Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pendidikan » Gus Ipul Tekankan Pentingnya Teknologi dalam Penyelenggaraan Sekolah Rakyat

Gus Ipul Tekankan Pentingnya Teknologi dalam Penyelenggaraan Sekolah Rakyat

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 20 Mei 2025
  • visibility 206
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Batu,msinews.com – Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga miskin tak hanya menyediakan pendidikan gratis tapi juga berkualitas. Sekolah gratis berkonsep asrama ini akan mengajarkan keterampilan digital dan dikelola secara modern.

Untuk memastikan hal ini terwujud, Kementerian Sosial selaku penanggung jawab sekolah rakyat menggandeng sejumlah pihak, salah satunya sekolah Al Hikmah, yang sudah berpengalaman di bidang pendidikan.

“Penandatanganan ini adalah langkah awal supaya kami bisa mengadopsi aplikasi yang dimiliki Al Hikmah. Ke depan, akan ada pelatihan guru Sekolah Rakyat, peningkatan fitur Learning Management System, dan replikasi model ini di berbagai wilayah. Juga mungkin pertukaran atau kegiatan antarsiswa itu juga akan kita lanjutkan di masa-masa yang akan datang,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam acara penandatanganan MoU Kemensos dan Sekolah Al Hikmah di Batu, Jawa Timur, Senin (19/5/2025).

Hadir dalam acara ini para pimpinan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Al Hikmah, wali kota Batu Nurochman, wakil wali kota Batu Heli Suyanto, wakil Bupati Kabupaten Malang Lathifah Shohib, para akademisi dan tamu undangan lainnya.

Gus Ipul menjelaskan, MoU dengan sekolah Al Hikmah ini sangat penting untuk menyempurnakan kurikulum yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan adanya kerja sama ini diharapkan modul Sekolah Rakyat bisa cepat rampung dan dapat digunakan pada tahun ajaran baru.

Sementara Sekolah Al Hikmah dipilih karena sistem pembelajarannya dinilai ada kecocokan dengan draf kurikulum yang disusun untuk Sekolah Rakyat. Yayasan ini mempunyai modul pelajaran untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA, sama seperti Sekolah Rakyat.

“Kami berterima kasih kepada Al Hikmah yang secara sukarela berbagi pengalaman dan teknologinya untuk kita, karena nanti sekolah rakyat yang kita akan coba rintisannya dimulai tahun ajaran 2025-2026,” katanya.

Ke depan, kerja sama ini juga diharapkan dapat menopang penerapan teknologi dalam pendidikan inklusif. Sebab, era digital menuntut pendekatan baru dalam pendidikan untuk melahirkan generasi pembelajar dari kalangan miskin yang berdaya, bermartabat, dan mampu menjadi agen perubahan.

Adapun, Kolaborasi ini juga akan memungkinkan integrasi Learning Management System dan modul pembelajaran digital dalam Aplikasi Sekolahku sehingga dapat membantu menjangkau anak-anak di wilayah terpencil, miskin kota, dan marginal yang selama ini luput dari akses pendidikan berkualitas.

Dalam kesempatan ini, Pembina Yayasan LPI Al Hikmah Surabaya, Ustad Ir Shakib Abdullah mengucapkan terima kasih dan rasa syukur karena telah diajak Kemensos untuk bersama-sama membangun perbaikan kualitas anak bangsa melalui pendidikan, yakni Sekolah Rakyat.

“Di dalamnya kami ingin berkontribusi lewat modul sekolah dan modul sekolah ini sudah kami laksanakan lebih dari 7 tahun dan sekarang sudah dipakai lebih dari 7.000 siswa di Indonesia. Modul ini bagian dari karya Al Hikmah untuk bersama-sama berkontribusi untuk bangsa. Moga-moga nanti bisa dikembangkan bersama-sama dan ini kontribusi Al Hikmah untuk perbaikan kualitasnya ke depan,” kata Shakib.

“Ini pengakuan Al Hikmah untuk bangsa yang insya Allah lewat pintu Kementerian Sosial ini makin banyak anak pintar, makin banyak anak hebat dan ke depan ini bagian dari mimpi kita, ini generasi terbaik untuk bangsa insya Allah,” sambungnya.

Lebih lanjut Gus Ipul menjelaskan, sekolah rakyat merupakan program prioritas nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sebagai awalan, pada tahun ajaran baru ini pemerintah akan membuka 53 sekolah rakyat di berbagai titik di Indonesia dengan daya tampung ribuan siswa. Tujuannya adalah memastikan tidak ada anak Indonesia putus sekolah dan memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.

Sekolah ini bukan hanya tempat belajar, tapi ruang peradaban membangun harapan, membentuk karakter, dan membuka jalan keluar dari kemiskinan. Sebab, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan.

“Dalam istilah saya itu untuk memuliakan keluarga miskin atau miskin ekstrem, memuliakan wong cilik agar mereka juga terbawa dalam proses pembangunan lewat pendidikan yang berkualitas,” terangnya.

