Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » Pakar Hukum: Nicke Widyawati Mangkir Lagi, KPK Harus Ambil Langkah Jemput Paksa

Pakar Hukum: Nicke Widyawati Mangkir Lagi, KPK Harus Ambil Langkah Jemput Paksa

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 15 Mar 2025
  • visibility 254
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MSINEWS.COM- Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus berani mengambil langkah menjemput paksa mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati yang tak mau penuhi panggilan dari penyidik KPK.

Sebagaimana diketahui, Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, pada Selasa 11 Maret 2025.

“Ys dipanggil lagi, kalau mangkir lagi dijemput paksa,” tegas Fickar saat dihubungi di Jakarta, pada Jumat 14 Maret 2025.

Nicke Widyawati yang pernah menjadi Bos Pertamina, kini masih menyandang status sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana Korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Inti Alisindo Energi atau IAE periode 2017-2021.

Menurut Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar, Kasus dugaan korupsi yang terjadi di PT Pertamina (Persero) yang menjadi perhatian publik ini, hingga melibatkan mantan Direktur Utama dalam kasus tersebut, tak menutup kemungkinan Nicke Widyawati selama jadi Bos Pertamina tidak mengetahuinya adanya dugaan tindak pidana korupsi yang kini menjerat dirinya sebagai saksi.

“Kalo korupsi itu terjadi dimasa kepemimpinannya, maka dia wajib memberikan penjelasan mengapa bisa lolos tak terdeteksi,” ujar Fickar.

Sebelumnya, Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati mangkir diperiksa oleh KPK dalam kasus dugaan tindak pidana Korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Inti Alisindo Energi atau IAE pada periode 2017 sampai 2021.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan Mantan Direktur PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati seharusnya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

“Saksi NW konfirmasi untuk reschedule (penjadwalan ulang),” kata Tessa Mahardika dalam keterangannya, Selasa 11 Maret 2025.** Eki.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Terbaru! KPK Bakal Dalami Sejumlah Anggota DPR Komisi XI Terima Dana CSR BI-OJK

    Terbaru! KPK Bakal Dalami Sejumlah Anggota DPR Komisi XI Terima Dana CSR BI-OJK

    • calendar_month Kamis, 21 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 201
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Menyoal perkembangan terbaru terkait kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan secara tegas pihaknya akan mendalami sejumlah Anggota DPR RI Komisi XI sebagian besar diduga menerima dana program sosial. Hal ini ditegaskan Ketua KPK Setyo Budiyanto, bahwa pihaknya mengungkap […]

  • Fatma Saifullah Yusuf Hadiri Halal Bihalal Seruni dan Dekranas

    Fatma Saifullah Yusuf Hadiri Halal Bihalal Seruni dan Dekranas

    • calendar_month Sabtu, 26 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 223
    • 0Komentar

    Jakarta – Penasihat I Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Sosial (Kemensos), Fatma Saifullah Yusuf menghadiri Halal Bihalal Solidaritas Perempuan Indonesia Kabinet Merah Putih (Seruni) bersama Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas). Hadir dalam acara tersebut istri Wakil Presiden, Selvi Gibran Rakabuming dan para istri Menteri. Hadir juga Ketua Harian Dekranas, Tri Tito Karnavian. Seiring himbauan untuk mengenakan […]

  • Novel Baswedan

    Komisioner Nonaktif KPK, Surati Jokowi untuk Mundur, Ditolak

    • calendar_month Senin, 25 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 241
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Komisioner nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, kembali mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sabtu (23/12) lalu. Firli sebelumnya telah menyampaikan surat, namun ditolak oleh Istana karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KPK. Surat keterangannya, Firli mengakui adanya ketidaksesuaian format surat sebelumnya dengan undang-undang yang berlaku. Baca […]

  • Pengurus Ikatan Alumni Giovanni Resmi Dilantik, dr. Imelda Terpilih Pimpin IKA Givans

    Pengurus Ikatan Alumni Giovanni Resmi Dilantik, dr. Imelda Terpilih Pimpin IKA Givans

    • calendar_month Minggu, 25 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 233
    • 0Komentar

    Kupang,msinews.com – Badan pengurus Ikatan Alumni SMA Katholik Giovanni Kupang (IKA Givans) periode 2025-2030 resmi dikukuhkan, Sabtu 24 Mei 2025. Pengukuhan yang digelar di Aula SMAK Giovanni Kupang ini dihadiri Wali Kota Kupang, dr. Chrisitian Widodo, para guru dan alumni dari berbagai angkatan. Turut hadir Ketua DPRD NTT, Emilia Julia Nomoeni, anggota Komisi V DPRD […]

  • Mendagri Dukung Forum Reguler Negara-Negara Tetangga untuk Perkuat Kerja Sama Perbatasan

    Mendagri Dukung Forum Reguler Negara-Negara Tetangga untuk Perkuat Kerja Sama Perbatasan

    • calendar_month Rabu, 16 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 157
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mendukung penguatan forum pertemuan secara berkala dengan negara-negara tetangga untuk membahas berbagai persoalan dan peluang kerja sama di kawasan perbatasan. Menurutnya, forum tersebut dapat menjadi wadah untuk memperkuat hubungan antarnegara, mengembangkan potensi ekonomi, serta menyelesaikan berbagai persoalan perbatasan secara […]

  • Tok, Anak di Bawah 16 Tahun Dibatasi Akses Medsos

    Tok, Anak di Bawah 16 Tahun Dibatasi Akses Medsos

    • calendar_month Minggu, 29 Mar 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 438
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM- Pemerintah melalukui Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) resmi memberlakukan aturan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Keputusan itu mulai diberlakukan pada ini, 28 Maret 2026. Adapun, kebijakan tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas yang bertujuan memperkuat […]

expand_less