tindakan Asusila oleh Ketua KPU Dilaporkan ke Polisi

    • calendar_month Kamis, 4 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 6
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati, menyarankan agar korban tindakan asusila dilakukan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari segera melapor ke polisi. Saran tersebut setelah putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi memecat Ketua KPU RI itu. “Saya mendorong pelapor juga bisa melaporkan ke pihak kepolisian agar bisa […]

  • Kemenkes Diminta Pastikan Alat Antropometri Terdistribusi ke Seluruh Posyandu

    Kemenkes Diminta Pastikan Alat Antropometri Terdistribusi ke Seluruh Posyandu

    • calendar_month Jumat, 17 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 8
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Komisi IX DPR RI menyampaikan kesimpulan dari Rapat Kerja Komisi IX DPR bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo dengan agenda pembahasan mengenai pelaksanaan program penurunan stunting. Adapun, Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan alat antropometri didistribusikan mencapai ke […]

  • Taman RW 05/01 Kebon Sirih Akan Diresmikan Wali Kota Jakarta Pusat

    Taman RW 05/01 Kebon Sirih Akan Diresmikan Wali Kota Jakarta Pusat

    • calendar_month Rabu, 15 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 5
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Sebuah Taman Kecil dan indah,terletak di Kantor RW.05/RT.01,Kelurahan Kebon Sirih, Menteng,Jakarta Pusat akan diresmikan oleh Wali Kota Jakarta Pusat, Dhany Sukma,Rabu (15/5/2024) pagi. Adapun, Lokasi Taman ini terletak di Kompleks Lahan Milik PT MNC Grup Kebon Sirih Jakarta Pusat. Untuk menuju Taman ini melalui Gg.2 Jalan Jaksa Kebon Sirih. Memasuki pintu gerbang menuju taman […]

  • DPR RI Ingatkan, Barang Kiriman PMI dari Laur Negeri Bukan untuk Komersial

    DPR RI Ingatkan, Barang Kiriman PMI dari Laur Negeri Bukan untuk Komersial

    • calendar_month Selasa, 9 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 6
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Penerapan aturan impor yang berdampak bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) mendapat sorotan dari Anggota Komisi IX DPR RI,Edy Wuryanto. Ia menilai, banyaknya barang bawaan milik PMI yang pulang kampung adalah hal yang wajar. Edy meyakini, barang kiriman atau bawaan PMI bukan bertujuan komersil, melainkan kebutuhan keluarga mereka di kampung halaman. “Mereka tidak sering pulang. Ada yang […]

expand_less