Selain 53 titik dengan daya tampung 3.800 siswa yang dapat dipastikan mulai dibuka pada tahun ajaran baru ini, pemerintah juga terus bekerja untuk menambah jumlah sekolah rakyat. Pada tahap awal sekolah rakyat menggunakan gedung-gedung milik Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

“Dan selebihnya nanti Presiden juga akan membangun gedung secara khusus dipersembahkan untuk sekolah rakyat yang menampung lebih dari seribu siswa. Mudah-mudahan tahun depan bisa selesai dan dengan begitu maka ke depan lebih banyak lagi beasiswa yang bisa terima di sekolah rakyat,” katanya.

Gus Ipul menambahkan, saat ini sudah ada sejumlah lokasi yang sudah disurvei oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Dari ratusan titik yang diusulkan, ada lebih dari 12 yang sudah dinyatakan memenuhi syarat dan terus ditindaklanjuti.

“Kita tidak bisa tahu angka pastinya tetapi saya kira bisa juga mendekati 100 titik mudah-mudahan di tahun 2025 ini. Tetapi terus terang ini saya belum berani menyatakan secara pasti karena semua sedang berproses. Nah yang lebih penting kami sampaikan ketika titik untuk sekolah rakyat itu dinyatakan layak, proses sarana-perasaranannya direnovasi secara simultan dan guru-guru mulai direkrut,” urainya.

Bersamaan dengan proses rekruitmen guru, juga dimulai seleksi kepala sekolah dan tenaga kependidikan yang lain. Kemudian perencanaan anggaran dan pengawasan juga dimulai secara simultan. “Intinya bahwa kami bersama gubernur, dengan bupati, wali Kota itu terus bekerjasama mensukseskan penyelenggaraan sekolah rakyat atas arahan Presiden,” katanya.**

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mengenal 7 Wisata Edukasi di “Negeri Laskar Pelangi” Babel, Cocok untuk Liburan Natura & Sekolah

    Mengenal 7 Wisata Edukasi di “Negeri Laskar Pelangi” Babel, Cocok untuk Liburan Natura & Sekolah

    • calendar_month Jumat, 20 Des 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 240
    • 0Komentar

    Pangkalpinang,msinews.com-Lupakan sejenak kesibukan Anda selama 6 hari kerja bahkan 7 hari kerja yang dianugerahkan oleh sang Pencipta. Anda butuh refreshing untuk menyegarkan tubuh maupun pikiran yang jutek dan cobalah menjelajahi sejumlah destinasi wisata terutama suasana-suasana alam. Dan, kali ini Biro msinews.com menawarkan 7 destasi wisata yang wajib Anda kunjungi di Provinsi Bangka Belitung, yang akrab […]

  • Komnas HAM

    Komnas HAM Minta KPU RI Segera Koreksi Data Suara Pemilu

    • calendar_month Kamis, 22 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 203
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengajukan permintaan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menyediakan data perolehan suara yang akurat, mengingat hal tersebut merupakan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi yang benar. Wakil Ketua Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi, menegaskan bahwa ini merupakan bagian dari keterbukaan. Baca juga : Gugatan Praperadilan […]

  • Ketua DPD RI

    Ketua DPD RI Ungkap Mubaligh Wajib Menjaga NKRI dari Kerusakan, Ini Alasannya:

    • calendar_month Selasa, 23 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 194
    • 0Komentar

    Surabaya, MSINews.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menggarisbawahi peran sentral Mubaligh dalam membentuk pandangan dan perilaku umat Islam dalam konteks pembangunan bangsa dan negara. Pada kegiatan Serap Aspirasi Masyarakat di Gedung Kadin Jatim, Senin (22/1/2024), LaNyalla menyatakan Mubaligh bukan hanya penyebar ajaran Islam, tetapi juga ujung tombak dalam […]

  • Politik Itu Bukan Jalan Menuju Kekayaan,Tapi Pengabdian

    Politik Itu Bukan Jalan Menuju Kekayaan,Tapi Pengabdian

    • calendar_month Senin, 27 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 437
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM – Politik yang bermoral, berkeadilan, dan memberdayakan umat merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang substantif sekaligus mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, saat menjadi narasumber pada Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII Tahun 2026 […]

  • Catat,Ini Persyaratan Zona Integritas 2026 dari Kementerian PANRB

    Catat,Ini Persyaratan Zona Integritas 2026 dari Kementerian PANRB

    • calendar_month Kamis, 11 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 256
    • 0Komentar

    JAKARTA,SINEWS.COM – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan periode pengusulan unit/satuan kerja pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) hingga 30 Juni 2026. Teknis dan kriteria pengusulan diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 5/2026 tentang Syarat dan Teknik Pengusulan Unit […]

  • Pengungsi Rohingya di Aceh Capai 1.000 orang, Pemerintah Diminta Lakukan Hal Ini 

    Pengungsi Rohingya di Aceh Capai 1.000 orang, Pemerintah Diminta Lakukan Hal Ini 

    • calendar_month Senin, 3 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 172
    • 0Komentar

    Banda Aceh,msinews.com- Kominis Hukum,Keamanan dan HAM (Komisi III)  DPR RI, meminta pemerintah untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait regulasi yang mengatur soal kewenangan tiap-tiap lembaga dalam menangani pengungsi yang datang dari negara luar. Hal tersebut menyusul jumlah pengungsi Rohingya di Aceh yang kini jumlahnya mencapai lebih dari 1.000 orang dan tersebar di tujuh […]

expand_less