Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pendidikan » Komisi X Ingatkan, Pemulihan Sarpras Pendidikan Pasca Gempa di NTT,Jangan Abaikan Aspek Psikososial

Komisi X Ingatkan, Pemulihan Sarpras Pendidikan Pasca Gempa di NTT,Jangan Abaikan Aspek Psikososial

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 19 Agt 2026
  • visibility 194
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA,MSINEWS.COM-Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan keprihatinan mendalam atas gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah NTT pada Sabtu (15/8/2026) dini hari.

Untuk itu dia menegaskan bahwa, kerusakan fasilitas pendidikan harus segera menjadi perhatian pemerintah karena menyangkut keberlanjutan hak belajar anak-anak di wilayah terdampak.

Saat ini, Kemendikdasmen masih melakukan pemetaan, verifikasi lapangan, dan asesmen terhadap kondisi sekolah serta peserta didik yang terdampak.

Menurut Hetifah, proses pendataan tersebut harus dilakukan secara cepat dan akurat agar pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam menentukan kebutuhan pemulihan di setiap wilayah.

“Kerusakan sekolah harus segera dipetakan secara menyeluruh, termasuk kondisi bangunan, sarana pembelajaran, guru, dan peserta didik. Data yang akurat sangat penting agar penanganan tidak terlambat dan bantuan dapat diberikan sesuai kebutuhan,”tegas Hetifah dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta.

Lanjutnya, Komisi X DPR RI mendorong pemerintah, khususnya Kemendikdasmen, untuk segera mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah yang rusak.

Meski demikian Hetifah menekankan bahwa” pemulihan pendidikan dalam situasi bencana tidak dapat hanya menunggu pembangunan kembali gedung sekolah”.

Untuk itu, Pemerintah perlu segera menyediakan ruang kelas darurat, fasilitas belajar, serta ruang bermain dan dukungan psikososial bagi anak-anak, terutama bagi mereka yang berada di lokasi pengungsian.

“Akses pendidikan tidak boleh terputus karena sekolah rusak atau lokasinya jauh dari tempat pengungsian. Anak-anak tetap harus mendapatkan ruang yang aman untuk belajar dan bermain selama proses pemulihan berlangsung,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Untuk itu, Hetifah kembali mendorong Kemendikdasmen agar memiliki skema dan anggaran khusus untuk penyediaan sekolah atau ruang belajar darurat di wilayah terdampak bencana.

Menurutnya, mekanisme tersebut penting agar respons pemerintah dapat dilakukan secara cepat tanpa harus menunggu proses penganggaran yang terlalu panjang, terutama dalam kondisi ketika sarana pendidikan tidak dapat digunakan.

“Selain pembangunan fisik, ia juga menekankan agar program revitalisasi satuan pendidikan dilakukan secara menyeluruh. Pemulihan harus mencakup tidak hanya gedung sekolah, tetapi juga meja dan kursi, perangkat pembelajaran, fasilitas pendukung, serta bantuan bagi peserta didik dan warga satuan pendidikan yang terdampak”kata Hetifa.

“Kita jangan hanya membangun kembali bangunan sekolahnya. Perangkat pembelajaran dan kebutuhan siswa juga harus dipastikan tersedia. Karena itu, kami mendorong pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk seluruh kebutuhan pemulihan pendidikan,” ujarnya.

Selain itu, Komisi X juga meminta pemerintah memastikan akurasi dan keterpaduan data kerusakan pendidikan di NTT. Data mengenai jumlah sekolah yang rusak, tingkat kerusakan, peserta didik dan guru yang terdampak, serta kebutuhan rehabilitasi dan fasilitas darurat harus segera diverifikasi di lapangan dan diperbarui secara berkala. Menurut Hetifah, data yang akurat merupakan fondasi penting agar kebijakan rehabilitasi dan bantuan dapat tepat sasaran.

Hetifah memastikan Komisi X DPR RI akan terus mengawal proses pemulihan pendidikan di NTT bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Ia menegaskan bahwa keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama dalam situasi darurat, tetapi keberlanjutan pendidikan anak-anak juga harus menjadi bagian integral dari penanganan bencana.

“Percepatan pemulihan pendidikan sangat penting agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan normal. Jangan sampai bencana menimbulkan gangguan pendidikan yang berkepanjangan dan membuat anak-anak kehilangan hak belajarnya. Negara harus hadir memastikan mereka tetap dapat belajar dalam kondisi yang aman, layak, dan bermartabat,” tegasnya.

