Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pendidikan » Komisi X Ingatkan, Pemulihan Sarpras Pendidikan Pasca Gempa di NTT,Jangan Abaikan Aspek Psikososial

Komisi X Ingatkan, Pemulihan Sarpras Pendidikan Pasca Gempa di NTT,Jangan Abaikan Aspek Psikososial

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 19 Agt 2026
  • visibility 82
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA,MSINEWS.COM-Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan keprihatinan mendalam atas gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah NTT pada Sabtu (15/8/2026) dini hari.

Untuk itu dia menegaskan bahwa, kerusakan fasilitas pendidikan harus segera menjadi perhatian pemerintah karena menyangkut keberlanjutan hak belajar anak-anak di wilayah terdampak.

Saat ini, Kemendikdasmen masih melakukan pemetaan, verifikasi lapangan, dan asesmen terhadap kondisi sekolah serta peserta didik yang terdampak.

Menurut Hetifah, proses pendataan tersebut harus dilakukan secara cepat dan akurat agar pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam menentukan kebutuhan pemulihan di setiap wilayah.

“Kerusakan sekolah harus segera dipetakan secara menyeluruh, termasuk kondisi bangunan, sarana pembelajaran, guru, dan peserta didik. Data yang akurat sangat penting agar penanganan tidak terlambat dan bantuan dapat diberikan sesuai kebutuhan,”tegas Hetifah dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta.

Lanjutnya, Komisi X DPR RI mendorong pemerintah, khususnya Kemendikdasmen, untuk segera mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah yang rusak.

Meski demikian Hetifah menekankan bahwa” pemulihan pendidikan dalam situasi bencana tidak dapat hanya menunggu pembangunan kembali gedung sekolah”.

Untuk itu, Pemerintah perlu segera menyediakan ruang kelas darurat, fasilitas belajar, serta ruang bermain dan dukungan psikososial bagi anak-anak, terutama bagi mereka yang berada di lokasi pengungsian.

“Akses pendidikan tidak boleh terputus karena sekolah rusak atau lokasinya jauh dari tempat pengungsian. Anak-anak tetap harus mendapatkan ruang yang aman untuk belajar dan bermain selama proses pemulihan berlangsung,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Untuk itu, Hetifah kembali mendorong Kemendikdasmen agar memiliki skema dan anggaran khusus untuk penyediaan sekolah atau ruang belajar darurat di wilayah terdampak bencana.

Menurutnya, mekanisme tersebut penting agar respons pemerintah dapat dilakukan secara cepat tanpa harus menunggu proses penganggaran yang terlalu panjang, terutama dalam kondisi ketika sarana pendidikan tidak dapat digunakan.

“Selain pembangunan fisik, ia juga menekankan agar program revitalisasi satuan pendidikan dilakukan secara menyeluruh. Pemulihan harus mencakup tidak hanya gedung sekolah, tetapi juga meja dan kursi, perangkat pembelajaran, fasilitas pendukung, serta bantuan bagi peserta didik dan warga satuan pendidikan yang terdampak”kata Hetifa.

“Kita jangan hanya membangun kembali bangunan sekolahnya. Perangkat pembelajaran dan kebutuhan siswa juga harus dipastikan tersedia. Karena itu, kami mendorong pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk seluruh kebutuhan pemulihan pendidikan,” ujarnya.

Selain itu, Komisi X juga meminta pemerintah memastikan akurasi dan keterpaduan data kerusakan pendidikan di NTT. Data mengenai jumlah sekolah yang rusak, tingkat kerusakan, peserta didik dan guru yang terdampak, serta kebutuhan rehabilitasi dan fasilitas darurat harus segera diverifikasi di lapangan dan diperbarui secara berkala. Menurut Hetifah, data yang akurat merupakan fondasi penting agar kebijakan rehabilitasi dan bantuan dapat tepat sasaran.

Hetifah memastikan Komisi X DPR RI akan terus mengawal proses pemulihan pendidikan di NTT bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Ia menegaskan bahwa keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama dalam situasi darurat, tetapi keberlanjutan pendidikan anak-anak juga harus menjadi bagian integral dari penanganan bencana.

“Percepatan pemulihan pendidikan sangat penting agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan normal. Jangan sampai bencana menimbulkan gangguan pendidikan yang berkepanjangan dan membuat anak-anak kehilangan hak belajarnya. Negara harus hadir memastikan mereka tetap dapat belajar dalam kondisi yang aman, layak, dan bermartabat,” tegasnya.