Berdasarkan data sementara BNPB hingga Sabtu sore, gempa yang berpusat di laut sekitar 38 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman 15 kilometer tersebut telah menyebabkan 47 orang meninggal dunia.

Selain menimbulkan korban jiwa, gempa juga mengakibatkan kerusakan pada berbagai fasilitas umum, termasuk 87 satuan pendidikan dari jenjang SD hingga SMA/SMK. * domi dese lewuk.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sekjen Kemendagri Ajak Pejabat Baru Tinggalkan Pola Kerja Berulang dan Hadirkan Inovasi Nyata

    Sekjen Kemendagri Ajak Pejabat Baru Tinggalkan Pola Kerja Berulang dan Hadirkan Inovasi Nyata

    • calendar_month Jumat, 24 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 247
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengajak para aparatur sipil negara (ASN), khususnya pejabat yang baru dilantik, untuk meninggalkan pola kerja yang hanya mengulang program tanpa pembaruan. Menurutnya, birokrasi perlu menghadirkan inovasi yang mampu menjawab dinamika kebutuhan masyarakat, sehingga setiap program benar-benar memberikan manfaat nyata. “Oleh sebab itu, apa pun bidang tugas […]

  • DLHK Usir Wartawan Saat Rapat AMDAL, AKPERSI: Bentuk Pembungkaman Publik

    DLHK Usir Wartawan Saat Rapat AMDAL, AKPERSI: Bentuk Pembungkaman Publik

    • calendar_month Rabu, 19 Nov 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 212
    • 0Komentar

    Msinews.com – Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL/Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Provinsi Gorontalo, berujung polemik setelah sejumlah wartawan dihalangi masuk dan diminta keluar oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK, Rabu (19/11/2025). Rapat tersebut membahas dokumen lingkungan Adendum ANDAL dan RKL-RPL Tipe A untuk proyek pengolahan dan pemurnian bijih emas PT Pani Bersama […]

  • Jokowi Tinjau Kereta Cepat

    Jokowi Tinjau KCJB Jakarta-Bandung Kecepatan Kereta Mencapai 351 km/jam

    • calendar_month Rabu, 13 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 246
    • 0Komentar

    Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) lakukan uji Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) untuk kali pertama pada Rabu (13/9/2023), dengan titik awal perjalanan pada pukul 09.00 WIB di Stasiun KCIC Halim yang berakhir di Stasiun Padalarang. Memakan waktu 28 menit dengan kecepatan hingga 351 km/jam, KCJB menjadi salah satu realisasi integrasi transportasi umum di Indonesia […]

  • MSCI Bukan Nabi

    MSCI Bukan Nabi

    • calendar_month Senin, 19 Okt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 110
    • 0Komentar

    Oleh : Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR PENGUMUMAN MSCI terhadap Bursa Saham Indonesia (BEI) laksana petir di siang bolong. Dalam perdagangan sehari, 16 Oktober 2026, IHSG turun 11,57 persen. Saham saham bigcap dan bluechip yang selama ini menggambarkan nilai pasar dan fundamentalitasnya kuat menjadi tak berdaya, beberapa diantaranya malah terjun diangka 14 bahkan hampir […]

  • Simak,Pidato Lengkap Presiden Prabowo Subianto Tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Di Rapat Paripurna DPR.RI 20 Mei 2026

    Simak,Pidato Lengkap Presiden Prabowo Subianto Tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Di Rapat Paripurna DPR.RI 20 Mei 2026

    • calendar_month Rabu, 20 Mei 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 296
    • 0Komentar

    Jakarta-Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memaparkan arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2027 melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF). Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan pendapatan negara dalam APBN 2027 ditargetkan mencapai 11,82 hingga 12,40 persen dari produk domestik bruto (PDB). Berikut adalah isi Pidato lengkap Presiden Prabowo Subianto dapa Rapat Paripurna bersama DPR […]

  • Terima Audiensi SHI, Ketua DPD RI Sarankan Hal Ini Kepada Pemerintah 

    Terima Audiensi SHI, Ketua DPD RI Sarankan Hal Ini Kepada Pemerintah 

    • calendar_month Rabu, 9 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 222
    • 0Komentar

    Jakarta, msinews.com-Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mengaku prihatin dengan curahan hati puluhan hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) di ruang GBHN Nusantara 5 Senayan. Sultan menerangkan bahwa, dirinya baru saja bertemu dan berdiskusi secara langsung dan to the poin terkait permintaan yang mulia para hakim dengan Ibu menteri keuangan […]

expand_less