Berdasarkan data sementara BNPB hingga Sabtu sore, gempa yang berpusat di laut sekitar 38 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman 15 kilometer tersebut telah menyebabkan 47 orang meninggal dunia.

Selain menimbulkan korban jiwa, gempa juga mengakibatkan kerusakan pada berbagai fasilitas umum, termasuk 87 satuan pendidikan dari jenjang SD hingga SMA/SMK. * domi dese lewuk.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gawat! Over Kapasitas Lapas Capai 90 Persen, Perlu Penanganan Serius

    Gawat! Over Kapasitas Lapas Capai 90 Persen, Perlu Penanganan Serius

    • calendar_month Selasa, 2 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 158
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Komite I DPD RI pada kunjungan kerja ke lapas-lapas beberapa waktu lalu menemukan masalah over kapasitas hampir terjadi di semua daerah dan belum mendapatkan penanganan serius. Hal itu diungkapkan Komite I DPD RI pada rapat kerja dengan Kemenkumham RI membahas pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 22/2022 Tentang Pemasyarakatan. “Kami memandang, implementasi UU Pemasyarakatan di daerah […]

  • Komisi XI DPR RI Soroti Usaha Ilegal Milik WNA dan Penggunaan Kripto di Bali

    Komisi XI DPR RI Soroti Usaha Ilegal Milik WNA dan Penggunaan Kripto di Bali

    • calendar_month Rabu, 7 Agt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 153
    • 0Komentar

    Badung,Bali,msinews.com-Anggota Komisi XI DPR RI, Eriko Sotarduga menilai, kembalinya gairah pariwisata di Bali pasca Pandemi Covid-19 membawa banyak dampak. Tak hanya dari sisi positif seperti pembangunan dan peningkatan ekonomi, tetapi ada juga efek samping yang berpotensi mengganggu keberlangsungan ekonomi di pulau tersebut. Eriko Sotarduga pun menyoroti usaha milik Warga Negara Asing. Usaha ilegal yang umumnya […]

  • Dituding Beraliran Radikal dan Terorisme, Begini Sikap Nur Setia Alam Prawiranegara

    Dituding Beraliran Radikal dan Terorisme, Begini Sikap Nur Setia Alam Prawiranegara

    • calendar_month Senin, 9 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 154
    • 0Komentar

    Bogor, msinews.com– Nur Setia Alam Prawiranegara, salah satu peserta seleksi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) 2024-2018 yang dianulir lantaran tudingan serius beraliran radikal dan terafiliasi teroris, angkat bicara. Menurutnya, catatan BNPT tanpa konfirmasi itu telah mencemarkan nama baik diri dan keluarganya maka perlu diluruskan. Nur Setia Alam Prawiranegara menuturkan, dirinya mengikuti Calon Anggota Kompolnas Periode 2024-2028, […]

  • Ponsel Aiman Disita Polisi, Bos MNC Grub Maju Tanya Kepastian Hukum

    Ponsel Aiman Disita Polisi, Bos MNC Grub Maju Tanya Kepastian Hukum

    • calendar_month Sabtu, 27 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 145
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Ponsel milik Jurnalis dan juga sebagai Jubir Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md Aiman Witjaksono disita oleh penyidik Polda Metro Jaya saat menjalani pemeriksaan. Pemilik MNC Group, Hary Tanoesoedibjo (HT), yang juga Ketum Perindo, mengungkapkan keberatannya terhadap langkah tersebut ketika mengunjungi Polda Metro Jaya malam ini. Hary Tanoe merasa keberatan lantaran […]

  • Komisi X DPR : Jangan sampai Kenaikan UKT Bebani Mahasiswa Sampai Tidak Mampu Kuliah Lagi

    Komisi X DPR : Jangan sampai Kenaikan UKT Bebani Mahasiswa Sampai Tidak Mampu Kuliah Lagi

    • calendar_month Kamis, 16 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 192
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) harus mengevaluasi sekaligus memperbaiki tata kelola kebijakan pembiayaan pendidikan perguruan tinggi. Pasalnya, Uang Kuliah Tunggal (UKT) terkini cenderung naik signifikan namun tidak mempertimbangkan kemampuan gaji orang tua mahasiswa. Demikian kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat membuka agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi […]

  • Ingat, MBG Tidak Boleh Dibawa Pulang!

    Ingat, MBG Tidak Boleh Dibawa Pulang!

    • calendar_month Selasa, 11 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 96
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM— Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryoni mengingatkan kepada peserta didik untuk mengonsumsi makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan serta tidak membawa pulang makanan MBG ke rumah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono pada Senin (10/8). Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar menyampaikan […]

expand_less